Nasional, Baliglobalnews

Potensi gangguan keamanan selama tahapan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 bisa saja terjadi dan tak bisa diprediksi. Untuk itu, Satuan Brimob Polda Kalsel telah menyiapkan pasukan khusus “Detasemen Tangkal”.

“Perusuh Pilkada siap-siap hadapi Detasemen Tangkal yang menjadi pasukan pemukul aksi anarkis,” kata Komandan Satuan Brimob Polda Kalsel Kombes Pol Ronny Suseno di Banjarbaru, Sabtu.

Saat ini dua Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau sekitar 250 personel terlatih telah disiapkan dan terus mengasah kemampuan sebagai pasukan khusus pengamanan Pilkada.

“Setiap hari personel dilatih dengan kemampuan anti anarkis, Pasukan Huru-Hara (PHH), kemampuan pengamanan VIP, kemampuan menembak reaksi serta kemampuan bela diri. Jadi, kapan pun dibutuhkan mereka siap,” beber Ronny.

Detasemen Tangkal dibentuk atas perintah Kapolda Kalsel Irjen Pol Nico Afinta sebagai langkah mengantisipasi terjadinya gangguan situasi kamtibmas yang meningkat pada tahapan Pilkada.

Tak hanya siap mengamankan Pilkada di Kalsel yang tergelar di 7 kabupaten dan kota serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pasukan khusus dari Brimob ini juga disiapkan jika ada permintaan Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari Polda lainnya di Indonesia.

“Tentunya kami berharap pasukan ini tidak sampai bertugas seiring situasi kamtibmas yang terjadi dalam bingkai Pilkada damai yang diharapkan bersama,” tandas Ronny.

Pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 bakal memasuki tahapan kampanye. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan pasangan calon tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah transmisi COVID-19. (bgn122)20091925

Nasional, Baliglobalnews

Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait protokol kesehatan di 270 Daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah akan dipantau Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik beserta jajaran.

Pemantauan itu merupakan instruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang meminta agar Dirjen Otda Kemendagri dapat memastikan seluruh elemen masyarakat dapat memahami PKPU protokol kesehatan di Pilkada 2020 secara baik.

“Saya akan bentuk tim khusus dan membagi 270 daerah tersebut ke dalam radar pemantauan tim kami untuk memastikan adanya sosialisasi PKPU oleh KPUD di daerah. Juga akan kami koordinasikan dengan KPU dan Bawaslu Pusat agar rencana ini benar-benar terwujud,” kata Akmal dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Ia pun akan menyasar semua pihak yang terlibat dalam pilkada, baik penyelenggara pilkada (KPUD dan Bawaslu Daerah), satgas pengamanan pilkada (TNI/Polri), para kontestan, pengurus wilayah dan pengurus cabang partai pengusung, serta tim sukses pilkada.

Supaya seluruh pihak tersebut memiliki pemahaman yang sama serta dapat mematuhi dan mempedomani aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan tersebut, guna mewujudkan pilkada yang tertib, sukses, dan aman dari COVID-19.

Selain itu, menurut Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan, Dirjen Otda Kemendagri juga akan memastikan para kontestan memahami dan dapat menandatangani pakta integritas pada saat penetapan pasangan calon (Paslon) pada 23 September 2020 mendatang.

Pakta Integritas itu berisi komitmen kontestan, salah satunya tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19, pada setiap tahapan pilkada yang berlangsung.

“Bila dicapai kesamaan persepsi, akan mudah menggerakkan langkah preventif lewat penerapan protokol kesehatan,” kata Benni, Sabtu.

Hingga saat ini, berdasarkan data yang diterima Puspen Kemendagri, sudah terdapat 72 daerah yang mendapat surat teguran keras dari Mendagri, disebabkan salah satunya oleh ketidaktaatan pada protokol kesehatan Pilkada.

Sebaliknya, lima kepala daerah diberikan apresiasi karena patuh terhadap protokol kesehatan dalam tahapan pilkada selama ini, yaitu dengan tidak menimbulkan kerumunan massa dan menggelar arak-arakan, baik pada saat deklarasi maupun saat pendaftaran bakal paslon pada 4-6 September 2029 lalu.

“Adapun 5 kepala daerah itu terdiri dari 1 gubernur, 2 bupati, dan 2 wakil wali kota,” kata Benni. (bgn123)20091220

Nasional, Baliglobalnews

Analis politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono menyebut kekuatan partai politik tidak selalu berbanding lurus (linier) dengan perolehan suara kontestan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

“Meski semua partai politik di legislatif mengusung pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, tidak selalu berbanding lurus dengan perolehan peserta pilkada,” kata Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. di Semarang, Sabtu.

Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Undip itu mengemukakan hal itu ketika menjawab pertanyaan ANTARA terkait dengan bakal pasangan calon dari partai politik yang menguasai kursi DPRD berpeluang memenangi pilkada.

Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta, misalnya, PDIP yang menguasai 75 persen dari 45 kursi DPRD setempat (30 kursi) mengusung pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa. Ditambah lagi PAN tiga kursi dan Partai Golkar sebagai partai pendukung tiga kursi.

Teguh Yuwono mengemukakan bahwa kekuatan partai pengusung dan pendukung tidak selalu linier dengan perolehan suara kandidat pada hari-H pencoblosan karena pilkada itu ada faktor figur dan kharisma calon.

Menyinggung soal calon peserta pilkada terpapar virus corona bakal berpengaruh pada tingkat keterpilihannya, dia mengutarakan bahwa hal itu tidak terlalu relevan dengan kondisi peserta pilkada apakah kena COVID-19 atau tidak.

Menurut alumnus Flinders University Australia ini, biasanya pemilih tidak terlalu mempertimbangkan persoalan-persoalan tersebut dengan logika politik karena biasanya mereka lebih melihat pada figur yang mencalonkan diri dan kemampuan kontestan menjadi pemimpin politik.

Terkait dengan calon yang menjalani tes usap tidak mengikuti tahapan tes psikologi dan tidak menghadiri deklarasi pilkada damai karena ada dugaan terkena COVID-19, menurut Teguh, hal itu tidak berpengaruh pada tingkat keterpilihan pasangan tersebut.

Ia menegaskan bahwa pemilih di Tanah Air bukanlah pemilih rasional. Dengan demikian, apakah bakal calon itu hadir atau tidak dalam deklarasi pilkada damai, tidak besar pengaruhnya.

“Mereka biasanya memilih atas dasar pertimbangan-pertimbangan tradisional dan pertimbangan-pertimbangan ekonomi,” katanya.

Teguh berpendapat bahwa faktor yang paling besar pengaruhnya pada waktu normal dahulu adalah faktor ekonomi. Faktor uang ini ikut memengaruhi orang menentukan pilihan.

Namun, lanjut dia, pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini, orientasinya berbeda. Orang tidak lagi berorientasi pada pencapaian uang, tetapi lebih pada bagaimana proses-proses mendekatkan diri secara daring (online) kepada masyarakat.

“Jadi, calon peserta pilkada harus pintar-pintar dalam situasi seperti ini,” kata Teguh yang pernah sebagai Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Undip.

Ujiannya sekarang, menurut dia, apakah politik uang akan efektif pada era COVID-19 atau ada faktor lain yang lebih besar pengaruhnya? Hal ini akan diuji pada pilkada yang dijadwalkan pada tanggal 9 Desember 2020. (bgn123)20091213

Bangli, Baliglobalnews

Wakapolres Bangli, Kompol I Gede Wali, pimpin kegiatan pendisiplinan protokol kesehatan kepada masyarakat di Pasar Kidul Bangli, sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif dalam pelaksanaan Pilkada serentak Desember, Rabu (9/9).

Wakapolres mengatakan pendisiplinan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang semakin hari makin meningkat,

“Pendisiplinan ini dilakukan anggota Polres setiap hari sebagai upaya menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin terhadap protokol Kesehatan,” ujarnya.

Wakapolres mengajak masyarakat untuk menjaga situasi di Bangli agar tetap kondusif dengan tidak mudah percaya isu-isu yang tidak tahu kebenarannya, saling menghormati dan menghargai sehingga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli dapat berjalan aman, damai dan sejuk. (bgn122)20090924

Jakarta, Baliglobalnews

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan Surat Telegram Kapolri berisi instruksi kepada jajarannya untuk menjaga kamtibmas dan mencegah terjadinya kerumunan selama pelaksanaan Pilkada 2020 agar tidak terjadi klaster baru COVID-19.

Surat telegram dikeluarkan mengingat pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 akan memasuki tahapan penetapan paslon dan menuju masa kampanye di mana kedua tahapan tersebut akan menyebabkan interaksi masyarakat secara langsung antara penyelenggara pilkada, peserta pilkada, dan masyarakat pemilih yang berpotensi menyebabkan munculnya klaster baru COVID-19.

Hal itu tertuang dalam Surat Telegram bernomor: ST/2607/IX/OPS.2./2020 tertanggal 7 September 2020 yang ditandatangani Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto mewakili Kapolri.

Melalui surat telegram itu, Kapolri meminta jajarannya bersinergi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Pemda, TNI, dan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Pilkada 2020 agar berjalan dengan aman, damai, sejuk, dan aman dari penularan COVID-19.

Kemudian jajaran juga diminta untuk mempelajari dan memahami peraturan KPU Nomor 5, 9, dan 10 Tahun 2020 terkait penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada 2020 khususnya tentang pembatasan jumlah peserta kampanye.

“Rapat umum maksimal 100 orang, rapat terbatas maksimal 50 orang, debat maksimal 50 orang,” katanya. Idham meminta jajarannya agar memetakan setiap tahapan Pilkada 2020 yang berpotensi menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak.

“Agar dipastikan bahwa lokasi atau tempat yang akan digunakan sudah disemprot disinfektan, baik sebelum maupun setelah kegiatan dan menerapkan protokol kesehatan,” tutur mantan Kabareskrim Polri ini.

Kemudian jajaran diminta melakukan penggalangan kepada seluruh paslon gubernur, wali kota, bupati, dan parpol untuk mendeklarasikan komitmen mematuhi protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada Tahun 2020.

“Penggalangan supaya dapat memahami dan sepakat untuk mematuhi aturan dan imbauan yang diberikan,” katanya.

Selanjutnya jajaran diminta melakukan kembali sosialisasi penerapan protokol kesehatan secara masif dengan melibatkan influencer, youtuber, artis, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain yang membumi (diterima/didengar oleh masyarakat sekitar) dengan menggunakan pendekatan secara formal maupun informal.

Terakhir, jajaran Polri supaya meningkatkan pelaksanaan patroli siber dalam mencegah penyebaran hoaks, kampanye hitam, ujaran kebencian dan pelanggaran lainnya (sebagai contoh kampanye pada masa tenang) mengingat pada masa pandemi ini penggunaan teknologi informasi sebagai media kampanye akan meningkat. (bgn123)20090910

Bangli, Baliglobalnews

Kapolsek Kintamani, Kompol I Made Raka Sugita, mendampingi Kapolres Bangli, AKBP I Gusti Agung Dhana Aryawan, saat melaksanakan kegiatan koordinasi dengan tokoh masyarakat tentang situasi  kamtibmas jelang Pilkada Bangli 2020 di Bangli. Selasa, (8/9).

Kegiatan itu sebagai bentuk pendekatan Polri, khususnya Polres Bangl,i agar bersama-sama menjaga keamanan untuk  menyukseskan Pilkada serentak tahun 2020 Kabupaten Bangli sehingga berjalan dengan aman, damai dan kondusif.

Kapolres mengatakan betapa pentingnya menjaga keamanan serta kenyaman di lingkungan masyarakat, khususnya menjelang Pilkada 2020 agar masyarakat tidak terpancing dengan isu hoax dan tidak menjadi provokator sehingga wilayah Bangli akan tetap kondusif.

“Saya harap dengan adanya tatap muka dengan tokoh masyarakat seperti ini kita bisa  menyamakan persepsi sehingga kedepannya wilayah hukum Polres Bangli ini akan menjadi lebih aman dan nyaman, terlebih lagi akan diselenggarakannya  Pilkada 2020 saya harap masyarakat menunjukan sikap demokratis dan tidak mudah terpancing isu hoax dari oknum yang tidak bertanggung jawab,” ucap Kapolres.

“Melalui Bhabinkamtibmas juga sebagai garda terdepan Polri, kami selalu  mengimbau masyarakat agar lebih bijak dan dewasa dalam menanggapi isu-isu menjelang Pilkada 2020,” katanya.

Sementara itu Kapolsek Kintamani juga menekankan kelancaran dan keamanan Pilkada menjadi tanggung jawab bersama.

“Keamanan Pilkada ini bukan tanggung jawab Polri saja, tetapi tanggung jawab kita bersama seluruh elemen masyarakat, dan pesta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka dari itu sekali lagi bahwa keamanan dan kesuksesan penyelenggaraan Pilkada ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” katanya.

Melalui kegiatan ini, para tokoh masyarakat menyampaikan ucapan  terima kasih, karena dengan adanya kegiatan tatap muka ini sangat bermanfaat bagi masyarakat atau para tokoh masyarakat. (bgn122)20090909

Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) hendaknya menjaga netralitas menjelang Pilkada Serentak 2020 karena amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

“Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” kata Tjahjo dalam rilis yang diterima di Jakarta, Selasa. Ia memandang Pilkada Serentak Tahun 2020 juga dapat membuka peluang munculnya pelanggaran terhadap netralitas ASN.

Untuk itu, Kementerian PAN-RB, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menyiapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Penandatanganan SKB Netralitas akan dilakukan pada tanggal 10 September 2020 di Kementerian PAN-RB.

“Pada setiap pelaksanaan Pilkada permasalahan netralitas ASN selalu muncul ke permukaan. Negara tidak mencabut hak ASN sebagai pemilih, tetapi untuk menjaga agar ASN tetap netral, maka perlu dilakukan pengaturan agar keterlibatan ASN dalam politik praktis tidak melanggar asas netralitas,” kata Tjahjo.

Adapun tujuan dari penetapan SKB itu adalah menjadi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam menjaga netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Selain itu untuk membangun sinergis, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan netralitas Pegawai ASN, dan mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai ASN.

Tjahjo berharap pedoman tersebut dapat mengoptimalkan penanganan keterlibatan ASN dalam politik praktis, termasuk juga bagaimana meminimalisasi praktik kesewenang-wenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai akibat dari keberpihakan atau ketidakberpihakan ASN. “Sehingga dapat menjamin manajemen ASN berlandaskan Sistem Merit,” tandasnya.

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan. (bgn123)20090817

Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menyiapkan bimbingan teknis khusus untuk jajaran KPU Kabupaten Badung mengenai cara menyosialisasikan Pilkada 2020 di tengah kemungkinan hanya ada pasangan calon tunggal di daerah itu.

“Jika benar-benar terjadi calon tunggal (di Kabupaten Badung-red), berarti ini pertama kali di Bali, jika terjadi,” kata Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan di Denpasar, Minggu.

Sebelumnya, pasangan petahana I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa (GiriAsa) resmi melakukan pendaftaran Pilkada 2020 untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung pada Jumat (4/9). Pasangan ini diusulkan oleh PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat serta didukung Partai Hanura.

Dengan rekomendasi partai politik yang telah diperoleh, pasangan GiriAsa diusung oleh PDIP yang memiliki 28 kursi, Partai Golkar yang memiliki tujuh kursi DPRD Badung dan Partai Demokrat yang memiliki dua kursi.

Dari jumlah tersebut, pasangan GiriAsa sudah meraup dukungan 37 kursi atau sekitar 92,5 persen dari 40 kursi DPRD Badung periode tahun 2019-2024. Sementara, sisa kursi yang tersisa tidak dapat memenuhi syarat minimal untuk bakal calon lainnya.

Menurut Lidartawan, dengan kondisi seperti ini masih dimungkinkan untuk membuka tambahan waktu pengumuman mengenai pembukaan pendaftaran tambahan dan tiga hari untuk masa pendaftaran calon. Kalaupun tidak ada, maka KPU Badung akan menetapkan di situ ada calon tunggal.

Dia mengatakan, bisa saja di saat masa sosialisasi tambahan perpanjangan pendaftaran itu ada Dewan Pimpinan Pusat partai politik yang mengubah SK dukungan sehingga memunculkan calon baru.

“Nanti pada saat sosialisasi berikutnya ada waktu untuk saling memengaruhi para ketua-ketua partai. Kalaupun terjadi bisa saja, lalu mereka cabut dukungannya, dan melakukan pendaftaran ulang. Jadi masih ada kesempatan itu,” ucapnya.

Kalaupun akhirnya tidak ada pasangan calon lainnya, lanjut Lidartawan, mekanisme sudah ada bahwa boleh melakukan pilkada dengan menggunakan pasangan calon tunggal.

“Jika nantinya sampai ada lawan kotak kosong maka petugas di lapangan dan seluruh stakeholder di Badung juga harus tahu bahwa kami (penyelenggara pemilu-red) akan menggunakan cara-cara tertentu untuk melakukan sosialisasi supaya tidak dibilang memihak pasangan calon itu,” ujarnya.

Oleh karena itu, KPU Bali pada 19 September mendatang berencana memberikan bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten Badung terhadap hal tersebut.

“Dengan pasangan calon tunggal, nanti tentu implikasinya bahwa debat calon itu tidak akan terjadi. Hanya monolog, tetapi tetap akan kami sediakan panelis untuk menguji visi misi calon tersebut,” ucap Lidartawan.(bgn/ant)20090610

Denpasar, Baliglobalnews

Gede Ngurah Ambara Putra yang menjadi Bakal Calon Wali Kota Denpasar mengatakan jika terpilih dalam Pilkada 2020 ini menargetkan akan meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Denpasar.

Pihaknya akan menggandeng kalangan swasta untuk meraih target tersebut, termasuk memacu kontribusi hotel-hotel yang selama ini kontribusinya masih rendah.

Selain itu, Ambara pun berjanji akan meningkatkan UMR di Kota Denpasar. Dari peningkatan perolehan PAD tersebut nantinya akan digunakan juga untuk memotivasi kegiatan di banjar-banjar (dusun) dan PKK, hingga memberikan santunan sebesar Rp5 juta bagi warga Kota Denpasar yang meninggal dunia.

Meskipun pihaknya akan melawan calon yang notabene petahana yakni I Gusti Ngurah Jaya Negara yang saat ini merupakan Wakil Wali Kota Denpasar, dia optimistis bisa meraih suara 10 persen di atas rivalitasnya itu.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Denpasar Mariyana Wandhira mengatakan Kota Denpasar sesungguhnya bisa menjadi sangat maju, karena jika dilihat dari luasannya sangat kecil, hanya empat kecamatan.

Menurut dia, Denpasar selain menggunakan APBD sendiri, bisa menggunakan anggaran dari APBN, APBD Provinsi Bali, sepanjang bisa mengelola program dan rencana kerja sesuai dengan teknis-teknis pelaksanaan di lapangan.

“Nantinya program dan rencana kerja yang tertuang dalam visi misi calon kami, memiliki tolok ukur yang jelas,” ucap Wandira.

Pihaknya menargetkan perolehan suara 55-60 persen, sepanjang mampu menggerakkan roda partai dari tingkat terbawah. Pihaknya di partai koalisi pun sudah menyampaikan hal tersebut.

“Meskipun kami melawan petahana, yang menentukan pilihan itu adalah masyarakat. Kalau masyarakat menginginkan perubahan, saya yakin hal itu bisa terjadi,” ucapnya.(bgn/ant)20090606

Denpasar, Baliglobalnews

Bakal pasangan calon Gede Ngurah Ambara Putra dan Made Bagus Kertanegara (Paket Amertha) menjadi pendaftar kedua sekaligus pendaftar terakhir untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar 2020.

“Secara umum sudah kami lakukan proses verifikasi dan pendaftaran bakal pasangan calon atas nama Gede Ngurah Ambara Putra dan Made Bagus Kertanegara, dinyatakan diterima oleh KPU Kota Denpasar,” kata Ketua KPU Kota Denpasar I Wayan Arsa Jaya usai menerima proses dan pendaftaran Paket Amertha, di KPU setempat, di Denpasar, Minggu.

Gede Ngurah Ambara Putra yang menjadi Bakal Calon Wali Kota Denpasar merupakan tokoh independen dari Banjar (dusun) Kerta Bumi, Desa Sumerta Kaja, Denpasar Timur. Ambara sebelumnya ikut maju dalam pencalonan DPD RI Dapil Bali dalam Pileg 2019, dengan perolehan suara nomor 5 terbesar.

Sedangkan Made Bagus Kertanegara yang menjadi Bakal Calon Wakil Wali Kota Denpasar adalah tokoh independen asal Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar, yang kini menjabat sebagai Wakil Bendesa Adat Denpasar. Dia juga merupakan Putra tokoh Denpasar, Prof Dr I Wayan Merta Suteja (almarhum), yang akrab dipanggil Sting ini juga dikenal sebagai praktisi pendidikan yang kini mengelola Yayasan Akademi Pariwisata Kertawisata Denpasar.

Paket Amertha datang ke KPU Kota Denpasar dengan mengenakan pakaian adat Bali bernuansa putih, dengan udeng (ikat kepala) bermotif batik. Paket Amerta dengan didampingi istri dan pentolan tiga partai pengusul (Partai Golkar, Demokrat dan Nasdem Denpasar), juga sesepuh Partai Golkar Ketut Suwandi, dan pendukung dalam jumlah yang terbatas mendatangi KPU Kota Denpasar dengan berjalan kaki dari Sekretariat DPD Partai Demokrat Bali yang terletak sekitar 450 meter dari KPU Kota Denpasar.

Proses dan berkas pendaftaran bakal pasangan calon diterima oleh Ketua KPU Kota Denpasar I Wayan Arsa Jaya dengan didampingi tiga komisioner KPU Denpasar yakni Dewa Ayu Sekar Anggaraeni, Sibro Mullisyi dan Ni Ketut Dharmayanti Laksmi, sedangkan komisioner I Made Windia berhalangan hadir karena dalam kondisi kurang sehat.

Arsa Jaya mengatakan Paket Amertha didukung atau diusulkan oleh tiga partai politik peraih kursi di DPRD Kota Denpasar yakni Partai Golkar (8 kursi), Partai Demokrat (4 kursi) dan Partai Nasdem (3 kursi).

“Berdasarkan berkas persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang kami terima, dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat,” ucapnya.

Sebagai bentuk transparansi kepada publik, berkas-berkas tersebut juga diunggah di website KPU Kota Denpasar dan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap berkas pencalonan yang diserahkan, dapat menyampaikan melalui email ke KPU Denpasar ataupun dengan datang langsung ke KPU setempat.

Arsa Jaya mengatakan dengan pendaftaran Paket Amertha ini, berarti tujuh parpol peraih kursi di DPRD Kota Denpasar sudah semuanya memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar untuk Pilkada 2020. Untuk mengajukan pasangan calon di Piwali Denpasar, minimal harus mengantongi sembilan kursi di DPRD Kota Denpasar.

Sebelumnya pada Jumat (4/9) bakal pasangan calon I Gusti Ngurah Jayanegara-Kadek Agus Arya Wibawa (Paket Jaya-Wibawa) sudah mendaftar terlebih dahulu ke KPU Kota Denpasar. Adapun partai pengusul Paket Jaya-Wibawa yakni PDI Perjuangan (22 kursi/162.635 suara), Partai Hanura (2 kursi/14.814 suara), Partai Gerindra (4 kursi/29.214 suara) dan Partai Solidaritas Indonesia (2 suara/16.581 suara).

Setelah pendaftaran hari ini, bakal pasangan calon akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan yang dijadwalkan pada 7 dan 8 September mendatang di RSUP Sanglah.

“Sedangkan untuk penetapan pasangan calon pada 23 September, pengundian nomor urut pada 24 September, dan masa kampanye dari 26 September hingga 5 Desember 2020,” kata Arsa Jaya pada acara yang juga dihadiri Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan itu.(bgn/ant)20090605