Denpasar, Baliglobalnews

Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali yang bertajuk “Mewujudkan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Melalui Penguatan Lahan Pangan Berkelanjutan, Pengairan, dan Benih Unggul”. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Tirta Gangga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Denpasar, pada Senin (17/2/2025).

Dia menekankan pentingnya langkah strategis untuk menjaga inflasi sesuai target. “Target kita berada pada rentang 2,5% ± 1%, jadi harus dijaga agar tidak melebihi batas tersebut. Inilah gunanya kita duduk bersama,” katanya.

Meskipun angka inflasi Bali lebih tinggi dibandingkan nasional, yakni 2,41% (yoy) berbanding 0,76% (yoy), namun secara umum masih tergolong moderat dalam rentang 2,5%. Hal ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang sehat serta daya beli masyarakat yang tetap baik. Selain itu, dia menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali pada 2024 mencapai 5,48%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,03%.

Dia juga menguraikan beberapa faktor penyebab inflasi, seperti gangguan cuaca ekstrem yang menghambat produksi dan distribusi pangan, kenaikan harga BBM, kebijakan distribusi gas elpiji 3 kg, meningkatnya harga Crude Palm Oil (CPO) dan emas global yang berdampak pada kenaikan harga minyak goreng dan perhiasan, serta perkiraan meningkatnya permintaan canang sari dan sembako pada Februari-Maret. “Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpengaruh pada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi Bali,” katanya.

Pagi itu, Pj. Gubernur Mahendra Jaya juga menegaskan agar TPID terus mendorong pertumbuhan ekonomi Bali agar tetap positif di atas 5%. “Hal ini akan mendukung daya beli masyarakat di tengah tantangan inflasi,” tandasnya, seraya mengapresiasi kerja keras TPID yang telah bekerja sama ngrombo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi di Bali.

Sementara Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali R. Erwin Soeriadimadja menjelaskan bahwa acara ini bertujuan menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Bali. Ia mengakui bahwa meskipun inflasi Bali lebih tinggi dari nasional, namun masih dalam batas koridor inflasi nasional sekitar 2,5%. “Ini adalah hasil kerja keras kita bersama, tetapi kita tetap harus mewaspadai tekanan inflasi ke depan,” ujarnya.

Menurut dia, inflasi terbesar di Bali disumbang oleh sektor makanan, minuman, dan tembakau yang mencapai 8,36%. “Beberapa komoditas hortikultura juga mengalami inflasi, tetapi fokus kita tetap pada stabilitas sektor makanan dan minuman,” katanya.

Pada 2025, dia menekankan beberapa faktor yang perlu diwaspadai dalam menekan inflasi, baik global maupun nasional. Dari sisi global, perang dagang dan krisis energi dapat berdampak pada inflasi. Sementara di tingkat nasional, tantangan utama dalam waktu dekat adalah hari besar keagamaan dan libur panjang. “Di sisi lain, Bali juga menghadapi tantangan internal, seperti berkurangnya luas lahan sawah yang menyebabkan penurunan produksi pangan. Oleh karena itu, sektor pertanian dan perikanan harus diperkuat demi mewujudkan ketahanan pangan,” katanya.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan menambahkan bahwa HLM TPID telah menyepakati tiga langkah strategis untuk menjaga inflasi tetap stabil. Langkah-langkah tersebut adalah: (1) menjaga inflasi 2025 pada kisaran 2,5% ± 1% guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, (2) menjaga inflasi komponen Volatile Food (VF) pada kisaran 3,5–5,0%, serta (3) memperkuat koordinasi pusat dan daerah dengan menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025–2027. “Program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPP) di berbagai wilayah Indonesia akan terus dilanjutkan pada 2025 untuk mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga,” pungkasnya.

Turut hadir Koordinator Kelompok Kerja Harga Pangan Produsen dan Konsumen Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa, serta seluruh Tim TPID Provinsi Bali. (*/bgn003)25021712

Denpasar, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya mengaku bangga dan terhormat, karena Bali didaulat menjadi tuan rumah ajang 5th Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 (MNEK 2025). Latihan maritim multilateral ini melibatkan 38 negara undangan.

“Kami merasa bangga bahwa forum maritim yang penting dan strategis ini dilaksanakan di Bali. Kami sangat terhormat menyambut Bapak dan Ibu di Pulau Dewata,” ujar Pj. Gubernur saat menghadiri Welcome Dinner MNEK 2025 di Gedung Citta Kelangen ISI Denpasar pada Minggu (16/2/2025) petang.

Menurut Pj. Gubernur, Bali memiliki tradisi adat dan budaya yang kuat, berlandaskan ajaran Hindu. Hal ini menjadikan setiap jengkal tanah Bali dihormati secara sekala dan niskala sebagai Ibu Pertiwi serta memiliki taksu, atau energi spiritual. “Semoga taksu Bali dapat memberikan spirit positif bagi kesuksesan MNEK 2025, sehingga dapat berjalan Labda Karya, sukses dengan sempurna,” ujarnya.

Mahendra Jaya juga menuturkan bahwa Bali memiliki sejarah maritim yang kuat, yang tercermin dari berbagai catatan sejarah serta keberadaan pelabuhan-pelabuhan kuno yang menjadi saksi bisu perdagangan dan pertahanan di masa lampau. “Kami berharap di sela kegiatan ini, para peserta dapat berkunjung ke destinasi wisata di Bali, menikmati keramahan dan keindahan Pulau Dewata. Merasakan kehangatan masyarakat Bali, dan semoga pengalaman ini bisa diceritakan kepada keluarga serta sahabat di negara masing-masing. Kami menantikan kehadiran Anda kembali,” tandasnya.

Dia menyampaikan apresiasi kepada Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) dan seluruh pejabat yang telah memilih Bali sebagai lokasi pelaksanaan MNEK 2025. “Rasa hormat kami kepada Bapak KASAL dan seluruh jajaran. Kami berharap MNEK tidak hanya memperkuat kerja sama maritim, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengaku sangat terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh Pj Gubernur Bali, para pemangku kepentingan, serta masyarakat Bali atas terselenggaranya MNEK 2025. “Terima kasih atas dukungan serta penyambutan luar biasa dari Bapak Pj Gubernur. Kami sangat terkesan dengan keramahan masyarakat Bali,” katanya.

Dia juga mengakui bahwa nama besar Bali di dunia internasional turut berperan besar dalam menarik minat negara peserta untuk turut serta dalam latihan militer ini. “Bahkan, jumlah peserta tahun ini meningkat dua kali lipat dibandingkan sebelumnya,” ujarnya.

Menurut KASAL, latihan maritim multilateral terbesar yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut ini akan berlangsung pada 15–22 Februari 2025. Sebanyak 38 negara berpartisipasi, dengan keterlibatan 19 kapal perang asing, 7 helikopter, dan 3 pesawat patroli maritim (MPA). Sementara itu, TNI AL mengerahkan 19 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam latihan ini. “Latihan ini bertujuan memperkuat keamanan maritim serta meningkatkan kapasitas bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana (Humanitarian Assistance and Disaster Relief/HADR),” katanya.

Pelaksanaan 5th MNEK 2025 juga merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 9 tentang tugas pokok TNI AL, yang salah satunya adalah melaksanakan diplomasi angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri Indonesia. Tujuan utama penyelenggaraan MNEK 2025 adalah untuk meningkatkan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral antara negara-negara yang terlibat. (*/bgn003)25021710

Denpasar, Baliglobalnews

Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya menyambut baik terselenggaranya Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 di Ruang Rapat Sabha Adyastha Utama, Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Denpasar, pada Senin (10/2/2025).

Menurut Pj. Gubernur, pemeriksaan interim atas LKPD ini merupakan amanah yang diberikan kepada BPK RI sesuai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pemeriksaan rutin tahunan ini, sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk diperiksa dan hak negara untuk memeriksa. “Namun demikian, meskipun pemeriksaan ini bersifat rutin, kami menyadari pastinya masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Pj. Gubernur Bali juga berharap tim pemeriksa dapat memberikan saran serta pembinaan yang berkelanjutan terhadap LKPD Provinsi Bali. “Laporan keuangan yang memenuhi standar kewajaran pasti akan berdampak pada tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pemeriksaan ini, kami juga berharap dapat menjadi media komunikasi dua arah antara tim pemeriksa BPK RI dan perangkat daerah, serta menjadi bahan koreksi untuk penyempurnaan tugas di masa mendatang,” jelasnya.

Dia menegaskan bahwa jajaran terkait akan terus mendukung dan membantu secara optimal tim BPK RI. Oleh karena itu, Pj. Gubernur Mahendra Jaya meminta seluruh perangkat daerah membantu serta kooperatif dalam pemenuhan data dan informasi terkait untuk kelancaran pemeriksaan interim tersebut.

Dia melanjutkan bahwa Pemprov Bali berkomitmen untuk terus memperbaiki laporan keuangan. Hal tersebut terlihat dari opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diperoleh sebelas kali berturut-turut dari TA 2013 hingga TA 2023. “Opini WTP bukan tujuan akhir, tetapi peningkatan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah tujuan utama. Kami tetap berharap opini WTP berlanjut di TA 2024,” katanya.

Untuk perkembangan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, capaian Pemprov Bali cukup signifikan dengan pemutakhiran semester II tahun 2024 mencapai 99,86%. “Hal ini menunjukkan komitmen tinggi Pemerintah Provinsi Bali beserta jajaran, didukung oleh BPK yang proaktif mendampingi penyelesaian tindak lanjut,” tandasnya.

Kepala BPK Perwakilan Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira mengatakan pemeriksaan interim bertujuan memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dia mengapresiasi capaian Pemprov Bali atas opini WTP sebelas kali berturut-turut. “Harapannya, Pemprov Bali bisa mencapai opini WTP ke-12 tahun ini. Saya berharap opini WTP benar-benar mencerminkan kewajaran keuangan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat,” katanya.

Dia juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Bali yang konsisten memberikan data konkret dan akurat dalam setiap proses pemeriksaan. Menurut dia, pencapaian Pemprov sangat sesuai dengan opini WTP.

Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada mengungkapkan bahwa BPK akan melaksanakan pemeriksaan interim atas LKPD Pemprov Bali selama 1,5 bulan, dari 10 Februari hingga 21 Maret 2025. Ia melaporkan bahwa tim BPK telah meminta dokumen dari Pemprov Bali. Untuk memudahkan pemeriksaan, masing-masing perangkat daerah telah menunjuk satu PIC yang akan berkoordinasi dengan tim pemeriksa terkait pengumpulan data dan klarifikasi. (*/bgn003)25021005

Denpasar, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis (CKG) saat ulang tahun. Ajakan tersebut disampaikannya saat meninjau pelaksanaan hari pertama CKG di Puskesmas I Denpasar Utara pada Senin (10/2/2025).

Program CKG saat ulang tahun dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia mulai 10 Februari 2025. Di Provinsi Bali, program ini dilayani di 120 puskesmas yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. Didampingi Walikota Denpasar IGN Jaya Negara, Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyapa masyarakat yang sedang mengikuti CKG di Puskesmas I Denpasar Utara.
Dalam wawancara dengan wartawan, Mahendra Jaya menyampaikan bahwa kehadirannya di Puskesmas I Denpasar Utara bertujuan untuk memantau dan memastikan pelaksanaan CKG pada hari pertama berjalan dengan baik. “Ini program luar biasa, kado dari negara, kado dari Bapak Presiden bagi masyarakat yang sedang berulang tahun,” ujarnya didampingi Kadiskes Bali I Nyoman Gede Anom.

Dia mengajak masyarakat memanfaatkan program ini agar mengetahui kondisi kesehatan masing-masing. “Kalau ada penyakit, bisa terdeteksi dan teridentifikasi lebih awal sehingga dapat dilakukan upaya pengobatan atau langkah pencegahan agar masalah kesehatan tidak semakin parah,” urainya.
Pj. Gubernur menegaskan kesiapan Bali dalam melayani masyarakat yang ingin mendapatkan layanan CKG saat ulang tahun. “Sebanyak 120 puskesmas yang tersebar di seluruh Bali sudah siap melayani. Masyarakat dipersilakan mendatangi puskesmas terdekat untuk memanfaatkan program ini. Kalau masyarakat sehat, tentunya akan lebih produktif dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari,” katanya seraya menambahkan bahwa pelaksanaan program ini akan terus dievaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Dukungan terhadap pelaksanaan program CKG juga diutarakan Walikota Denpasar IGN Jaya Negara. “Kami siap mendukung program ini untuk memberikan cek kesehatan gratis bagi masyarakat, mulai dari balita hingga lansia,” ujarnya.
Sementara Plt. Kepala UPTD Puskesmas I Denpasar Utara Luh Nick Ratna Sari Dewi menginformasikan bahwa pada hari pertama pelaksanaannya, terdapat tujuh orang yang mengikuti CKG di fasilitas kesehatan yang berlokasi di Jalan Angsoka, Denpasar.

Jenis pemeriksaan kesehatan gratis saat ulang tahun dikelompokkan berdasarkan usia. Pada bayi baru lahir usia dua hari, pemeriksaan meliputi deteksi kekurangan hormon tiroid sejak lahir, kekurangan enzim pelindung sel darah merah (G6PD), kekurangan hormon adrenal sejak lahir, penyakit jantung bawaan (PJB) kritis, kelainan saluran empedu, dan pertumbuhan. Berikutnya, kelompok balita dan anak prasekolah usia 1-6 tahun berhak atas pemeriksaan pertumbuhan, perkembangan, TBC, kesehatan telinga, mata, gigi, talasemia, dan gula darah. Sedangkan untuk kelompok usia dewasa 18-59 tahun, tersedia 21 jenis layanan CKG. Kelompok lansia usia 60 tahun ke atas juga dilayani dalam program CKG. Masyarakat dapat mendapatkan layanan CKG dalam kurun waktu mulai dari hari ulang tahun hingga 30 hari setelahnya. Namun, khusus bagi mereka yang berulang tahun pada bulan Januari-Maret, layanan dapat diakses hingga bulan April.

Untuk mendaftar, masyarakat hanya perlu mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile. Selanjutnya, mereka akan menemukan fitur CKG yang aktif mulai 10 Februari 2025. Sebelum menggunakan fitur tersebut, pastikan untuk mengisi profil di aplikasi. Setelah itu, masyarakat dapat mendaftar pemeriksaan kesehatan dengan memilih tanggal pemeriksaan, mulai hari ulang tahun hingga H+30. Bagi masyarakat yang tidak menggunakan aplikasi Satu Sehat Mobile, pendaftaran dapat dilakukan melalui WhatsApp pada nomor 0811-1050-0567. Fitur chatbot akan memandu masyarakat dalam melakukan pendaftaran CKG dengan mudah. (*/bgn003)2502003

Denpasar, Baliglobalnews

Menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya kunjungan kerja (kunker) ke dua kantor perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, yakni Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnaker ESDM) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) pada Rabu (5/2/2025) siang. Kunker ini dilakukan untuk memantau kinerja serta kondisi sarana dan prasarana kedua instansi tersebut.

Dalam kunkernya ke kantor Disnaker ESDM, Mahendra Jaya yang disambut oleh Kepala Disnaker ESDM IB Setiawan memberikan arahan terkait perlindungan tenaga kerja di Bali. Dia berharap Disnaker ESDM dapat menjadi media fasilitasi dan mediasi bagi tenaga kerja yang menghadapi permasalahan di tempat kerja. “Disnaker ESDM saya harap bisa menjadi media perlindungan bagi tenaga kerja yang menghadapi kendala, memberikan edukasi, serta memediasi mereka dengan perusahaan. Kita harus memastikan tenaga kerja di Bali mendapatkan haknya sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Selain itu, dia juga menegaskan pentingnya penanganan kebijakan distribusi tabung gas 3 kg yang sempat mengalami kelangkaan di pasaran. Menurutnya, dengan kembalinya izin penjualan eceran, stok gas 3 kg di Bali kini dalam kondisi aman dan seimbang antara suplai dan permintaan.

Saat meninjau proses pelatihan di UPT Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata (BLK IP), Mahendra Jaya mengapresiasi upaya pelatihan yang disertai sertifikasi bagi peserta. Sertifikasi ini, menurutnya, menjadi nilai tambah yang dapat membantu peserta memperoleh pekerjaan di industri yang telah bekerja sama dengan BLK IP.

Setelah dari Disnaker ESDM, dia melanjutkan kunker ke Kantor Disperindag dan disambut oleh Plt. Kadisperindag Made Sudarsana dan jajarannya. Mahendra Jaya memberikan arahan agar Disperindag lebih aktif dalam mensosialisasikan serta memfasilitasi pemenuhan hak-hak konsumen.

Selain memantau kinerja, kunjungan ini juga menjadi momen bagi Mahendra Jaya untuk berpamitan. Dia menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan dukungan seluruh jajaran Perangkat Daerah selama ia menjabat sebagai Pj. Gubernur Bali. “Terima kasih atas dukungannya selama saya mengemban tugas. Semoga Bapak/Ibu sekalian selalu dalam kondisi sehat, tetap semangat, dan terus meningkatkan kreativitas, sehingga Pemprov Bali benar-benar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mampu membangun Bali yang kita cintai ini menjadi lebih maju,” tandasnya. (*/bgn003)25020515

Denpasar, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya menyampaikan terima kasih kepada semeton etnis Tionghoa yang turut ‘ngrombo’ menyelesaikan persoalan kesejahteraan sosial di Daerah Bali. Menurut dia, peran serta yang ditunjukkan semeton Tionghoa telah banyak membantu masyarakat yang kurang beruntung. Hal tersebut disampaikan Pj. Gubernur Mahendra Jaya dalam sambutannya saat menghadiri Festival Imlek Bersama 2576 Tahun 2025 di Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung pada Minggu (2/2/2025) sore.

Pj. Gubernur Mahendra Jaya juga memuji semangat yang ditunjukkan semeton Tionghoa dalam pelaksanaan Festival Imlek yang begitu semarak. “Saya merasa sangat senang dan terhormat, berada di tengah-tengah krama dan semeton sami, terima kasih atas kebersamaan kita, dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Panitia Festival Imlek Bersama 2025 dan semua pihak yang telah berpartisipasi untuk menyukseskan kegiatan ini,” ucapnya.

Menurut dia, pelaksanaan festival memberi sentuhan bagi dunia pariwisata Bali dan diyakini akan menjadi daya tarik baru bagi wisatawan. Oleh sebab itu, Pj. Gubernur Mahendra Jaya langsung mengusulkan agar pelaksanaan Festival Imlek bisa masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata RI.

Ketua Panitia Festival Imlek 2576 Tahun 2025 Hery Sudiarto menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah wujud kebersamaan, persatuan dan keharmonisan. Diinformasikan olehnya, Festival Imlek Bersama Tahun 2025 dimeriahkan beragam kegiatan seperti pemasangan gapura dan hiasan 1.300 lampion di Kawasan Jalan Gajah Mada dan Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung. Festival kian semarak dengan parade nusantara dan panggung nusantara yang melibatkan 1.250 peserta, terdiri dari 20 tim barongsai, 7 tim naga, 600 talenta seni, 2.000 peserta senam AWS3, 200 praktisi wushu, wingchun, taichi dan kungfu. Selain itu, terdapat 130 tenant UMKM yang terdiri atas kuliner, produk kriya, serta fashion yang menyemarakkan Festival Imlek.

Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa (Inti) Bali Putu Agung Prianto menambahkan, Festival Imlek bertujuan untuk memperkokoh keberadaan Denpasar sebagai kota toleransi. Ia berharap, seluruh elemen masyarakat menikmati festival ini dengan riang gembira. “Kita jaga spirit kebersamaan dalam harmoni, mencintai serta memuliakan kehidupan,” ujarnya.

Sementara Sekjen Inti Chandra JAP menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemprov Bali yang ditunjukkan melalui kehadiran Pj. Gubernur Mahendra Jaya pada acara Festival Imlek. (*/bgn003)25020309

Denpasar, Baliglobalnews

Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya mengatakan persoalan korupsi merupakan isu yang sangat serius untuk ditangani, karena secara langsung kita semua menyadari dampak korupsi berpengaruh luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa, daerah bahkan sumber daya manusianya itu sendiri.

“Selain merusak berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial budaya termasuk didalamnya karakter unggul manusia Indonesia, juga sempat terjadinya peristiwa reformasi yang berujung pada krisis kepercayaan di tahun 1998 memberikan pelajaran penting bagi kita,” katanya Ketika memberikan sambutan dalam acara Penganugerahan Percontohan Desa Antikorupsi Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali Tahun 2024 di Gedung Ksirarnawa Art Center, Denpasar, pada Kamis (9/1/2024).

Pihaknya juga menyampaikan rasa syukur atas kesediaan para pejuang keadilan sosial, para relawan antikorupsi yang pasca peristiwa tersebut, terus aktif dan masif mengatasi persoalan korupsi hingga terbentuknya KPK.

Pj. Gubernur menyampaikan sampai saat ini KPK RI dalam hal ini Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat, secara terus-menerus, berkesinambungan dan bersinergi memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan bahkan desa dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan untuk pencegahan korupsi.

Menurut Mahendra Jaya, KPK tentu tidak mungkin mampu berjalan sendiri untuk mengatasi persoalan korupsi yang sudah sedemikian masif. Oleh sebab itu, KPK bekerjasama dengan komponen masyarakat untuk memberantas korupsi. “Seperti misalnya, untuk mencegah terjadinya hal-hal buruk dan merugikan banyak pihak (kejahatan, konflik dan peristiwa lainnya) yang berkaitan dengan penegakan hukum, tentu jauh lebih bagus jika dapat mencegah terlebih dahulu, karena pemberantasan atau pencegahan korupsi menjadi kunci agar pertumbuhan perekonomian negara kita dapat melompat bahkan sejajar dengan negara-negara maju dan negara berkembang lainnya, sehingga secara tidak langsung mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dia menilai percontohan desa antikorupsi tingkat kabupaten/kota sangat penting dioptimalkan keberadaannya sebagai upaya untuk membangun kekebalan anti korupsi. Dengan ditanamkannya sifat yang jujur dimulai dari diri sendiri, maka integritas akan terbangun dari individu menjadi kelompok, Organisasi dan lembaga yang terkontrol. Hal ini dapat kita pelajari dari penanganan peristiwa tahun 1998 (Reformasi) dan pengalaman mengatasi terjadinya pandemi Covid-19, melalui vaksin secara masif untuk memperlambat dan menghentikan penyebaran virus Covid-19 contohnya,” katanya.

Dalam penanganan korupsi penting untuk memberikan antibodi atau kekebalan dari perbuatan korupsi untuk membangun, mewujudkan ekosistem antikorupsi sebagaimana kegiatan yang lakukan pada hari ini.

Terbentuknya desa-desa antikorupsi yang difasilitasi oleh KPK, sebagaimana pada Tahun 2022, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ditetapkan sebagai Percontohan Desa Antikorupsi, dan bertambah lagi 9 (tahun 2024) Percontohan Desa Antikorupsi dan adanya para Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Bali, merupakan upaya untuk membangun atau mewujudkan ekosistem antikorupsi.

Dengan ditetapkannya Percontohan Desa Antikorupsi, diharapkan desa-desa tersebut dapat menjadi contoh nyata dalam menjalankan gerakan antikorupsi, sehingga mampu menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya, tidak hanya di tingkat Provinsi Bali, tetapi juga dapat direplikasi oleh desa-desa di provinsi lain sebagai model pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Sepuluh desa di Bali yang masuk menjadi percontohan desa antikorupsi meliputi Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung (Tahun 2022) dan Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal-Kabupaten Badung, Desa Awan, Kecamatan Kintamani-Kabupaten Bangli, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan-Buleleng, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud-Kabupaten Gianyar, Desa Ekasari, Kecamatan Melaya-Kabupaten Jembrana, Desa Nyuhtebel, Kecamatan Manggis-Kabupaten Karangasem, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan-Kabupaten Klungkung, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan-Kabupaten Tabanan serta Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat-Kodya Denpasar (Tahun 2024) dari 636 Desa di Bali diharapkan mampu menjadi percontohan yang menggetok tularkan kegiatan dan upaya-upaya pencegahan korupsi yang memiliki kepentingan membangun desa yang bersih secara administratif dan mewujudkan pembangunan fisik desa yang bertata kelola baik dengan pertumbuhan sumber daya manusia yang sejahtera.

Mahendra Jaya mengingatkan bahwa Predikat Percontohan Desa Antikorupsi ini dapat “dicabut” jika terbukti terlibat dalam praktik-praktik korupsi.

Direktur Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Brigjen Pol Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, menyampaikan bahwa Bali merupakan satu-satunya provinsi yang mampu menyandang predikat istimewa lantaran seluruh kabupaten/ kotanya mampu menjadi Percontohan Desa Antikorupsi tahun 2024 ini.

Dia menyebutkan secara statistik jumlah pelaku tindak pidana korupsi tahun 2004-2024 (hingga bulan Desember) tercatat 1.835 pelaku dan 155 di antaranya adalah perempuan.

Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada menyampaikan bahwa program percontohan desa antikorupsi ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, dengan lima parameter sebagai bahan observasi dan penilaian desa antikorupsi, yang meliputi penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat dan penguatan kearifan lokal.

Acara tersebut diisi dengan pengukuhan Pengurus Penyuluh Antikorupsi (Paksi) Bali. (*/bgn003)25010907

Denpasar, Baliglobalnews

Menjelang akhir masa tugasnya di Bali, Pj. Gubernur SM Mahendra Jaya memberi penghargaan Bhawana Sewaka Nugraha bagi penggiat lingkungan dan Janahita Sewaka Nugraha kepada penggiat kesejahteraan sosial. Dua jenis penghargaan itu diserahkan pada acara Refleksi Akhir Tahun 2024 yang dirangkai dengan coffee morning di Gedung Kertha Sabha, Areal Kediaman Resmi Gubernur Bali, pada Jumat (27/12/2024).

Penghargaan Bhawana Sewaka Nugraha diberikan kepada Pembina Kehutanan dan Lingkungan Hidup I Made Teja dan 16 orang penggiat lingkungan hidup. Sedangkan Penghargaan Janahita Sewaka Nugraha diperuntukkan bagi 25 yayasan, komunitas, serta relawan penggiat kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Pj. Gubernur Mahendra Jaya menghaturkan terima kasih kepada mereka yang dengan sepenuh hati melaksanakan kegiatan kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Dia menyebut penggiat lingkungan dan kesejahteraan sosial sebagai orang-orang berhati malaikat. “Ini merupakan kegiatan mulia. Terima kasih saya haturkan kepada semua pihak yang ikhlas dan penuh kasih membantu sesama. Teman-teman semua adalah pahlawan kemanusiaan. Mari ngrombo untuk menuntaskan persoalan kemanusiaan dan kesejahteraan sosial,” ucapnya.

Apresiasi dan terima kasih juga diberikan kepada mereka yang memiliki kepedulian terhadap alam dan lingkungan untuk keberlanjutan. “Kalian adalah para pahlawan pelindung alam dan penjaga lingkungan,” sebutnya sembari menyampaikan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan persoalan pengendalian pembangunan wilayah, khususnya lingkungan.

Selanjutnya, Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyinggung tentang kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2024 yang dikemas dengan acara ngopi bersama. Acara yang digelar di penghujung tahun ini bertujuan merefleksikan berbagai hal yang telah dilakukan, termasuk tantangan yang dihadapi dan capaiannya agar lebih siap menapaki tahun 2025.

Dia menyebutkan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Bali, termasuk dua agenda besar yaitu Pemilu dan Pilkada Serentak, telah berjalan aman, lancar, dan demokratis. Untuk itu, dia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Bali, para tokoh, dan segenap stakeholder terkait yang telah berkontribusi dalam menyukseskan agenda pemerintahan dan pembangunan dengan menjaga situasi Bali tetap kondusif. Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak, masyarakat telah memilih tokoh yang paling diinginkan untuk memimpin Bali. “Mari kita lupakan berbagai perbedaan. Kita berikhtiar bersama-sama mendukung dengan sepenuh hati pemimpin Bali terpilih agar dapat melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik,” ajaknya.

Dia berpendapat, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan karena ke depan Bali masih menghadapi sejumlah isu yang mendapat perhatian dan sorotan publik sehingga memerlukan penanganan segera. Pj. Gubernur mencatat lima current issue yang menjadi tantangan dalam pembangunan Bali, yaitu pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrem, kemiskinan dan prevalensi stunting, pengendalian pembangunan wilayah, penguatan budaya, dan persoalan sumber daya manusia (SDM).

Terkait pengendalian inflasi, dia menyampaikan bahwa inflasi Bali terjaga di kisaran 2,5 ± 1%. Kendati tingkat inflasi daerah Bali secara umum berada di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 1,55%, menurutnya angka inflasi Bali bersifat moderat, menggambarkan daya beli masyarakat. “Indikatornya, perekonomian di Bali tumbuh di atas 5%, melampaui rata-rata nasional. Demikian pula dengan investasi yang masuk ke Bali jauh melebihi target,” katanya.

Pada current issue kedua, yaitu kemiskinan ekstrem, kemiskinan, dan prevalensi stunting, angkanya secara umum lebih baik dari rata-rata nasional. Miskin ekstrem di Bali pada tahun 2023 berada pada angka 0,19%, di bawah angka nasional yaitu 1,12%. Sedangkan persentase penduduk miskin tahun 2024 di Bali sebesar 4%, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 9,03%. Angka prevalensi stunting tahun 2023 berada di angka 7,2%, sedangkan rata-rata nasional mencapai 21,5%. Kendati angkanya lebih baik, Pj. Gubernur berpendapat bahwa penuntasan kemiskinan ekstrem, kemiskinan, dan prevalensi stunting masih menjadi pekerjaan besar bagi Bali.

Pada current issue ketiga, Pj. Gubernur menekankan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota se-Bali pada tahun anggaran 2024 menunjukkan kesenjangan signifikan. Badung mencatat target PAD tertinggi sebesar Rp10,2 triliun, disusul Gianyar Rp1,76 triliun. Sementara Jembrana hanya mematok target PAD Rp205,6 miliar. Ketergantungan Bali pada sektor pariwisata menimbulkan persoalan seperti alih fungsi lahan, kemacetan, kebersihan, dan sistem drainase yang tidak memadai.

Sementara terkait current issue penguatan budaya, tantangan seperti globalisasi dan komersialisasi budaya menjadi sorotan. Upaya Pemprov Bali antara lain memasukkan materi budaya lokal dalam kurikulum, mendorong desa wisata berkualitas, dan memperkuat peran Majelis Kebudayaan Bali. Namun, ia menegaskan perlunya kerja sama semua pihak.

Terakhir, berkaitan dengan persoalan SDM, dia mengutip data BPS Bali yang menyebut 70% penduduk Bali adalah kelompok usia produktif dengan rasio ketergantungan 42,2%. “Bonus demografi ini hal yang baik. Bayangkan jika penduduk non-produktif lebih banyak daripada produktif. Ini tantangan besar,” katanya.

Dia mengajak masyarakat menjaga kedamaian dan membangun Bali dengan filosofi Tri Hita Karana dan Sad Kerthi.

Di akhir acara, Pj. Gubernur Bali juga meluncurkan website dan soft opening kunjungan masyarakat ke Turyapada Tower.

Mahendra Jaya menginformasikan bahwa pembangunan tahap I Turyapada Tower telah rampung 100% dan berhasil mengatasi blank spot. Tower ini juga menjadi destinasi wisata dengan wahana seperti jembatan kaca dan pemandangan 360 derajat. Untuk kunjungan, masyarakat wajib mendaftar melalui website www.turyapada.baliprov.go.id. Kadis Kominfos Gede Pramana menambahkan bahwa selama masa soft opening, jumlah pengunjung dibatasi 30 orang di pagi hari dan 30 orang di sore hari. (*/bgn003)24122705

Bangli, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya secara resmi meluncurkan nama baru Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali menjadi Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama di Aula RSJ Provinsi Bali, Bangli, pada Selasa (24/12/2024). Didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra peresmian ini ditandai dengan menekan tombol sebagai simbolis perubahan identitas rumah sakit.

Pj. Gubernur Bali menekankan pentingnya penghapusan stigma negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). “Selama 95 tahun berdiri, RS Jiwa Provinsi Bali dikenal sebagai pusat perawatan ODGJ. Sayangnya, stigma negatif masih melekat di masyarakat, termasuk persepsi bahwa Bangli identik dengan gangguan jiwa. Padahal, rumah sakit ini hadir untuk melayani seluruh masyarakat Bali tanpa terkecuali,” ujarnya.

Menurut Mahendra Jaya, merupakan langkah strategis untuk mengubah persepsi publik. “Rebranding ini diharapkan dapat mengurangi stigma negatif dan mempermudah pengembangan layanan kesehatan jiwa yang lebih inklusif dan profesional,” katanya.

Direktur RSJ Ni Wayan Murdani menjelaskan bahwa proses penggantian nama telah melalui tahapan panjang, termasuk focus group discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah hingga tokoh masyarakat. “Nama Manah Shanti Mahottama memiliki makna mendalam. Manah berarti pikiran atau jiwa, shanti berarti kedamaian dan ketenangan, serta mahottama berarti yang terbaik atau paling utama,” jelasnya.

Menurut Murdani, pergantian nama ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan jiwa di Bali. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan memastikan setiap pasien mendapatkan perawatan yang layak dan manusiawi,” ujarnya.

Acara peresmian ini diawali dengan persembahyangan di Pura Tirta Ganapati dan dihadiri oleh Bupati Bangli, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali, serta berbagai undangan lainnya.

Dengan identitas baru sebagai RS Jiwa Manah Shanti Mahottama, rumah sakit ini diharapkan mampu menjadi pusat layanan kesehatan jiwa yang unggul dan terpercaya, tidak hanya di Bali tetapi juga di tingkat nasional. (*/bgn003)24122401

Denpasar, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menekankan pentingnya kepatuhan penyedia angkutan sewa khusus (ASK) atau taksi daring terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Perhubungan RI tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Hal ini disampaikannya saat rapat koordinasi bersama perwakilan aplikator taksi daring di Jayasabha, Denpasar, Kamis (19/12/2024).

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan, Pj. Gubernur Bali ingin memastikan penataan sektor transportasi, khususnya ASK, di Bali berjalan baik serta menghindari potensi permasalahan yang bisa muncul akibat perbedaan pandangan terhadap regulasi.

SM Mahendra Jaya meminta semua pihak mengevaluasi pelaksanaan aturan yang ada. “Kita perlu kaji kembali apakah selama ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum. Jangan sampai muncul persoalan akibat ketidaksesuaian terhadap regulasi,” ujarnya.

Menurut Pj. Gubernur kepatuhan terhadap peraturan adalah langkah penting untuk menciptakan sektor transportasi yang aman, nyaman, dan menjamin keselamatan konsumen. Hal ini sangat relevan mengingat Bali sebagai daerah pariwisata, di mana kualitas layanan transportasi sangat menentukan.

Para pimpinan perangkat daerah terkait juga diminta untuk berkoordinasi secara intens membahas kendala dan persoalan teknis yang ada. “Saya harap kita tidak bicara per sektor saja, tetapi bersama-sama mencari solusi untuk persoalan penyelenggaraan transportasi di Bali,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan tiga aplikator taksi daring, yaitu Gojek, Grab, dan Maxim, sepakat mematuhi regulasi yang berlaku. Mereka berkomitmen untuk mengevaluasi operasional, termasuk pendataan anggota aktif dan nonaktif, kesesuaian domisili dalam perekrutan, pengawasan melibatkan pemerintah daerah, serta aturan kendaraan yang terdaftar. “Untuk penertiban dan penindakan, kami juga berharap melibatkan aparat penegak hukum karena Peraturan Gubernur sudah mengatur sanksi terkait,” katanya.

Melalui langkah-langkah ini, dia mengharapkan sektor transportasi berbasis aplikasi di Bali dapat beroperasi dengan lebih tertib dan sesuai peraturan. (*/bgn003)24121917