Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung merekomendasikan agar kisruh hasil Pemilihan Perbekel (Pilkel) Desa Angantaka diselesaikan secara musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai kata mufakat, DPRD Badung mohon agar hasil pilkel di seluruh Kabupaten Badung ditunda sambil menunggu keputusan pengadilan.

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, membenarkan DPRD Badung mengeluarkan rekomendasi tersebut ketika dimintai konfirmasi Sabtu (20/2). Dia menyebutkan rekomendasi tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin Ketua DPRD Badung bersama Pimpinan Dewan beserta Ketua dan Anggota Komisi I dan Plh. Bupati Badung dan jajarannya pada Kamis (18/2).

Ketika ditanya kenapa harus seluruh pilkel di Badung, dia menyatakan karena dewan yang mengawasi produk perbup. ”Ya…, karena legal standingnya perbup. Jadi dewan yang mengawasi pelaksanaan perbup. Pilkel dasarnya perbup, bukan undang-undang seperti pilbup, pileg,” katanya.

Menurut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung itu, yang simpel sebetulnya adalah musyawarah mufakat dengan membuka kotak suara yang tidak sah (coblosan simetris) yang mencapai 581 suara.

”Cukup dengan rekomendasi dewan saja, tidak perlu hukum, karena legalnya adalah perbup. Ndak usah kepanjangan, toh tidak ada sanksi. Ini demokrasi kebablasan oleh BPMD,” tandasnya. (bgn003)21022013

Mangupura, Baliglobalnews

Sekitar empat puluh warga Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Badung, menyampaikan aspirasi kepada Pemkab Badung terkait kisruh pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Desa Angantaka Jumat (19/2). Lima perwakilan warga diterima oleh Plh. Bupati Badung, Wayan Adi Arnawa, di ruangan kerjanya.

Usai pertemuan, Ir. I Ketut Wiranata, S.T. M.Si., yang memimpin warga menyatakan dirinya bersama sejumlah warga datang ke Pemkab Badung dalam suasana damai untuk menyerahkan pernyataan sikap terkait Pilkel Desa Angantaka pada 7 Februari 2021 lalu.

”Pilkel ini disambut baik oleh semua masyarakat Desa Angantaka dan perhelatan tersebut berjalan dengan baik pula,” katanya.

Dalam pernyataan sikap yang ditujukan kepada Plh. Bupati Badung tersebut, dia menyatakan ada tiga pernyataan sikap. Berikut kutipan pernyataan sikap tersebut, 1. Bahwa Pemilihan Perbekel Desa Angantaka yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Perbekel Desa Angantaka pada hari Minggu, 7 Februari 2021 telah berjalan dengan baik, lancar, aman, jujur dan adilsesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Bahwa Panitia Pemilihan Perbekel Desa Angantaka telah melaporkan kepada BPD Angantaka yang selanjutnya BPD Angantaka melaksanakan penetapan perbekel terpilih serta melaporkan hasil penetapan tersebut kepada Bupati Badung melalui Camat Abiansemal. 3. Bahwa sesuai dengan angka 1 dan 2 di atas, maka kami dari masyarakat Desa Angantaka mendukung sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk mengambil langkah yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Surat pernyataan sikap dalam satu lembar tersebut bertanggal 18 Februari 2021 ditandatangani oleh lima warga masing-masing Ir. I Ketut Wiranata, S.T., M.Si., I Nyoman Suteja, I Gede Darma Suta, AA Ngurah Astika, B.Sc., dan I Made Sutarka.

Menurut Wiranata, Plh. Bupati Adi Wiryatama didampingi Kapolres Badung, AKBP Roby Septiadi, SIK, mengharapkan masyarakat agar tetap kondusif dan menyampaikan terima kasih sudah datang dan mendukung pemerintah dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat sesuai aturan.

Dia juga menyebutkan surat pernyataan yang isinya sama juga ditujukan kepada Ketua DPRD Badung.

Sebelumnya, pada Rabu (17/2) sejumlah warga Desa Angantaka bersama calon perbekel nomor urut 2, Nyoman Bagiana, didampingi kuasa hukum juga menyampaikan aspirasi kepada DPRD Badung. Mereka diterima oleh Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, bersama Wakil Ketua I, Wayan Suyasa; Wakil Ketua II, Made Sunarta, Ketua Komisi I, Wayan Regep.

Dalam pertemuan tersebut, mereka meminta adanya keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan pilkel. Pasalnya, ada norma yang dalam pelaksanaan terjadi perbedaan. Permasalahan tersebut terkait dengan surat suara yang dicoblos simetris. Dari 9 TPS yang ada satu TPS menyatakan sah, namun di 8 TPS memutuskan tidak sah. Jumlah suara simetris mencapai 581 suara.

Sementara hasil hitungan suara pada pilkel pilkel calon nomor urut satu memperoleh 1.099 suara dan nomor urut dua mendapat 1.067 suara. Selisih suara sangat tipis, hanya 32, sedangkan suara simetris 581. Suara simetris terjadi di mana kertas suara tidak dibuka sempurna, sehingga coblosan di satu gambar calon perbekel menembus lipatan kertas di bawahnya, namun tidak mengenai gambar calon lain.

Karena pada bintek pilkel telah disepakati bahwa suara simetris sah, maka pihak Nyoman Bagiana menuntut agar kotak tempat penyimpanan suara simetris itu dibuka untuk dihitung. Namun pihak panitia pemilihan menyatakan proses pilkel sudah selesai, karena semua saksi sudah menandatangani hasil pilkel.

Merasa diperlakukan tidak adil, pihak Bagiana sudah melaporkan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Denpasar pada Senin (15/2).

Dari pertemuan tersebut, DPRD lantas menggelar rapat pimpinan dengan mengundang pihak eksekutif yang dipimpin oleh Plh. Bupati Badung, Wayan Adi Arnawa.di ruang rapat pimpinan DPRD Puspem Badung pada Kamis (18/2).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, memutuskan DPRD mengeluarkan rekomendasi agar permasalahan Pilkel Desa Angantaka diselesaikan secara musyawarah mufakat. (bgn003)21021918

Denpasar, Baliglobalnews

Kekalahan Nyoman Bagiana dalam ajang Pemilihan Perbekel (Pilkel) di Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, bukan karena adanya laporan ke Polres Badung oleh Ida Bagus Parmita.

Mengingat kasus pidana penipuan dan penggelapan jual beli tanah yang dilakukan Nyoman Bagiana (kandidat calon Perbekel Nomor 2) itu sudah terjadi sejak Tahun 2017.

Hal itu ditegaskan Nyoman Yudara, S.H selaku kuasa hukum dari Ida Bagus Parmita dalam keterangannya di Denpasar, Bali, Kamis (18/2/2021) yang secara tegas membantah bahwa isu beredar dimasyarakat bahwa Nyoman Bagiana kalah dalam Pilkel Angantaka adalah imbas kasus pidana.

“Kasus pidana Bagiana ini jauh sebelum Pilkel Angantaka, dan kejadiannya ini Tahun 2017 sudah bergulir dan kami laporkan ke Polres 25 Januari 2021. Artinya, kami baru tahu Bagiana mau maju Pilkel setelah laporan ini masuk. Setelah kami mendapat informasi dari penyidik,” tegas Yudara & Partner.

Nyoman Yudara mengatakan, langkah kliennya lapor polisi (LP) ke Polres Badung tidak ada hubungan dengan politik Pilkel Desa Angantaka. Permasalahan kliennya dengan terlapor sebutnya, berawal dari perjanjian jual beli tanah pada tahun 2017 lalu.

“Setelah dia kalah, kok malah isuenya karena adanya laporan kami. Apa Hubungannya. Ini yang saya bantah. Karena proses Pilkel sudah sesuai aturan. Namun proses pidana sudah mendahului sebelum proses Pilkel,” ucapnya.

Kronologis permasalahan ini dikatakan sudah terjadi jauh sebelum agenda Pilkel 7 Februari 2021. Dan, sejak Oktober 2020 pihaknya sudah meminta penyelesaian masalah tersebut namun tak kunjung mendapat kepastian.

“Jadi kami perlu luruskan isu beredar di masyarakat mengatakan kekalahan terlapor akibat pelaporan yang dibuat klien kami. Tidak ada hubungannya pelaporan klien saya dengan Pilkel. Kami justru baru tau terlapor salah satu calon setelah dilaporkan,” ungkapnya.

“Klien kami sudah minta terlapor menyelesaikan masalah ini sejak bulan Oktober 2020, tapi tidak ada kepastian, akhirnya menempuh jalur ini (pelaporan, red),” imbuhnya.

Permasalahan dimaksud ungkapnya lebih lanjut, terkait rencana jual beli tanah. Kliennya sepakat membeli tanah dari terlapor dan belakangan diketahui tanah tersebut tidak dikuasai terlapor.

Sehingga janji terlapor akan membuatkan balik nama sertifikat tanah tersebut tidak ditepati. Dalam perjanjian itu kliennya sudah membayar uang DP Rp 40 juta, dan 2 kali angsuran Rp 12 juta untuk cicilan dana pembelian tanah yang dipinjam kliennya di koperasi milik terlapor.

Karena tidak ada kejelasan, Nyoman Yudara mengatakan kliennya akhirnya meminta perjanjian dibatalkan dan uang DP agar dikembalikan. Namun penyelesaian dimaksud tidak kunjung ada kejelasan.

Sementara Made Rai Wirata, S.H selaku kuasa hukum dari calon nomor urut 2 yang klienya dikaitkan dengan pelaporan polisi tersebut mengaku tidak ada masalah.

“Terkait laporan itu, ada sebidang tanah atas nama I Nyoman Murda, luas 1.85 are. Tanah itu dijual pemiliknya ke Bu Dayu. Setelah itu, si pelapor menginginkan tanah tersebut, karena tidak punya uang dia melobi ke koperasi. Pihak koperasi membantu karena dia katanya punya uang Rp 40 juta, sedangkan tanah harganya 300, juta. Sisanya dia pinjam lagi di koperasi Rp 260 juta,” paparnya.

Rai Wirata menambahkan ketika adimistrasi sudah selesai malah pembeli membatalkan. “Setelah itu, uang itu diberikan langsung ke Bu Dayu. Dalam proses itu, si pembeli membatalkan, katanya gak jadi beli tanah,” kata Rai Wirata.(bgn008)21021902