Denpasar, Baliglobalnews

Pangdam IX/Udayana yang baru Mayjen TNI Piek Budyakto bertemu orang nomor satu di Pemerintahan Provinsi Bali, Gubernur Wayan Koster, di Jayasabha, Denpasar pada Senin (21/4/2025).

Mayjen TNI Piek Budyakto bersilaturahmi serta memperkenalkan diri sebagai pengganti pucuk tertinggi Kodam IX/Udayana yang sebelumnya dipimpin Mayjen TNI Muhammad Zamroni. Dia mengapresiasi sejumlah kebijakan Pemerintah Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Koster. Termasuk kebijakan teranyar yang menjadi perhatian publik yakni Surat Edaran (SE) Nomor 9 tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.

Mayjen TNI Piek Budyakto menyatakan dukungannya dan siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali, sekaligus menjalin hubungan yang lebih erat antar dua instansi tersebut. “Kita di Kodam siap mendukung kebijakan Bapak Gubernur seperti pelarangan air minum kemasan di bawah satu liter yang kami anggap sangat penting dan baik sekali untuk mengurangi sampah plastik. Kita di Kodam sendiri sudah tidak menggunakan botol plastik untuk setiap kegiatan kita,” katanya.

Mantan Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI ini mengusulkan pembentukan satgas khusus yang melibatkan jajaran pemprov serta Kodam IX Udayana terkait kebijakan tersebut.

Pangdam mengakui banyak kebijakan yang menarik dan merupakan terobosan baru yang dikeluarkan Gubernur Koster, seperti Kebijakan untuk arak Bali yang mengatur tentang produksi, peredaran, dan konsumsi arak Bali, serta pengakuan sebagai warisan budaya tak benda. Pangdam pun memuji masyarakat Bali dan pemerintah yang selama ini ini dilihatnya sangat kondusif dan guyub. “Terlihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang berjalan dengan baik di Bali, serta suasana yang selalu rukun dan guyub,” katanya.

Pun Kodam IX/Udayana menyatakan kesiapan untuk turut serta berkolaborasi mengamankan event-event nasional dan internasional yang diselenggarakan di Bali agar kegiatan pengamanan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar.

Sementara Gubernur Bali Wayan Koster mengajak TNI khususnya jajaran Kodam IX Udayana untuk terus membangun sinergi dan kolaborasi untuk menyelesaikan sejumlah isu yang ada di Bali seperti masalah sampah dan berbagai masalah lain yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. “Saya yakin dengan TNI akan banyak permasalahan bisa teratasi karena sagat bisa diandalkan dan saya sangat bangga dengan kiprah teman-teman TNI selama ini,” ujar Gubernur Koster saat menerima kunjungan resmi Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto di Jayasabha, Denpasar.

Gubernur mengatakan dengan sinergitas yang baik sejumlah kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah Provinsi Bali akan lebih tepat sasaran dan menjangkau lebih banyak masyarakat. “Saya yakin dengan kebijakan yang tepat dan sinergi bersama berbagai permasalahan di Bali akan lebih cepat terselesaikan,” tukasnya.

Dia mencontohkan kebijakan sampah di Bali berfokus pada pengurangan sampah plastik sekali pakai dan peningkatan pengelolaan sampah berbasis sumber melalui berbagai regulasi dan program. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 melarang penggunaan plastik sekali pakai seperti kantong plastik, sedotan, dan styrofoam. Teranyar, Gubernur Koster dan Pemerintah Provinsi Bali melarang penggunaan dan penjualan botol plastik sekali pakai, khususnya untuk air minum dalam kemasan (AMDK), dengan ukuran di bawah 1 liter.

Langkah ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah plastik dan mendukung gerakan Bali Bersih. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025. “Selain itu saya berharap Kodam IX Udayana melalui personil Babinsa di desa-desa bisa membantu Pemerintah Provinsi untuk memperoleh data masyarakat yang memerlukan rumah layak huni serta desa-desa yang mengalami krisis air, untuk nanti ditindaklanjuti,” katanya. (*/bgn003)25042201

Denpasar, Baliglobalnews

Setelah memastikan jajaran internal dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, Pemerintah Provinsi Bali mengimbau forkopimda, instansi vertikal, perguruan tinggi dan BUMN/swasta untuk melakukan hal serupa.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2025 tentang Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai tanggal 20 Januari 2025 telah mengawali larangan penggunaan air minum dalam kemasan plastik dan makanan/kue/jajan dalam kemasan/bungkus plastik, yang disertai dengan kewajiban membawa tumbler untuk kebutuhan minum baik di ruang kerja maupun pada kegiatan rapat/pertemuan/acara seremonial di seluruh perangkat daerah Pemprov Bali.

Setelah memastikan semua jajarannya taat dan patuh melalui sidak Sekda Bali ke seluruh perangkat daerah, Pemprov Bali selanjutnya membuat imbauan Pembatasan Penggunaan Plastik kepada pemerintah kabupaten/kota se-Bali melalui Surat Pj. Gubernur Bali Nomor B.24.500.9.14.2/484/PSLB3-PPKLH/DKLH tgl 30 Januari 2025.

“Semua bupati/walikota telah menindaklanjuti larangan ini bagi semua jajarannya melalui instruksi/surat edaran masing-masing bupati/walikota,” kata Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam siaran persnya pada Minggu (9/2/2025).

Dia menyampaikan setelah pemkab/kota, inisiatif sekarang dilanjutkan dengan mengajak semua instansi vertikal/lembaga di Provinsi Bali untuk bersama-sama mengambil tanggung jawab mewujudkan lingkungan alam bali yang bersih, sehat dan berkelanjutan. “Pj. Gubernur Bali telah menerbitkan SE B.00.600.4.15.1/7377/Setda tentang Pembatasan Penggunaan Plastik tanggal 8 Februari 2025 yang akan dikirim hari ini,” ujarnya.

Sekda Dewa Made Indra menjelaskan bahwa lingkungan alam Bali cukup tercemar oleh sampah plastik. “Tempat pemrosesan akhir (TPA) semuanya overload (kepenuhan), wisatawan mengeluh persoalan sampah, mangrove banyak mati oleh cemaran plastik, biota laut rusak oleh cemaran plastik, dan permasalahan akibat sampah plastik lainnya,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, ajakan untuk tidak lagi mengkonsumsi air minum kemasan plastik dan membatasi penggunaan plastik sekali pakai sangat penting untuk mereduksi persoalan-persoalan tersebut. “Mohon ajakan ini dapat dilaksanakan dengan penuh kearifan dan tanggung jawab untuk menjaga alam Bali agar tetap sehat untuk generasi kita mendatang. Saya mengajak kita semua untuk membudayakan membawa tumbler untuk memenuhi kebutuhan minum saat kerja, rapat, pertemuan, seminar, acara-acara seremonial. Mari kita jadikan membawa tumbler sebagai lifestyle gaya hidup sehat dan bagian dari budaya kerja di semua instansi/lembaga/organisasi,” ujarnya.

Sekda Bali juga meminta media cetak, elektronik, dan media sosial untuk berperan aktif mengawasi pelaksanaan kebijakan ini. “Silakan viralkan jika ada instansi yang masih mengabaikan ajakan ini,” pintanya seraya berharap publikasi tersebut dapat mendorong perubahan perilaku. (*/bgn003)25020901