Jakarta, Baliglobalnews

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar Workshop Jurnalistik bertajuk “Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme Berkualitas untuk Perlindungan Masyarakat” di Aryaduta Hotel Tugu Tani, Jakarta, pada Kamis (6/8/2026) lalu.

Kegiatan ini sebagai upaya memperkuat literasi keuangan digital serta meningkatkan kapasitas insan pers dalam mengedukasi masyarakat mengenai pendanaan daring (pindar) yang legal dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Workshop ini menjadi bagian dari komitmen bersama PWI dan AFPI dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta memperkuat upaya pemberantasan praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang masih marak terjadi di Indonesia,” kata Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir.

Dia menyatakan perkembangan industri keuangan digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi masyarakat agar tidak menjadi korban pinjaman online ilegal. “Kita masih mendengar dan melihat berbagai kasus masyarakat yang menjadi korban pinjaman online ilegal. Mereka seringkali terjebak bunga sangat tinggi, ditagih secara tidak beretika, diintimidasi bahkan diteror,” ujarnya.

Menurut dia, persoalan pinjol ilegal bukan hanya mengenai beban utang dan bunga yang tinggi. Dampak yang ditimbulkan juga meliputi praktik penagihan yang tidak beretika, intimidasi dan teror, penyalahgunaan serta kebocoran data pribadi, penipuan digital, hingga dampak sosial yang lebih luas bagi korban dan keluarganya.

Karena itu, masyarakat, termasuk wartawan, membutuhkan informasi yang benar, jernih, dan dapat dipercaya agar mampu membedakan penyelenggara Pindar yang legal dengan aktivitas pinjaman online ilegal.

Sementara Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan literasi keuangan tidak dapat dilakukan oleh industri sendiri. “Literasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh industri. Media merupakan mitra penting yang mampu menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat dapat membedakan layanan Pindar yang legal dan diawasi regulator dengan praktik pinjol ilegal yang merugikan,” ujarnya.

Workshop ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PWI Pusat dan AFPI sebagai bentuk komitmen kedua organisasi untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui edukasi dan penyebarluasan informasi mengenai Pendanaan Daring (Pindar) yang legal dan bertanggung jawab. (*/bgn008)26080807

Bangli, Baliglobalnews

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Bangli bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali dan Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan Literasi Digital dengan tema “Mewaspadai Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal pada Media Sosial”.

Kegiatan literasi digital ini menghadirkan narasumber dari RTIK Provinsi Bali, yang diikuti oleh Paiketan Krama Istri (Pakis), yowana dan prajuru desa adat se-Kota Bangli yang dilaksanakan di Ruang Rapat Krisna pada Rabu (1/10/2025).

Plt. Kepala Diskominfosan Kabupaten Bangli I Nyoman Murditha menyampaikan bahwa di era digital ini, kemajuan teknologi memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat bahaya yang mengintai. Judi online dan pinjaman online yang kini dapat diakses dengan mudah sedang marak terjadi di masyarakat, dan fenomena ini membawa dampak negatif, mulai dari kerugian finansial hingga masalah kesehatan mental dan Keluarga. “Untuk itu, mari kita tingkatkan kesadaran kita dan saling mengingatkan agar tidak terjerumus ke dalam praktik yang merugikan ini,” ajak Murditha.

Sementara I Gede Putu Krisna Juliharta dari RTIK Provinsi Bali menyampaikan materi “Etika Digital dan Waspada Judi Online di Media Sosial”. Dia menjelaskan tentang bahaya judi online serta cara mencegah terjerumus ke dalam praktik tersebut dengan menjaga informasi pribadi dan selektif dalam memilih aplikasi. “Sangat penting bagi masyarakat untuk menyadari potensi kehancuran yang dapat ditimbulkan oleh perjudian online dan pinjaman online ilegal,” katanya.

Bahayanya, kata dia, melampaui sekadar kerugian finansial, mencakup tekanan psikologis, pelanggaran keamanan data, dan bahkan keterlibatan dalam kegiatan kriminal.

Melalui program Literasi Digital ini masyarakat diharapkan semakin cakap dalam menghadapi tantangan digital, serta mampu melindungi diri dari jeratan pinjaman online ilegal dan judi online yang marak tersebar melalui media sosial. Literasi digital ini menjadi langkah konkret dalam membangun masyarakat yang lebih bijak, berani berkata “tidak” terhadap kejahatan digital, dan semakin tangguh di era teknologi informasi. (*/bgn003)25100112

Denpasar, Baliglobalnews

Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) telah memblokir 1.474 aplikasi pinjaman online ilegal selama Januari-November 2023.

“Kami mengimbau masyarakat waspada saat meminjam dana. Kalau mendesak, gunakan pinjaman online resmi,” kata Wakil Ketua Bidang Hubungan Masyarakat AFPI, Made Wisnu Saputra, saat Gathering Sahabat Media-OJK Bali, di Kintamani, Bangli, pada Selasa (12/12/2023).

Tidak hanya memblokir pinjol, kata dia, AFPI juga menerima 100 pengaduan lebih kasus pinjaman ilegal selama Januari-Nopember 2023. “Kami juga berkomitmen, melakukan edukasi pendanaan bersama fintech dan berkolaborasi dengan Kemenkominfo dan Direktorat Cyber Crime Polri,” katanya.

Sementara Kanit IV Kasubdit V Siber Krimsus Polda Bali, AKP Made Martadiputra, mengharapkan dalam pencegahan kasus kejahatan cyber masyarakat jangan mengumbar data pribadi. “Jangan klik atau install aplikasi, menginstal antivirus yang tidak jelas, selalu mengupdate data baru agar terhindar dari kejahatan cyber,” katanya.

Berdasarkan lanskap pinjaman fintech P2P, kata dia, Rp846,5 miliar, 2 persen dari total oustanding pinjaman per September 2023. Sedangkan pemberi pinjaman di Bali sudah mencapai 16.543 akun dan lebih dari 1 juta orang yang menerima pinjaman per September 2023. (bgn008)23121303

Badung, Baliglobalnews

Kepolisian Resor (Polres) Badung bentuk Satgas Tanggap Pinjol Ilegal dalam menindak tegas perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal yang meresahkan masyarakat.

Kapolres Badung, AKBP Leo Dedy Defretes, menyebutkan pihaknya menaruh perhatian besar terhadap korban pinjol ilegal, karena tidak sedikit warga yang menjadi korban penipuan. “Kita sudah siapkan perangkatnya, mulai membentuk Posko, Satgas dengan nama Posko Satgas Tanggap Pinjol Ilegal Polres Badung,” katanya pada Sabtu (16/10) siang.

Menurut pria lulusan Akpol 2002 tersebut, dalam melakukan tindakan tegas ini, pihaknya tetap mengedepankan prinsip hukum sesuai hukum yang berlaku. Khusus menangani persoalan Pinjol Illegal akan di tangani Satreskrim Polres Badung. “Pinjol ilegal ini sangat berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang terdesak banyak kebutuhan,” ujarnya.

Dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk hati-hati dan jangan mudah percaya. Selidiki dulu kebenarannya terutama keabsahan perusahaan Pinjol tersebut. “Jika ada yang merasa tertipu atau diancam keselamatannya, silahkan datang ke Polres Badung (Posko Satgas Tanggap Pinjol Illegal red), bisa disertai bukti-buktinya. Sampai saat ini, pihak kami belum menerima pengaduan terkait pinjol,” pungkasnya. (bgn003)21101705