Mangupura, Baliglobalnews 

Pelaksana Harian (Plh.) Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri undangan rapat koordinasi (rakor) dengan DPRD Badung di ruang rapat Ketua DPRD Kabupaten Badung pada Kamis (18/2). Rapat membahas permasalahan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal.

Pada kesempatan tersebut, Adi Arnawa mengapresiasi langkah cepat DPRD Badung yang berkoordinasi dengan pemerintah, menyikapi aspirasi salah satu pihak perihal penetapan hasil Pilkel Desa Angantaka.

Rakor dipimpin oleh Ketua DPRD Badung, Putu Parwata dihadiri Wakil Ketua I, Made Sunarta dan Wakil Ketua II, Wayan Suyasa serta Ketua Komisi I, Wayan Regep dan Anggota. Sedangkan dari pihak eksekutif hadir Plh. Bupati I Wayan Adi Arnawa, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra, I Gede Wijaya; Kadis DPMD Komang Budi Argawa, Kasat Pol PP AA Surya Negara, Kabag Hukum AA Asteya Yudhya, Camat Abiansemal, Ida Bagus Mas Arimbawa, serta Pj Perbekel Angantaka.

Adi Arnawa menegaskan dalam semangat dan iklim demokrasi, keberatan dari salah satu pihak adalah hal yang sah. Pihaknya juga sangat berterima kasih kepada pimpinan dewan yang mendorong langkah musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terkait langkah dewan yang akan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah, Adi Arnawa juga sangat menyambut baik.

”Kami dari pemerintah tentu akan menyikapi dan mengkaji rekomendasi dari dewan,” katanya.

Kajian akan dilakukan sesuai norma dengan mempertimbangkan aspek yuridis peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dasar hukum pelaksanaan pilkel. Jika memang poin-poin rekomendasi dewan sesuai dengan kajian normatif peraturan perundang-undangan, tentu akan dilaksanakan oleh pemerintah. (bgn003)21021809

Badung, Baliglobalnews

Rupanya pelaksanaan pemilihan perbekel (pilkel) tidak sepenuhnya berjalan mulus. Pasalnya, ada pihak yang merasa tidak mendapat keadilan.

Setidaknya hal itu tergambar dari sekelompok warga Desa Angantaka mengantar calon nomor urut 2, Nyoman Bagiana didampingi tim kuasa hukumnya mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung pada Rabu (17/2). 

Kuasa hukum dari calon Perbekel Desa Angantaka nomor urut 2, Made Rai Wirata, S.H mengatakan setelah proses pelaksanaan Pilkel pada Minggu (07/2) tersebut kami menerima kuasa dari calon Perbekel dimana pelaksanaan pemilihan tersebut ada sesuatu aturan yang belum dilaksanakan sehingga dari pihak kami belum adanya keadilan.

 “Intinya di suara ada dua calon, dimana calon nomer urut satu dengan perolehan 1.099 suara dan nomer urut dua memperoleh 1.067 suara, dimana di 9 TPS ada suara tidak sah suara simetris dan di satu TPS disahkan,” katanya.

Saat pelaksanaan tersebut sudah melakukan protes namun karena tidak ada penjelasan yang pasti dari KPPS masing-masing. Sehingga protes kami terhadap suara simetris ini belum ada tanggapan. “Kami ingin keadilan, Intinya kami mohon fasilitas dimana dituntut keadilan ini, artinya apabila ada perselisihan disana wajib kami difasilitasi, kami mohon dewan memfasilitasi agar situasi kondusif di Angantaka,” ujarnya. 

“Bagaimana pemilih kami 1.067 tersebut bingung gimana keadaan kami kedepannya, agar bisa difasilitasi dan dibukaklah kotak suara, setelah dibukakan kotak suara kami menerima apapun dan kami hormat terhadap aturan atau norma yang berlaku,” imbuhnya.

Dia menyebutkan per 15 Februari 2021 dua hari yang lalu, karena tidak mendapatkan aspirasi baik dari panitia dan stakeholder terkait. Pihaknya sudah melaporkan ke Pengadilan Denpasar karena ada perbuatan melanggar hukum.”Kami mohon agar tidak adanya penetapan dan pelantikan terhadap calon ini, jelas ada perselisihan dan gugatan yang sedang berjalan,” tegasnya. 

Ketua DPRD Kabupaten Badung, Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua I, DPRD Badung, Wayan Suyasa; Wakil Ketua II, Made Sunarta serta Ketua Komisi I DPRD Badung, Wayan Regep, mengatakan untuk seluruh masyarakat Angantaka yang mewakili dalam pertemuan ini didampingi oleh kuasa hukum, kami Pimpinan DPRD Badung bahwa Kantor ini rumah ini adalah rumah rakyat.

Oleh karena itu siapa pun yang berkeinginan menyampaikan aspirasi menyampaikan pengaduannya kepada kami di DPRD. Kami di Pimpinan DPRD selalu terbuka apalagi ini adalah masalah pemerintahan masalah kepala desa dan kami sudah mendengar aspirasi tentang pemilihan Perbekel di Angantaka. 

“Jadi salah satu calon melakukan atau menyampaikan suatu keberatan tentunya ini adalah hak yang bersangkutan dan kami pimpinan DPRD tidak melakukan intervensi. Sehingga beberapa hal yang menyebabkan protes yang terjadi yang disampaikan oleh kuasa hukumnya adalah tentang terjadinya yang pertama tidak maksimalnya sosialisasi tentang pemilihan tata cara pemilihan Perbekel oleh Pemdes,” kata Parwata kepada seluruh masyarakat Angantaka di Lobi Gedung DPRD.

Dengan tidak maksimalnya sosialisasi tersebut, sehingga tidak terjadi pemahaman yang akurat dan tidak terjadi pelaksanaan secara utuh dari pada Perbub 30 tahun 2016 terutamanya yang disampaikan oleh tim hukum bahwa adanya suara tidak sah 581 suara yang tidak sah tentang pencoblosan simetris. Dimana yang satu TPS-nya dianggap sah dan yang 8 TPS sejumlah 581 suara dinyatakan tidak sah. “Inilah yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh calon atau kandidat Perbekel nomer 2 bapak Nyoman Bagiana.

Mereka hanya menuntut kepada kami supaya ada dilakukannya suatu transparansi tentang pencoblosan simetris yang dianggap sah dan pencoblosan tidak simetris,” ujarnya.Parwata menjelaskan, karena didalam satu norma terjadi pemberlakuan yang berbeda, maka inilah yang dituntut. Dengan demikian, keadilan demokrasi di Badung dalam pemilihan Perbekel ini dimohon agar betul-betul berkeadilan dan tidak demokrasi otoriter. Karena tidak melaksanakan apa yang sudah baik dibuat oleh Perbub.

“Perbubnya sudah jelas, kalau ada perselisihan itu harus dilakukan musyawarah mufakat dan sebelum dilakukan penetapan Bupati wajib melakukan mediasi, wajib melakukan musyawarah mufakat, dengan demikian kami pimpinan DPRD mengambil sikap akan mendorong ini untuk segera diselesaikan sesuai dengan norma yang ada, dan sudah ditegaskan oleh pengacara atau kuasa hukum bahwa perbuatan melawan hukum sudah disampaikan tanggal 15 Pebruari ke Pengadilan Negeri, ini artinya ada protes yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Kalau ada unsur pidananya, maka ini akan dilakukan proses lebih lanjut kepada penyidik,” jelasnya.

Parwata pun menegaskan, apakah dalam proses pemilihan itu ada pidananya yang dilanggar atau tidak. Itu sepenuhnya diserahkan kepada kandidat, masyarakat dan tim hukum untuk menganalisanya. Apabila itu terjadi, pihaknya menyerahkan kepada yang bersangkutan untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut.

Tetapi didalam perbub juga dijelaskan, apabila terjadi sengketa pidana dilakukan oleh penyidik, maka perdatanya dilakukan musyawarah mufakat dan itu bersifat wajib.”Inilah keputusan kami di Pimpinan DPRD akan mengambil langkah langkah dan mengawal proses demokrasi Badung ini jangan tercela oleh oknum oknum yang tidak bertanggungjawab,” tandasnya.(bgn003)21021718