Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Denpasar melantik pengurus PMI Desa/Kelurahan se-Kota Denpasar dengan memberikan atribut topi dan jaket PMI di Gedung Santhi Graha, Sudirman, Selasa (26/9/2023).

Wakil Walikota Arya Wibawa mengungkapkan rasa bangga saat mengukuhkan 43 Kader PMI Desa / Kelurahan Kota Denpasar, dan Forum Pembina PMR PMI Kota Denpasar dalam kegiatan memperingati HUT ke-78 PMI. Dimana, pelantikan tersebut dilaksanakan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pihaknya berharap kader PMI Desa/Kelurahan yang telah dilantik dapat bersinergi dengan pengurus PMI, fasilitas kesehatan serta OPD terkait. Sehingga bisa memberikan manfaat serta tanggap darurat untuk masyarakat di wilayahnya.

” Momentum HUT kali ini sangatlah tepat PMI Kota Denpasar memperluas jejaring untuk mempercepat informasi dan pelayanannya ke 43 desa /kelurahan di kota denpasar dengan membentuk kader PMI desa / kelurahan Kota Denpasar,” katanya

Sementara Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Bali, Haji Agus Bambang Priyanto, menyampaikan dengan dikukuhkannya kader PMI Desa/Kelurahan di Kota Denpasar dapat mempercepat penanganan bencana di masyarakat. Kader PMI di tingkat desa/kelurahan sangat dibutuhkan, terutama dalam mempercepat informasi kepada PMI Kota Denpasar dan menggerakkan masyarakat, pengamatan terhadap berbagai masalah kegawatdaruratan, bencana, serta peningkatan upaya kesehatan lingkungan dan mempersiapkan masyarakat untuk tanggap siaga bencana.

“Kader PMI yang baru dilantik ini diharapkan dapat memberikan dukungan kepada pemerintah  Kota Denpasar dalam membangun generasi muda yang peduli lingkungan, yang mempunyai kepedulian sosial dan siap menjadi relawan siaga bencana,” ujarnya. (bgn003)23092614

Tabanan, Baliglobalnews

Di masa Pandemi COVID-19 ketersediaan darah di PMI Tabanan sangat minim, sehingga PMI kesulitan menyediakan darah untuk masyarakat yang membutuhkan.

Kodim 1619/Tabanan memberikan atensi terhadap kondisi ini untuk membantu serta mendukung ketersediaan darah di PMI Tabanan dengan menggelar kegiatan donor darah di Makodim 1619/Tabanan, Rabu (9/6/2021).

“Kegiatan donor darah yang digelar oleh Jajaran Kodim 1619/Tabanan bersama PMI Tabanan tersebut rutin digelar dalam rangka mendukung ketersediaan darah di PMI Tabanan terlebih di masa Pandemi COVID-19 ini kebutuhan darah cukup tinggi sedangkan pendonornya masih minim,” kata Dandim 1619/Tabanan Letkol Inf Toni Sri Hartanto.

Kegiatan donor darah yang melibatkan perwakilan anggota militer dan PNS di Jajaran Kodim 1619/Tabanan tersebut dipimpin langsung oleh Dandim 1619/Tabanan Letkol Inf Toni Sri Hartanto yang sekaligus mendonorkan darahnya kepada PMI yang kemudian dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Lebih lanjut Dandim menyampaikan bahwa Kodim 1619/Tabanan bersama jajaran berusaha semaksimal mungkin membantu PMI di dalam menyediakan darah kepada masyarakat yang membutuhkan dengan menggelar kegiatan donor darah baik bersifat rutin maupun permintaan langsung melalui satuan ataupun orang per orang personel yang ada di lapangan seperti Babinsa yang tersebar di tiap desa.

Menurut Dandim kegiatan donor darah tersebut terkadang terkendala dengan kegiatan personel yang padat, di samping itu tidak semua personel yang mendaftarkan diri sebagai pendonor dapat lolos sesuai persyaratan kesehatan karena dalam pemeriksan ada terkendala seperti hipertensi, HB tinggi, masih dalam pengobatan atau juga ada yang waktu donornya belum memenuhi syarat.

Untuk donor darah kali ini yang mendaftarkan diri sebagai pendonor sebanyak 34 orang namun yang bisa diambil darahnya hanya 24 orang, jadi hanya sekitar 70,5 persen saja yang lolos untuk diambil darahnya.

“Kita berharap kegiatan serupa akan diadakan lagi pada waktu-waktu mendatang untuk membantu PMI mendukung ketersediaan darah”, pungkasnya.

Kegiatan donor darah tersebut dilaksanakan oleh PMI Tabanan dipimpin oleh dr I Made Wida Prasetya dengan 5 orang tenaga medis.dengan hasil 24 kantong darah dengan rincian golongan darah O sebanyak 13 kantong, golongan darah A sebanyak 6 kantong, golongan darah B sebanyak 4 kantong dan golongan darah AB hanya 1 kantong.(bgn008)21061001

Denpasar, Baliglobalnews

Penggalangan donor darah yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Bali dalam rangka pemenuhan kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan terus mendapat dukungan banyak pihak. Satu di antarnya Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Bali. Dengan konsep dari nota kesepahaman yang mengatur tentang kerjasama kemitraan bidang sosial kemanusiaan, terdapat beberapa yang menjadi pokok-pokok kegiatan, antara lain dukungan kegiatan kebencanaan, kerelawanan, pelatihan bidang kepalangmerahan, pengembangan kapasitas, advokasi dan komunikasi, pelayanan sosial dan kesehatan, donor darah dan keanggotaan sahabat PMI Bali.

Ketua BKOW Provinsi Bali, Ny. Cok Ace, mengatakan mendukung dan mengapresiasi kegiatan donor darah yang melibatkan anggota BKOW dan sejumlah organisasi wanita turunannya untuk mengabdi dan berbakti melalui penggalangan donor darah untuk menghimpun sekaligus menyalurkan darah kepada pihak yang membutuhkan.

“BKOW tentu akan mendukung pekerjaan mulia ini yang berperan untuk membantu kesehatan orang lain yang sedang membutuhkan, karena setetes darah sangat berarti bagi mereka yang sedang memerlukan,” tegasnya serangkaian penandatanganan Nota Kesepahaman antara PMI Provinsi Bali dengan BKOW Provinsi Bali, di Kantor PMI Bali, Denpasar, Senin (7/6).

Ketua PMI Provinsi Bali, I Gusti Bagus Alit Putra, mengatakan PMI Bali membutuhkan 120 kantong darah per hari, terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Sehingga penandatanganan nota kesepahaman antara PMI dengan sejumlah organisasi wanita yang ada di Bali penting dilakukan agar tidak sampai terdapat pasien yang membutuhkan darah namun terlambat ditolong karena kehabisan stok.

Penandatanganan nota desepahaman atau MoU ini melibatkan PMI Bali dengan BKOW Bali, PMI dengan IWAPI, PMI dengan WHDI, dan PMI dengan Universitas Bali Internasional (Unbi).

Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan mampu  memberikan sosialisasi lebih berkelanjutan kepada masyarakat luas agar sama-sama memiliki kesadaran untuk ikut mendonorkan darahnya untuk kepentingan orang lain. (bgn003)21060727

Bangli, Baliglobalnews

Kedamaian 2021-2026 secara resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua PMI Provinsi Bali I Gusti Bagus Alit Putra, Rabu 19/5/21 di ruang rapat Krisna Kantor Bupati Bangli, dalam kesempatan itu hadir pula Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta,SE, Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar, S.St.Par, Ketua DPRD Kabupaten Bangli, I Ketut Suastika, SH, Porkompimda Kabupaten Bangli, dan Jajaran OPD Terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, Pucuk pimpinan PMI Bangli dipegang I Wayan Diar yang kini menjabat Wakil Bupati Bangli, sedangkan Dewan Kehormatan PMI Bangli diemban oleh I Ketut Suastika yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bangli.

Usai melantik, Ketua Pengurus PMI Provinsi Bali I Gusti Bagus Alit Putra mengatakan, bahwa PMI Kabupaten Bangli sebagai mitra pemerintah daerah, dalam melaksanakan program dan kegiatan telah mengupayakan untuk tetap menjaga kemandirian dalam pelayanan kepalangmerahan kepada masyarakat.

Beliau menilai kepengurusan PMI Bangli dibawah kepemimpinan I Wayan Diar, yang didukung penuh oleh jajaran SKPD, PMI Kecamatan serta relawan akan memberikan kontribusi yang berarti dalam peningkatan kiprah dan eksistensi PMI pada umumnya dan PMI Bangli khususnya”kami yakin PMI Bangli akan mampu membanglitkan semangat kolektif masyarakat untuk turut serta berprestasi dalam kegiatan kepalangmerahan” sebutnya
.

Alit Putra juga menambahkan PMI Bangli juga dapat meningkatkan program donor darah serta terbangunnya unit bank darah, di Provinsi Bali kebutuhan darah mencapai 45.000 kantung darah, walu banyak persediaan belum tentu semua dapat terpakai” untuk itu kami harapkan PMI Bangli dapat meningkatkan donor darah dan unit bank darah”jelasnya.

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta,SE dalam sambutannya menyampaikan, dalam 5 tahun terakhir PMI Bangli telah banyak membantu dan mendukung pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, baik kesiagaan penangulangan bencana, upaya tranfusi darah, mendidik relawan, turut dalam pembangunan masyarakat desa serta menumbuhkan cinta kasih kedamaian dengan semangat pengabdian yang iklas”kami atas nama pemerintah Kabupaten Bangli mengucapkan rasa terimakasih kepada pengurus lama yang telah melaksanakan kewajiban dan tugas-tugas dan dedikasinya. Kita harapkan kita semua beserta seluruh komponen menjalin kerjasama dan melaksanakan tugas –tugas kemanusiaan”jelasnya.

Sedana arta juga mengucapkan selamat kepada pengurus PMI Bangli yang telah dilantik dan mengharapkan kepada pengurus dan dewan kehormatan PMI Bangli menyamakan apersepsi, dan menyusun langkah-langkah baru yang lebih kreatif dan inovatif sehingga akan meningkatkan eksitensi PMI dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat Bangli yang sehat, sejahtera dan mandiri menuju Bangli Era Baru”pengurus PMI dan Dewan Pembina PMI agar dapat menyamakan apersepsi demi kesehatan masyarakat Bangli”ujarnya.(BGN122)21051910

Denpasar,Baliglobalnews

Lima belas orang korban dugaan penipuan untuk bekerja di kapal pesiar terpaksa harus menempuh jalur hukum dengan melaporkan IRA selaku Direktur PT. DIM agen perekrutan bodong ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Selasa (18 Mei 2021).

Pelaporan korban calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke kapal pesiar ini terpaksa dilakukan setelah upaya mediasi dengan PT. DIM yang beralamat di Jalan Muding Batu Sangiang, Kerobokan, Badung ini tidak membuahkan hasil. Korban didampingi oleh Penasihat Hukum dari YAS Law Office yakni I Nengah Yasa Adi Susanto, S.H., M.H., Putu Suma Gita, S.H., M.H., dan I Komang Wiadnyana, S.H., M.H.

“Kelima belas orang korban PT. DIM ini mulanya tergiur untuk melamar ke PT. DIM karena dijanjikan akan berangkat segera ke kapal pesiar seperti Royal Caribbean, Celebrity dan perusahaan kapal pesiar mewah lainnya,” kata I Nengah Yasa Adi Susanto, S.H., M.H., salah satu Penasihat Hukum korban.

Ia menjelaskan, mereka tertarik melamar setelah melihat info lowongan bekerja di kapal pesiar melalui media sosial dan salah satunya melalui akun Instagram “manningagentkapalpesiar” yang dikelola oleh Terlapor yang memposting info lowongan bekerja di kapal pesiar Eropa, Royal Caribbean dan bahkan lowongan bekerja di Australia.

“Jadi karena info lowongan yang diposting di akun Instagram tersebut Klien kami tertarik dan bahkan sudah membayar ada yang Rp20 juta, Rp30 juta, Rp40 juta dan bahkan ada yang telah membayar Rp52 juta tapi kenyataannya lebih dari setahun menunggu mereka tidak pernah di-interview oleh User kapal pesiar. Total 15 orang korban sudah membayar sekitar Rp403 juta,” ucapnya.

Adi Susanto yang biasa dipanggil Jero Ong ini menambahkan bahwa kasus ini sudah sempat dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dan dimediasi pada tanggal 27 April 2021, saat itu Terlapor mengakui bahwa PT. DIM tidak punya izin untuk melakukan perekrutan dan penempatan sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran.

“Jadi sebenarnya Klien kami ingin agar uang yang telah mereka bayarkan ke PT. DIM bisa dikembalikan namun faktanya Terlapor tidak mau mengembalikan uang tersebut sehingga Klien kami melaporkan kasus ini ke Polda Bali,” ucapnya.

Selain pasal 378 KUHP, pasal 69 junto pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, kami juga laporkan Terlapor atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) khususnya pasal 4 junto pasal 11 dengan ancaman pidana minimum tiga tahun dan maksimal lima belas tahun.

Jero Ong yang asli Desa Bugbug, Karangasem yang pernah bekerja selama 10 tahun di kapal pesiar Celebrity Cruises ini menambahkan bahwa pihaknya sangat prihatin karena fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja baik dikabupaten/kota maupun Provinsi Bali tidak maksimalkan dijalankan oleh mereka.

Sehingga tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah terkait pelindungan dan penempatan PMI tertuang dalam pasal 39, 40 dan 41 UU pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dijelaskan bahwa tugas mereka di daerah dalam hal ini Disnaker kabupaten/kota maupun provinsi adalah mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI.

“Jadi seharusnya Disnaker melakukan fungsi pengawasan secara maksimal agar kasus penipuan terhadap PMI ini tidak terjadi lagi dan saya mengamati ada banyak agen bodong yang tidak punya izin perekrutan dan penempatan beroperasi di Bali,” tutupnya.

Sementara itu, pihak dari pihan Dirut PT Dunia Insani Mandiri Ira saat dikonfirmasi lewat pesan singkat Whatsapp dan telepon terkait tanggap laporan korban ke Polda Bali, tidak memberikan komentar apapun hingga berita ini diturunkan. (bgn008)21051810

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, kembali meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi pekerja migran indonesia (PMI) asal Bali di Taman Jepun, Denpasar Timur, Rabu (31/3). Vaksinasi tersebut penting bagi seluruh masyarakat Bali. Terlebih mereka yang akan melanjutkan perjuangan di luar negeri.

Sekda Dewa Indra sempat mengobrol langsung dengan sejumlah PMI. Dia mengatakan mereka harus berangkat setelah mendapatkan vaksinasi Covid-19 kedua.

Sesuai ketentuan secara nasional, vaksinasi tahap pertama ke tahap kedua dilakukan setelah 28 hari, maka khusus bagi PMI yang akan berangkat pada akhir bulan April atau awal bulan Mei diperkenankan melakukan vaksinasi setelah hari keempat belas.

”Pemerintah akan fasilitasi dan upayakan bagi pekerja igran Indonesia yang akan berangkat pada akhir bulan April ini untuk mendapat prioritas kelanjutan vaksinasi tahap kedua, jangan sampai lantaran menunggu 28 hari setelah vaksinasi pertama, pekerja migran Indonesia ini batal berangkat karena harus menunggu jadwal (berhasil vaksin dua tahap namun ketinggalan pesawat sehingga batal bekerja). Jadi, sebaiknya lengkapi vaksinasi dua tahap dan berangkat sebagai pekerja migran dengan keamanan vaksinasi yang lengkap dalam tubuh,” tegasnya.

Sejak meninjau vaksinasi di hari pertama dan kedua, Sekda Dewa Indra memiliki beberapa catatan yang harus diperbaiki, yakni pemanggilan calon penerima vaksin harus dilengkapi dan diperjelas dengan pembagian waktu yang berjeda agar tidak terjadi penumpukan dan mereka menunggu dalam waktu yang tidak terlalu lama (pada hari ini calon penerima vaksin sudah mulai bergelombang dan penumpukan tidak terjadi).

Bagi mereka yang berangkat akhir bulan April, kata dia, sudah dikoordinasikan dengan Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali serta Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Cabang Bali, I Dewa Putu Susila, agar diberikan prioritas untuk melanjutkan vaksin tahap kedua pada 14 hari setelah vaksin pertama. Pasalnya, yang dikhawatirkan mereka tidak bisa berangkat akibat ketinggalan jadwal penerbangan, pendataan semeton pekerja migran Indonesia harus dilakukan dengan cepat dan tepat.

Untuk memastikan para PMI yang pulang ke Bali tahun lalu mencapai belasan ribu orang, Sekda Dewa Indra meminta kepada Disnaker Provinsi Bali dan KPI Cabang Bali untuk memastikan semua PMI tahu bahwa disediakan dan disiapkan tempat vaksinasi di Denpasar melalui link pendaftaran yang juga sudah tersedia. Sehingga semua pihak harus menggali informasi, melakukan ricek dan menyebarkan informasi dari mulut ke mulut agar mereka (PMI) yang akan berangkat dapat dipastikan sudah melakukan dan mendapatkan layanan vaksinasi lengkap. (bgn003)21033118

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, mendukung serta akan memfasilitasi sepenuhnya proses vaksinasi Covid-19 bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali, khususnya mereka telah siap bekerja kembali ke mancanegara.

”Semua yang akan berangkat kita fasilitasi dan programkan (vaksin, red). Wajib itu dan kami akan bantu,” kata Gubernur Koster saat menerima audiensi Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Bali di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Senin  (15/3).

Menurut Gubernur Koster, tenaga kerja asli Bali yang merantau ke luar negeri harus diproteksi dan difasilitasi dengan baik, didukung dan dipermudah dalam prosesnya menuju negara pemberi kerja. ”Untuk itu, yang perlu vaksin, segera didata dengan baik. By name by address, tempat kerjanya, dimana perusahaan atau atasannya siapa, harus lengkap dan terorganisir, ikuti mekanisme di kabupaten/kota,” ujar Gubernur asal Sembiran, Kabupaten Buleleng, itu.

Pihaknya menyebut sudah selayaknya pekerja migran asal Bali mendapat perhatian, apalagi di tengah pandemi dan situasi ekonomi tak menentu seperti saat ini. Dengan begitu diharapkan para pekerja yang sebagian besar bekerja di kapal pesiar itu dapat memperoleh pekerjaan dengan status jelas. ”Ini patut kita syukuri sebenarnya,” ucapnya.

Untuk itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Bali itu menyatakan pihaknya akan mengupayakan terpenuhinya program vaksinasi bagi PMI Bali yang diperkirakan jumlahnya lebih dari 26 ribu orang. Kemudian akan dilaksanakan secara bertahap dengan prioritas pertama 5000 PMI yang sudah siap berangkat atau sudah diikat kontrak kerja. ”Untuk itu harus tertib data, agar bisa dilayani dengan baik. Dilaksanakan secara bertahap,” ujarnya.

Untuk memberi perlindungan terhadap PMI asal Bali, pihaknya pun tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bagi krama Bali. Pergub ini dibuat guna menyikapi banyaknya masyarakat Bali sebagai PMI yang bekerja di luar negeri.

Regulasi berupa Pergub tersebut di antaranya akan mengatur mengenai asal, keluarga, di negara mana yang bersangkutan bekerja, apa saja jenis pekerjaannya, di mana tinggal, dan sebagainya. Regulasi ini akan dikoneksikan dengan suatu sistem digital.

Maka itu, PMI asal Bali diwajibkan mendaftarkan diri ke Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali. ”Dengan demikian kita punya database pekerja kita di luar negeri yang bisa kita lindungi dan beri pelayanan dengan baik. Ini jadi kewajiban pemerintah,” katanya.

Selain itu, kata dia, para PMI akan dibekali pula dengan skill tambahan melalui pelatihan atau diklat yang difasilitasi pemerintah sebagai bekal untuk bekerja di negara-negara tujuan. ”Jadi kebijakan ini juga bisa membuka peluang-peluang kerja baru bagi PMI kita di negara tujuan,” katanya.

Sementara Ketua KPI Bali, I Dewa Putu Susila, mengapresiasi upaya Gubernur Koster yang akan memfasilitasi program vaksinasi bagi pekerja migran asal Bali. ”Masalah ini sangat krusial, karena vaksinasi jadi syarat bagi mereka untuk bisa kembali bekerja. Harus ada hitam di atas putih yang disertakan sebagai persyaratan sebelum berangkat. Jika program (Vaksinasi PMI, red) ini bisa berjalan, saya rasa Bali bisa jadi pelopor karena daerah lain belum ada,” kata Susila.

Pihaknya menyebutkan ada sekitar 5 ribu PMI yang telah dikontrak dan siap berangkat hingga Juni mendatang. Ditambah 26 ribu lebih yang menunggu keberangkatan yang keseluruhannya belum memperoleh vaksin. ”Saya pikir ini kesempatan baik bagi pelaut atau pekerja kita yang berkesempatan berangkat. Karena mereka ini sudah terbukti mampu menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah asalnya secara langsung,” tandasnya. (bgn003)21031512

Gianyar, Baliglobalnews

PMI Kabupaten Gianyar melaksanakan Muskab XIII di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar, Kamis (18/2). Muskab dibuka Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun.

Muskab PMI Kabupaten Gianyar dilaksanakan karena pembekuan Pengurus PMI Kabupaten Gianyar sejak tanggal 10 Desember 2020 oleh pengurus PMI Pusat. Pembekuan pengurus dilakukan setelah Inspektorat Kabupaten Gianyar melakukan audit dan penelusuran dari Tim PMI Provinsi Bali serta berkonsultasi dengan Pengurus PMI Pusat hingga akhirnya disetujui pembekuan.

Gusti Lanang M. Rudiartha mengatakan selama dia menjadi Plt. Ketua PMI Kabupaten Gianyar telah melakukan konsolidasi dengan jajaran Markas PMI Kabupaten Gianyar. Antara lain meningkatkan pelayanan penanganan jenazah Pasien Covid-19, melakukan penyemprotan desinfektan. Selain itu, juga melakukan konsolidasi dengan UDD (Unit Donor Darah) sehingga tidak ada kegiatan donor darah yang terganggu. Dalam persiapan musyawarah kerja, pihaknya segera membentuk dan mengaktifkan kembali PMI Ranting di setiap kecamatan di Kabupaten Gianyar, yang  sebelumnya pengurus rantingnya tidak jelas. “Semua kami lakukan dengan berkoordinasi dengan para camat sehingga terpilih 4 kecamatan yang ketuanya dari Puskesmas dan 3 kecamatan dari sekretaris camat,” katanya.

Ketua PMI Provinsi Bali, I Gusti Bagus Alit Putra, mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Gianyar karena telah memberi perhatian dan arahannya kepada PMI Gianyar. Tentu hal ini sangat membuktikan PMI sebagai ujung tombaknya palang merah di Gianyar dalam rangka tugas-tugas kemanusian dari segi SDM (Sumber Daya Manusia). Selain itu PMI Gianyar juga harus siap menolong saat ada bencana, memberikan pelayanan kesehatan, dan siap  menyiapkan Donor Darah (persedian darah yang cukup) di Gianyar. Tidak lupa dia juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua Bidang Organisasi PMI Pusat H. Muhammad Muas yang sudah datang langsung pada kesempatan hari ini. Pihaknya juga mengingatkan agar program-program PMI Gianyar mengacu pada program-program PMI Pusat dan Provinsi. Pihaknya juga mengimbau karena masih suasana pandemi Covid-19 peranan PMI dianjurkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan edukasi pencegahan.

Sementara itu Ketua Bidang Organisasi PMI Pusat H. Muhammad Muas mengatakan, dalam suasana yang tidak biasa yang sudah mengubah dunia menjadi seperti sekarang, bukan hanya kita tapi seluruh dunia mengalami wabah pandemi Covid-19. Dia juga menambahkan, struktur organisasi PMI ke depannya akan lebih banyak mengamankan integritas organisasi PMI, jadi jangan sampai ada orang masuk PMI tapi memanfaatkan PMI untuk kepentingan pribadi. Karena dia diminta oleh Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla, untuk membuat struktur baru. Membuat bagaimana operasional bersumber dari akar rumput  di kecamatan. Undang-undang No. 1 Tahun 2018 menyatakan secara tegas, PMI disandarkan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh DPR dan pemerintah. Yaitu struktur garis komando dari pemerintah pusat sampai ke kecamatan. “Jadi siapapun yang melanggar aturan itu, tidak ada lagi main-main selain dia harus minggir, harus keluar,” tegasnya. Muhammad Muas menambahkan tentang bagaimana aturan-aturan mengolah darah terkait dengan plasma konvalesens, yang berkaitan dengan kebutuhan darah sehari-hari.

Selain itu dia juga mengatakan Bali adalah penyangga yang harus menyiapkan diri untuk menjadi kekuatan pemberian plasma darah kepada mereka yang terkena Covid-19.

Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun, mengatakan musyawarah Kabupaten PMI ini merupakan agenda organisasi yang memiliki arti penting dalam rangka efektivitas jalannya organisasi. Seperti salah satu tugas pokok PMI adalah membantu pemerintah dalam menangani musibah dan bencana baik di dalam maupun di luar negeri. Melihat kondisi bangsa saat ini peranan PMI sangat dibutuhkan dalam membantu pemerintah untuk berjuang menanggulangi Covid-19 serta bencana alam yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Dalam menghadapi tantangan ke depan PMI dituntut untuk terus meningkatkan kapasitasnya baik bidang administrasi, manajemen, keuangan, SDM, serta sarana prasarana lainnya untuk menuju kondisi yang memadai agar semakin dicintai masyarakat.

Anak Agung Gde Mayun juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus PMI Kabupaten Gianyar yang meskipun dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, kini sudah bisa menjalankan tugas-tugas dengan baik. Pihaknya berharap agar PMI Kabupaten Gianyar lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Karena tugas-tugas yang dilakukan PMI adalah merupakan yadnya yang didasari rasa tulus ikhlas. (bgn)21021808

Denpasar, Baliglobalnews

Ketua Umum PMI (Palang Merah Indonesia), Muhammad Jusuf Kalla, secara langsung melantik 17  orang pengurus dan 7 orang Dewan Kehormatan PMI Provinsi Bali masa bakti 2020-2025 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Rabu (28/10). I Gusti Bagus Alit Putra kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua.

Jusuf Kalla mengatakan padai masa pandemi Covid-19 ini, tugas yang telah dilaksanakan anggota PMI yang bekerjasama dengan Pemerintah dan pihak terkait adalah melaksanakan penyemprotan disinfektan di semua ruang dan wilayah terutama di tempat tempat rawan sebagai kluster, terutama psar, terminal dan tempat umum lainnya.

“Dengan salah satu program pokoknya yakni donor darah, PMI adalah solusi bagi kesulitan masyarakat, di mana mereka memiliki peran untuk membantu kesulitan baik yang ditimbulkan  karena bencana alam ataupun manusianya itu sendiri, karena kita harus bekerjasama dengan solid baik antar pusat dan juga daerah termasuk hal-hal yang terjadi didalam negeri maupun luar adalah tugas bersama,” katanya.

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, saat membacakan sambutan Gubernur Bali mengatakan PMI merupakan salah satu organisasi tertua di Indonesia yang memiliki tugas kemanusiaan yang kuat di dunia yang berkomitmen bergerak di bidang kemanusiaan dan kegiatan sosial.

Peran PMI sangat penting di bidang kemanusiaan dan sosial, PMI menjadi bagian dari garda terdepan pada penanganan pandemi Covid-19 ini, tanpa dirasa masyarakat di Indonesia termasuk Provinsi Bali telah memasuki tatanan kehidupan era baru. Pencegahan,  penanggulangan dan distribusi bantuan relawan membantu terus dilaksanakan secara konsisten untuk memutus mata rantai melawan pandemi Covid-19.

Di tengah pandemi Covid-19 yang sedang mewabah entah sampai kapan, kata dia, PMI dengan tugas pokoknya terus berupaya melaksanakan fungsinya yakni melakukan donor darah bagi warga yang sukarela membantu sesamanya serta melakukan therapi plasma convalescent yang sangat bermanfaat bagi warga Bali yang sedang membutuhkan.

PMI Provinsi Bali sebagai bagian dari organisasi Palang Merah Indonesia pada Tahun 2020 ini, telah melaksanakan amanah AD dan ART berupa pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) XI PMI Provinsi Bali yang merupakan giat lima tahunan dengan salah satu agendanya untuk pemilihan Ketua Pengurus masa bhakti 2020-2025. (bgn122)20102816

Denpasar , Baliglobalnews

Warga Tumbakbayuh bernama Ida Ayu P.I ditemukan meninggal oleh warga, Kamis (1/10/20) malam di dalam kamar kosnya yang ada di Wilayah Desa Buduk, dimana korban meninggal diduga sakit tekanan darah tinggi.

Hal itu dibenarkan I.B Gede Widnyana selaku Bendesa Tumbakbayuh, Mengwi, Badung, saat dikonfirmasi di Badung, Jumat (2/10/20) yang menerangkan, bahwa jenazah korban langsung ditangani petugas PMI Badung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Dari informasi yang saya dapat, korban meninggal karena sakit, hal itu terlihat dari kamar kosnya yang ditemukan obat penurun tekanan darah,” kata Widnyana.

Mengingat pandemi Covid-19 saat ini, maka petugas yang menangani jenazah korban untuk dibawa ke rumah sakit tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Menurut informasi yang kami dapat dari petugas, korban memiliki riwayat sesak nafas dan disekitar lokasi jenazah korban, juga ditemukan makanan dan pil penurun tensi,” tegasnya.

Berdasarkan informasi dan saat ke lokasi kejadian, Widnyana menuturkan posisi korban saat meninggal setengah tengkurap di samping tempat tidur yang diduga korban sempat terjatuh.

“Situasinya saat itu, warga kos setempat dan pemilik kos sempat ingin membantu, namun karena kondisi Covid ini, jadi warga menunggu bantuan petugas kesehatan yang menggunakan APD lengkap,” ucapnya.

Hal ini telah sesuai dengan imbauan pemerintah yang menyarankan seluruh masyarakat mengutarakan protokol kesehatan. Sehingga, kejadian tidak ada warga yang berani mengambil jenazah korban untuk dibawa ke rumah sakit.

Terkait upaya memutus penyebaran Covid-19 ini, Widnyana mengajak warga agar tetap taat melaksanakan protokol kesehatan dan mau melindungi diri sendiri dengan menggunakan masker, rajin cuci tangan dengan sabut maupun ditambah menggunakan handsainiter dan jaga jarak.

“Jadi, jika semua warga mentaati protokol kesehatan ini, saya yakin rantai penyebaran Covid-19 segera berakhir,” katanya.

Widnyana mengucapakan terimakasih kepada aparat Desa Buduk Adat dan Dinas, Babinkamtibmas dan Babinsa Buduk, Polsek Mengwi, Polres Badung, Satgas Covid Badung, PMI Badung dan Anggota Komisi lll DPRD Badung I Nyoman Satria, S. Sos,M.Si., karena berkat koordinasi akurat bisa melakukan penanganan dengan baik. Meski tidak bisa menolong nyawa korban.(bgn008)20100216