Mangupura, Baliglobalnews

Selama dua bulan lebih kepemimpinan Pjs. Bupati Badung, Ketut Lihadnyana, tepatnya setelah ditunjuk oleh Mendagri sejak 26 September 2020 lalu, sudah banyak hal yang dilakukan terkait tata kelola pemerintahan sesuai dengan tugasnya selaku Pjs. Bupati di Kabupaten Badung.

Berkenaan dengan berakhirnya masa jabatan sebagai Pjs Bupati Badung, pada Jumat (4/12), Ketut Lihadnyana memberikan pengarahan kepada kepala perangkat daerah sekaligus berpamitan yang dilaksanakan di Ruang Kriya Gosana di Puspem Badung.

Pjs. Bupati, Ketut Lihadnyana, mengatakan dengan berakhirnya tugas selaku Pjs. Bupati Badung, sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa seorang pejabat sementara Bupati Badung pada tanggal 4 Desember batas akhir untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam menjalankan kewenangannya terkait urusan pemerintah dan tata kelola lainya.

“Untuk itu pada hari Sabtu (5/12) besok akan dilakukan serah terima jabatan dari Penjabat Sementara kepada Bupati definitif yang sudah berakhir masa cutinya,” katanya.

Terkait dengan tugas yang diberikan oleh Mendagri kepada Penjabat Sementara, menurut Lihadnyana, terdapat 5 hal. Salah satunya memimpin urusan pelaksana pemerintah, menjaga kondisi kondusivitas, memfasilitasi pilkada, penyusunan RAPBD Tahun 2021 dan terakhir memastikan penanganan Covid -19 bisa berjalan secara maksimal. “Tugas-tugas itu bisa berjalan tatkala Sekda Badung bersama OPD di lingkungan Pemkab Badung memberikan dukungan sehingga saya berupaya untuk berbagi pengalaman terkait dengan masalah tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan, menjalankan program kegiatan termasuk penyusunan APBD tahun 2021 yang dijadikan pedoman untuk dijalankan oleh eksekutif yang sudah disahkan,” terangnya.

Lebih lanjut Ketut Lihadnyana juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama pihaknya menjabat sebagai Pjs Bupati Badung ada yang belum bisa disampaikan atau ada kekurangan dalam menyampaikan ucapan maupun tutur kata yang tidak berkenaan. “Atas nama pribadi dan keluarga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama saya mengemban tugas selaku penjabat sementara, ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita sekalian senantiasa dalam lindungan Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan dikaruniai kesehatan dan keselamatn,” pungkasnya.

Sementara itu Adi Arnawa selaku Sekretaris Daerah maupun selaku pribadi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada I Ketut Lihadnyana yang telah melaksanakan tugas selaku Pjs Bupati Badung selama dua bulan lebih. Serah terima jabatan antara Pjs Bupati Badung dengan Bupati definitif  akan dilaksanakan hari Sabtu besok (5/12) di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali.

“Tanpa mengurangi rasa hormat, selama kepemimpinan Pjs Bupati di Kabupaten Badung hingga saat ini, banyak hal yang dilakukan Bapak Pjs terhadap tata kelola pemerintahan kita di Kabupaten Badung,” katanya.

Adi Arnawa juga merasa selama ini melihat ada suatu sinergitas antara Pjs Bupati terhadap seluruh ASN di Kabupaten Badung salah satunya terkait penanganan hibah pariwisata sehingga Badung termasuk salah satu kabupaten yang pertama di Bali  melakukan penyaluran hibah kepada wajib pajak dalam hal ini perusahan hotel dan restoran.

Terkait tata kelola pemerintahan, menurut pejabat asal Pecatu ini banyak hal yang sudah dilakukan Pjs Bupati termasuk dalam rangka perencanaan penganggaran APBD Tahun 2021. Disamping itu juga dalam penerapan Permendagri No. 90 Tahun 2019 untuk mengarahkan interpretasi yang sedikit berbeda sehingga Pjs Bupati yang meluruskan serta mendapatkan keputusan yang jelas untuk Kabupaten Badung.

“Dengan kehadiran beliau ini, sangat memberikan makna yang luar biasa antara hubungan perangkat daerah dengan ASN di Badung termasuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Badung. Sehingga apa yang menjadi impian beliau, impian kita semua dan pemerintah pusat bisa terwujud di Kabupaten Badung yang kita cintai. Saya selaku pimpinan karyawan-karyawati di Kabupaten Badung mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Bapak Pjs Bupati Badung yang sudah banyak berbuat demi tata kelola pemerintah di Kabupaten Badung ini,” pungkasnya.

Usai pengarahan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari Sekda Adi Arnawa kepada Pjs Bupati dilanjutkan dengan foto bersama dengan seluruh pimpinan perangkat daerah serta camat se-Kabupaten Badung.(bgn122)20120418

Mangupura, Baliglobalnews

Pjs. Bupati Badung, I Ketut Lihadnyana, mengapresiasi dan menyambut baik langkah-langkah KPU Kabupaten Badung yang mengganti petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan ketertiban yang reaktif.

Menurut Pjs. Bupati, hal itu sebagai bagian dalam upaya mewujudkan petugas penyelenggara pemilu yang sehat di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Untuk itu, Lihadnyana mengimbau dan mengajak masyarakat untuk tidak takut datang ke TPS dalam mensukseskan pemilukada yang sehat.

”Kami dari Pemerintah Daerah memberi apresiasi atas kesigapan dari pihak KPU yang sudah mengadakan penggantian petugas KPPS yang dinyatakan reaktif maupun yang mengundurkan diri. Sehingga tahapan Pilkada dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan yang pada akhirnya Pilkada Kabupaten Badung tahun 2020 dapat berjalan dengan lancar, aman, demokratis dan sukses,” katanya di Puspem Badung, Senin (3011).

Sebelumnya, 8.964 orang yang terdiri dari KPPS dan petugas ketertiban di Badung menjalani rapid test dari tanggal 17-20 November 2020 lalu.

”Bagi petugas yang hasilnya reaktif dari 8.964 petugas KPPS dan Petugas Ketertiban yang telah dirapid tanggal 17-20 November 2020 di Badung langsung dilakukan swab di Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada Kabupaten Badung. Sesuai standar operasional prosedur (SOP) kesehatan langsung dilakukan tes swab dan kita mengikuti SOP itu,” katanya.

Dari yang hasilnya reaktif, kata dia, ada beberapa yang mengundurkan diri sebelum dilakukan swab dan beberapa hasil swabnya positif sehingga dari yang mengundurkan diri dan hasil swab positif itu semuanya sudah dilakukan penggantian sehingga tidak mengganggu tahapan pilkada.(bgn003)20113024

Mangupura, Baliglobalnews

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Badung, I Ketut Lihadnyana, menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) APBN 2021. DIPA dan TKDD diserahkan Gubernur Bali, I Wayan Koster, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (26/11).

Khusus untuk dana transfer ke daerah tahun 2021, Kabupaten Badung menerima Rp 755 miliar, meningkat Rp 59 miliar dibandingkan tahun 2020 Rp 696 miliar. Penyerahan dihadiri Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Tri Budhianto, Forum Pimpinan Daerah Provinsi Bali dan Bupati/Walikota se-Bali. 

Usai menerima DIPA, Pjs. Bupati Badung, I Ketut Lihadnyana, menyampaikan dana transfer yang diterima Badung tahun 2021 meningkat Rp 59 miliar dan DIPA yang diterima tersebut diluar dari dana desa dan dana kelurahan. ”Total dana yang kita terima sebesar Rp 755 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya. Selain itu, astungkara Badung juga mendapatkan Dana Insentif Daerah paling besar sekitar Rp 104 miliar. Kenapa paling besar, karena kita bagus mengelola dan melakukan upaya-upaya untuk menekan inflasi daerah, sehingga TPID kita menjadi nomor satu,” jelasnya. 

Untuk itu, kata dia, dari dana pusat ini diharapkan segera dilakukan perencanaan sehingga di awal tahun sesuai arahan Bapak Presiden dapat dilaksanakan program dan kegiatan. Yang paling penting tetap menitikberatkan pada aspek penanggulangan, penanganan dan dampak Covid-19. 

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Tri Budhianto, melaporkan penetapan DIPA 2021 merupakan dokumen final alokasi anggaran Kementerian/Lembaga untuk memulai seluruh program dan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan pemerintah. Penyerahan DIPA dilakukan lebih awal bertujuan agar pelaksanaan kegiatan dapat segera dimulai pada awal tahun anggaran dan dengan harapan agar dapat mendukung penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan berbagai prioritas program strategis.

Lebih lanjut dijelaskan, dari total belanja negara yang direncanakan mencapai Rp 2.750 triliun, Rp 24,047 triliun dialokasikan ke Provinsi Bali dalam bentuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp 12,198 triliun dan dana transfer ke daerah serta dana desa Rp 11,848 triliun. Belanja K/L untuk Provinsi Bali tersebut dialokasikan kepada 351 DIPA dengan kewenangan Satker Pemerintah Pusat dengan alokasi Rp 12,04 triliun dan 47 DIPA kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD) senilai Rp 160,18 miliar. ”Untuk persiapan tahun 2021 yang perlu dilakukan adalah percepatan pengadaan barang dan jasa sebelum tahun anggaran dimulai, percepatan pemenuhan penyaluran DAK fisik dan dana desa, segera menetapkan pejabat perbendaharaan dan optimalisasi peran aparat pengawas internal untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan,” katanya. 

Sementara Gubernur Wayan Koster dalam sambutannya menekankan, kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA secara nasional oleh Bapak Presiden kepada seluruh Menteri, Gubernur, Pimpinan Lembaga Non Kementerian pada Rabu 25 November 2020 di Istana Negara. Dengan penyerahan DIPA diharapkan Kementerian, Lembaga dan Daerah bisa langsung melakukan pelelangan pekerjaan dan merealisasikan programnya mulai awal Januari 2021.  

Ditambahkan, di tahun 2020 Indonesia dan Bali khususnya tidak luput dari guncangan perekonomian yang mengakibatkan permasalahan bagi fundamental perekonomian di Bali. Sehingga harus dilakukan upaya penanganan dan pemulihan ditengah-tengah masih mewabahnya pandemi Covid-19. Tentu saja APBN akan menjadi instrumen dalam perbaikan perekonomian secara umum dan diharapkan berdampak ke daerah melalui anggaran ke daerah dan program-program kementerian diluncurkan ke daerah. (bgn003)20112618

Mangupura, Baliglobalnews

Pjs. Bupati Badung, I Ketut Lihadnyana, menekankan kepada perangkat daerah agar mengelola dana hibah pariwisata dari pusat dengan cermat, dieksekusi secara tepat dan cepat oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Sebab pariwisata sendiri memiliki sektor yang luas.

Hal tersebut disampaikan Lihadnyana didampingi Plt. Kepala Dinas Pariwisata, Cok Raka Darmawan, saat memimpin rapat penggunaan 30 persen dana hibah pariwisata dengan kepala OPD terkait di Ruang Kriya Gosana, Rabu (25/11).

Lihadnyana merinci, dari total dana hibah yang diterima Pemkab Badung Rp 948 Miliar, 70 persen di antaranya dialokasikan untuk hotel dan restoran. Nantinya, dana hibah tersebut dikirimkan langsung dari rekening Pemerintah Pusat ke rekening pemerintah daerah. Setelah itu, dari pemerintah daerah disalurkan ke hotel dan restoran secara proporsional sesuai kontribusi pajak hotel dan restoran selama 2019. Sedangkan yang 30 persen dikelola oleh pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui program kegiatan oleh OPD terkait.

”Hari ini kita melaksanakan rapat pemanfaatan 30 persen dana hibah pariwisata yang dikelola oleh pemerintah daerah. Ini dimanfaatkan menata sarana prasarana wisata serta pemenuhan media sosialisasi protokol kesehatan di sektor pariwisata dalam upaya pemulihan pariwisata di era new normal,” katanya.

Dana tersebut, kata dia, bisa digunakan untuk revitalisasi, kebersihan, keindahan, dan keamanan. Misalnya desain infrastruktur menuju objek pariwisata. ”Misalnya objek wisata direvitalisasi. Bisa ditata untuk menambah keindahan atau untuk penunjuk tempat wisata,” katanya.

Untuk itu, Lihadnyana berharap dana hibah ini bisa mendatangkan multiplier effect pada industri pariwisata. Namun, penekanannya tetap pada penerapan protokol kesehatan yang ketat agar wisatawan merasa aman dan nyaman saat mengunjungi tempat wisata atau menginap di hotel dan makan di restoran.

Dalam hal agar wisatawan merasa yakin nyaman dan aman mengunjungi Badung, menurut Lihadnyana, bisa diwujudkan dengan pelaku industri pariwisata menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta penerapan clean, health, safety and environment (CHSE) kepada wisatawan yang berkunjung. ”Dengan menyiapkan standar protokol kesehatan yang tinggi dan menerapkan kebersihan, kesehatan, keselamatan serta kelestarian lingkungan, akan memberikan keyakinan bahwa yang dikunjungi oleh wisatawan adalah daerah yang aman,” sambungnya seraya berharap melalui program ini pemerintah bisa membantu menciptakan kembali demand bagi industri hotel dan restoran, karena 30 sampai 40 persen kontribusi hotel dan restoran disumbang dari kegiatan MICE, sementara sisanya dari kegiatan leisure. (bgn003)20112617

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, atas nama Pimpinan dan segenap anggota DPRD Badung menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pjs. Bupati Badung, Ketut Lihadnyana, yang akan mengakhiri masa kerjanya pada tanggal 5 Desember 2020 ini. Pjs. Bupati Badung telah melakukan banyak hal khususnya terhadap APBD Badung 2021.

”Beliau telah mengantarkan APBD 2021 untuk Krama Badung dengan baik. Semoga apa yang telah dilakukan kepada Pemerintahan Kabupaten Badung selalu diberikan kekuatan dalam melaksanakan karyanya kembali di Provinsi Bali,” kata Parwata saat memimpin rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD, Puspem Badung, Selasa (24/11).

Rapat paripurna mengagendakan penetapan lima Ranperda menjadi Perda tersebut dituangkan dalam penandatanganan persetujuan bersama oleh pimpinan DPRD bersama Pjs. Bupati Badung, I Ketut Lihadnyana didampingi Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa. 

Parwata juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja Pjs. Bupati yang telah mengedukasi dan mendorong seluruh Dewan untuk memberikan semangat dalam menyusun program-program untuk krama Badung. ”Sekali lagi, atas nama Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Badung mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pjs. Bupati Badung. Semoga Tuhan selalu memberikan kekuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ASN di Provinsi Bali,” katanya. 

Sementara Pjs. Bupati Badung, I Ketut Lihadnyana, dalam sambutannya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih setulus-tulusnya kepada pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Badung yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh, baik melalui rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, rapat kerja dengan perangkat daerah terkait, maupun rapat kerja internal dewan, sehingga lima ranperda tersebut dapat dirampungkan tepat waktu.

Dia menyebutkan penandatanganan persetujuan tersebut bukanlah semata-mata acara seremonial, melainkan salah satu bentuk komitmen bersama untuk merealisasikan tahapan akhir target-target kinerja sasaran jangka menengah Kabupaten Badung serta merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah bersama DPRD kepada krama Badung dalam rangka menuju masyarakat Badung yang maju, damai dan sejahtera.

”Dengan disetujuinya ranperda tersebut, berarti pula kita bersama telah sepakat dan bertanggungjawab atas seluruh substansi yang terkandung dalam dokumen dimaksud, terutama berkenaan dengan rancangan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2021, yang memuat target anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan beserta anggarannya,” kata.

Lihadnyana juga menyadari selama proses pembahasan rancangan APBD 2021 pada khususnya, muncul pemikiran-pemikiran kritis dan konstruktif yang berimplikasi pada penyesuaian proyeksi pendapatan dan belanja daerah, terutama pendapatan asli daerah sebagai akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada drastisnya penurunan penerimaan pada sektor pajak dan retribusi daerah tahun 2021.

Namun, digarisbawahi target pendapatan dan belanja daerah yang dirancang pada APBD 2021 telah realistis dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal saat ini. ”Meskipun pendapatan asli daerah mengalami penurunan yang sangat tajam, namun alokasi belanja daerah tetap memprioritaskan pada pemenuhan layanan dasar masyarakat Kabupaten Badung, sehingga hak-hak dasar masyarakat tidak terabaikan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali itu.

Sesuai hasil pembahasan bersama, Wakil Ketua I DPRD Badung, I Wayan Suyasa, menyampaikan setelah melalui serangkaian rapat kerja dan rapat fraksi-fraksi dan alat kelengkapan Dewan akhirnya kelima Ranperda yang disampaikan pemerintah daerah dapat ditetapkan menjadi Perda setelah mendapat evaluasi dari Gubernur Bali. Kelima Ranperda tersebut yakni Ranperda tentang APBD Badung Tahun Anggaran 2021, Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara tahun 2020 – 2040, Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Mangutama, Ranperda tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Pasar Mangu Giri Sedana.

Khusus untuk Ranperda APBD 2021, kata dia, dari hasil pembahasan Dewan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, mengalami perubahan dari rancangan sebelumnya Rp 4,3 triliun lebih menjadi Rp 3,8 triliun lebih, turun Rp 536 miliar lebih. Secara umum struktur APBD tahun 2021 terdiri atas pendapatan daerah Rp 3,8 triliun, dengan rincian PAD Rp 2,8 triliun lebih, pendapatan transfer Rp 906 miliar lebih, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 80 miliar lebih. Belanja daerah dirancang Rp 3,8 triliun lebih, terdiri dari belanja operasional Rp 3 triliun lebih, belanja modal Rp 237 miliar lebih, belanja tidak terduga Rp 64 miliar lebih dan belanja transfer Rp 407 miliar lebih. (bgn003)20112418

Mangupura, Baliglobalnews

Dalam upaya penyelarasan berkaitan dengan kriteria yang dipersyaratkan kepada pelaku pariwisata untuk mendapatkan dana hibah pariwisata di Kabupaten Badung, Pjs. Bupati Badung Ketut Lihadnyana, mohon petunjuk Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kehadiran Pjs. Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah I Wayan Adi Arnawa, Asisten III sekaligus Plt. Kadisparda Cok Raka Darmawan serta Inspektur Kabupaten Badung Luh Suryaniti dan diterima oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio, beserta Deputi dan jajaran di Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rabu (4/11).  

Dalam kesempatan tersebut, Pjs. Bupati Lihadnyana menjelaskan situasi dan keadaan di Kabupaten Badung dan meminta arahan langsung dari Menparekraf Wishnutama berkaitan dengan penyelarasan persyaratan bagi calon penerima dana hibah ini. Menteri Wishnutama menyambut baik kedatangan Pjs. Bupati beserta rombongan dan meminta agar pengawasan, pelaksanaan dan pelaporan pemberian stimulus hibah dana pariwisata ini dapat dilaksanakan dengan baik serta dapat diserap secara optimal untuk membantu membangkitkan perekonomian Badung dan Bali pada umumnya.

Usai pertemuan, Pjs. Bupati Lihadnyana mengatakan ada beberapa hal positif yang didapat setelah bertemu dengan Menparekraf. Diantaranya yang pertama adalah masalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), di mana pada saat itu sudah akan dilakukan penegasan kembali atas TDUP yang masih berlaku. “Dengan adanya penegasan semacam ini kita di daerah dapat memaksimalkan penyerapan dana hibah stimulus pariwisata ini,” katanya.

Berkaitan dengan operasional hotel dan restoran, Lihadnyana menyampaikan bahwa  mempertimbangkan pada pandemi Covid-19, ada surat edaran dari Pemerintah Provinsi Bali untuk menutup kawasan wisata sehingga ada usaha hotel dan restoran mengajukan permohonan tutup sementara. Terkait dengan hal ini yang dipakai sementara sebagai salah satu persyaratan, maka jalan keluarnya adalah di dalam petunjuk teknis sudah dimohonkan kepada Menteri dan para deputi agar ini bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di Bali dengan harapan hotel itu tutup sementara sehingga memungkinkan bagi mereka mendapatkan stimulus dana hibah pariwisata ini.

“Kalau dua hal itu dalam satu atau dua hari ini sudah ada jawaban, maka kita di Pemkab Badung akan memaksimalkan penyerapan anggaran khususnya bagi hotel dan restoran sehingga secepatnya dunia pariwisata bisa recovery, ekonomi masyarakat bisa bangkit,” harapnya.
Terkait dengan hasil verifikasi calon penerima dana hibah pariwisata, Kepala BKD Provinsi Bali ini mengatakan bahwa sampai saat ini dari hasil verifikasi ada sebanyak 713 hotel dan 212 yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dana hibah stimulus ini.

“Sekali lagi data ini masih dinamis dan terus bergerak karena tim masih tetap melakukan verifikasi. Mengingat bahwa hibah dari stimulus pariwisata ini berlangsung sampai tanggal 23 Desember serta ada tahapan pertama dan kedua dalam konteks pencairan dana ini dari pusat ke daerah, maka sangat memungkinkan angka ini begitu dinamis sehingga benar-benar semua pelaku usaha hotel dan restoran bisa kita maksimalkan dalam rangka mendapat anggaran hibah ini,” pungkasnya. (bgn122)20110517

Mangupura, Baliglobalnews

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Badung, Ketut Lihadnyana, menyampaikan APBD Badung Tahun 2021 dirancang Rp 4,337 triliun lebih. Pjs Bupati juga menyampaikan penjelasan pemerintah terhadap lima buah Ranperda pada Rapat Paripurna DPRD Badung di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD, Puspem Badung, Selasa (3/11).

Kelima Ranperda tersebut yakni Rancangan APBD Badung Tahun Anggaran 2021, Ranperda RDTR Kecamatan Kuta Utara Tahun 2020-2040, Ranperda Penyertaan Modal Daerah Pada PDAM Tirta Mangutama, Ranperda Pencegahan, Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Ranperda Perubahan atas Ranperda Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pada Perumda Mangu Giri Sedana.

Rapat paripurna dibuka Ketua DPRD Badung Putu Parwata, serta dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Badung, Forkopimda, Sekda Badung serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung. 

Lihadnyana menjelaskan secara umum Ranperda APBD tahun 2021, Pendapatan Daerah dirancang Rp 4,337 triliun lebih, menurun Rp 1,9 triliun lebih atau 31,18% dari APBD (induk) TA 2020 yang besarnya Rp 6,3 triliun lebih. Pendapatan daerah terdiri dari; PAD Rp 3,3 triliun lebih, menurun Rp 1,9 triliun lebih atau 36,60% dari APBD induk 2020 Rp 5.3 triliun lebih. Pendapatan transfer dirancang Rp 901 miliar lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 73,9 miliar lebih. Sementara belanja daerah dirancang Rp 4,337 triliun lebih, menurun Rp 1,9 triliun lebih atau 31,18% dari APBD induk tahun 2020 Rp 6,3 triliun lebih. belanja daerah terdiri dari, belanja operasi dirancang Rp 3,4 triliun lebih, belanja modal Rp 354 miliar lebih, belanja tidak terduga Rp 26,5 miliar lebih dan belanja transfer Rp 464 miliar lebih. 

Pjs. Bupati menyampaikan anggaran belanja daerah dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan strategis, wajib dan mengikat sesuai dengan bidang prioritas seperti program pangan, sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, seni, adat, agama dan budaya, pariwisata serta infrastruktur.

”Di bidang pendidikan misalnya, dirancang untuk menangani tiga sasaran utama pendidikan yaitu peningkatan akses siswa, ketersediaan sarana prasarana pembelajaran serta pemenuhan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan. Khusus untuk penyediaan prasarana dirancang kegiatan pengawasan dan pembangunan RKB SMPN 7 Mengwi dan RKB SMPN 5 Abiansemal,” jelasnya. 

Lihadnyana juga menyampaikan komposisi Ranperda APBD tahun 2021, di mana kontribusi PAD terhadap belanja daerah adalah sebesar 77,52%, komposisi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja yaitu belanja operasi 80,51%, belanja modal 8,17%, belanja tidak terduga sebesar 0,16% dan belanja transfer 10,71% dari total belanja daerah. Alokasi anggaran pendidikan 20,04% dan alokasi anggaran kesehatan 17,35% dari total belanja daerah. (bgn122)20110320

Mangupura, Baliglobalnews
Dalam rangka mengantisipasi liburan panjang dan memutus rantai penyebaran Covid-19, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Badung, Ketut Lihadnyana, mengingatkan dan memastikan masyarakat yang akan berlibur maupun tempat wisata yang ada di Badung disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) sesuai imbauan pemerintah.

”Terkait libur panjang ini, kami beserta Gugus Tugas Covid-19 ingin memberikan penekanan kepada masyarakat maupun pelaku usaha untuk tidak lagi abai dan tetap disiplin dalam menerapkan prokes,” kata Pjs. Bupati Lihadnyana saat memimpin rapat antisipasi liburan panjang bersama stakeholder terkait di Puspem Badung, Senin (26/10).

Pjs. Bupati menyampaikan pertemuan itu sangat penting untuk membuat rumusan bersama dalam penanganan Covid-19. ”Tidak sekadar menjadi catatan saja, namun ini menjadi pedoman kita bersama dalam penanganan dan memutus rantai penyebaran Covid-19 sehingga langkah terpadu apa yang bisa kita lakukan dalam penanganan ini,” ucapnya.

Lihadnyana juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan Polri serta stakeholder terkait yang sudah bahu-membahu secara bersama-sama dalam penanganan Covid-19. Untuk itu, dia mengharapkan peran dari jajaran TNI/Polri serta stakeholder terkait untuk turut melakukan langkah-langkah konkret dalam pencegahan Covid-19 saat libur panjang ini.

”Mengingat Badung menjadi tujuan wisata tentu para wisatawan kemungkinan besar akan bergerak dan Badung menjadi tujuan berlibur. Kami ingin mengajak dari pihak keamanan TNI maupun Polri beserta pihak terkait untuk dapat bekerja sama dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Badung terutama di obyek-obyek wisata,” kata Kepala BKD Provinsi Bali itu.

Sementara itu Dandim 1611/Badung Kolonel Inf Made Alit Yudana menyatakan kesiapannya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan dan pemantauan ke lapangan dalam penanganan Covid-19. Mengingat Badung menjadi tujuan wisata tentu akan sangat berpotensi dalam penyebaran Covid-19. Untuk itu diharapkan tindakan yang tegas dari Pemerintah Kabupaten Badung dan dinas terkait dalam penanganan ini.

”Terkait liburan panjang ini tentu perlu penanganan yang serius, kalau kita lengah tentu ini tidak nyaman bagi Badung dengan pariwisatanya dan kita semua. Semoga kerjasama dan kepastian hukum dalam tindakan kami di lapangan dapat dipertanggungjawabkan. Dan semoga kita bisa berbuat banyak dan masyarakat kita sadar dan bertanggung jawab betapa bahaya dan mengerikan Covid-19 ini,” tegasnya.

Kasatpol PP Badung, IGAK Suryanegara, menegaskan siap melaksanakan langkah-langkah apa yang menjadi aturan Pemerintah Pusat. Terkait pelanggaran prokes yang dilakukan oleh masyarakat sudah ada sanksinya berupa sanksi sosial dan sanksi administrasi Rp 100.000 bagi masyarakat yang tidak memakai masker maupun yang menggunakan masker kurang tepat. ”Kami berharap dengan sanksi ini masyarakat semakin sadar dan betapa pentingnya menjaga kesehatan,” tegasnya.

Sedangkan terkait antisipasi lonjakan wisatawan saat libur panjang, Suryanegara juga menyatakan kesiapannya menjalin kerjasama dengan jajaran TNI dan Polri maupun stakeholder terkait dalam penanganan Covid-19. ”Mari kita putus mata rantai Covid-19 di Badung agar kepercayaan masyarakat lokal dan mancanegara kembali pulih, sehingga pariwisata dan denyut nadi perekonomian kembali hidup,” tandas Suryanegara. (bgn122)20102719

Mangupura, Baliglobalnews

Pjs. Bupati Badung, Ketut Lihadnyana, mengingatkan kepada pejabat di Kabupaten Badung yang sudah memasuki purna tugas untuk terus semangat dan terus berkarya di tengah masyarakat serta tetap mengabdi kepada masyarakat di lingkungannya.

Hal tersebut disampaikan Pjs. Bupati Badung didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa dalam kesan dan pesannya saat melepas pejabat yang telah memasuki masa purna tugas bertempat di Wantilan Jaba Pura Lingga Bhuwana Puspem Badung, Senin (26/10).

Acara yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan itu dihadiri oleh seluruh kepala OPD yang ada di lingkungan Pemkab Badung. Adapun pejabat yang memasuki masa purna tugas antara lain Ketut Widya Astika mantan Kadis Pendidikan, Made Badra mantan Kadis Pariwisata, dr. Putra Suteja mantan Asisten II, Putu Gede Sridana mantan Staf Ahli dan Ida Bagus Yoga Segara mantan Asisten I.

Atas nama pribadi dan keluarga besar Pemkab Badung, Ketut Lihadnyana, juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama para pejabat tersebut bertugas, pihaknya ada melakukan kesalahan dan berharap pejabat yang memasuki purna tugas tetap sehat untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat.

Pihaknya juga menyampaikan terima kasih atas segala pengabdian para pejabat selama ini dan semoga segala hal baik yang telah diperbuat oleh pejabat purna tugas dapat dilanjutkan bahkan ditingkatkan oleh pejabat pengganti untuk kepentingan masyarakat Badung secara luas.

”Atas nama pribadi dan pemerintah daerah, saya memohon maaf jika selama masa pengabdian bapak-bapak semua terdapat kesalahan dari kami. Semoga bapak semuanya tetap sehat. Purna tugas bukan akhir dari segalanya dan tetap terus semangat untuk berkarya di tengah masyarakat,” pesannya.

Sementara salah satu perwakilan pejabat yang purna tugas, dr. Putra Suteja, mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Badung yang sudah memberikan kesempatan mengabdi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat di Badung serta sudah memfasilitasi acara ini. Pihaknya juga menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh jajaran di Pemkab Badung kalau selama bertugas ada hal yang kurang berkenan. ”Atas nama rekan-rekan yang memasuki purna tugas, selanjutnya kami mohon pamit dan semoga ke depan Pemkab Badung semakin baik,” katanya.

Di penghujung acara, diadakan penyerahan kenang-kenangan dari Pemkab Badung yang diserahkan oleh Pjs. Bupati Ketut Lihadnyana dan Sekda Adi Arnawa kepada para pejabat purna tugas dan diakhiri dengan ramah tamah dengan seluruh pegawai dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. (bgn122)20102616

Mangupura, Baliglobalnews

Dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa diharapkan agar Balai Latihan Masyarakat (BLM) Kementerian Desa mampu memfasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui proses pendampingan maupun pendekatan kepeloporan agar tergugah untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada secara mandiri.

Hal itu dikemukakan Pjs. Bupati Badung, Ketut Lihadnyana, saat menerima Kepala Balai Latihan Masyarakat Denpasar Kementrian Desa, Dadang Suyatna, di Puspem Badung, Jumat (23/10). ”Pentingnya peran BLM di masa pandemi ini untuk mendorong masyarakat desa bangkit secara ekonomi dan sosial dalam menggerakkan berbagai kegiatan di tengah pedesaan, sehingga terwujud masyarakat yang sehat, mandiri dan sejahtera,” kata Pjs. Bupati didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Komang Budi Argawa.

Menurut Lihadnyana, pandemi sangat terdampak di Badung, karena industri pariwisata yang menghela banyak sektor sedang terpuruk. Untuk itu, pihaknya juga meminta kepada BLM Denpasar untuk mengoptimalkan peran serta pendamping desa, kecamatan dan kabupaten, agar melakukan inovasi dengan memanfaatkan dana desa dalam program ketahanan ekonomi masyarakat, di samping untuk mitigasi pandemi.

”Di saat seperti ini pendamping desa memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan ekonomi berbasis desa dengan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki oleh desa, untuk itu pendamping desa harus inovatif dan kreatif,” pesannya. 

Kepala BLM Denpasar, Dadang Suyatna, menyampaikan untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat desa pascapandemi, pihaknya akan turun ke desa dengan memberikan pendampingan dan pelatihan secara online dan offline. Hal ini dilakukan agar peserta pelatihan dapat meningkatkan wawasan dan kapasitas dalam mengembangkan dirinya sebagai kader yang berperan aktif dalam mendorong partisipasi warga bergerak bangkit secara ekonomi dan sosial.

”Kami akan segera berkoordinasi dengan Dinas PMD Badung untuk memetakan potensi desa yang ada di wilayah Kabupaten Badung, mengingat Badung merupakan kabupaten yang bertumpu pada pariwisata. Sehingga kita bisa mengetahui pelatihan apa yang cocok di saat pandemi Covid-19 ini,” kata Dadang Suyatna. 

Sementara Kepala Dinas PMD Badung, Komang Budi Argawa, mengungkapkan untuk akselerasi pemulihan ekonomi masyarakat desa, PMD akan menjalin kerjasama secara intensif dengan BLM Denpasar dengan memberikan pelatihan dan pendampingan pemberdayaan ekonomi dan sosial kepada masyarakat berbasis potensi lokal.

”Di samping memberikan pelatihan, kita akan optimalkan peran serta pendamping desa maupun kecamatan. Pendamping desa harus memiliki kompetensi dalam mendorong pengembangan ekonomi basis desa. Untuk itu pendamping harus berperan aktif dalam memetakan potensi yang ada di setiap wilayahnya,” kata mantan Kabag Hukum ini. (bgn122)20102312