Banyuwangi, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Bali sembahyang di Pura Luhur Giri Salaka, yang terletak di kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Tegaldlimo, Banyuwangi, Jawa Timur, pada Kamis (13/2/2025).

Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian upacara pujawali yang puncaknya berlangsung pada Hari Raya Pagerwesi (12/2/2025). Sementara itu, upacara penyineban dijadwalkan pada Sabtu (15/2/2025), sehingga umat Hindu yang ingin tangkil masih memiliki waktu sekitar dua hari.

Usai persembahyangan, Pj. Gubernur Bali menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pemangku yang dengan penuh dedikasi melayani umat yang tangkil serta menjadi pengayom dan teladan bagi umat Hindu di Jawa Timur. “Terima kasih kami ucapkan kepada para pemangku, prajuru, pengempon, hingga seluruh pengayah di Pura Luhur Giri Salaka. Mereka telah menjaga dan melestarikan situs spiritual umat Hindu sebagai wadah pemersatu umat sekaligus tempat untuk memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Selain sembahyang di Penataran Mandala Utama Pura Luhur Giri Salaka, Mahendra Jaya juga mengunjungi Situs Awal Pura peninggalan Kerajaan Majapahit yang dikenal sebagai Situs Kawitan. Situs yang terletak sekitar 100 meter dari Penataran Utama ini merupakan bagian dari sejarah perkembangan Hindu di Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Bali juga menyerahkan dana punia, menandatangani prasasti pembangunan Kori Agung Mandala Tengah yang pembiayaannya berasal dari Pemerintah Provinsi Bali, serta menyerahkan buku Kitab Suci Weda kepada para pemangku setempat.

Ketua Panitia Pujawali Dhimas Theo Paku Sadewo menyampaikan apresiasi atas kehadiran Pj. Gubernur Bali beserta rombongan yang ikut melaksanakan bakti pujawali. Dia mengungkapkan bahwa umat Hindu setempat sangat antusias dalam menyambut pujawali, yang terlihat dari banyaknya umat yang ngayah menyiapkan sarana dan prasarana sejak Sabtu (8/2/2025). Puncaknya, pada Rahina Pagerwesi, juga digelar prosesi melasti yang dihadiri ribuan umat. Meskipun hujan turun sejak sehari sebelumnya, hal ini tidak mengurangi semangat para pemedek untuk tetap tangkil.

Sejumlah pimpinan perangkat daerah turut serta dalam rombongan Pj. Gubernur Bali dalam kegiatan persembahyangan ini. Mereka di antaranya Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan I Wayan Serinah, Asisten Administrasi Umum I Dewa Putu Sunartha, Staf Ahli yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan I Made Sudarsana, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik I Gusti Ngurah Wiryanata; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu I Wayan Sumarajaya, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra I Ketut Sukra Negara, serta Kepala Biro Organisasi I Ketut Nayaka. (*/bgn003)25021420

Denpasar, Baliglobalnews

Bulan Bahasa Bali yang dilaksanakan selama Februari merupakan wujud perhatian Pemerintah Provinsi Bali dalam melestarikan dan mengutamakan bahasa, aksara, serta sastra Bali. Selain sebagai alat komunikasi, Bahasa Bali memiliki tata krama yang tinggi dan menjadi sumber etika dalam kehidupan, sehingga warisan leluhur ini harus terus dijaga.

Bulan Bahasa Bali menjadi program utama yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk menjadikan bahasa, aksara, dan sastra Bali sebagai hulu kebudayaan Bali. Dari bahasa yang dijiwai oleh agama Hindu lahirlah kesenian, adat istiadat, tata krama, dan berbagai nilai budaya yang menjadikan Bali sebagai pusat kebudayaan yang adiluhung.

Pj. Gubernur Bali, Mahendra Jaya berpesan kepada seluruh masyarakat Bali, agar menggunakan bahasa Bali tidak hanya saat Bulan Bahasa Bali saja. namun semangat menggunakan bahasa, aksara, dan sastra Bali dilakukan setiap hari, baik di lingkungan keluarga, di tempat kerja, di sekolah, terlebih pada acara-acara bernuansa adat Bali. “Bahkan jika bisa setiap hari membaca aksara Bali, sehingga semakin banyak yang mampu untuk mempelajari pustaka-pustaka lontar dan sumber sastra lainnya, karena dari pustaka dan sumber sastra tersebutlah kita akan mampu menerangi jalan kita dalam mengarungi kehidupan ini,” katanya.

Bulan Bahasa Bali VII tahun 2025 mengangkat tema “Jagat Kerthi-Jagra Hita Samasta”, yang memiliki makna bahwa Bulan Bahasa Bali merupakan altar pemulian Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, sebagai sumber kesadaran menuju semesta raya. Bulan Bahasa Bali VII tahun 2025 sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan isi dari Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018, tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.

Bulan Bahasa Bali tahun 2025 dirangkai dengan berbagai inovasi untuk dapat mengikuti perkembangan jaman, yakni menggunakan konsep ekosistem Kerangka Statistik Budaya (KSB) yang dikeluarkan oleh UNESCO pada tahun 2019.

Bulan Bahasa Bali diharapkan mampu masuk dan dilaksanakan di seluruh ruang aktivitas masyarakat Bali, seperti di Desa Adat, Desa Dinas, Lembaga Pendidikan dari PAUD sampai

perguruan tinggi termasuk lembaga swasta, perbankan, dan lain sebagainya. “Jadikanlah Bulan Bahasa Bali sebagai sarana untuk membumikan bahasa Bali agar merasuk dalam sanubari masyarakat Bali, sehingga dapat menjadi pedoman dalam kehidupan,” tukas Pj. Gubernur Bali Mahendra Jaya.

Bulan Bahasa Bali diharapkan juga untuk dapat digunakan sebagai sarana dalam menuntun masyarakat Bali untuk menjalankan kewajiban, kebenaran, kebijaksanaan dan cinta kasih dalam kehidupan, Sehingga wajib dilestarikan bahasa, aksara, dan sastra Bali untuk menuju alam, masyarakat, serta budaya Bali yang sejahtera, damai dan tentram.

Nilai-nilai yang dilahirkan dari kegiatan Bulan Bahasa Bali diharapkan dapat menyentuh hati seluruh masyarakat Bali, agar tidak ada ketakutan dalam menghadapi perkembangan dunia.

Kepala Dinas Kebudayaan I Gede Arya Sugiartha menyampaikan bahwa kegiatan Bulan Bahasa Bali VII Tahun 2025 ini akan diselenggarakan dari tanggal 1-28 Februari dan diisi dengan sejumlah kegiatan berupa widyatula (seminar) terkait penggunaan font aksara Bali di beberapa platform media, sehingga aksara Bali sudah mampu masuk dan bersaing di dunia digital.

Selain itu juga terdapat wimbakara (lomba) yang diikuti oleh peserta yang datang dari setiap Kabupaten/ Kota dan masyarakat umum dalam 12 lomba. Ada juga Krialoka (workshop) yang menggunakan bahasa, aksara dan sastra Bali. Ada juga reka aksara (pameran) Dharmakriya yang mencirikan transformasi bahasa, aksara dan sastra Bali dalam teknologi dan industri kreatif. Terdapat juga pagelaran berupa panggung apresiasi sastra Bali, konservasi lontar dan penganugerahan Bali Kerthi Nugraha Mahottama.

Dia melaporkan bahwa Aksara Bali saat ini sudah diterapkan sebagai “Nama Domain Tingkat Dua”, yang menunjukkan bahwa Aksara Bali sudah digunakan dalam alamat website. Selain itu Aksara Bali juga menjadi aksara pertama di nusantara yang mampu masuk dan diterapkan sebagai Nama Domain Tingkat Dua.

Sekaligus memeriahkan pelaksanaan Bulan Bahasa Bali VII Tahun 2025, nampak Pj. Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra turut serta menulis aksara Bali di atas daun lontar, serta menyaksikan penggunaan font aksara Bali di dunia digital. (*/bgn003)25020204

Badung, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung di Puspem Mangupura pada Kamis (23/1/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan serta transformasi layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Bali, khususnya di Kabupaten Badung, yang diluncurkan beberapa hari lalu.

Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyatakan program ini sangat didukung oleh Pemprov Bali, karena diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. “Pemprov Bali sangat mendukung program ini, karena diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu. Sangat menguntungkan bagi mereka, di samping proses yang tidak berbelit-belit, efisiensi waktu, yang terpenting efisiensi biaya, sepanjang persyaratannya lengkap. Untuk itu kami pun memacu pemkab/pemkot se-Bali untuk mempercepat realisasi dan sosialisasi program ini,” ujarnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan biaya pembuatan PBG Rp0, sehingga masyarakat yang ingin mendirikan bangunan tidak perlu mengeluarkan biaya. “Kebijakan PBG Rp0 khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Aturan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, yaitu Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum,” katanya.

Maruarar menyampaikan kebijakan ini merupakan bagian dari program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dalam pembangunan tiga juta rumah. “Sesuai arahan Bapak Presiden RI Prabowo Subianto, guna mendukung program prioritas pembangunan tiga juta rumah, kita sudah membuat SKB 3 menteri dan sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah yang membuat peraturan kepala daerah untuk PBG Rp0 bagi MBR,” katanya.

Selain biaya, kata dia, pemerintah juga telah memangkas waktu pengurusan PBG dari yang sebelumnya 45 hari menjadi hanya 10 hari. Bahkan di beberapa daerah, pengurusan dapat diselesaikan dalam hitungan belasan menit. Namun, Maruarar mengingatkan pentingnya menjaga kualitas layanan. “Walaupun kita mengejar proses pengurusan yang singkat, tapi jangan sampai mengabaikan substansinya. Sehingga cepat tapi kurang berkualitas, karena melewatkan syarat-syarat penting yang harus dilengkapi. Jadi tetap harus berkualitas, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ya, standar waktu yang harus dilewati maksimal 10 hari,” tegasnya.

Sementara Mendagri Tito Karnavian menilai MPP Kabupaten Badung sebagai salah satu mal pelayanan publik terbaik di Indonesia. Bahkan, dia menyebut MPP Kabupaten Badung layak menjadi percontohan bagi kabupaten/kota lainnya di Indonesia. “Silakan nanti datang berkunjung ke Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Badung. Ke depan saya berharap Pemerintah Kabupaten Badung untuk mempertahankan sukses ini dan tingkatkan serta sesuaikan dengan perkembangan teknologi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Badung, Made Agus Aryawan, memandu simulasi proses pembuatan PBG yang disaksikan langsung oleh Mendagri, Menteri PKP, Pj. Gubernur Bali, dan rombongan. Kabupaten Badung mencatatkan penyelesaian dalam waktu 17 menit 28 detik, termasuk rekomendasi pemanfaatan ruang melalui izin Rencana Tata Ruang (RTR), atau yang dikenal sebagai Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), yang sebelumnya memerlukan waktu hingga seminggu.

Dengan demikian, Kabupaten Badung menjadi yang tercepat dalam pengurusan PBG karena telah mencakup RTR, sementara daerah lain yang mencatatkan waktu lebih singkat belum memasukkan unsur RTR dalam prosesnya.

Selain meninjau layanan PBG, rombongan juga melakukan interaksi dengan berbagai stan instansi vertikal dan horizontal, lembaga, serta perbankan di MPP Kabupaten Badung. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Pj. Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bali, jajaran Forkopimda Provinsi Bali, serta para kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung. (*/bgn003)25012403

Denpasar, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya secara resmi membuka Mahasabha II Paiketan Krama Bali di Kampus IPB Internasional, Denpasar, pada Sabtu (11/1/2024). Mengusung tema “Bali Mau Dibawa ke Mana?”, forum ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting Bali dan bertujuan merumuskan arah pembangunan Bali ke depan.
Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan mahasabha II yang diharapkan dapat membawa Bali menuju tata kelola yang lebih unggul. Ia menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia dan pembangunan fundamental sebagai kunci sukses pembangunan daerah.

“Untuk mewujudkan Bali yang aman, damai dan sejahtera tentu diperlukan pemikiran orang-orang hebat, cerdas dan berwawasan luas. Karena Bali yang kita kenal tidak memiliki sumber daya yang strategis, namun dianugerahi alam yang indah “nyegara gunung” memiliki budaya dan adat istiadat yang kuat, sehingga Bali dikenal dunia dan menjadi prioritas bagi wisatawan untuk di kunjungi,” ujarnya.
Dia juga optimistis Bali mampu menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi tanpa kehilangan identitas budayanya. “Saya yakin Bali akan berkembang dan mampu menjadi daerah yang kuat, karena dirangkul oleh budaya dan adat istiadat yang senantiasa menjadi pondasi bagi perkembangan yang masuk di tengah gempuran budaya barat akibat derasnya pariwisata yang memilih Bali sebagai destinasi kunjungannya,” katanya.
Mahendra Jaya mengungkapkan bahwa upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan ekstrem, kemiskinan, dan stunting di Bali telah menunjukkan hasil positif. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan ekstrem di Bali turun menjadi 0,19%, jauh lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 1,12%. Sementara itu, prevalensi stunting di Bali pada tahun yang sama tercatat 7,2%, jauh di bawah angka nasional sebesar 21,5%.

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah Bali telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp431,36 miliar pada tahun 2025. Dana tersebut akan digunakan untuk memperbarui data P3KE (by name by NIK) serta mengimplementasikan strategi penanganan kemiskinan dan stunting secara berkelanjutan.
Dia juga menegaskan bahwa pembangunan Bali dirancang secara holistik dengan pendekatan tematik, menyeluruh, dan terintegrasi. “Pembangunan Provinsi Bali diselenggarakan secara terencana dengan memperhatikan karakteristik Provinsi Bali melalui pendekatan tematik, menyeluruh serta terintegrasi antara alam, manusia dan kebudayaan dalam satu kesatuan wilayah, pola dan tata kelola guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia dengan memperhatikan pemuliaan adat istiadat, tradisi, seni, budaya dan kearifan lokalnya. Sehingga terwujud pendidikan yang berkualitas menuju generasi yang unggul menjaga akar budaya itu sendiri,” katanya.

Sementara Ketua Umum Paiketan Krama Bali I Wayan Jondra mengatakan mahasabha II sebagai wadah untuk menyatukan berbagai pandangan demi menentukan masa depan Bali. “Selaras dengan visi pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan ide cemerlang dalam membangun Bali dan membangun kesejahteraan masyarakat Bali secara Ngrombo,” ujarnya.
Dengan adanya mahasabha II, Bali diharapkan semakin siap menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, sembari tetap mempertahankan warisan budaya dan kearifan lokal sebagai identitas yang membanggakan. (*/bgn003)25011101

Badung, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya mengapresiasi perhatian Pemerintah Pusat terkait penanganan sampah kiriman yang belakangan terlihat menumpuk di kawasan Pantai Kuta Badung, Bali dan sekitarnya pada Sabtu (4/1/2025).

“Saya sangat mengapresiasi perhatian Pemerintah Pusat terkait permasalahan sampah di Bali. Terima kasih atas kedatangan langsung para Bapak dan Ibu Menteri,” kata Pj. Gubernur Mahendra Jaya Ketika ditemui pada acara aksi bersih-bersih tersebut.

Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan peristiwa menumpuknya sampah di Pantai Kuta dan sekitarnya merupakan fenomena musiman di mana arus laut yang melewati kawasan pantai tersebut membawa sampah dari luar Bali, terutama dari Pulau Jawa. “Karenanya, kami terus mendorong upaya penanganan sampah yang juga melibatkan masyarakat,” katanya.

Mahendra Jaya mengemukakan sejatinya Bali sudah memiliki peraturan terkait penanganan sampah, yakni penanganan sampah berbasis sumber. “Jadi, kami mendorong penyelesaian sampah di sumbernya, sampah diolah di skala rumah tangga hingga tingkat desa. Beberapa desa sudah berhasil melakukan dan terus memberikan percontohan pada desa-desa lainnya di Bali,” katanya.

Menurut Mahendra Jaya kehadiran para menteri dalam aksi bersih-bersih sampah di Pantai Kuta akan semakin memberikan dorongan serta semangat bagi pemerintah daerah bersama masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Pulau Dewata secara menyeluruh. “Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungannya untuk terus mendorong upaya penanganan sampah. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Menteri yang telah peduli terhadap kelestarian dan keindahan alam Bali,” katanya.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa masalah sampah kiriman di Bali menjadi perhatian bersama Pemerintah Pusat, karena selain berpotensi mengganggu aktivitas pariwisata, juga dapat berdampak langsung pada lingkungan hidup dan pangan. “Bayangkan kalau dibiarkan, bisa-bisa lebih banyak sampah di laut daripada ikannya. Tentu ini mengganggu ketersediaan bahan perikanan kita nantinya,” ujarnya.

Menko Pangan juga mengatakan pentingnya kerja sama dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, daerah, hingga komponen masyarakat untuk bersama menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. “Kita ini negara kepulauan yang sangat besar. Jadi kuncinya adalah kita harus bekerja sama menjaga lingkungan kita,” katanya.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan bahwa sampah kiriman di kawasan Pantai Kuta dan sekitarnya terjadi saat musim angin barat yang berlangsung pada periode Oktober-Maret setiap tahunnya. “Jumlah sampah kiriman di pesisir Bali pada 2024-2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan pada 2020-2021 yang mencapai sekitar 6.000 ton, sedangkan pada 2023 sekitar 2.900 ton,” urainya.

Karena itu, menurut Menteri LH RI, penting untuk berkolaborasi menangani sampah ‘musiman’ di pantai-pantai di Bali secara konkret melalui kerja sama berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat. “Apalagi Bali memiliki reputasi pariwisata internasional dan perlu juga edukasi lebih masif kepada masyarakat untuk bersama menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan,” katanya.

Terdata 2.115 peserta, mulai dari kalangan pemerintah daerah, TNI, Polri, pelajar, mahasiswa Poltekpar Bali, komunitas, tenaga kebersihan, Satgas Kuta, desa adat, LSM, serta media massa hingga pegiat media sosial turut terlibat dalam aksi bersih-bersih tersebut meskipun sempat diguyur hujan. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan MoU antara Kementerian LHK dan Kementerian Pendidikan Dasar RI untuk upaya edukasi penanganan sampah dan kelestarian lingkungan sejak usia sekolah.

Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Kegiatan membersihkan sampah kiriman tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Pangdam IX/Udayana, Polda Bali, Korem 163/Wirasatya, hingga perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. (*/bgn003)25010401

Denpasar, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya mengapresiasi langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali yang telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2024 dalam memenuhi ketentuan undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Bali adalah satu-satunya daerah yang menyelenggarakan hal ini. Atas nama Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota, saya mengapresiasi kinerja BPK, terutama tim pemeriksa dan semua pihak. Kami merasa sangat terbantu, dan kegiatan ini sangat baik dalam mendukung kinerja pembangunan di daerah,” kata Pj. Gubernur Mahendra Jaya dalam acara Penyerahan LHP Semester II Tahun 2024 kepada Pemerintah Provinsi, DPRD, dan Pemerintah Daerah di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, Renon, Denpasar, pada Jumat (27/12/2024).

Pj. Gubernur Bali menilai hasil pemeriksaan dari tim BPK Provinsi Bali sangat berperan sebagai peringatan dini atas risiko kesalahan dalam pengelolaan anggaran daerah yang dapat berujung pada permasalahan di kemudian hari. “LHP ini adalah early warning atau bisa dikatakan sebagai mitigasi risiko. Kita selalu diingatkan untuk mengelola anggaran dengan benar. Latar belakang saya sebagai penyidik membuat saya memegang teguh nasihat atasan saya: lebih baik tidak tidur satu malam daripada tidak tidur tiga bulan. Jadi, selesaikan masalah secepatnya sebelum melebar ke mana-mana. Terkadang kita merasa sudah melakukan yang terbaik, tetapi menurut pemeriksa ternyata tidak demikian,” katanya.

Mahendra Jaya juga menekankan pentingnya peringatan dini dalam penggunaan anggaran negara untuk menghindari risiko kesalahan pengelolaan. “Bayangkan jika tidak ada peringatan. Saya juga senang dengan respons teman-teman di Inspektorat yang luar biasa atas rekomendasi yang diberikan. Selain teamwork yang baik di Bali, koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota juga sangat solid,” tandasnya.

Birokrat asal Temesi, Gianyar, ini berharap catatan penting dan rekomendasi dari BPK dapat segera ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang konkret. “Saya harap semuanya bisa dituntaskan dengan cepat. Banyak kejadian di mana pejabat sudah pensiun tetapi harus kembali diperiksa terkait penggunaan anggaran. Karena itu, kami akan segera menindaklanjuti rekomendasi ini. Kami bertekad dan berkomitmen untuk pengelolaan daerah yang lebih akuntabel, akurat, dan efektif. Kami juga memohon BPK untuk terus memberikan tuntunan dan kaidah yang baik demi pembangunan daerah yang ekonomis, efektif, terarah, dan akuntabel,” ujarnya.

Sementara Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira mengapresiasi upaya positif yang telah dilakukan pemerintah daerah. Namun, dia juga mengingatkan agar rekomendasi dari BPK dapat ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima. “Kalau kita lihat, angka tindak lanjut Pemprov Bali mencapai 97,1 persen, di atas target rata-rata nasional sebesar 75 persen. Kami juga mengapresiasi pengelolaan APBD yang sudah baik untuk mendukung pembangunan nasional dengan tetap memaksimalkan peran Gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat,” ujar Perwira.

Apresiasi juga diberikan kepada Pemda yang terus mendukung pemeriksaan BPK serta pengelolaan keuangan negara yang berkualitas. “BPK lebih banyak melakukan pemeriksaan kinerja untuk melihat sejauh mana manfaat APBD atau uang negara dirasakan oleh masyarakat seluas-luasnya. Berdasarkan data, indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, gini ratio, dan inflasi di Bali menunjukkan hasil yang baik. Ini adalah wujud keselarasan antara pengelolaan keuangan daerah dan hasil di lapangan,” katanya.

Perwira juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk segera mempersiapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Unaudited) sebagai bahan pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2024. “Kalau bisa, Februari 2025 sudah siap sehingga kita bisa lebih cepat memperoleh hasil pemeriksaannya,” katanya.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Bali Ida Gde Komang Kresna Budi dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra. Sementara bupati/walikota dan DPRD se-Bali secara simbolis menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2024 dari Kepala BPK Provinsi Bali, diikuti dengan penandatanganan berita acara penyerahan. (*/bgn003)24122901

Denpasar, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya mengajak kalangan pasemetonan di Bali untuk turut serta menjaga adat budaya, adat istiadat, dan keberagaman agar dapat diwariskan kepada generasi penerus.

“Saya ibaratkan semuanya adalah ranting dan dahan yang indah, namun tetap memiliki satu batang dan akar yang kuat. Seperti itulah kita di Bali, karena di tengah keberagaman, kita tetap berasal dari satu akar yang sama,” kata Pj Gubernur saat membuka Mahasabha XI Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) di Pasraman Widya Grha Kepasekan, Jl. Cekomaria, Peguyangan, Denpasar, pada Rabu (25/12/2024) pagi.

Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyebut keberagaman di Bali layaknya pelangi yang indah dan harus terus dirawat serta dipelihara untuk membangun Bali bersama-sama. “Keberagaman tersebut harus mampu bersinergi dalam pembangunan Bali, dan saya harap MGPSSR di masa depan mampu menjadi organisasi yang modern,” katanya.

Dia berharap MGPSSR dapat menghadapi tantangan global dengan beradaptasi dan mampu bersaing dengan organisasi kemasyarakatan lain, terutama yang sudah berskala nasional. “Saya juga berharap akan banyak dilahirkan sekolah-sekolah bernapaskan Hindu serta adat budaya lokal Bali sebagai benteng yang kuat agar pembangunan Bali yang pesat tidak menghilangkan karakternya,” katanya.

Mahendra Jaya mengaku telah menerima banyak kontribusi luar biasa dari pasemetonan yang berperan aktif dalam kehidupan masyarakat di Bali. “Terima kasih sekali, bahkan pasemetonan telah berkontribusi dalam program sosial seperti bedah rumah. Saya bersyukur kita bersama bisa ngrombo membangun Bali, menjaga kedamaian, dan keamanan Bali serta membangun Bali berdasarkan prinsip Tri Hita Karana dan nilai-nilai sad kertih,” katanya.

Ketua Umum MGPSSR Pusat I Wayan Wita menyampaikan bahwa perjalanan pasemetonan warga Pasek telah melewati berbagai lika-liku hingga mencapai situasi seperti saat ini. “Kami sudah melewati empat gubernur dan empat presiden untuk akhirnya bisa seperti sekarang dan tersebar hingga ke 12 provinsi,” katanya.

Dia menegaskan bahwa dirinya dan Ketua Umum MGPSSR yang terpilih untuk periode 2024-2029 akan melanjutkan kiprah MGPSSR dengan bersinergi bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Mahasabha XI MGPSSR dihadiri lebih dari 750 peserta dari seluruh Bali dan perwakilan dari 12 provinsi di Nusantara. Prosesi pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Pj. Gubernur Mahendra Jaya dan disaksikan oleh Ketua PHDI Pusat Wisnu Bawa Tenaya, Penglingsir Pasemetonan I Made Mangku Pastika, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Komang Sri Marhaeni, dan Ketua Umum MGPSSR. (*/bgn003)24122504

Denpasar, Baliglobalnews

Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya meminta para advokat untuk membantu meningkatkan literasi hukum masyarakat agar mereka semakin memahami hak dan kewajiban hukum serta tidak menjadi korban kejahatan. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan sekaligus membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Advokat Indonesia Officium Nobile (AAI) di Hotel Prime Plaza Sanur, Denpasar, pada Kamis (12/12/2024).

“Saat ini jumlah advokat di Bali sebanyak 1.500 orang, sementara jumlah desa/kelurahan mencapai 716. Berdasarkan hal tersebut, saya mengusulkan untuk mempercepat peningkatan literasi hukum masyarakat sekaligus memberikan pengayoman hukum. Maka, 1.500 advokat dapat dibagi sedemikian rupa ke masing-masing desa sehingga setiap desa memiliki satu advokat untuk pendampingan,” katanya.

Dia yakin jika hal ini dilakukan, literasi hukum masyarakat akan meningkat. Dengan begitu, ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat terwujud, serta tidak ada lagi warga yang merasa dikriminalisasi atau diintimidasi.

Hingga saat ini, kata dia, masih banyak masyarakat yang belum memahami norma atau hukum yang berlaku. Akibatnya, mereka sering kali abai dan merasa terintimidasi saat berurusan dengan hukum. “Padahal, menurut saya, hal ini lebih disebabkan oleh ketidaktahuan mereka akan norma atau hukum yang berlaku,” ujarnya.

Sebaliknya, dia menuturkan bahwa ada juga masyarakat yang memahami hukum, menguasai aturan yang berlaku, dan mampu menyiasati aturan untuk menghindari kewajiban hukum mereka. Oleh karena itu, ia berharap advokat dapat memberikan pemahaman sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap hal ini.

“Kehidupan kita, mulai dari lahir hingga meninggal dunia, selalu terkait dengan produk hukum, seperti akta kelahiran, akta perkawinan, hingga akta kematian. Begitu pula dalam kehidupan sosial, terdapat banyak persoalan hukum yang harus dijalankan. Jadi, kita dapat melihat betapa pentingnya peran advokat dalam pendampingan masyarakat,” tandasnya.

Sementara Ketua Umum AAI Palmer Situmorang yang menegaskan pentingnya peran advokat dalam proses hukum di Indonesia. Dia menekankan bahwa dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, anggota AAI harus bersatu di seluruh Indonesia dan tidak terpecah oleh kepentingan masing-masing. “Di tangan advokat, rahasia klien terjaga; pihak berseteru dapat disatukan; dan peran advokat sangat mempengaruhi keputusan hakim atas masalah hukum. Oleh karena itu, mari satukan tekad untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat,” katanya.

Sementara Ketua Panitia Pelaksana Munaslub I Gede Wija Kusuma mengapresiasinya karena Bali dipilih sebagai lokasi acara Munaslub yang bertemakan “Melalui Munaslub 2024 Kita Wujudkan Kebersamaan dan Persatuan Asosiasi Advokat Indonesia.” Dia berharap Munaslub kali ini dapat menghasilkan rumusan yang bermanfaat. (*/bgn003)24121212

Denpasar, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya secara resmi membuka Kongres Kebudayaan Bali IV Tahun 2024 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, pada Jumat (6/12/2024).

“Banyak yang bertanya, mengapa Bali begitu mempesona? Bali bagaikan ciptaan Tuhan dengan senyuman dan warisan budaya yang adiluhung,” katanya.

Pj. Gubernur berharap kongres ini menjadi langkah konkret untuk melestarikan budaya Bali agar diwariskan kepada generasi mendatang. “Jangan sampai keindahan Bali hanya tinggal cerita atau terlihat di film dan YouTube,” katanya seraya mengapresiasi Majelis Kebudayaan Bali dan para stakeholder yang terus menjaga budaya Bali tetap kuat dan relevan.

Mahendra Jaya menyoroti tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, dan derasnya arus budaya asing yang masuk ke Bali. “Hebatnya Bali, budaya luar tidak ditolak begitu saja, tetapi disaring dan diubah menjadi karya budaya baru yang luar biasa,” ujarnya.

Dia menekankan pentingnya menjaga sumber daya air, memanfaatkan teknologi AI, dan meningkatkan daya saing SDM Bali. Dia juga mengajak para budayawan dan stakeholder untuk membahas kebudayaan secara holistik, mulai dari seni, ekonomi kreatif, hingga pengelolaan sumber daya alam dan manusia. “Mari kita duduk bersama untuk membahas cara menjaga Bali tetap harmonis dan lestari,” tegasnya.

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali I Gede Arya Sugiartha, menjelaskan bahwa Kongres Kebudayaan Bali, yang digelar lima tahun sekali, menjadi ajang dialog kreatif membahas Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). “PPKD lima tahun terakhir menjadi acuan program lima tahun ke depan,” ungkapnya.

Kongres kali ini menyoroti pencapaian Bali sebagai daerah dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan tertinggi di Indonesia (71,36) dan penerima Anugerah Kebudayaan Nasional 2024. Tema kongres adalah “Pokok Pikiran Kebudayaan Bali sebagai Akselerasi Pemajuan dan Penguatan Kebudayaan Bali.”

Selama enam hari, kongres membahas 10 objek pemajuan kebudayaan, seperti tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, seni, dan bahasa. Kongres ini menghadirkan pembicara kunci, termasuk Bandem, I Wayan Kun Adnyana, I Dewa Gde Palguna, dan I Nyoman Darma Putra. Sebanyak 400 peserta dari berbagai kalangan turut berpartisipasi.

Selain membuka kongres, Pj. Gubernur juga mengukuhkan anggota Majelis Kebudayaan Bali 2021-2026 yang dipimpin oleh Made Bandem sebagai Manggala Sabha Pemutus (Majelis). (*/bgn003)24120613

Denpasar, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya mengajak seluruh masyarakat Bali untuk memaknai Hari Pahlawan dengan meneladani semangat perjuangan para pahlawan. Dia menyampaikan bahwa upaya perjuangan kini adalah mengentaskan kemiskinan, dengan harapan seluruh rakyat Bali dapat menikmati kemerdekaan dan hidup sejahtera.

Ajakan tersebut disampaikan Pj. Gubernur Mahendra Jaya bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-79 di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, pada Minggu (10/11/2024).

Dalam amanat yang disampaikan melalui Pj. Gubernur, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa semangat kepahlawanan masa kini adalah semangat membangun, menciptakan kemakmuran, serta mewujudkan perlindungan sosial dan kesejahteraan inklusif. “Perjuangan membangun bangsa berbeda tiap masanya. Dahulu, pahlawan berjuang meruntuhkan kolonialisme. Kini, kita berjuang mengatasi kemiskinan dan kebodohan,” ujarnya.

Peringatan Hari Pahlawan 2024 mengusung tema “Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu” sebagai pengingat akan nilai kepahlawanan yang adaptif terhadap tantangan saat ini. Pj. Gubernur Bali berharap peringatan ini dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk terus menciptakan inovasi demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Usai upacara, Mahendra Jaya menekankan pentingnya meneladani semangat pejuang kemerdekaan untuk mengatasi tantangan era saat ini, termasuk kemiskinan. “Kita maknai Hari Pahlawan ini dengan meneladani semangat para pejuang. Bersama-sama kita ‘ngrombo’ atau bergotong-royong untuk membantu saudara-saudara kita yang hidup dalam kekurangan. Mari kita ajak mereka untuk merasakan kesejahteraan dan menikmati kemerdekaan ini,” ujarnya kepada sejumlah wartawan.

Dia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mengatasi kemiskinan. “Angka kemiskinan di Bali saat ini sebesar 0,19%, angka terendah se-Indonesia, tetapi kita belum boleh puas. Kita akan terus bekerja sama membantu saudara-saudara kita hingga kemiskinan di Bali dapat sepenuhnya terentaskan,” katanya. (bgn003)24111011