Badung, Baliglobalnews

Upaya memperkuat pengawasan partisipatif terus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Bawaslu Kabupaten Badung bersama SMAN 1 Mengwi melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam Penguatan Pengawasan Partisipatif melalui Program Gempar (Gerakan Masyarakat Pengawas Partisipatif). Kegiatan tersebut berlangsung di SMAN 1 Mengwi pada Senin (26/1/2026). SMAN 1 Mengwi menjadi sekolah pertama yang menyetujui kerja sama ini. Selanjutnya, Bawaslu Badung memperluas kolaborasinya dengan semua SMA yang ada di Badung.

Penandatanganan PKS ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif peserta didik, guru, serta pegawai termasuk aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Program Gempar. Melalui kerja sama ini, nilai-nilai demokrasi diharapkan dapat tertanam sejak dini di lingkungan sekolah dan menjadi bagian dari pembentukan karakter generasi muda.

Ketua Bawaslu Kabupaten Badung I Wayan Semara Cipta menyampaikan bahwa PKS tersebut tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam satu kali kegiatan saja. Lebih dari itu, kerja sama ini diarahkan untuk membangun karakter peserta didik agar memahami dan menerapkan nilai-nilai Demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. “PKS ini tidak hanya soal sosialisasi pengawasan partisipatif dalam satu kegiatan saja, tetapi bagaimana mendorong siswa didik memiliki karakter yang mengerti nilai Demokrasi Pancasila untuk diterapkan di lingkungan sekolah dan lebih jauh di masyarakat,” ujarnya.

Dia menyampaikan karakter kejujuran, sikap menolak kecurangan, serta keberanian untuk melaporkan pelanggaran tidak tumbuh dalam waktu singkat. Nilai-nilai tersebut membutuhkan proses pendidikan dan pemahaman yang berkelanjutan sejak dini. “Karakter kejujuran, menolak kecurangan, dan berani melaporkan pelanggaran tidak tumbuh secara cepat. Oleh karena itu, kami memulai dengan langkah pelan namun pasti, menginternalisasi nilai-nilai Demokrasi Pancasila kepada generasi muda melalui Program Gempar,” katanya.

Kepala SMAN 1 Mengwi I Nyoman Alit Tiana menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan sependapat dengan Bawaslu Kabupaten Badung. Ia menekankan pentingnya menumbuhkan jiwa kejujuran pada peserta didik sebagai bagian dari proses pembentukan karakter. “Pada masa inilah siswa belajar menjadi unsur penting dari lingkungannya. Di sekolah, mereka juga sudah belajar berdemokrasi melalui pemilihan OSIS,” katanya.

Dia menyampaikan rencana untuk memberikan ruang kreativitas kepada peserta didik melalui kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan nilai demokrasi, seperti pembuatan majalah dinding (mading). Selain itu, pihak sekolah berencana melibatkan Bawaslu Kabupaten Badung dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif menjelang Pemilihan OSIS tahun 2026.

Kegiatan penandatanganan PKS ini turut dihadiri oleh Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Badung, serta jajaran staf. Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mencetak generasi muda yang berintegritas, jujur, dan berani menjaga nilai-nilai demokrasi. (*/bgn003)26012607

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Bupati (Wabup) Badung Bagus Alit Sucipta memberikan paraf naskah nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama (PKS) tentang Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi Pelaku Tindak Pidana di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, pada Rabu (17/12/2025).

Kesepakatan itu bertujuan mendorong penerapan sistem pemidanaan yang lebih humanis, efektif, dan berorientasi pada keadilan restoratif. Pidana kerja sosial diharapkan menjadi alternatif pemidanaan yang tidak semata-mata berfokus pada aspek penghukuman, tetapi juga menekankan pembinaan serta pemulihan sosial bagi pelaku tindak pidana.

Wabup Bagus Alit Sucipta menyampaikan penerapan pidana kerja sosial sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan. “Pidana kerja sosial ini merupakan langkah positif dalam sistem pemidanaan karena memberikan ruang pembinaan bagi pelaku tindak pidana, sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pendekatan ini lebih humanis dan mencerminkan keadilan restoratif,” ujarnya.

Menurut dia, sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan tersebut di lapangan. “Pemkab Badung siap mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial ini, tentu dengan koordinasi yang baik bersama kejaksaan dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga tujuan pembinaan dan pemulihan sosial dapat tercapai secara optimal,” katanya.

Melalui pidana kerja sosial, kata dia, pelaku tindak pidana diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri sekaligus berkontribusi secara nyata kepada masyarakat. Pendekatan ini dinilai mampu menumbuhkan tanggung jawab sosial dan meminimalkan dampak negatif pemidanaan konvensional.

 Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Undang Mugopal, Gubernur Bali Wayan Koster, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Chatarina Muliana, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Walikota/Bupati se-Bali, Wawali Kota/ Wakil Bupati se-Bali, kepala Kejaksaan Negeri se-Bali, Direktur ESDM Umum Jamkrindo, serta undangan lainnya. (*/bgn003)25171209

Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung, Ketut Suiasa, menyambut baik dan mengapresiasi penyelenggaraan kerja sama yang sinergis antara Pemerintah Kabupaten Madiun dengan Pemerintah Kabupaten Badung yang diawali dengan menandatangani kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama (PKS).

Berkenaan dengan hal tersebut, Wabup Suiasa didampingi Sekda Wayan Adi Arnawa menyebut kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Madiun dan Pemerintah Kabupaten Badung tentang kerja sama pembangunan antar daerah memiliki maksud untuk meningkatkan keterpaduan pengelolaan berbagai program kegiatan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap apa yang menjadi maksud dari perjanjian kerja sama ini dapat terwujud yaitu untuk membangun sinergi dan mewujudkan kelancaran arus informasi serta distribusi barang dan jasa dalam mendukung terciptanya sistem logistik nasional dan menjalin kemitraan pengembangan perdagangan antar daerah dalam rangka meningkatkan daya saing. Demikian pula untuk mempercepat distribusi dan pemasaran komoditas serta meningkatkan perekonomian sebagai upaya mensejahterakan masyarakat kedua daerah melalui peningkatan perdagangan antar daerah dalam rangka penguatan perdagangan dalam negeri,” kata Wabup Suiasa saat menandatangani kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Madiun dengan Pemerintah Kabupaten Badung tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah, di Ruang Krya Gosana Puspem Badung pada Senin (6/11/2023).

Sementara itu Pj. Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Badung, karena telah merealisasikan perjanjian kerja sama meliputi komoditas hasil pertanian, hasil perkebunan dalam rangka peningkatan bidang UMKM dan potensi daerah lainnya. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi hasil pertanian (beras) hasil kerajinan (akar kayu jati) produk pangan olahan (brem dan coklat) dan hasil perkebunan (kopi).

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Badung, Bapak Wakil Bupati Ketut Suiasa, Bapak Sekda Badung dan kepala OPD terkait di jajaran Pemerintah Kabupaten Badung karena telah menerima kami dengan sangat baik dalam acara penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam bidang perdagangan meliputi komoditas hasil pertanian, hasil perkebunan dalam rangka peningkatan bidang UMKM dan potensi daerah lainnya,” katanya.

Sementara Kepala Bagian Kerja Sama Setda Badung Ida Ayu Yutri Indahgustari melaporkan kerja sama itu merupakan prakarsa dari Pemerintah Kabupaten Madiun, dimana pada tanggal 18 November 2022 telah dilaksanakan kunjungan misi dagang rombongan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun ke Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung sebagai bagian dari penjajakan rencana kerja sama.

“Sebagai finalisasi dari proses kerja sama ini, hari ini Bapak Wakil Bupati Badung dan Bapak Pj. Bupati Madiun menandatangani kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Madiun dengan Pemerintah Kabupaten Badung tentang kerja sama pembangunan antar daerah dan selanjutnya untuk penandatangan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Madiun dengan pemerintah Kabupaten Badung tentang peningkatan perdagangan antardaerah akan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun dan  Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung,” katanya.

Turut hadir Ketua Dekranasda Kabupaten Madiun, Wakil Ketua Dekranasda Badung Nyonya Suiasa serta jajaran kepala OPD terkait di lingkup Pemkab Badung dan Pemkab Madiun. (bgn003)23110604

Denpasar, Baliglobalnews

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Udayana (Unud) menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) dengan PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk. Region Bali, di Aula Gedung FISIP Unud, Kampus Sudirman pada Selasa (12/7).

“PKS ini sebagai upaya memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai instansi, salah satunya perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang akademik dan teknologi,” ucap Dekan FISIP, I Nengah Punia,

Dalam penandatanganan PKS itu juga dilakukan oleh PPGR Manager Gojek Nyoman Ratih Pujiastuti, PPGR Region Intern Gojek Ni Luh Putu Paramitha Pradnya bersama perwakilan dari Gojek Region Bali, dan perwakilan dari himpunan mahasiswa di lingkungan FISIP Udayana, serta koordinator program studi kampus setempat.

Di tengah permasalahan ketatnya persaingan di dunia kerja dan sulitnya mendapatkan pekerjaan, FISIP Udayana menggandeng salah satu perusahaan unicorn di Indonesia, yakni PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk. Region Bali sebagai mitra.

“Hal ini ditujukan agar melalui kerja sama ini, mahasiswa FISIP Udayana dapat mengasah soft skill dan hard skill yang bermanfaat di dunia kerja, salah satunya dalam bentuk program kegiatan magang,” katanya.

Dengan upaya kolaborasi ini juga disambut baik oleh PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk. Region Bali, khususnya dalam hal kolaborasi-kolaborasi kegiatan ke depannya yang dapat berdampak positif bagi masyarakat Bali.

Kegiatan penandatanganan PKS dan juga sekaligus dilanjutkan dengan kegiatan seminar/diskusi ini, membahas mengenai beberapa hal, seperti potensi-potensi yang dapat dimaksimalkan dari masing-masing pihak, inovasi-inovasi baik dalam bentuk kolaborasi kegiatan ataupun pelaksanaan kegiatan magang, dan lain sebagainya. Kesepakatan antara kedua belah pihak diresmikan dengan melakukan penandatanganan kerja sama yang dilakukan oleh I Nengah Punia dengan Ratih Pujiastuti dan penyerahan cenderamata.

Salah satu luaran dari perjanjian kerja sama ini nantinya akan berupa kolaborasi dalam bentuk program-program kegiatan yang ada di lingkungan FISIP Udayana, seperti mengedukasi pelaku UMKM di desa-desa di Bali dalam pemanfaatan teknologi seperti Gojek dan Tokopedia pada kegiatan pengabdian masyarakat.

Berita ini juga dapat diakses melalui http://www.unud.ac.id.

(bgn008)22071509

Denpasar, Baliglobalnews

Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof. I Nyoman Gde Antara, menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) dengan Badan Pengatur Energi Nuklir (Bapeten) Indonesia, yang diwakili Plt. Kepala Bapeten Ir. Sugeng Sumbarjo, di Gedung Pascasarjana, Denpasar, pada Rabu (15/6).

Selain itu, juga dilakukan PKS antara Dekan Fakultas MIPA dengan Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir. “Upaya PKS ini, dalam rangka pengembangan kerja sama di Universitas Udayana, Fakultas MIPA, khususnya Program Studi Fisika,” ucap Rektor Unud.

Kerjasama yang akan ditindaklanjuti oleh Fakultas MIPA khususnya Program Studi Fisika ini meliputi pengkajian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan ketenaganukliran.

Prof. Antara mengatakan kerjasama dalam pengawasan bidang tenaga nuklir yang pada tahap awal ini melibatkan program studi di FMIPA, nantinya selain Program Studi Fisika, juga bisa ditindaklanjuti oleh program studi lainnya yaitu PS Biologi dan Kimia. Sementara dalam prosesnya juga membutuhkan berbagai unit kerja lainnya seperti bidang hukum bahasa Inggris, lingkungan dan sebagainya.

“Kita mulai dari hal yang memungkinkan, dan kami dukung Bapeten untuk saling bekerja sama. Kami juga mendorong BAPETEN dalam menjalankan pengawasan tersebut,” katanya.

Sementara Plt. Kepala Bapeten Ir. Sugeng Sumbarjo, mengatakan  Universitas Udayana memiliki potensi yang dapat mendukung pengawasan terutama di bidang kesehatan. Mulai dari penyediaan SDM dan fisika medis untuk rumah sakit.

“Melalui kerjasama ini juga bisa saling bertukar SDM di antaranya melalui pertukaran pakar di Udayana dan Bapeten. Banyak hal yang bisa kita tindak lanjuti dari kerja sama ini,” jelasnya.

Pihaknya juga berharap kerja sama ini bisa lebih erat lagi dan bisa meningkatkan kebutuhan prodi, saat ini belum ada fisika medis serta kebutuhannya di rumah sakit.

Hadir dalam kegiatan itu Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Informasi, Dekan FMIPA, Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan jajaran Bapeten.

Berita ini juga dapat diakses melalui http://www.unud.ac.id. (bgn008)22061703

Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung menjadi salah satu pemerintah daerah yang turut menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Penandatanganan dilakukan Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa mewakili Pemerintah Kabupaten Badung didampingi Sekda I Wayan Adi Arnawa melalui seremoni penandatanganan PKS dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah secara virtual melalui video conference antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung tahun 2021 dari Gedung Badung Command Centre Dinas Kominfo, Rabu (21/4).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti, dalam sambutannya menyampaikan pelaksanaan kerjasama ini dilakukan secara virtual dengan harapan tidak mengurangi esensi apa yang dilakukan. Dia menyebutkan dampak Covid-19 berpengaruh terhadap global, sehingga menimbulkan kontraksi pertumbuhan yang negatif. ”Hal ini terjadi kebanyakan dari Pemda Provinsi di seluruh Indonesia, yang terbesar provinsi yang ada di Pulau Jawa dan Bali lebih dari 20 persen,” ujarnya.

Pemerintah daerah, kata dia, perlu memperkuat perpajakan daerah sebagai salah satu sumber PAD untuk meningkatkan kemandirian dan melaksanakan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menyampaikan dengan adanya penandatanganan perjanjian ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penerimaan pajak. Selain itu dengan penandatanganan kerja sama ini sejatinya adalah mendukung program pemberantasan korupsi. ”Bagaimana kita dapat melaksanakan Peraturan Presiden No. 54  tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Kalau data semua elektronik, menggunakan identitas yang sama kita akan lebih mudah. Ini yang ketiga adalah kita dapat melakukan pengawasan bersama,” ujarnya.

Sementara Wabup Suiasa seusai acara penandatangan perjanjian kerja sama ini menyampaikan Pemerintah Kabupaten Badung bersama dengan daerah lain menandatangani MoU jalin kerja sama dengan Menteri Keuangan dalam rangka untuk mengoptimalisasi memvalidasi data dan juga tukar-menukar data, sehingga dapat terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mengoptimalkan Pungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah sesuai dengan potensi yang riil yang ada di lapangan.

”Perjanjian kerjasama ini juga untuk saling melakukan evaluasi dan monitoring dalam mereview kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dan juga untuk Pemerintah Pusat,” katanya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Bapenda I Made Sutama, Kabag Tapem Dewa Sudirawan, Perwakilan Kanwil DJP Bali, Perwakilan KPP Badung Utara dan Perwakilan KPP Badung Selatan. Acara Penandatangan PKS diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan berdoa bersama guna memohon acara berjalan dengan baik dan lancar. (bgn003)21042202