Denpasar, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya mengapresiasi penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dalam Sidang Paripurna ke-20 DPRD Provinsi Bali yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali pada Rabu (14/8/2024), Mahendra Jaya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali yang telah bekerja keras membahas dan menyempurnakan Raperda tersebut.

Pj. Gubernur Bali menekankan pentingnya RPJPD Provinsi Bali 2025-2045 yang disusun berdasarkan potensi dan nilai-nilai kearifan lokal Bali. Dokumen ini disusun dengan mempedomani Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun 2025-2125, serta Dokumen Transformasi Ekonomi Kerthi Bali 2025-2045. Selain itu, RPJPD ini juga dirancang agar selaras dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) RPJPN 2025-2045 yang sedang dibahas di DPR RI.

“RPJPD ini juga akan menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024,” katanya.

Dia menegaskan bahwa dokumen ini akan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali untuk menciptakan kondisi awal yang kondusif bagi terselenggaranya Pilkada 2024.

Pj. Gubernur Bali juga membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024. Mahendra Jaya menjelaskan bahwa perubahan APBD dilakukan karena adanya penyesuaian proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, penyesuaian belanja daerah juga dilakukan untuk mengalokasikan kembali belanja-belanja yang belum terbayarkan pada tahun 2023 akibat keterbatasan kondisi keuangan.

Sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, juga mengangkat Raperda inisiatif DPRD Provinsi Bali tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Peternak. Dalam kesempatan ini, dewan memberikan tanggapan terhadap pendapat Gubernur, serta menyampaikan laporan akhir pembahasan Raperda RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045.

Sidang ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Bali. (bgn003)24081401

Denpasar, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya, mengapresiasi dan sangat mendukung dipilihnya Bali sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pemberantasan Korupsi pada Pemerintah Daerah di Wilayah V Tahun 2024.

Hal itu disampaikannya dalam acara pembukaan Rakorda Pemberantasan Korupsi pada Pemerintah Daerah Wilayah V Tahun 2024, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (2/5/2024).

Pj. Gubernur menyebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), disebutkan bahwa pencegahan korupsi perlu dilakukan lebih optimal dengan strategi yang lebih terfokus, terukur dan berorientasi pada hasil dan dampak. Strategi Pencegahan korupsi dimaksud, untuk mendorong upaya pencegahan korupsi dilaksanakan dengan cara kolaboratif dan bersinergi bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, KPK dan pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat umum. Adapun sinergitas diwujudkan melalui penetapan fokus dan sasaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera.

Dia juga mengatakan sudah dibuat parameter untuk mengukur dan menilai capaian aksi pencegahan korupsi oleh KPK, yakni salah satunya melalui aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP), yang berisikan delapan area intervensi yang meliputi area Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang Jasa, Pelayanan Publik, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Optimalisasi Pajak Daerah, yang dibarengi dengan ditetapkannya 26 (dua puluh enam) Indikator dan 62 (enam puluh dua) Sub Indikator sebagai wahana pengukuran aksi pencegahan korupsi

Pihaknya mengucapkan terima kasih atas pendampingan yang diberikan oleh KPK, kerja keras dan kerja bersama seluruh stakeholder terkait, dalam mengoptimalisasi pencegahan korupsi. Sebagai gambaran hasil pencegahan korupsi di Bali, dalam hal ini capaian MCP untuk tingkat Provinsi se-Indonesia, Pemerintah Provinsi Bali memperoleh skor tertinggi/ terbaik sebanyak 4 (empat) kali atau 4 (empat) tahun berturut-turut, yakni pada tahun 2020 dengan capaian 98,57%, tahun 2021 dengan capaian 98,86%, tahun 2022 dengan capaian 99,20%, dan tahun 2023 dengan capaian 98,37%.

Hal ini sebanding/pararel dengan capaian MCP, untuk capaian SPI Pemerintah Provinsi Bali, memperoleh skor tertinggi/terbaik tingkat Provinsi se-Indonesia, yakni pada tahun 2022 dengan capaian 78,82%, dan tahun 2023 dengan capaian 78,45%. Hal ini menandakan bahwa penilaian masyarakat sesuai dengan kinerja pemerintah daerah melalui pelaporan dan pemenuhan dokumen data dukung aksi pencegahan korupsi. Mengingat survei SPI menyasar kepada 3 (tiga) kelompok responden, yaitu unsur internal, eksternal, dan ekspert.

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi sudah semestinya terus dilaksanakan, menyasar di berbagai aspek kehidupan, dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, serta dilakukan sedini mungkin. Dan upaya pencegahan terhadap perilaku korupsi idealnya lebih dikedepankan dibandingkan dengan langkah penindakan.  Rapat Koordinasi Daerah Pencegahan Korupsi di Wilayah V Tahun 2024 ini, sebagai bentuk komitmen dalam menjawab tantangan, permasalahan-permasalahan dan mencarikan solusi upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Inspektur Khusus pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Teguh Narutomo, menyampaikan bahwa Bali bisa menjadi percontohan untuk perolehan MCP KPK. Harus disepakati bersama bahwa pencegahan korupsi bukan hanya tugas KPK tapi tugas kita semua, dan karena kita ingin menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia, maka mari kita bersama-sama merapatkan barisan, bergandeng tangan untuk melakukan pencegahan korupsi di bumi Indonesia.

“Kemendagri bersama KPK dan BPKP sepakat terkait hal ini sehingga kami diarahkan untuk fokus ke semua daerah untuk membantu mengawal/mendampingi pejabat kepala daerah, dan salah satu indikator yang dimonitor adalah bagaimana perolehan MCP semakin tinggi, ini adalah wujud keseriusan kita dalam pencegahan korupsi,” katanya.

Hadir Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko, Para Kepala Daerah di Wilayah V (Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan), Forkopimda Provinsi Bali, Para Bupati/Walikota se-Bali serta para Inspektur Daerah dan Admin MCP di Wilayah V. (bgn003)24050204

Denpasar, Baliglobalnews

Pj. Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, menyambut baik pengembangan fasilitas maintenance, repair, dan overhaul (MRO) pertama di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Hal itu disampaikan Pj. Gubernur Bali saat menerima audiensi dari General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai, Handy Heryudhitiawan, beserta jajaran di Ruang Tamu Gubernur Bali, Rabu (25/10/2023).

GM Handy Heryudhitiawan menyampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap industri aviasi nasional khususnya PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura Properti dan KSO FL Technics Indonesia (PT Avia Technics Dirgantara) mulai mengembangkan fasilitas MRO pertama di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. “Dengan meningkatnya lalu-lintas di Bandara I Gusti Ngurah Rai khususnya setelah pandemi, fasilitas MRO ini kami harapkan akan membantu perusahaan penerbangan untuk menambah efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan bisnisnya,” katanya.

Menurut Heryudhitiawan, fasilitas MRO baru ini akan memiliki kapasitas enam pesawat berbadan sempit, yang didukung oleh berbagai fasilitas perbaikan penunjang serta perkantoran dan pengerjaan fasilitas MRO ini rencananya akan dimulai pada kuartal empat tahun ini dan diperkirakan akan berlangsung selama satu tahun ke depan.

“Kami berkomitmen untuk mengembangkan fasilitas MRO serta memberikan layanan berstandar Federal Aviation Administration (FAA) hingga European Aviation Safety Agency (EASA) dan dengan dibangunnya fasilitas perbaikan pesawat baru ini, FL Technics Indonesia akan membuka lebih dari 500 lapangan pekerjaan,” katanya.

Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyambut baik dan mengapresiasi atas berbagai inovasi pengembangan yang dilakukan di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dengan lalu-lintas penerbangan yang terus meningkat, fasilitas MRO ini akan membantu maskapai untuk menambah efisiensi rantai usaha maskapai dan menjadi salah satu upaya untuk menyediakan layanan andal yang akan menunjang Bali sebagai destinasi pariwisata.

“Dengan jumlah penerbangan domestik dan internasional yang terus meningkat, serta konektivitas Bandara dengan kawasan Australia dan Asia, pembangunan fasilitas perbaikan pesawat kami nilai sebagai langkah yang tepat, kami juga berharap pengembangan MRO ini juga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal Bali,” katanya. (bgn003)23102504

Denpasar, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, menerima audiensi dari organisasi nirlaba yaitu Sungai Watch terkait penanganan sampah plastik di Bali di Ruang Rapat Gubernur Bali, pada Rabu (25/10/2023).

Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan apresiasi atas kepedulian dari organisasi Sungai Watch untuk membantu Bali menangani permasalahan sampah. Dia mengakui permasalahan sampah di Bali merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan sulit untuk diatasi. Untuk itu, Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, melainkan membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, Mahendra mengajak Sungai Watch dan organisasi relawan lingkungan lainnya untuk “ngrombo” atau bergotong-royong mengentaskan permasalahan sampah di Bali. Pihaknya akan selalu terbuka jika para relawan memberikan masukan yang membangun kepada Pemerintah terkait pengentasan masalah sampah di Bali.

“Sampah di Bali tidak tersortir, itu kendalanya,” katanya.

Dia menyebutkan Pemerintah Provinsi Bali sejak awal telah berencana untuk menutup TPA Suwung dengan mengalihkan pengelolaan sampah di daerah Sarbagita menuju TPST serta TPS3R yang ada saat ini. Namun hal tersebut masih terkendala oleh kapasitas pengolahan sampah yang belum maksimal. “Tadinya TPST Kertalangu kita harapkan 400 ton per hari, tapi praktiknya hanya 150 ton, sedangkan produksi sampah di Bali 1.100 ton per hari untuk Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan),” ungkapnya.

Terkait TPA Suwung, Mahendra Jaya menyampaikan bahwa kebakaran di TPA Suwung dan TPA lainnya memberikan pelajaran bahwa pemilahan sampah memang benar-benar harus dilakukan, terlebih Bali sudah memiliki perda penanganan sampah berbasis sumber. Jika perda ini dimaksimalkan, beban TPA tidak terlalu berat. Untuk itu, perubahan paradigma di masyarakat terkait pemilahan sampah harus dibangun.

“Saya harap ke depan kita bisa memasukkan ke dalam kurikulum sampai ke tingkat TK dalam  penerapan pemilahan sampah, sehingga sedari dini telah terbentuk generasi yang memiliki karakter bisa memilah sampah dengan baik,” ucapnya.

Selain itu, ke depan Mahendra juga akan melakukan optimalisasi penerapan Perda Pemprov Bali No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pada penegakan hukum jika terjadi pelanggaran dalam pembuangan sampah sembarangan. Untuk itu, Mahendra berharap dengan adanya langkah-langkah preventif dari semua pihak pengelolaan sampah di Bali dapat diatasi.

Sementara itu, Founder Sungai Watch Gary Bencheghib mengatakan Sungai Watch merupakan sebuah organisasi nirlaba/yayasan yang memiliki fokus untuk menghentikan laju sampah plastik sebelum masuk ke laut dengan cara membersihkan sungai dengan memasang jaring sampah. Selain kegiatan pembersihan, organisasi tersebut juga melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar.

“Kami telah mengidentifikasi 350 lebih tempat pembuangan sampah ilegal di Bali (titik oranye). Kami berusaha untuk membersihkan semua tempat pembuangan terbuka ilegal ini melalui pembersihan mingguan dan darurat, namun ke depan kami ingin keterlibatan Pemda Kabupaten dalam menertibkan TPA ilegal yang semakin menjamur,” pungkasnya. (bgn003)23102517