Denpasar, Baliglobalnews

Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Bali, memberikan bantuan 224 paket sembako kepada 224 kepala keluarga yang terdampak banjir di Desa Dauh Puri Kangin pada Jumat (19/9/2025).

“Hari ini kami keluarga besar PN Denpasar bersama pengurus Dharma Yukti Karini Cabang Denpasar menyerahkan bantuan paket sembako kepada 224 kepala keluarga penerima bantuan,” kata Kepala PN Denpasar Iman Luqmanul Hakim didampingi Humas I Wayan Suarta.

Dia menyampaikan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian keluarga besar PN Denpasar terhadap warga yang mengalami musibah banjir pada Rabu pekan lalu. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako sebanyak 224 paket serta pakaian layak pakai yang disiapkan oleh Dharma Yukti Karini (organisasi wanita peradilan di Indonesia) cabang Denpasar. “Bantuan yang disalurkan bersumber dari swadaya seluruh keluarga besar PN Denpasar. Melalui semangat kebersamaan tersebut, mereka berharap dapat meringankan beban masyarakat,” katanya.

Iman menegaskan bahwa banjir yang melanda pekan lalu telah menimbulkan kesulitan besar bagi warga. Karena itu, pihaknya berharap musibah serupa tidak terulang lagi. “Mudah-mudahan bantuan ini bisa mengurangi sedikit dari kesulitan warga dan semoga banjir tidak lagi terjadi sehingga warga di Desa Dauh Puri Kangin tidak lagi terkena dampaknya. Kami juga mendoakan agar warga diberikan kesabaran dan ketabahan,” katanya.

Sementara Perbekel Desa Dauh Puri Kangin Ni Ketut Anggreni Wati menyampaikan Desa Dauh Puri Kangin menjadi salah satu kawasan terparah yang terdampak banjir pekan lalu. Terungkap ada 4 orang meninggal di wilayah ini akibat air yang meluap masuk hingga ke dalam rumah-rumah warga. “Kami berterima kasih atas kepedulian PN Denpasar, memberikan bantuan 224 paket sembako, Semoga dengan bantuan ini warga kami bisa juga meringankan beban yang terdampak banjir, terutama yang di Jalan Hasanudin, Gang 1 Denpasar,” katanya.

Saat ini, kebutuhan utama masyarakat masih berupa sembako dan dukungan untuk desanya datang dari banyak pihak. Seperti Pemerintah Kota Denpasar misalnya telah menyalurkan bantuan, sejumlah yayasan juga turut bergerak. (bgn008)25092105

Denpasar, Baliglobalnews

Pengadilan Negeri Denpasar mensosialisasikan aplikasi E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) kepada jajaran Kejaksaan, Kepolisian, BNN, Lembaga Pemasyarakatan di kantor setempat, pada Jumat (11/11/2022).

“Sosialisasi aplikasi E-Berpadu ini bertujuan agar proses pengajuan berkas yang segera disidangkan lebih cepat dan lebih murah (tanpa harus di print dengan kertas atau paperless),” kata Humas dan Juru Bicara PN Denpasar Gede Putra Astawa, didampingi Panitera PN Denpasar, Rotua R. Mathilda Tampubolon usai acara.

Astawa mengatakan penerapan E-Perpadu yang telah diluncurkan Mahkamah Agung (MA), pada September 2022 di Palembang, yang segera diterapkan per 1 Januari 2023. Sehingga semua perkara pidana nanti, wajib masuk ke aplikasi ini, baik itu berkas BAP, pelimpahan, penahanan dan dakwaan. Sehingga, saat sidang nanti berkas ini bisa dimasukkan secara elektronik.

Untuk penerapannya nanti, yang paling banyak berperan aktif dalam menggunakan aplikasi ini adalah stakeholder penyidik yang sejak awal mulai dari melakukan pemberkasan (LP, penetapan tersangka, berkas pelimpahan tahap dua) dan lainnya. Yang nantinya semua berkas harus di upload dalam aplikasi E-Perpadu ini.

“Kami sangat memerlukan dukungan stakeholder terkait, dengan adanya sosialisasi ini agar mengetahui aplikasi baru yang diluncurkan MA,” ucapnya.

Astawa menegaskan, aplikasi tersebut berlaku juga untuk seluruh pengadilan se-Indonesia. Tidak hanya aplikasi E-Berpadu, Pengadilan juga memiliki aplikasi e-court untuk persidangan perkara perdata.

“Dengan aplikasi ini, kami menginginkan agar dapat mengurangi kontak langsung dengan para pihak,” pungkasnya. (bgn008) 22111103

Denpasar, Baliglobalnews

Kuasa hukum dari terdakwa I Gede Ary Astina alias Jrx, bernama I Wayan Suardana alias Gendo mengajukan permohonan pergantian majelis hakim dan meminta agar sidang berlangsung tatap muka ke Pengadilan Negeri Denpasar.

“Kami memohon kepada Ketua PN Denpasar, untuk melakukan pergantian terhadap majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan melakukan penetapan majelis hakim baru untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo,” kata Gendo saat mendatangi PN Denpasar, Senin.

Selanjutnya, Gendo juga mengajukan permintaan agar mengabulkan permintaan dari terdakwa I Gede Ary Astina untuk sidang dilakukan secara tatap muka bukan dengan sidang online atau teleconference.

Permohonan ketiga, meminta agar Ketua PN Denpasar untuk segera menanggapi surat permohonan pergantian majelis hakim secara tertulis sebelum dilakukan sidang berikutnya.

“Ada dua hal alasan besar terkait kasus ini. Pertama alasan kami, majelis hakim mempunyai kepentingan secara tidak langsung terhadap perkara yang diperiksa dan diadili karena majelis hakim tidak bebas dan berada di bawah tekanan,” jelas Gendo.

Ia menjelaskan hal tersebut didalilkan karena sebelumnya dalam persidangan perdana, dan dari rekaman sidang menit 26 detik 17 sampai menit 26 detik 58 majelis hakim menyampaikan bahwa sesuai dengan syarat, keberatan terdakwa melalui pengacara yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Negeri cekiu majelis hakim yang menangani perkara sudah diterima dan diteruskan ke majelis hakim. Kata Gendo, Ketua PN juga sudah menyampaikan melalui press release pada (7/9) dan telah disampaikan permasalahannya dan tetap berkomitmen melaksanakan persidangan secara online.

Selanjutnya, Gendo menambahkan pada menit 26 detik 59 sampai menit 29 detik 35, Ketua Mejelis Hakim juga menyampaikan dasar hukummya. “Terakhir menyatakan bahwa demikian yang kami pedomani sehingga persidangan tetap dilaksanakan melalui teleconference. Demikian pendapat dari majelis hakim. Pernyataan Ketua Majelis Hakim ini yang kami sebutkan bahwa dia tidak independen, beliau tidak bebas dan punya konflik kepentingan,” kata Gendo.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Sobandi mengatakan bahwa telah menerima surat permohonan pergantian majelis hakim dan permohonan sidang tatap muka atau langsung dari kuasa hukum terdakwa Jrx.

“Sikap Ketua Pengadilan Negeri Denpasar terhadap surat dari penasehat hukum terdakwa tersebut kita akan mempelajari apa yang disampaikan oleh penasehat hukum dan segera kita akan membuat jawaban secara tertulis terhadap surat tersebut,” jelas Sobandi.

Ia mengatakan bahwa posisi pengadilan sebagai aparat penegak hukum sama dengan tim penasehat hukum terdakwa maupun Kejaksaan, sama-sama ingin mencari keadilan. Kata dia, aparat penegak hukum akan menegakkan hukum dan keadilan, hanya posisinya saja yang berbeda.

“Di mana Hakim objektif dan objektif sementara Jaksa kebenarannya adalah kebenaran objektif dan subjektif pandangannya Penasehat Hukum subjektif dan subjektif. Tapi pada intinya kita sama posisinya untuk menegakkan hukum dan keadilan itu yang penting,” kata Sobandi.(bgn123)20091411

Denpasar, Baliglobalnews

Terdakwa I Gede Ari Astina alias Jrx didampingi 12 kuasa hukumnya menolak pelaksanaan sidang secara online, dan meninggalkan persidangan, sehingga Ketua Majelis Hakim yang diketuai oleh Ida Ayu Adnya Dewi menskors sidang 15 menit.

“Karena Jaksa Penuntut Umum mengupayakan menghadirkan terdakwa dan penasehat hukum dipersidangan, maka sidang diskors 15 menit,” kata Ketua Majelis Hakim Ida Ayu Adnya Dewi di ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis.

Ia mengatakan bahwa tetap berkomitmen untuk melakukan persidangan secara online dengan dasar hukum atas perjanjian kerja sama tiga institusi penegak hukum yaitu Mahkamah Agung, Kejagung, dan Menteri hukum tentang pelaksanaan sidang secara teleconference.

Selain itu, berdasarkan SESMA Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksana SE MA Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas SE MA Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengaturan jam kerja dalam tatanan normal baru pada MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya untuk wilayah status zona merah COVID-19.

“Pada poin 7 agar melaksanakan persidangan secara elektronik, terhadap perkara pidana, pidana militer dan khusus untuk perkara yang terdakwanya ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi dan ditegaskan dalam poin 8 mengutamakan kesehatan dan keselamatan pimpinan hakim, pegawai dan masyarakat pencari keadilan,” jelas Ida Ayu Adnya.

Sebelum pembacaan dakwaan dimulai, I Gede Ari Astina alias Jrx SID menyatakan keberatan dan mengaku menolak sidang online karena hak-haknya sebagai warga negara dirampas dan merasa kurang adil.

“Maaf Yang Mulia saya tetap menolak sidang secara online karena saya merasa hak-hak saya tidak diwakili sepenuhnya melalui sidang ini. Karena yang mulia tidak bisa gestur saya tidak bisa membaca bahasa tubuh saya, sehingga kemungkinan keputusan-keputusan nanti kurang tepat,” ucap Jrx melalui virtual di Polda Bali.

Selain itu, kuasa hukum Jrx SID, I Wayan Suardana alias Gendo menambahkan bahwa dasar MoU tersebut hanya mengikat perjanjian tiga lembaga tersebut. Namun tidak mengikat pihak di luar kerja sama, sedangkan Jrx bukan pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut sehingga seharusnya hak-hak Jrx meminta diadili secara tatap muka patut dipenuhi pengadilan.

“Berdasarkan SESMA nomor 8 yang saya kutip, kalau sidang pidana adalah terdakwa yang ditahan untuk sidang online dengan mengutamakan kesehatan. Di mana logikanya Yang Mulia apakah menjamin bila ada terdakwa yang tidak ditahan lalu ada sidang langsung apakah menjamin semua akan sehat. Apakah sidang dengan terdakwa tidak ditahan menjamin dia bebas COVID,” jelasnya.

Menurut Gendo, justru yang lebih terjamin adalah terdakwa yang ditahan karena faktanya rapid Jrx non reakitf dan swab tesnya negatif artinya sampai saat ini Jrx bebas COVID.

“Justru yang tidak bisa dijamin oleh pengadilan bebas covid adalah terdakwa yang tidak ditahan. Siapa yang bisa menjamin terdakwa yang tidak ditahan, tidak bisa ke mana-mana,” tegas Gendo.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum yang dikoordinatori oleh Otong Hendra Rahayu juga menanggapi bahwa Jaksa Penuntut Umum sepakat sidang tetap dilakukan secara online sesuai dengan penjelasan majelis hakim.

“Merujuk pada Pasal 9 ayat (1) UU no 13 th 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar atas persetujuan dengan majelis hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa,” ucap Otong.

Menurutnya, hakim dapat memberikan persetujuan terhadap pemberian saksi melalui sarana elektronik dengan didampingi pejabat berwenang. Ia menambahkan merujuk pada Pasal 189 ayat 2 KUHAP bahwa keterangan terdakwa yang dinyatakan diluar persidangan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti hanya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

Setelah mendengar tanggapan Kuasa Hukum Jrx, kemudian Jaksa Penuntut Umum, maka Keputusan Majelis Hakim di persidangan bahwa sidang tetap dilaksanakan secara online. Selanjutnya Jrx SID beserta seluruh kuasa hukumnya meninggalkan lokasi sidang yang berlangsung secara virtual di Polda Bali. (bgn123)20091017

Denpasar, Baliglobalnews

Kejaksaan Tinggi Bali melalui Kejaksaan Negeri Denpasar melimpahkan perkara pidana dugaan kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik IDI Bali oleh I Gede Ari Astina alias Jerinx ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk disidangkan.

“Hari ini perkara atas nama I Gede Ari Astina telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar itu kita melaksanakan Pasal 137 KUHAP, di mana kita punya kewenangan melimpahkan perkara itu ke Pengadilan Negeri Denpasar,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali, A. Luga Harlianto, saat ditemui di Kantor Kejari Denpasar, Kamis.

Ia mengatakan maka perkara ini bisa segara untuk diadili dan selanjutnya menunggu jadwal sidang yang akan ditentukan majelis hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini.

Luga menegaskan bahwa dengan dilimpahkannya kewenangan perkara atas nama Jerinx berarti kewenangan terhadap perkara, termasuk di antaranya masalah penahanan itu berpindah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar.

Jerinx SID didakwa dengan Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (2) UU 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto 64 Ayat (1) KUHP.

“Dengan beralihnya kewenangan ini, per hari ini Pengadilan Negeri Denpasar akan mengeluarkan penetapan penahanan sesuai dengan KUHAP maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan penahanan. Untuk penahanan pertama adalah 30 hari,” jelas Luga.

Saat ini, Jerinx SID masih ditahan di Rutan Polda Bali. Selanjutnya, untuk penahanan Jerinx menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Sebelumnya, (27/8) Kejaksaan Tinggi Bali melalui Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Denpasar, I Wayan Eka Widanta menerima pelimpahan tersangka dugaan kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik IDI Bali, I Gede Ari Astina alias Jerinx SID.

Untuk tim jaksa yang telah ditunjuk berjumlah tujuh orang dalam persidangan nanti yaitu jaksa gabungan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati Bali) dan Kejari Denpasar. Empat di antaranya berasal dari Kejati Bali, yaitu Otong Hendra Rahayu, I Bagus Putra Gd Agung, Jaksa Anugrah Agung Saputra, Ni Putu Evy Widhiarini. Sedangkan tiga jaksa dari Kejari Denpasar yaitu I Wayan Eka Widanta, Made Ayu Citra Maya Sari dan Ida Bagus Putu Swadharma Diputra. (bgn/ant)20090307