Denpasar, Baliglobalnews

Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya menghadiri RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) di Ruang Rapat Wijaya Kusuma, Kantor BPD Bali, Renon, pada Selasa (4/2/2025).

RUPS BPD Bali merupakan forum bagi pemegang saham yang memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan mengenai perkembangan PT BPD Bali selama Tahun 2024, yang akan menjadi landasan dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum.

Dalam arahannya sebelum pelaksanaan RUPS, Pj. Gubernur Bali menyampaikan bahwa sesuai tujuan pembentukannya, PT BPD Bali menyandang mandat sebagai agen pendanaan pembangunan Bali. Oleh karena itu, sangat diharapkan BPD Bali memiliki daya saing tinggi, kompetitif, kuat, serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan. “Dari laporan direksi berdasarkan sejumlah faktor penilaian seperti profil risiko dan rentabilitas, BPD Bali berpredikat Sehat (AA). Di satu sisi, hal ini patut kita apresiasi, namun di sisi lain jangan membuat kita lengah. Saya harap BPD Bali terus bertransformasi dan adaptif dalam menghadapi perkembangan,” katanya.

Pj. Gubernur Mahendra Jaya juga berharap agar BPD Bali memperkuat pengawasan dan evaluasi dalam pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian. Selain itu, diharapkan peningkatan kualitas pelayanan dengan memastikan kecepatan, ketepatan, dan kenyamanan bagi pelanggan, serta peningkatan penyaluran kredit produktif, terutama Kredit UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Saya menyampaikan terima kasih atas peran BPD Bali melalui program CSR-nya yang turut serta melakukan bedah rumah dan membantu mendanai penataan Lapangan Monumen Perjuangan Rakyat Bajra Sandi, khususnya penataan jogging track,” katanya.

Penyelenggaraan RUPS Bank BPD Bali Tahunan Tahun Buku 2024 dipimpin langsung oleh I Gusti Ngurah Bagus Artawan selaku Komisaris Utama Perseroan. Turut hadir dalam rapat tersebut seluruh bupati dan wali kota (atau yang mewakili) selaku pemegang saham, beserta jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Bank BPD Bali. RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 membahas beberapa agenda utama, yaitu laporan tahunan perseroan Tahun Buku 2024, informasi rencana bisnis bank tahun 2025, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024. Dalam rapat ini, pemegang saham Bank BPD Bali menyetujui laporan tahunan perseroan Tahun Buku 2024, laporan keuangan perseroan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024. RUPS juga memutuskan pembagian dividen Tahun Buku 2024 sebesar Rp658,84 miliar dari laba bersih yang berhasil dibukukan oleh perseroan pada Tahun Buku 2024, yakni sebesar Rp878,46 miliar. (bgn003)25020414

Denpasar, Baliglobalnews

Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya serta Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali Muhammad Mufti Arkan menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 secara digital. Acara ini berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Rabu (18/12/2024).

Dalam kesempatan tersebut, dia berpesan kepada para Bupati dan Wali Kota untuk mengelola TKD dan APBD Tahun 2025 secara efisien dan optimal guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa kebijakan TKD 2025 diarahkan untuk meningkatkan sinergi dan harmonisasi fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mengembangkan sentra ekonomi baru, memperbaiki kualitas belanja APBD, memperkuat rasio pajak dan retribusi daerah, serta mengembangkan pembiayaan inovatif.

“Kita juga wajib menjabarkan program-program di daerah, khususnya yang menjadi prioritas agar selaras dengan ASTA CITA. Bupati dan Wali Kota diharapkan memprioritaskan isu strategis Tahun 2025, antara lain pengelolaan sampah, mitigasi bencana, serta peningkatan kualitas pelayanan sektor pariwisata,” jelasnya.

Selain itu, dia menambahkan bahwa Presiden RI juga menginginkan Indonesia mampu mencapai swasembada pangan dan energi. Pemerintah daerah wajib mendukung program tersebut dengan mewujudkan lumbung pangan di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa, serta mendorong kemandirian energi melalui pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan.

Dia juga menyampaikan bahwa ekonomi makro Bali pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang baik dan berada di atas rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi Bali tercatat sebesar 5,43% (yoy), lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,95% (yoy). Inflasi Bali juga terjaga pada angka 2,5%. Sementara itu, persentase penduduk miskin di Bali tercatat sebesar 4%, turun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 4,25%. “Angka tersebut merupakan yang terendah di antara provinsi lainnya di Tanah Air, dan jauh lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 9,03%,” katanya.

Meski demikian, dia mengakui masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti disparitas antar sektor, pengelolaan sampah, kemacetan lalu lintas, alih fungsi lahan, Nilai Tukar Petani, dan Nilai Tukar Nelayan. Ia menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan. “Saya berharap seluruh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus menjaga sinergi, kolaborasi, dan saling menguatkan. Kita memiliki satu visi dan misi, yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Muhammad Mufti Arkan, menyampaikan bahwa APBN 2025, yang telah disahkan melalui UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025, bertujuan menjaga semangat keberlanjutan dan optimisme, sekaligus tetap waspada terhadap dinamika global dan nasional.

Dia memaparkan proyeksi ekonomi nasional Tahun 2025, meliputi pertumbuhan ekonomi yang meningkat, inflasi yang terkendali, konsumsi yang terjaga, serta peningkatan kinerja investasi dan ekspor dengan neraca perdagangan yang surplus. Untuk pokok-pokok APBN di Bali Tahun 2025, dia menyebutkan Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp10,72 triliun, dialokasikan pada 347 DIPA Satker Pemerintah Pusat dan 26 DIPA satker organisasi perangkat daerah dari 48 kementerian/lembaga. transfer ke daerah mencapai Rp12 triliun, terdiri dari dana bagi hasil, DAU, DAK Fisik, DAK nonfisik, dan insentif daerah Rp11,53 triliun, serta dana desa Rp667,20 miliar.

Dia menyebutkan digitalisasi penyusunan DIPA 2025 telah melalui proses penyederhanaan dari 12 tahap menjadi 4 tahap. “Sinergi dan harmonisasi APBN dan APBD akan terus ditingkatkan agar pembangunan di daerah selaras dan optimal,” tandasnya seraya berharap DIPA K/L dan daftar alokasi TKD 2025 dapat segera dilaksanakan di awal tahun, sehingga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat dan perekonomian secara maksimal.

Pada acara tersebut dilakukan juga penandatanganan pakta integritas oleh kabupaten/kota se-Bali hingga kementerian dan lembaga di Bali. (bgn003)24121814