Denpasar, Baliglobalnews

ITB Stikom Bali menegaskan tidak memiliki kewenangan mengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Mengingat, Stikom sebagai perguruan tinggi tempat kuliah mahasiswa calon PMI dan PMI yang bekerja di luar negeri. 

“Jadi kedudukan ITB Stikom Bali,hanya memfasilitasi para PMI yang ingin kuliah, sembari mereka bekerja di luar negeri. Karena, 2 tahun lalu, kami menilai berhasil mengadakan kuliah sambil magang di luar negeri, yakni Jepang dan Taiwan,” kata Rektor ITB Stikom Bali Dadang Hermawan dalam sesi jumpa pers di Aula ITB Stikom Bali pada Sabtu (17/5/2025).

Dia menuturkan, ITB Stikom Bali hendak mengembangkan program berikutnya, yakni kuliah sambil kerja di luar negeri, agar bisa membantu para PMI mendapatkan dana dan pengalaman, tetapi juga mendapatkan gelar untuk masa depannya. “Kami jelaskan kepada awak media, bahwa lewat PT Widya Dharma Sidhi (WDS) salah satu perusahaan di bawah Stikom Bali Group menjalin kerja sama dengan salah satu Perusahaan Pengiriman PMI (P3MI) resmi, yakni PT RA yang berkedudukan di Jakarta,” ujarnya.

Dadang menjelaskan, dalam menjalankan program kerja sama di atas PT RA mengangkat saudara inisial AW sebagai staf Operasional PT RA. “Tugas AW adalah melakukan proses rekrutmen calon peserta program dengan berbagai persyaratan termasuk jumlah dan biaya yang harus dipenuhi oleh para calon PMI,” katanya.

Dia menyebutkan jumlah calon PMI yang telah direkrut oleh AW 22 orang. Dari 22 orang calon PMI tersebut yang telah berhasil diberangkatkan ke luar negeri sebanyak 2 orang. Ternyata dalam perjalanannya, ada yang mengundurkan diri (dananya minta direfund) dan ada yang menunggu proses keberangkatan ke luar negeri.  Dana yang disetorkan oleh para calon PMI terdapat 2 jenis, yaitu untuk Biaya Pendidikan di ITB Stikom Bali (Rp5 juta) dan untuk biaya keberangkatan ke luar negeri (nilainya bervariasi/bertahap) yang mana difasilitasi oleh PT RA melalui AW.

Dari jumlah dana yang telah diterima di rekening pribadi AW tersebut ada sebagian besar telah disetor ke PT RA untuk biaya pemberangkatan calon PMI/mahasiswa tersebut ke luar negeri. 

Beberapa di antara calon PMI tersebut yang tidak mau menunggu waktu keberangkatan dan meminta refund (uangnya dikembalikan). Terdapat 6 orang telah selesai direfund dananya. Menurut sdr. AW, pelapor memang terus menanyakan kapan berangkat dan terakhir dijanjikan oleh PT RA lewat AW sekitar bulan Juli 2025 ini visanya keluar. “Perkembangan terakhir yang disampaikan oleh AW, telah melakukan mediasi dengan pelapor untuk diselesaikan proses refundnya. Sampai saat ini sedang dilakukan mediasi antara pelapor yang sudah melaporkan ke Polresta Denpasar, dengan pihak AW,” katanya.

Dadang menegaskan ITB Stikom Bali tidak memiliki wewenang dalam rangka memberangkatkan PMI dan hanya memberikan program mereka untuk kuliah secara jarak jauh (online), sembari mereka mendapatkan kerja di luar negeri. “Mereka yang mau, dikenakan biaya Rp5 Juta untuk biaya awal. Di luar itu tidak ada,” jelasnya.

Sementara Pembina Yayasan Widya Dharma Shanti (Induk ITB Stikom Bali) I Made Bandem mengatakan terkait berita beredar, dirinya memahami kegelisahan publik dan oknum yang merasa dirugikan. 

Oleh karenanya, dia berharap apa yang sedang dimediasi pihak AW dan oknum pelapor dapat tuntas segera. “Kami harap tidak ada simpang siur di masyarakat Dan, Kami berterima kasih terhadap awak media karena sudah memberikan ruang untuk kami meluruskan kedudukan ITB STIKOM Bali dan peranan dari PT RA,” ucapnya. (adv/bgn008)25051711

Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyampaikan bahwa Pemerintah Arab Saudi bersedia menjamin kesejahteraan dan kesehatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negaranya.

Menurut keterangan tertulis Kementerian P2MI di Jakarta, Sabtu (15/3/2025) Arab Saudi bersedia menjanjikan sejumlah kepastian mengenai jaminan pelindungan PMI agar moratorium penempatan PMI ke negaranya dicabut.

Moratorium yang diberlakukan sejak 2015 itu mengakibatkan PMI tidak diperbolehkan bekerja di Arab Saudi dengan alasan sangat kurangnya jaminan pelindungan terhadap PMI di Arab Saudi.

Karding mengatakan bahwa pihaknya telah meminta pertimbangan langsung ke Presiden RI Prabowo Subianto terkait pencabutan moratorium tersebut dan Presiden menyetujui agar moratorium itu dicabut.

Menteri P2MI itu juga menyebutkan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Pemerintah Arab Saudi untuk membahas rencana pencabutan moratorium tersebut. “Kita Insya Allah sudah menyepakati gaji minimal terendah 1.500 Riyal (sekitar Rp6,5 juta). Kedua, ada pelindungan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi ketenagakerjaan. Ada pembagian waktu, jam kerja, jam lembur dan jam istirahat,” ujarnya.

Menteri Karding juga menegaskan pencabutan moratorium tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan pelindungan terhadap PMI.

Dengan dicabutnya moratorium tersebut, Karding berharap angka pengiriman PMI ilegal ke Arab Saudi turun. “Penyebab masalah yang dialami oleh pekerja migran Indonesia itu, 90-95 persen karena dia berangkat secara ilegal,” katanya.

Dalam waktu dekat, Karding mengatakan bahwa Indonesia dan Arab Saudi akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Jeddah, Arab Saudi. Sedangkan rencana pemberangkatan tahap awal PMI ke Arab Saudi direncanakan akan dimulai pada Juni 2025. (ant/bgn)Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyampaikan bahwa Pemerintah Arab Saudi bersedia menjamin kesejahteraan dan kesehatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negaranya.

Menurut keterangan tertulis Kementerian P2MI di Jakarta, Sabtu (15/3/2025) Arab Saudi bersedia menjanjikan sejumlah kepastian mengenai jaminan pelindungan PMI agar moratorium penempatan PMI ke negaranya dicabut.

Moratorium yang diberlakukan sejak 2015 itu mengakibatkan PMI tidak diperbolehkan bekerja di Arab Saudi dengan alasan sangat kurangnya jaminan pelindungan terhadap PMI di Arab Saudi.

Karding mengatakan bahwa pihaknya telah meminta pertimbangan langsung ke Presiden RI Prabowo Subianto terkait pencabutan moratorium tersebut dan Presiden menyetujui agar moratorium itu dicabut.

Menteri P2MI itu juga menyebutkan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Pemerintah Arab Saudi untuk membahas rencana pencabutan moratorium tersebut. “Kita Insya Allah sudah menyepakati gaji minimal terendah 1.500 Riyal (sekitar Rp6,5 juta). Kedua, ada pelindungan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi ketenagakerjaan. Ada pembagian waktu, jam kerja, jam lembur dan jam istirahat,” ujarnya.

Menteri Karding juga menegaskan pencabutan moratorium tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan pelindungan terhadap PMI.

Dengan dicabutnya moratorium tersebut, Karding berharap angka pengiriman PMI ilegal ke Arab Saudi turun. “Penyebab masalah yang dialami oleh pekerja migran Indonesia itu, 90-95 persen karena dia berangkat secara ilegal,” katanya.

Dalam waktu dekat, Karding mengatakan bahwa Indonesia dan Arab Saudi akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Jeddah, Arab Saudi. Sedangkan rencana pemberangkatan tahap awal PMI ke Arab Saudi direncanakan akan dimulai pada Juni 2025. (ant/bgn003)25031511

Bangli, Baliglobalnews

Wakil Bupati (Wabup) Bangli sekaligus Ketua PMI Kabupaten Bangli, I Wayan Diar, membuka Mukerkab PMI Kabupaten Bangli di ruang Krisna Kantor Bupati Bangli, pada Jumat (10/2/2023).

Panitia Musyawarah Kerja Kabupaten PMI Kabupaten Bangli tahun 2023, Made Mahindra Putra, melaporkan mukerkab bertujuan untuk memberikan laporan kegiatan evaluasi pelaksanaan program kerja PMI Kabupaten Bangli tahun 2022 dan menguraikan perencanaan program kerja PMI Kabupaten Bangli tahun 2023. Mukerkab ini diikuti oleh PMI Kabupaten Bangli yang terdiri dari pengurus PMI Kabupaten Bangli, Pengurus PMI Kecamatan, Staf Markas dan UTD PMI kabupaten Bangli dan Perwakilan relawan PMI Kabupaten Bangli serta perwakilan pengurus PMI Provinsi Bali.

Wakil Sekretaris PMI Provinsi Bali, Made Wiriani, mewakili Ketua PMI Bali melaporkan Mukerkab merupakan wadah dari segenap komponen PMI di kabupaten untuk dapat berkumpul dan secara bersama-sama melaksanakan penyempurnaan dan finalisasi program kerja PMI untuk disahkan sebagai acuan bagi PMI Kabupaten Bangli dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode satu tahun berjalan. Kegiatan Mukerkab merupakan wadah untuk menghasilkan program kerja yang kami harapkan telah melalui proses pengkajian berdasarkan kebutuhan dan prioritas PMI Kabupaten Bangli sendiri, sehingga dapat dilaksanakan dengan fokus dan terarah baik untuk peningkatan pelayanan maupun peningkatan dan pengembangan kapasitas organisasi PMI di wilayah Kabupaten Bangli.

Dalam mukerkab ini pihaknya juga menyampaikan agar program yang disusun terdapat adanya sinergitas program antara PMI Provinsi dan PMI Kabupaten Bangli sehingga pelaksanaan program dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan.

Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar, mengatakan sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang besar dan diakui dunia, PMI Kabupaten Bangli telah dapat melaksanakan tugas pokoknya di bidang kemanusiaan melalui berbagai program kegiatan dari tingkat pusat hingga ke daerah sesuai dengan UU No. 1 tahun 2018 tentang kepalangmerahan. salah satu tugas pokok PMI adalah membantu dalam penanganan musibah bencana di dalam daerah maupun luar daerah bahkan di luar negeri. Eksistensi PMI Kabupaten Bangli telah banyak membantu pemerintah dalam urusan kemanusiaan, terutama dalam hal pelayanan sosial kemanusiaan seperti pelayanan ambulance, penyediaan daerah untuk masyarakat rentan yang membutuhkan serta pembinaan generasi muda melalui palang merah remaja yang ada di sekolah-sekolah.

Dia memandang Mukerkab PMI Kabupaten Bangli tahun 2023 ini sangat strategis untuk mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan program kegiatan satu tahun yang lalu dan menyusun program kegiatan satu tahun ke depan. Pihaknya berharap di masa yang akan datang PMI selalu berupaya menjadi yang tercepat dan tepat sasaran di setiap kegiatan kemanusiaan terutama dalam penanganan bencana. (bgn003)23021107