Denpasar, Baliglobalnews

Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya memimpin rapat koordinasi terkait persiapan dan kesiapan penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2024 di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Senin (11/11/2024).

Pj. Gubernur Mahendra Jaya berharap agar dalam waktu yang singkat sebelum 27 November, Forkompinda Bali, TNI-Polri, dan seluruh komponen masyarakat turut serta menjaga keamanan dan kenyamanan Bali. “Seluruh proses dan pelaksanaan saya harapkan dapat berjalan aman, lancar, sukses, dan jauh dari gangguan dalam bentuk apa pun. Saya yakin jika kita semua bekerja sama dan menyadari pentingnya persaudaraan di tengah perbedaan, serta menjunjung tinggi kedamaian, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan pilkada serentak, kita akan mampu mewujudkan Bali yang kuat serta tetap ajeg dan damai,” tegasnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Bali Tahun 2024 tercatat 3.283.893 orang, terdiri dari 1.621.987 laki-laki dan 1.661.906 perempuan, di 6.795 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Untuk melancarkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, dukungan tenaga penyelenggara mencakup 285 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 2.148 Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan 47.565 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Dia menyebutkan pada 10 November 2024, pengelolaan logistik pilkada untuk surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur telah mencapai 99,73%, sementara surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (termasuk PSU) telah mencapai 99,94%.

Dengan kerja sama dan keterlibatan TNI-Polri, pihak terkait lainnya termasuk pecalang, serta masyarakat (sebagai pemilih), diharapkan target partisipasi pemilih sebesar 75% pada Pilkada 2024 dapat tercapai, dan penyelenggaraan Pilkada dapat berjalan dengan zero sengketa.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali, Agus Tirta Suguna, terkait rekapitulasi kegiatan pencegahan selama tahapan pemilihan serentak Tahun 2024. Langkah-langkah tersebut mencakup identifikasi kerawanan, pendidikan dan partisipasi masyarakat, kerja sama antar pihak terkait, serta sejumlah kegiatan lainnya. Selain itu, dia juga menjelaskan pengawasan logistik yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pendistribusian, termasuk ketepatan waktu pengiriman, jaminan keamanan, pengecekan, dan alokasi logistik.

Kerja sama melalui komitmen untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 27 November ini mencakup kesiapan semua pihak dalam mendukung dan memastikan kelancaran seluruh proses dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, serta memprioritaskan penyelesaian setiap permasalahan dan gangguan ketentraman serta ketertiban yang muncul agar terhindar dari intervensi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (bgn003)24111109

Jakarta, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, kembali menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Penjabat Gubernur Bali periode 5 Maret 2024 – 5 Juni 2024. Paparan dengan tagline “Ngrombo – Satu Hati, Satu Kata, Satu Tindakan” disampaikan dihadapan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Jl. Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024).

Pj. Gubernur menyebutkan pada triwulan ketiga masa jabatannya mencakup 10 aspek yaitu pengendalian inflasi, penanganan stunting, BUMD, pelayanan publik, penanganan pengangguran, penuntasan kemiskinan ekstrem dan pengentasan kemiskinan, kesehatan, anggaran, kegiatan unggulan dan perizinan.

Mahendra Jaya menjelaskan upaya pengendalian inflasi, dengan mengintensifkan strategi 4K yaitu memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi rantai pasok dan komunikasi yang efektif. Untuk memastikan keterjangkauan harga dilakukan pemantauan harga dan pasokan komoditas strategis setiap hari melalui aplikasi SiGapura. Selain itu, dilaksanakan pula operasi pasar/pasar murah secara insidentil sesuai kebutuhan dan optimalisasi peran Perumda Pangan Provinsi Bali dan Paiketan Perumda Pangan se-Bali, yang hingga Mei 2024 telah dilaksanakan sebanyak 162 kali.

Dalam menjamin ketersediaan pasokan, Pemprov Bali menyalurkan bantuan benih/bibit dan pemberian subsidi pupuk organik yang telah terealisasi untuk lahan seluas 54.000 Ha, gerakan tanam pangan cepat panen (GENTA PATEN) serta pemberian bantuan keuangan kepada krama subak melalui skema APBD Rp10 juta per subak (1.598 subak sawah dan 1.232 subak abian) dimana realisasi hingga Mei mencapai Rp950.000.000. Untuk menjamin kelancaran distribusi rantai pasok, dilaksanakan pemantauan arus distribusi pangan yang ke luar dan masuk wilayah Bali, pemanfaatan perdagangan digital berupa e-katalog hingga mendorong percepatan pembangunan pasar induk bekerjasama dengan Bank Indonesia.

Dalam penanganan stunting, diterapkan kegiatan penggerakan aksi bergizi melalui aktivitas fisik (jalan santai, senam) dengan melibatkan Pelajar SMP dan SMA/K se-Bali. Ada pula sarapan bersama (konsumsi buah dan sayur) yang dibarengi screening kesehatan pelajar putri. “Kami juga ada program pemberian tablet tambah darah di sekolah setiap minggu yang diawasi oleh Puskesmas,” ujarnya. (bgn003)24060606

Badung, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, mengajak instansi insan kesehatan hingga masyarakat untuk turut ‘ngrombo’ menyelesaikan sejumlah permasalahan di bidang kesehatan yang masih jadi ‘PR’ di Bali.

“Masih banyak kasus penyakit yang cukup tinggi seperti demam berdarah, TBC, dan rabies hingga penyakit degeneratif kanker, diabetes melitus. Penyakit tersebut berdasarkan data jadi penyebab utama kematian,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah Tahun 2024 di Harris Hotel, Sunset Road, Kuta, Badung pada Selasa (4/6/2024) siang.

Pj. Gubernur menyampaikan penyakit-penyakit tersebut semestinya dapat dicegah apabila dilakukan usaha promotif dan preventif yang kuat mulai dari masyarakat dan tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai di seluruh Kabupaten/Kota. “Semangat kita bersama, ngrombo yang artinya gotong-royong, namun tak hanya gotong royong namun ada kehormatan, ada kebanggaan dalam menyelesaikan sesuatu bersama,” ujarnya.

Pria kelahiran Singaraja, Buleleng, itu dalam kesempatan yang sama juga mengatakan rakor kesehatan yang menghadirkan instansi pemerintahan, RS, hingga kalangan akademika tersebut penting dilaksanakan dalam rangka menyamakan cara pandang dan merumuskan cara kerja. “Hal ini menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI pada Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2024, yang telah mengingatkan kembali, bahwa Indonesia pada tahun 2030-an memiliki kesempatan untuk menjadi negara maju dengan adanya bonus demografi usia produktif. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu kuncinya adalah kesehatan. Kalau kita semua sehat, maka apapun bisa kita kerjakan. Kalau kita sehat, makan sambal dan tempe saja akan terasa nikmat,” katanya.

Pj Gubernur menyatakan upaya penanganan stunting terus didorong guna menghasilkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. “Semaksimal mungkin berupaya tidak boleh ada bayi/balita stunting, meskipun dalam data Bali yang terbaik dalam penanganan stunting namun kita tidak boleh terlena. Kita harapkan ke depan tidak ada lagi ditemukan bayi atau balita stunting di Bali,” katanya seraya menambahkan, angka prevalensi Balita stunting di Provinsi Bali 7,2% sesuai hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI 2023) dan terendah di Indonesia. 

Pj. Gubernur juga menyebutkan Provinsi Bali telah melaksanakan Kick Off Program Integrasi Layanan Primer (ILP) pada Tanggal 20 Maret 2024 dalam rangka memberikan komitmen dalam pelaksanaan Integrasi Layanan Primer agar krama Bali mendapatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif. “Terima kasih kepada para bupati/walikota, camat, dan perbekel se-Bali, karena telah memiliki komitmen yang sama dengan provinsi untuk menuntaskan stunting serta menyiapkan ILP dengan baik. Besar harapan kami Sinergitas Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali melalui Transformasi Kesehatan dapat terjalin dengan baik sehingga Bali dapat mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045,” katanya.

Sementara Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo mengapresiasi Bali dan sangat kagum dengan pencapaian Bali nyaris semua aspek berada di peringkat teratas secara nasional. Selain stunting yang rendah, juga  Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) yang dapat menggambarkan tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. “Bali bisa dikatakan best practice untuk bidang kesehatan di indonesia,” katanya.

Bonus demografi dimana Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi beberapa tahun ke depan, tepatnya pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang menurut Hasto juga merupakan tantangan besar untuk menciptakan SDM yang sehat dan berkualitas. “Dan bukan hanya sehat fisiknya, tapi juga mentalnya harus jadi perhatian karena percuma fisiknya baik tapi mentalnya tidak, jiwanya harus kuat juga,” katanya.

Hasto dalam kesempatan tersebut juga memuji Program Desa Peduli Gigi (Deligi) yang dilaksanakan Pemprov Bali bekerjasama dengan TP PKK guna mendukung program Indonesia bebas karies 2030. “Saya kira sangat keren itu dan luar biasa terobosan yang dilakukan Bali,” katanya.

Apresiasi juga datang dari Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI Maria Endang Sumiwi yang menyebut Bali paling dekat dengan visi Indonesia Maju dimana sektor kesehatan menjadi poin penting untuk Indonesia menjadi negara maju dan memanfaatkan puncak bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2030-an. “Bali sangat cocok untuk jadi percontohan karena hampir semua indikatornya, Bali berada di posisi teratas dan diatas angka nasional,” kata Endang.

Untuk itu, Endang menyarankan agar ke depan kebijakan dan program kesehatan di Bali harusnya sudah tidak berpatokan pada program nasional namun sudah mulai berpatokan pada negara-negara yang maju di sektor kesehatan seperti Jepang dan Korea Selatan. “Bali harus kejar target sejajar dengan negara-negara maju untuk bidang kesehatan,” katanys.

Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 yang bertemakan ‘Sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Bali Melalui Transformasi Kesehatan Menuju Indonesia Emas Tahun 2045’ dibuka secara resmi dengan simbolis penekanan tombol oleh Pj. Gubernur Mahendra Jaya bersama Undangan VIP lain.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Bali juga sempat meninjau sejumlah stan layanan kesehatan dan produk kesehatan yang berada di lokasi. Pj. Gubernur bahkan sempat mencoba langsung UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali. (bgn003)2400412

Denpasar, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, akan mendorong percepatan penanganan sampah di Bali dengan memaksimalkan pemilahan sampah organik dan organik di tingkat rumah tangga hingga kabupaten/kota.

“Kita akan segera buat aturan agar sampah yang masuk ke TPA Suwung sudah dipilah. Kalau tidak maka tidak diterima,” kata Pj. Gubernur dalam audiensi bersama Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (Adupi) dan sejumlah lembaga swasta terkait penanganan sampah di Jaya Sabha, Denpasar pada Senin (3/6/2024) siang.

Menurut Pj. Gubernur, pemilahan sudah begitu urgen dilakukan mengingat masalah sampah terutama penumpukan di TPA-TPA sudah sedemikian mendesak untuk diselesaikan, sehingga perlu langkah cepat guna penanganannya. “Ini bentuk intervensi kita. Tentu akan disosialisasikan dulu agar Kabupaten/Kota dan masyarakat bisa mengetahui hal ini sesegera mungkin,” tandasnya.

Pj. Gubernur juga mengatakan segera membagi zona di kawasan TPA di Kelurahan Pedungan, Kabupaten Denpasar Selatan tersebut menjadi zona organik dan anorganik serta menyiapkan petugas serta SOP yang digunakan guna memastikan sampah terpilah yang bisa masuk.

Pemilahan sampah, kata dia, akan jadi dasar untuk melaksanakan pengolahan sampah lanjutan dan proses revitalisasi atau penghijauan kawasan TPA Suwung. Dengan demikian, kawasan lahan seluas 32,4 hektar tersebut nantinya akan bisa dimanfaatkan untuk sarana olahraga, rekreasi hingga venue event.

Metode waste to energy dan sanitary landfill kerjasama dengan lembaga swasta asal Belanda diharapkan akan menjadi solusi ke depan guna mengurangi timbunan sampah sekaligus menghasilkan potensi ekonomi dari energi terbarukan serta daur ulang sampah. “Nantinya kita ingin ada saling koordinasi antar lembaga yang luwes dan tidak diganggu kepentingan-kepentingan lain. Kolaborasi yang luar biasa ini akan membangkitkan lagi semangat kita apalagi masyarakat Bali akan sangat positif dengan upaya kita dalam mengatasi masalah sampah,” katanya. 

Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (Adupi) Christine Halim menyebut pihaknya dan sejumlah lembaga swasta seperti Afvalzorg (Belanda), Multriwell (Belanda), Indonesia Solid Waste Association (InSWA), Sekolah Sampah Nusantara, Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI) hingga Bank Sampah Bersinar siap mendukung upaya Provinsi Bali dalam menuntaskan masalah sampah di Pulau Dewata.

“Kami siap hadir untuk mengatasi ‘gap’ yang ada dalam rangkaian pengelolaan sampah di Bali, tentu juga dengan dukungan Pemerintah, Kabupaten/kota hingga masyarakat yang harus ‘janjian’ untuk komitmen tersebut,” katanya. (bgn003)24060313

Denpasar, Baliglobalnews

Penjabat Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, membuka Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata di BKPSDM Provinsi Bali, Senin (22/1/2024). Pelatihan diikuti 71 peserta terdiri dari 40 anggota Satpol PP Pariwisata Kabupaten Badung dan 31 anggota Satpol PP Provinsi Bali.

Mahendra Jaya menyampaikan keberadaan Satpol PP khusus pariwisata sangat penting di Bali, mengingat Bali bukan hanya merupakan destinasi utama pariwisata di Indonesia, juga merupakan tujuan utama pariwisata dunia. Dengan adanya Satpol PP pariwisata pada destinasi wisata di Bali diharapkan dapat meningkatkan ketertiban, keamanan dan penegakan Perda pada destinasi pariwisata.

“Kita ingin mengubah paradigma polisi pamong praja,” katanya seraya mengaku ingin Satpol PP tidak lagi dikenal sebagai tukang gebuk dan tukang rusuh, namun sebagai perwakilan daerah dalam menjaga ketertiban dan keamanan yang humanis.

Mahendra Jaya meminta Satpol PP Pariwisata di samping menjaga keamanan dan ketertiban di destinasi wisata juga dapat menginformasikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh wisatawan pada destinasi wisata sehingga dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan seperti yang dewasa ini marak terjadi.

Terlebih dengan akan diberlakukannya kebijakan pungutan bagi wisatawan asing yang akan mulai diberlakukan pada 14 Februari 2024 mendatang. Dia meminta agar Satpol PP khusus pariwisata ini dapat mengawal kebijakan pemerintah tersebut pada destinasi-destinasi wisata di Bali. “Teman-teman adalah bagian yang kita minta untuk mengingatkan turis tersebut agar memenuhi kewajibannya,” ujarnya.

Menurut Mahendra Jaya, pungutan terhadap wisatawan asing tidak dapat dilakukan pada pintu kedatangan saat tiba di Bali. Sehingga selain menyarankan wisman melakukan pembayaran sebelum berangkat ke Bali, dia juga berharap pungutan dapat dibayarkan di hotel atau pada destinasi-destinasi wisata di Bali.

Dia juga mengingatkan agar Satpol PP khusus pariwisata dapat menjaga nama baik Pemerintah Provinsi Bali saat bertugas. “Jangan merusak citra Satpol PP khusus pariwisata,” tegasnya.

Dia meminta agar Komite Penjamin Mutu BKPSDM Provinsi Bali agar tidak hanya menilai pengetahuan dan kompetensi anggota Satpol PP Pariwisata namun juga attitudenya. (bgn003)24012201

Badung, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, mengungkapkan kondisi terkini keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibnas) pada malam pergantian tahun di Pulau Dewata yang relatif sangat aman dan kondusif.

“Situasi pada saat Natal dan malam menjelang pergantian Tahun Baru 2024 secara umum relatif sangat aman dan kondusif,” kata Pj Gubernur saat mengikuti vidcon pemantauan kamtibmas seluruh Indonesia pada Malam Tahun Baru 2024 di Discovery Mall, Kartika Plaza, Kuta, Kabupaten Badung pada Minggu (31/12/2023) malam.

Dalam vidcon bersama Kapolri, Panglima TNI serta sejumlah menteri terkait tersebut, Pj. Gubernur mengungkapkan situasi kondusif tersebut tak lepas dari kerja sama seluruh pemangku kepentingan seperti Kapolda Bali, Pangdam IX Udayana beserta jajarannya serta Pemprov Bali dan masyarakat Bali. Hal tersebut tak lepas juga dari peran media massa sebagai pembawa informasi kepada masyarakat luas. “Juga tak lepas dari atensi dan perhatian pemerintah pusat, bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI serta para Menteri serta lembaga tinggi terkait. Untuk itu saya mengucapkan apresiasi tinggi,” katanya.

Pj. Gubernur juga menjelaskan berita yang viral di medsos yakni kemacetan yang terjadi di sepanjang rute ke dan dari bandara internasional disebabkan oleh sejumlah faktor yang berperan dalam peningkatan simultan dalam pergerakan orang dan barang. “Bali merupakan destinasi wisata favorit saat Nataru sehingga terjadi peningkatan pergerakan orang yang sebagian besar menggunakan kendaraan baik pribadi, taksi online maupun kendaraan sewaan terutama di arah bandara serta Kuta Selatan dan Utara,” katanya.

Hal tersebut, menurut Mahendra Jaya, diperparah pula oleh penyempitan ruas di lokasi-lokasi tersebut, karena persimpangan jalan Kuta Utara ke Selatan yang banyak destinasi wisata, hotel serta pemukiman padat penduduk.

“Ditambah lagi di Bali, kita memiliki dewasa ayu, atau hari-hari yang dianggap sebagai momen baik untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti pernikahan dan ritual keagamaan. Hal ini menyebabkan peningkatan simultan dalam mobilitas orang dan barang,” katanya.

Pria kelahiran Singaraja mengungkapkan dalam rapat koordinasi bersama Menteri Perhubungan RI serta sejumlah pihak seperti Otoritas Bandara, Jasa Marga, Jasa Raharja, Angkasa Pura Indonesia, serta unsur terkait lainnya, telah disepakati sejumlah solusi. Sebagai solusi jangka pendek, shuttle bus juga bakal disediakan untuk antar-jemput penumpang dari dan ke bandara. Rutenya akan melewati beberapa titik wisata di Bali seperti Nusa Dua, Sentral Parkir Sunset Road, serta Benoa. Bus juga berkeliling di sepanjang Kuta, Legian, serta Canggu dengan headway 15 menit. Untuk penanganan jangka menengah, akan diupayakan dibangun underpass di jalur Kampus Udayana Jimbaran dan Nusa Dua, pelebaran jalan serta jalan melingkar Ungasan-Jimbaran. “Untuk jangka panjang, pemerintah akan membangun kereta LRT dari bandara ke sejumlah titik yang selama ini lalu-lintasnya padat seperti Legian, Seminyak serta Canggu,” tandasnya.

Sementara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menambahkan dirinya juga telah memerintahkan Polda Bali untuk menyiapkan mitigasi, baik jangka pendek dan panjang guna mengatasi masalah serupa. Kapolri Listyo mengatakan saat ini pasca Nataru kemacetan di Bali masih menjadi prioritas utama kepolisian terutama di Bali agar dapat segera diurai dan kembali lancar sepenuhnya.

“Khusus untuk hari ini Minggu dan besok Senin ini sudah menjadi perhatian bersama. Tentunya pengaturan rute dan yang paling utama menyampaikan ke masyarakat komunikasi publik yang baik sehingga kemudian stabilitas bisa diperoleh,” tandasnya.

Selain Vidcon dengan Kapolri serta Panglima TNI, Pj. Gubernur Mahendra Jaya juga melakukan peninjauan langsung ke titik-titik keramaian di kawasan Kuta jelang malam pergantian tahun seperti kawasan pantai dan pasar seni Kuta.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kapolda Bali Irjen. Pol. Ida Bagus Kd Putra Narendra, Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Harfendi, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa dan sejumlah kepala OPD terkait di Pemerintah Provinsi Bali. (bgn003)24010101

Denpasar, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya menerima kunjungan kehormatan dari Konsul Jenderal Australia, HE Jo Stevens di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (27/12/2023).

Pj. Gubernur Bali mengapresiasi kerja sama dan persahabatan yang terjalin antara Australia dan Bali selama ini seraya berharap ke depannya kerja sama dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan ke berbagai sektor lainnya.

Pj. Gubernur Mahendra Jaya juga menyampaikan saat ini jumlah kunjungan wisatawan Australia ke Bali menduduki peringkat pertama. Untuk itu, pihaknya sangat berterima kasih warga negara Australia menjadikan Bali sebagai destinasi wisata favoritnya. Ke depan pihaknya berharap jumlah kunjungan wisman Australia ke Bali akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan kerjasama antar Bali dan Australia.

Mahendra Jaya juga menyampaikan Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya meningkatkan layanan pariwisata Bali baik melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan keamanan serta kenyamanan wisatawan. Mahendra Jaya menyampaikan bahwasannya per tanggal 14 Februari 2024 akan diberlakukan pungutan bagi wisatawan asing yang berwisata ke Bali, dimana dana dari  pungutan wisatawan tersebut akan digunakan untuk penanganan sampah serta pelestarian budaya Bali.

“Kami berharap Konjen Australia dapat membantu kami dalam melakukan sosialisasi ke warga negara Australia terkait pemberlakuan pungutan ini, prosedur serta sistemnya sudah kami siapkan dan mohon kiranya kami dibantu agar warga negara Australia yang akan berwisata ke Bali memahami pemberlakuan pungutan tersebut,” katanya.

Menanggapi hal tersebut HE Jo Stevens menyambut baik pemberlakuan pungutan terhadap wisatawan asing yang berwisata ke Bali terlebih tujuan pungutannya untuk penanganan sampah dan pelestarian budaya Bali. Untuk itu, pihaknya akan  segera lakukan sosialisasi kepada warga negaranya yang akan berlibur ke Bali dan menyampaikan terkait prosedur serta tujuan dari pemberlakuan pungutan tersebut.

HE Jo Stevens juga menyampaikan bahwasannya Australia dan Bali mempunyai hubungan yang sangat baik, dan kunjungan warga negara kami ke Bali juga terus meningkat setiap tahunnya. Pihaknya sangat mengapresiasi kebaikan serta keramahtamahan masyarakat Bali dalam menerima kunjungan warga negaranya.

“Bali itu sudah seperti ‘Rumah Kedua’ bagi warga negara kami, kami sangat berterima kasih atas semua keramahtamahan masyarakat Bali sehingga warga kami merasa aman dan nyaman berwisata di Bali. Kedepannya kami berharap kerjasama serta persahabatan kita akan semakin erat,” katanya.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra I Dewa Gede Mahendra Putra serta Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra I Ketut Sukra Negara diakhiri dengan saling tukar cenderamata dan foto bersama. (bgn003)23122711

Jakarta, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, apresiasi Bank BPD Bali yang konsisten terapkan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN) dalam area sistem pembayaran yang diberlakukannya. Hal ini disampaikan saat menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2023, yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu, (29/11/2023).

Bank BPD Bali memperoleh penghargaan sebagai Peserta Sistem Pembayaran BI (SKNBI dan KPDHN) Terbaik kategori Area Sistem Pembayaran, dalam Award Bank Indonesia pada  pertemuan tahunan Bank Indonesia 2023.

Dalam kesempatan ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang hadir langsung, dalam arahannya mengajak semua lembaga perbankan yang ada di Indonesia untuk turut menjaga stabilitas perekonomian bangsa. “Saya tahu kondisi perekonomian kita senang tidak stabil, dan dunia sedang tidak baik-baik saja. Namun saya bersyukur dan sangat berterima kasih kepada semua pihak khususnya lembaga perbankan, kementerian keuangan, pemerintah daerah, OJK, BI, LPS dan pihak swasta yang sudah bekerjasama dengan baik dan konsisten menjaga perputaran perekonomian di Indonesia, sehingga saat ini, Indonesia masih tetap tumbuh dan stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5%, meskipun banyak pelaku usaha yang peredaran uangnya semakin kering,” katanya.

Pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2023 ini mengangkat tema “Sinergi memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional” diharapkan menjadikan booster dan momentum untuk menjaga terus pertumbuhan fiskal untuk bisa naik dan meningkat, agar menjadi sebuah pergerakan ekonomi nasional sehingga membuka lapangan kerja baru yang dapat menopang ekonomi berkelanjutan.

Presiden Jokowi menyatakan dampak perubahan iklim juga akan terjadi, seperti yang sudah kita rasakan, salah satunya pemanasan global yang mengakibatkan produksi pangan kita menurun, dan ditambah dengan adanya 22 negara yang membatasi ekspor pangan.

Hingga saat ini realisasi belanja fiskal daerah masih di angka 64% dan pusat masih berada pada 76%. “Saya mengajak seluruh perbankan harus hati-hati dan lebih didorong lagi kreditnya terutama bagi UMKM. Hati-hati di pangan terutama beras. Artinya, kita harus optimis terkait ketersediaan pangan dan perputaran ekonomi, namun tetap harus waspada pada perubahan yang super cepat dan bijaksana dalam melangkah. Antisipasi terhadap semua skenario ke depan, cepat merespon, menyelesaikan jika ada masalah, perkuat KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. (bgn003)23113008

Denpasar, Baliglobalnews

Pj. Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya bersama dengan Sungai Watch turun bersama membersihkan hilir sungai di Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai Denpasar pada Minggu (26/11/2023) siang.

“Ternyata tidak mudah membersihkan sampah yang sudah terlanjur di buang di sungai,” kata Mahendra Jaya saat terjun memunguti sampah di sela-sela tanaman bakau.

Dia menyampaikan bahwa sampah tidak hanya di permukaannya saja tapi masuk ke sela-sela lumpur hingga akar-akar bakau. Sangat sulit untuk membersihkannya. Belum lagi susahnya berjalan di tengah-tengah lumpur bakau tentu membutuhkan tenaga dan upaya ekstra.

“Saya kemudian kemari melihat ternyata ini ada suatu persoalan besar terkait bagaimana kita bisa mau lebih merawat alam, menjaga alam dengan tidak membuang sampah sembarangan karena ini tempat yang begitu bagus. Kita disini merasa begitu damai begitu sejuk tetapi banyak sekali sampah plastik,” ujarnya.

Dia menyampaikan dengan banyaknya sampah plastik tentunya akan berdampak buruk terhadap kelangsungan biota-biota yang ada.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala UPTD Tahura Ngurah Rai, I Ketut Subandi. Dia menyampaikan bahwa pencemaran limbah rumah tangga berdampak besar terhadap biota yang hidup di kawasan bakau Tahura Ngurah Rai. Menurutnya dulu banyak ditemukan kepiting bakau di kawasan tersebut. Namun saat ini jumlahnya terus menurun dan ukurannya pun kecil-kecil.

Salah satu pendiri Sungai Watch, Gary Bencheghib, meminta Pemerintah Provinsi Bali dapat menegakkan regulasi terkait sampah di Bali, bahkan memberikan sanksi tegas bagi oknum-oknum yang kedapatan membuang sampah sembarangan khususnya di aliran sungai.

Mahendra Jaya menyatakan Pemerintah Provinsi Bali sebenarnya telah mengatur mengenai pengelolaan sampah melalui Perda No. 5 Tahun 2011. Selain itu sudah ada Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Namun dia berjanji akan memaksimalkan peran DKLH dan Satpol PP Provinsi Bali dalam menindaklanjuti persoalan sampah di Bali disamping juga bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali. Di samping itu ia juga meminta agar seluruh masyarakat khususnya masyarakat Bali dapat bersama-sama menjaga alam Bali dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ia menyampaikan bahwa alam Bali adalah milik bersama. Jangan dirusak dengan membuang sampah sembarangan.

Mahendra Jaya menilai perlu adanya gerakan sosial bersama untuk menangani masalah sampah di Bali. Ia mengapresiasi masyarakat peduli lingkungan dan juga lembaga non profit Sungai Watch atas kepeduliannya terhadap alam Bali. Ia menilai hal ini merupakan salah satu bentuk Ngrombo (bergotong-royong bersama.red) untuk memecahkan permasalahan sampah di Bali. “Saya sebagai putra daerah yang kebetulan mendapat amanah sebagai Pj saya hanya bisa matur suksma, suksma, suksma,” katanya. (bgn003)23112710

Buleleng, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya bersama dengan Pj. Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana meninjau ke TPS3R Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Minggu (26/11/2023). Pada kesempatan ini, Mahendra Jaya ditunjukkan berbagai kegiatan yang dilakukan di Tempat Pembuangan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Baktiseraga seperti pengolahan sampah menjadi pupuk, ternak kambing dan juga pemanfaatan lahan kosong untuk perkebunan.

Mahendra Jaya sangat mendukung dan memberikan apresiasi berbagai kegiatan yang sudah dilakukan di TPS3R Baktiseraga. Utamanya mengubah budaya perilaku masyarakat desa terhadap sampah. Upaya-upaya untuk mengajak masyarakat memilah sampah hingga sampai ke TPS3R ini menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Sehingga, penanganan masalah sampah bisa dilakukan secara bersama-sama.

“Saya sangat mengapresiasi apa yang  sudah dilakukan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan agar berkesinambungan seterusnya,” katanya.

Selain dilakukan secara berkesinambungan, dia pun ingin kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di Desa Baktiseraga direplikasi di desa lain. Dengan tujuan, penanganan sampah di desa-desa menjadi lebih baik. Desa-desa lain agar belajar di Desa Baktiseraga mengenai penanganan sampah ini. “Saya ingin seperti itu. Desa lain agar belajar ke Baktiseraga dan bisa melakukan upaya-upaya mengubah budaya perilaku terhadap sampah,” katanya.

Lihadnyana menjelaskan Pj. Gubernur Bali hadir di TPS3R Baktiseraga untuk melihat secara langsung kegiatan yang sudah dilakukan. Termasuk kegiatan pengolahan sampah di TPS3R yang berawal dari pemilahan sampah di masing-masing keluarga masyarakat Desa Baktiseraga. Juga ada pemanfaatan lahan kosong untuk perkebunan dan pertanian karena lokasi Desa Baktiseraga yang terletak di tengah kota (urban farming).

“Pemilahan sampah yang dimulai dari keluarga ini juga menjadi percontohan karena mampu mengajak masyarakat untuk mengubah perilaku terhadap sampah itu. Sehingga, Pj Gubernur Bali berkenan untuk meninjau TPS3R Baktiseraga,” katanya.

Kegiatan-kegiatan serupa telah diterapkan di desa lainnya. Utamanya dalam pemilahan dan pengolahan sampah. Seperti yang dilakukan di Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng. Pemilahan sampah khususnya sampah plastik melibatkan siswa-siswa Taman Kanak-Kanak (TK). Dengan begitu, para siswa-siswi TK ini akan menularkan kepada orang tua mereka mengenai pemilahan sampah plastik.

“Mereka mengumpulkan sampah plastik. Setelah dikumpulkan, akan digunakan untuk membayar les atau dikumpulkan di sekolahnya,” ujarnya.

Sementara terkait dengan upaya perubahan perilaku terhadap sampah di masyarakat, Perbekel (Kepala Desa) Baktiseraga Gusti Putu Armada menyebutkan bahwa hal tersebut memerlukan waktu yang lama. Membangun kesadaran dan budaya pemilahan sampah relatif sulit dilakukan. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat Desa Baktiseraga menjadi sadar akan budaya perilaku terhadap sampah tersebut.

“Kita di TPS3R ini tidak akan mengangkut sampah dari masyarakat jika tidak dipilah terlebih dahulu. Jadi, kita membiasakan masyarakat agar memilahnya terlebih dahulu hingga sampai ke TPS3R,” katanya. (bgn003)23112603