Denpasar, Baliglobalnews

Kepolisian menangani seorang pria ditemukan tergeletak di Underpass Dewa Ruci, Jl. Sunset Road, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pada Senin (11/12/2023) sekitar pukul 06.00 Wita. Korban diketahui berinisial IS (25) diduga melakukan aksi percobaan bunuh diri di sekitar jembatan tersebut.

“Petugas Kepolisian dari Polsek Kuta yang datang ke TKP telah memeriksa rekaman CCTV di Underpass Dewa Ruci dan terlihat bahwa korban awalnya berada di pinggir pembatas jembatan utara sebelum akhirnya melompat dari ketinggian dan mendarat di Jalan Underpass Dewa Ruci, Jl. Sunset Road. Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada bibir, kepala, serta lecet di tangan,” kata Kasi Humas Polresta Denpasar, AKP I Ketut Sukadi, di Denpasar, Senin (11/12/2023).

Dia menjelaskan korban masih ditemukan dalam keadaan hidup dan sedikit bergerak. Korban telah dievakuasi menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar. Korban saat ini menjalani perawatan intensif.

Di lokasi kejadian, kata dia, ditemukan sepeda motor Suzuki Smash warna biru-hitam dengan nomor polisi DK 6405 FG yang diduga milik korban. “Hingga saat ini, korban masih dalam perawatan intensif, belum dapat diinterogasi dan sudah ditangani Polsek Kuta,” katanya.

Korban berasal dari Probolinggo, Jawa Timur, ditemukan dalam kondisi tergeletak dengan mengenakan celana jeans warna biru dan baju kaos lengan panjang warna hitam. Tubuhnya ditemukan dalam posisi tengadah dengan kepala menghadap ke arah barat dan kedua lutut menekuk.(bgn008)23121101

Singaraja, Baliglobalnews

Seorang personel Polres Buleleng, Aiptu Wayan Putra Yasa diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian terhitung mulai tanggal 31 Desember 2021.

Pemberhentian tidak dengan hormat Baur Sium Polsek Kawasan Pelabuhan Celukan Bawang itu berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor: Kep/979/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang pemberhentian tindak dengan hormat dari dinas Kepolisian Republik Indonesia dalam upacara di halaman Mapolres Buleleng pada Rabu (5/1). Namun Wayan Putra Yasa tidak hadir.

Waka Polres Buleleng, Kompol Yusak Agustinus Sooai, yang memimpin upacara pemberhentian tersebut menyampaikan ini adalah salah satu tindakan tegas yang dilakukan pimpinan Polri terhadap personel yang telah terbukti melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan, norma-norma etika dan disiplin sebagai anggota Polri, ucapnya.

Penerbitan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri ini dilakukan melalui mekanisme dan proses yang cukup panjang, sesuai dengan prosedur hukum yang akuntabel dan selaras dengan hasil sidang kode  etik profesi Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor: 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Putusan PTDH terhadap anggota Polri Wayan Putra telah ditinjau dari beberapa aspek. Pertama asas kepastian hukum dengan menitik beratkan pelanggaran sehingga menjadi jelas statusnya; kedua; asas kemanfaatan berdasarkan pertimbangan beberapa manfaatnya bagi organisasi dan anggota Polri yang telah dijatuhi PTDH tersebut; dan ketiga; asas keadilan dimana Polres Buleleng harus berkomitmen mewujudkan keadilan terhadap oknum anggota Polri yang telah terbukti melanggar norma etika dan disiplin dan pidana sebagai anggota Polri.

Waka Polres juga berharap tidak ada lagi upacara PTDH di Polres Buleleng dimasa-masa yang akan datang.

(bgn003)22010501

Nasional, Baliglobalnews

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya mengatakan kedua belah pihak antara pemikul berinisial R dan warga ahli waris berinisial YT yang terlibat adanya dugaan kasus pungutan liar pemakaman jenazah di TPU khusus COVID-19 Cikadut, Kota Bandung, Jawa Barat, sepakat untuk berdamai.

“Jadi sudah ada pengembalian uang sebanyak Rp2,8 juta, kemudian mereka mau aman dan tidak diramaikan, kedua belah pihak ada kesepakatan untuk damai,” kata Ulung di Bandung, Senin.

Menurut Ulung, sejauh ini belum ditemukan adanya unsur pungli dalam kasus tersebut. Karena berdasarkan pemeriksaan awal, kedua belah pihak menyebut sudah ada kesepakatan dalam pembayaran Rp2,8 juta itu.

Pasalnya, Ulung menjelaskan saat itu ahli waris ingin segera memakamkan jenazah pada saat itu juga. Sedangkan kondisi dan jumlah petugas pemikul di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cikadut, menurutnya sedang tidak optimal untuk menyegerakan pemakaman tersebut.

“Karena biasanya ada yang meninggal 3-5 jenazah, tapi selama dua pekan ini per hari bisa mencapai 50 jenazah dan bahkan pada malam kejadian itu ada 60-70 jenazah,” kata Ulung.

Akibat dari kondisi itu, menurut Ulung petugas pemikul di TPU Cikadut menawarkan untuk menggunakan jasa pemikul dari masyarakat setempat. Lalu, kata Ulung, ada kesepakatan antara YT dengan masyarakat setempat untuk membayar uang sebesar Rp2,8 juta.

“Keesokan harinya viral terjadi pungli di Pemakaman Cikadut dengan meminta uang Rp4 juta, sudah kita konfirmasi tidak ada Rp4 juta tapi Rp2,8 juta, itu pun hasil kesepakatan antara saudara Yunita dengan masyarakat setempat,” ungkap Ulung.

Sehingga Ulung pun memastikan bahwa ahli waris yang mengaku terkena pungli itu bukan diminta biaya oleh petugas resmi TPU Cikadut, melainkan melakukan transaksi dengan warga setempat. Ulung pun memastikan bahwa kabar yang beredar di media sosial terkait hal tersebut belum tentu benar.

Atas adanya kejadian itu, Ulung menyampaikan pihak kepolisian merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Bandung agar menambah jumlah petugas pemikul di TPU Cikadut karena jumlah jenazah yang cukup banyak untuk dimakamkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bandung Bambang Suhari mengatakan pihaknya pun sepakat untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Polrestabes Bandung terkait perlu adanya penambahan petugas di TPU Cikadut.

Dia pun menyadari bahwa adanya kekurangan petugas pemikul di TPU Cikadut itu berdampak pada kondisi fisik petugas yang bisa saja mengalami kelelahan.

“Itu tidak bisa kita abaikan, maka rekomendasi ditambahnya jumlah personel kami sependapat, dan kami sudah mengupayakan itu,” tutur Bambang.(bgn123)21071222

Nasional, Baliglobalnews

Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat menyita barang bukti sabu-sabu seberat 0,78 gram dan satu alat hisap (bong) saat menangkap pasangan selebritis RA alias Nia Ramadhani dan AAB alias Ardi Bakrie .

“RA dan AAB adalah pasutri. RA seorang publik figur. Barang bukti yang kami amankan satu klip diduga sabu, bruto 0,78 gram. Kemudian 1 bong alat hisap sabu,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Yusri Yunus dalam jumpa pers di Polres Metro Jakarta Pusat, Kamis.

Kasus tersebut terungkap saat polisi menangkap ttersangka ZN pada Rabu (7/7) sekitar pukul 09.00 WIB di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Saat dilakukan penggeledahan, penyidik menemukan satu klip sabu.

Polisi kemudian memeriksa ZN dengan intensif dan diperoleh pengakuan bahwa yang bersangkutan adalah sopir Nia Ramadhani dan sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama oleh Nia dan Ardi.

“Kemudian penyidik menggeledah kediaman RA dan menemukan RA di dalam rumah. Hasil penggeledahan ditemukan bong milik RA,” tambahnya.

Setelah itu, polisi langsung mengamankan tersangka Nia dan ZN ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Yusri mengatakan tersangka dikenakan pelanggaran pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana sanksi pidana maksimal empat tahun penjara.

“(Pasal) 127 UU No 35 tahun 2009, ini masih awal karena kami masih baru saja, kami nanti pengembangan dari perkara ini,” tutur Yusri.

Saat menggelar jumpa pers, pihak Polres Metro Jakarta Pusat tidak menghadirkan para tersangka termasuk Nia Ramadhani maupun Ardi Bakrie yang diketahui putra dari pimpinan Partai Golkar, Aburizal Bakrie.(bgn123)21070818

Nasional, Baliglobalnews

Penyidik Polda Metro Jaya membenarkan figur publik berinisial NR dan AB tengah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat karena dugaan penyalahgunaan narkoba.

Namun demikian, keterangan selengkapnya terkait kasus tersebut masih menunggu rilis dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat.

“Saya membenarkan NR dan AB sementara kita lakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Yusri Yunus di Jakarta, Kamis.

Yusri menjelaskan konferensi pers akan segera digelar pada Kamis siang nanti di Polres Metro Jakarta Pusat.

“Setelah Dzuhur nanti saya akan preskon di sana,” ujar dia.

Sebelumnya, warga net media sosial dihebohkan dengan kabar penangkapan dua orang tersohor berinisial NR dan suaminya AB terkait kasus penyalahgunaan narkoba.

Kabar tersebut diunggah oleh salah satu akun instagram @jktnewss pada Rabu (7/7) malam.

“Polres Metro Jakarta Pusat diduga menangkap artis berinisial NR dan suaminya AB di kawasan Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu (7/7/2021) malam,” tulis akun dengan pengikut lebih dari 78 ribu tersebut.

Akun tersebut juga menulis keterangan penangkapan NR dan AB diduga terkait kasus penyalahgunaan narkoba. NR dan AB kini dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan.

Atas unggahan tersebut, netizen banyak yang menduga inisial tersebut merujuk pada Nia Ramadhani atau yang memiliki nama lengkap Ramadhania Ardiansyah Bakrie, beserta suaminya Ardiansyah Bakrie.(bgn123)21070812

Nasional, Baliglobalnews

Polda Metro Jaya menangkap seorang penjual obat lampaui harga eceran tertinggi (HET) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI di Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan penjual berinisial R tersebut diketahui menjual obat jenis Ivermectin dengan harga Rp475 ribu per kotak atau jauh dari harga HET Kemenkes.

“Kami menemukan satu toko SE. Di sana Ivermectin dijual cukup tinggi, tidak sesuai harga eceran yang dirilis Kemenkes. Seharusnya per tablet Rp7.500 atau Rp75.000 per kotak. Tetapi di lapangan, karena kelangkaan obat ini disebabkan juga ‘panic buying’ masyarakat harganya Rp475.000 per kotak,” kata Yusri Yunus dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Yusri mengatakan pihaknya kemudian menangkap penjual obat tersebut pada 4 Juli 2021, bersama sejumlah barang bukti seperti struk pembayaran.

Yusri menyampaikan sampai saat ini kepolisian juga masih melakukan pendalaman terkait temuan adanya penjual obat yang menaikkan harga jual yang terlampau tinggi di Pasar Pramuka tersebut.

“Ini kami masih lakukan penyelidikan lagi, kemungkinan masih ada spekulan-spekulan yang bermain. Karena HET sudah ada, kami akan selidiki jenis obat-obatan yang lain yang ditemui masyarakat,” ujar Yusri.

Selain itu, Yusri juga mengatakan atas perbuatan penjual obat tersebut dijerat dengan UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 Pasal 198 dan UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dia juga menegaskan kepada penjual obat untuk tidak mengambil keuntungan dalam situasi sulit akibat peningkatan jumlah kasus COVID-19 saat ini karena akan dilakukan penindakan tegas oleh aparat.

“Jangan ambil keuntungan di masa-masa sulit seperti ini. Termasuk oksigen, kami juga akan tindak tegas kepada pihak-pihak yang menimbun, termasuk di situs daring juga,” tutur Yusri.(bgn123)21070626

Nasional, Baliglobalnews

Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat memeriksa wanita berinisial Y (55) yang viral di media sosial saat mengomentari sebuah restoran di Kota Padang yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu, di Padang, Selasa mengatakan pemeriksaan dilakukan selama empat jam pada Minggu (4/7) sejak pukul 22.00 WIB hingga Senin (5/7) dini hari.

“Saat ini yang bersangkutan statusnya masih sedang diperiksa,” katanya.

Ia mengatakan penyidik mengamankan wanita tersebut dan memeriksa terkait pernyataan di video tersebut.

Menurut dia, saat membuat video wanita tersebut baru kembali ke Kota Padang pada Jumat (2/7) dan dibagikan dalam sebuah grup aplikasi whatsapp.

Ia mengatakan petugas memeriksa wanita tersebut terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana lima tahun kurungan.

Proses pemeriksaan berkaitan dengan pernyataan di dalam video dan diperikasa dengan Pasal 45 a juncto Pasal 28 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 160 juncto 270.

Sebelumnya, video ibu berinisial Y ini beredar dan viral di media sosial dengan durasi satu menit lima detik.

Dalam video tersebut, terlihat wanita mengenakan jilbab hitam menyebutkan sedang berada di Restoran Bebek Sawah di Kota Padang sambil memperlihatkan kondisi restoran.

“Di Padang kota bebas. Makan apa aja kita, enggak ada yang di-‘lockdown’, enggak ada pembatasan dan disekat-sekat. Tuh, lihat tuh, rame. Enggak ada, bebas semua, tidak ada jaga jarak,” katanya dalam video.

Wanita yang belum jelas identitasnya itu mengungkapkan bahwa Kota Padang aman dan tidak takut sama corona. Ia pun mempertanyakan kenapa warga di Jakarta panik.

“Padang aman, tidak takut sama corona. Lihatlah, lihat. Saya lagi di Padang, makan di Restoran Bebek Sawah. Rame, enggak ada jaga jarak. Bebas. Kenapa kita di Jakarta pada panik semua?,” ujarnya.

“Udah jangan panik, terus saja lawan, pemerintahan zolim, ayo selamat makan semua-semua,” dalam video itu.(bgn123)21070625

Nasional, Baliglobalnews

Penyidik Polres Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, menetapkan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Yusuf L Henuk sebagai tersangka kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran UU ITE karena diduga mencemarkan nama baik pelapor atas nama Alfredo Sihombing dan Martua Situmorang,” kata Kasubag Humas Polres Taput Aiptu Walpon Baringbing yang dikonfirmasi Rabu. 

Kasus tersebut berawal dari laporan Alfredo Sihombing pada tanggal 22 April 2021 terkait unggahan di akun Facebook milik Prof Yusuf Henuk yang dianggap mencemarkan nama baik.

Dalam postingan tersebut, ia menuliskan ‘Saya buat surat terbuka saya ke presiden Jokowi pada tanggal 24 Maret 2021, lalu meminta ijin Prof. Lince Sihombing untuk beri kesempatan saya untuk tampil melawan para bandit yang dipimpin Bupati Taput & hebatnya Alfredo Sihombing sok jagoan kampung datang cari saya di IAKN-Tarutung jadi saya tampil semakin beringas buat surat/laporan polisi di Polres Taput pada tanggal 26 April 2021’. 

Kemudian pada 17 Mei 2021, Prof Yusuf Henuk dilaporkan oleh Martua Situmorang atas postingan Facebook yang diduga mencemarkan nama baik. Atas laporan tersebut, penyidik melakukan penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup atas laporan tersebut Kemudian penyidik melakukan gelar perkara dan hasilnya meningkatkan penyelidikan tersebut menjadi penyidikan dan menetapkan Prof Yusuf Henuk sebagai tersangka UU ITE. 

“Penetapan tersangka ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Jo 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” ujarnya.(bgn123)21063026

Nasional, Baliglobalnews

Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mengapresiasi langkah tegas aparat gabungan TNI dan polisi yang menangkap 11 penagih utang atau debt collector yang melakukan aksi premanisme dengan mengepung mobil yang dikendarai bintara pembina desa Kodam Jaya, Sersan Dua Nurhadi di Koja, Jakarta Utara.

Menurut dia, debt collector tidak memiliki landasan hukum dan kewenangan untuk menarik kendaraan debitur secara paksa sehingga polisi harus menindak tegas aksi premanisme debt collector yang nekad mengambil paksa kendaraan debitur secara sepihak.

“Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020, menegaskan, perusahaan pemberi kredit (leasing) atau kuasanya (debt collector) tidak bisa mengeksekusi obyek jaminan fidusia atau agunan seperti kendaraan atau rumah secara sepihak,” kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia juga meminta kepolisian menindak tegas oknum PT ACK dan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi berat kepada perusahaan leasing Clipan Finance sesuai kewenangan yang diberikan negara kepada OJK.

Ia menilai kejadian itu harus menjadi pelajaran, tidak saja bagi para debt collector tapi juga bagi perusahaan leasing lain agar tidak seenaknya bertindak. “Terlebih tindakan pengambilan paksa kendaraan bisa dijerat pasal 362 dan/atau pasal 365 KUHP,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 diatur kreditur atau kuasanya (debt collector) harus terlebih dahulu meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri untuk bisa menarik obyek jaminan fidusia.

Menurut dia, kreditur atau kuasanya juga tetap boleh melakukan eksekusi tanpa melalui pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui ada wanpretasi. “Kewajiban debitur menyelesaikan piutangnya merupakan satu sisi yang tidak boleh dijadikan alasan melakukan teror yang disertai penggunaan kekerasan, ancaman, maupun penghinaan terhadap martabat debitur,” katanya.

Menurut dia, debt collector yang menyita sepihak atau mengambil secara paksa barang-barang milik debitur secara melawan hukum, dapat dilaporkan ke polisi.

Politisi Partai Golkar itu menilai perbuatan tersebut bisa dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian, dan jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka juga bisa dijerat dengan pasal 365 ayat (1) KUHP.

“Kreditur sebagai pihak yang memberi kuasa terhadap debt collector punya peran besar menegakan etika penagihan, antara lain dilarang memaki, dilarang menggunakan ancaman/kekerasan/mempermalukan,” ujarnya.

Selain itu menurut dia kreditur sebagai pihak yang memberi kuasa terhadap “debt collector” tidak menagih kepada pihak yang tidak berhutang walaupun itu adalah keluarga debitur, dan tidak menagih di luar jam kerja yang bisa mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Utara menangkap 11 orang penagih utang atau debt colector yang menghadang Nurhadi. (bgn122)21051113

Gianyar, Baliglobalnews

Sempat membuat resah warga akibat debu serta tanah yang menempel di jalan aspal, petugas kepolisian dari Polres Gianyar akhirnya mendatangi lokasi proyek pengerukan tanah di Desa Belega, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Selasa (19/1).

Petugas yang mendatangi lokasi pun memeriksa kelengkapan surat ijin terkait proyek pengerukan tanah tersebut.

Atas perintah Kapolres Gianyar, AKBP I Dewa Made Adnyana kepada kasat Reskrim Polres Gianyar, AKP Losa Lusiano Araujo memerintahkan Unit IV Reskrim Polres Gianyar bersama tim melakukan pemeriksaan terkait proyek pengerukan tanah tersebut.

“Berdasarkan informasi adanya keresahan warga akibat proyek pengerukan tanah di areal Jalan Gunung Sari 1 Desa Belega, petugas kepolisian mendatangi lokasi untuk menanyakan ijin terkait proyek tersebut,” ujar Kasatreskrim.

Petugas kepolisian pun sempat memanggil penanggung jawab proyek pengerukan tanah tersebut ke Mapolres Gianyar untuk melakukan klarifikasi atas keluhan masyarakat tersebut. Dari hasil klarifikasi tersebut dibuatlah perjanjian kerja.

Terdapat lima poin peejanjian kerja yang telah disepakati, antara lain penanggung jawab atau pihak proyek siap membersihkan jalan Raya Belega yang merupakan jalan Provinsi dan jalan menuju Bendungan yang berceceran akibat tanah urug.

Kemudian pihak proyek siap melakukan perbaikan jalan atau pengaspalan di jalan Bendungan Gunung Sari 1, pihak proyek hanya dapat melakukan pengangkutan tanah urug hanya sampai pukul 17.00 Wita.

Kemudian pihak proyek siap tidak ada antrean kendaraan truk di sepanjang jalan Provinsi, serta peejanjian kerja yang terakhir adalah bila pihak proyek tidak melaksanakan sesuai dengan kesepakatan maka proyek tersebut dapat dihentikan.(bgn008)21012004