Amlapura, Baliglonalnews

Satgas Netralitas ASN/Non-ASN yang dipimpin Wakil Ketua yang juga Inspektur Pembantu Wilayah 1 Inspektorat Daerah Provinsi Bali I Nyoman Gde Suarditha sidak ke tiga lokasi di Kabupaten Karangasem, yaitu SMKN 1 Manggis, SMA Amlapura, dan UPTD PPRD Kabupaten Karangasem pada Selasa (8/10/2024).

Suarditha menyampaikan bahwa ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak pada segala bentuk pengaruh dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun. Dia menekankan bahwa ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat. Dia mengajak para ASN/Non-ASN untuk menjaga netralitas, menghindari konflik kepentingan, dan menggunakan media sosial dengan bijak.

Suarditha menyampaikan bahwa Tim Satgas Netralitas ASN dan Non-ASN memiliki tiga tugas utama, yaitu pencegahan, penindakan, dan monitoring. Dijelaskannya, langkah pencegahan telah dilakukan melalui sejumlah kegiatan seperti pengarahan Bawaslu, penandatanganan Pakta Integritas, dan pengucapan ikrar netralitas.

“Kami ingin memastikan bahwa Bapak/Ibu semua netral dan melaksanakan apa yang sudah Bapak/Ibu tanda tangani dalam Pakta Integritas. Silakan gunakan hak politik di bilik suara saja, jangan mempengaruhi ataupun secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu calon,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Satgas, yang juga menjabat sebagai Sekretaris BKPSDM Provinsi Bali, I Made Mahadi Sanatana. Dia mengingatkan bahwa jenis pelanggaran netralitas meliputi aksi pemberian dukungan kepada pasangan calon (Paslon) tertentu, menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, hingga ikut sebagai peserta kampanye Paslon. Sementara jenis pelanggaran netralitas berupa kode etik mencakup membuat postingan dukungan kepada paslon, like/comment/share terkait paslon tertentu, memasang spanduk, hingga menghadiri deklarasi paslon tertentu. (bgn003)24100904

Tabanan, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan melalui Surat Keputusan Nomor 1018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Tabanan menetapkan jumlah pemilih sementara sebanyak 374.868 pemilih.

“Dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 184.039 pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 190.829 pemilih dengan total jumlah 850 TPS di 133 desa dan di 10 kecamatan se-Kabupaten Tabanan,” ujar Ketua divisi Perencanaan Data dan Informasi I Wayan Mudita pada Sabtu (17/8/2024).

Dia menyebutkan keputusan itu dikeluarkan dengan mempedomani ketentuan pasal 28 ayat 8 PKPU nomor 7 Tahun 2024 serta keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 799 tahun 2024 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan nomor 1017/PL.02.1-BA/5102/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat kabupaten Tabanan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Tabanan tahun 2024.

Mudita menyampaikan setelah ditetapkannya rekapitulasi ini maka langkah selanjutnya mempublikasikan daftar pemilih sementara ini di masing-masing desa untuk dapat dilihat secara langsung oleh warga yang sudah memiliki hak pilih. “Sekarang, daftar pemilih sementara sudah bisa dilihat di desa masing-masing. Kalau ada nama yang kurang atau salah, silakan lapor kepada PPS , PPK atau KPU Kabupaten Tabanan mulai tanggal 18 s/d 27 Agustus 2024 dengan membawa bukti dukung berupa KTP elektronik atau KK di wilayah masing-masing”, katanya. (bgn020)24081814

Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali mengelar coffee morning dengan Bawaslu, perwakilan pejabat pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda dan TNI/Polri, di Denpasar, Jumat (12/7/2024), guna menyatukan pemahaman jelang pilkada serentak di Pulau Dewata.

“Kami melakukan coffee morning dengan instansi terkait perwakilan pejabat pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda dan TNI/Polri), untuk proses menyatukan pemahaman dan komunikasi jelang Pilkada,” kata Komisioner KPU Bali, I Gede John Darmawan.

“Dengan pertemuan ini, kami ingin mendapat informasi, masukan serta evaluasi selama proses tahapan Pilkada ini,” katanya.

Dari hasil pertemuan ini, kata dia, akan ditindaklanjuti ke KPU kabupaten/kota, sehingga alur informasi berjalan dengan benar, sehingga proses Pilkada ini berjalan sesuai regulasi.

Dengan pertemuan santai ini, dapat bertukar pikiran terkait kendala atau halangan di lapangan, dengan proses pembahasan yang terbuka dan bebas.

“Pertemuan ini, apa yang menjadi pembahasan apa bisa ditindaklanjuti dengan segera, dengan mengambil kebijakan yang sama, sehingga bisa diteruskan ke masing-masing institusi yang ada terkait apa yang harus dilakukan,” pungkasnya. (bgn008)24071207

Mangupura, Baliglobalnews

KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Badung meluncurkan tahapan pilkada serentak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2024 di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, pada Rabu (5/6/2024) malam.

Ketua KPU Badung, IGKG Agung Yusa Arsana, mengatakan acara peluncuran tahapan pilkada serentak tersebut sebagai kelanjutan pelaksanaan peluncuran pilkada serentak nasional yang dilaksanakan di pelataran Candi Prambanan, dan peluncuran di tingkat propinsi yang dilaksanakan di Arda Chandra Denpasar beberapa waktu lalu.

“KPU Badung sudah melaksanakan rekrutmen badan Adhock PPK dan PPS, dan akan dilanjutkan dengan rekrutmen pantarlih pada 13 – 17 Juni 2024 mendatang. “Jumlah DP 4 yang diterima KPU Badung 412.050 dipetakan ke dalam 759 TPS, dan jumlah pantarlih yang dibutuhkan se- Badung 1.509 orang,” katanya.

Yusa Arsana menyebutkan dalam rekrutmen pantarlih diperlukan satu orang atau dua orang pantarlih dalam satu TPS, sehingga jumlah pantarlih yang dibutuhkan nantinya berjumlah 1.509 orang.

“Hal-hal itu ke depan yang perlu kami koordinasikan terus-menerus, baik PPK, PPS dan juga pimpinan di tingkat desa/kelurahan sampai ke tingkat Banjar, sehingga perlu koordinasi secara intens,” katanya.

Yusa Arsana menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Badung, terutama terkait anggaran Pilkada yang sudah diterima 100 persen. “Anggaran Pilkada sudah diberikan Pemkab Badung dengan total keseluruhan Rp35,6 milyar yang seluruhnya masuk ke rekening KPU Kabupaten Badung,” katanya.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada TNI-Polri yang sudah mendukung pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, dimulai dari Pileg pada 14 Pebruari 2024 lalu.

Ditanya target, dia menyebut partisipasi masyarakat pemilih yang bisa dicapai di Kabupaten Badung adalah 89,87 persen atau hampir 90 persen. “Artinya, di Pilkada ini tentunya target partisipasi masyarakat lebih dari Pemilu Serentak pada 14 Februari lalu,” tandasnya. (bgn003)24060609

Nasional, Baliglobalnews

Penyanyi dangdut Cita Citata mengatakan enggan untuk tampil mengisi acara di konser musik dalam rangka kampanye Pemilihan Kepala Daerah (pilkada).

Diwakili sang manajer, Rendro, pelantun lagu “Goyang Dumang” mengatakan masih khawatir dengan penyebaran COVID-19 karena kegiatan konser berpotensi mengumpulkan massa dalam jumlah banyak.

“Walaupun secara kondisi kita sebagai penghibur, itu merupakan mata pencaharian semua hal yang terkait di dunia hiburan,” kata Rendro saat dikonfirmasi ANTARA, Sabtu.

Lebih lanjut, Rendro mengatakan sangat menyayangkan apabila kegiatan konser dalam rangka kampanye pilkada tetap diizinkan di tengah suasana pandemi.

“Lagi dan lagi ini opini. Secara prosedur dan kebijakan sih salah mengumpulkan masa dengan kondisi pandemi sekarang,” ujarnya.

Dia pun dengan tegas menolak jika ada tawaran mengisi konser kepada Cita Citata untuk kegiatan pilkada saat pandemi sekarang ini.

Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri setuju jika konser musik dan kegiatan kampanye lain yang menimbulkan kerumunan massa ditiadakan pada pilkada serentak 2020 yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19.

“Yang jelas kita setuju yang berpotensi rawan menjadi sarana penularan, ya tentu kita, ya tidak apa-apa kalau aturan itu kita perbaiki saya pikir,” kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar di Jakarta.

Posisi pemerintah, menurut Bahtiar, sejak awal sudah jelas tidak setuju dengan segala bentuk kerumunan. Sementara, konser musik adalah suatu kegiatan yang memang sangat spesifik dan bisa saja menyebabkan kerumunan.

Pandangan tersebut disampaikan Bahtiar setelah Komisi Pemilihan Umum dalam Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 pada pasal 63 mengatur kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam PKPU tersebut menjelaskan kegiatan lain tidak melanggar itu dapat dilaksanakan dalam bentuk rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai, perlombaan.

Lebih lanjut, kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah, peringatan hari ulang tahun partai politik, melalui media sosial.

Namun, kegiatan lain tersebut pada aturan lanjutan diatur harus dilakukan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 orang, menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Untuk menyelenggarakan kegiatan itu juga harus berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat. (bgn123)20091917

Nasional, Baliglobalnews

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai tidak tepat usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 dengan alasan karena Ketua KPU RI Arief Budiman terkonfirmasi positif COVID-19.

Menurut dia, Arief terinfeksi COVID-19 merupakan urusan personal bukan menjadi pertimbangan untuk penundaan Pilkada Serentak 2020.

“Jangan karena ketua KPU kena COVID-19, lalu ditunda, yang menentukan bukan dia, yang menentukan itu UU,” kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Guspardi menilai, jika Arief Budiman tidak bisa melakukan pekerjaannya selama pilkada maka dapat digantikan perannya oleh komisioner lainnya. Menurut dia, di KPU itu ada 7 orang komisioner dan sifatnya kolektif kolegial.

“Sambil Pak Arief melakukan pemulihan, penyembuhan, isolasi, tugas-tugasnya bisa dijalankan komisioner KPU yang lainnya. Jadi yang dijalankan itu sistem bukan personal,” ujarnya.

Dia menilai proses pelaksanaan Pilkada 2020 telah disetujui antara parlemen dan pemerintah sehingga tidak ada penundaan kembali. Menurut dia, adanya tren naik dan turun pandemi COVID-19 tidak menghalangi penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

“Tren naik turun COVID-19, bukan karena adanya proses pelaksanaan pilkada. Sekarang ini kebetulan tren lagi naik, mudah-mudahan Oktober-November menurun melandai, itu yang kita harapkan,” katanya.

Dia mengimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat berkomitmen menjaga protokol kesehatan bukan hanya semata-mata untuk gelaran pilkada saja tetapi juga untuk kesehatan masing-masing individu.(bgn123)20091909

Jakarta, Baliglobalnews

Ketua KPU RI Arief Budiman mengharapkan adanya jaminan keamanan diri penyelenggara pemilu dalam menggelar Pemilihan kepala daerah serentak 2020 berkaca dari kejadian terbunuhnya staf KPU Yahukimo Hendrik Johpinski (25) yang diduga akibat dianiaya orang tak dikenal.

“Kami tentu berharap ada dukungan yang mampu menjaga mengamankan, bukan hanya proses dan tahapan penyelenggaraan pilkada saja tapi juga menjaga mengamankan penyelenggara pemilunya,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta, Rabu.

Dengan adanya pengamanan terhadap diri penyelenggara, bukan pengamanan kantor saja kata dia diharapkan kejadian seperti yang terjadi pada Hendrik Johpinski tidak lagi terulang.

“Kami bisa berkoordinasi terus dengan aparat keamanan, untuk menjamin bahwa proses penyelenggaraan ini, penyelenggara pilkada tidak lagi menimbulkan kejadian-kejadian yang membuat beberapa pihak khawatir, risau, bahkan mungkin ragu dan takut untuk bisa terlibat di dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah,” katanya.

Arief berharap penyelenggara pemilu mendapatkan dukungan dari seluruh pihak termasuk soal keamanan diri penyelenggara dalam menyelenggarakan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Dia juga mengingatkan agar seluruh penyelenggara pemilu se Indonesia agar lebih berhati-hati belajar dari kejadian tersebut.

“Kepada penyelenggara pemilu se-Indonesia saya ingin sampaikan bahwa peristiwa semacam ini menjadi pelajaran berharga bagi kita,” kata Arief Budiman.

Para penyelenggara kata dia diharapkan dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan sangat hati-hati, penyelenggara tetap harus menjalankan tugas-tugas dengan baik dengan memperhatikan situasi sekitar.(bgn/ant)20081220

Badung, Baliglobalnews

KRBB (Koalisi Rakyat Badung Bangkit) terdiri atas gabungan Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai Nasdem, sedang menggadang-gadang bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati untuk mengikuti kompetisi demokrasi pada Pilkada 9 Desember mendatang. Menurut Sekretaris Gerindra Badung, Ketut Sugiana, KRBB pada pertemuan Senin (20/7) di rumah mantan Sekda Badung, Wayan Subawa, mengerucutkan dua nama sebagai paket yang bakal menandingi kedigjayaan sang petahana, Giriasa, adalah paket IGN Agung Budiatmika seorang notaris yang menjadi Kelompok Tenaga Ahli Bupati Badung dan Wayan Muntra, mantan Ketua DPD Golkar Badung yang terdepak ketika timbul konflik menyusul Ketut Sudikerta yang ketika itu menjabat Ketua DPD Golkar Bali ditimpa musibah yang mengantarkannya ke balik jeruji besi.

Terhadap munculnya wacana balon paket Diatmika-Muntra, mantan anggota DPRD Bali dari Partai Golkar, IB Pada Kusuma menyatakan tetap mendukung, memilih dan memenangkan paket Giriasa, siapa pun yang akan menjadi lawannya. Pernyataan Gus Pada, demikian sapaan akrabnya, tersebut mengemuka ketika dia berkunjung ke kediaman petinggi DPC PDI Perjuangan Badung, Nyoman Satria, Minggu (26/7).

Gus Pada yang kini berlabuh di si moncong putih dalam lingkaran itu, mengaku paham betul pemikiran Bupati Nyoman Giri Prasta. ”Gaya kepemimpinan Giri Prasta betul-betul dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Siapa pun lawannya, saya tetap memilih dan ikut memenangkan Giri Prasta untuk periode kedua nanti,” katanya.

Penglingsir dari Griya Pada, Mambal, itu menilai setiap pemimpin ada kekurangan dan kelebihannya. ”Sebelumnya banyak orang pintar menjadi pemimpin, tetapi rakyat tidak kebagian apa-apa. Hanya pada kepemimpinan Giriasa saya melihat rakyat benar-benar mendapat perhatian. Banjar sekarang banyak sekali yang bagus-bagus, demikian pura, juga banyak mendapat bantuan. Beda dengan sebelum-sebelumnya. Program bantuan kepada rakyat pun banyak sekali. Jadi, rakyat benar-benar dapat menikmati pembangunan yang dijalankan Giri Prasta. Jadi, jangan sampai keliru, untuk memilih yang baru. Giri Prasta sudah teruji,” tandasnya. (bgn/din)20072610

Denpasar, Baliglobalnews

Gerakan coklit (pencocokan dan penelitian) dan Klik Serentak untuk pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada 2020 di Kota Denpasar menemui Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara, di kediamannya pada Sabtu (25/7).

Kegiatan yang dipimpin Ketua KPU Kota Denpasar, I Wayan Arsa Jaya bersama KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan beserta jajaran selain coklit juga sekaligus melaksanakan sosialisasi. ”Hari ini kami mengajak seluruh jajaran penyelenggara untuk melakukan gerakan coklit serentak, gerakan klik serentak dan gerakan memakai masker,” kata Arsa Jaya.

Dia mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan coklit dengan memberikan informasi data diri yang benar sesuai KTP elektronik dan kartu keluarga. ”Kami minta masyarakat tidak perlu merasa khawatir, karena petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sudah dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) dan agar saling mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Pelaksanaan coklit dimulai 15 Juli lalu hingga 13 Agustus mendatang dengan melibatkan 1.202 PPDP bersama panitia pemungutan suara (PPS). Mereka mendatangi masing-masing rumah warga dengan protokol kesehatan Covid-19.

”Pelaksanaan Pilwali pada 9 Desember 2020 mendatang yang masih dibayang-bayangi Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan dengan pelaksanaan jumlah pemilih per TPS maksimal dibatasi 500 orang, yang pada pilwali sebelumnya mencapai 800 orang,” ujarnya.

Sementara Sekda Rai Iswara mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU Denpasar yang telah melaksanakan tugas secara baik dari tahapan awal yakni pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Denpasar. ”Kami bersama Walikota Rai Mantra dan Wakil Walikota I GN Jaya Negara mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU, PPK, PPS yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yang sudah kami pantau berasama seluruh jajaran Pemkot Denpasar, serta tetap bersandar pada komunikasi dan koordinasi,” ujarnya.

Rai Iswara menyebutkan tahapan demi tahapan dalam kesuksesan Pilwali Denpasar menjadi tanggungjawab bersama. ”Kami mengajak seluruh masyarakat Kota Denpasar untuk turut serta berpartisipasi dalam kesuksesan pilwali tahun ini. Hal ini juga tidak terlepas dari sinergitas kita bersama Pemkot Denpasar, KPU, Bawaslu dan panitia pemilihan, dan seluruh stakeholder yang ada memiliki tanggungjawab yang dapat dibingkai dengan koordinasi dan komunikasi. Terlebih saat ini pelaksanaan pilwali dalam masa pandemi Covid-19 yang diharapkan kewaspadaan bersama sehingga pilwali berjalan lancar serta masyarakat sehat,” katanya. (bgn/humas)20072509

Badung, Baliglobalnews

Pilkada di Kabupaten Badung sepertinya tidak akan terjadi seperti yang diprediksi pihak tertentu sang petahana, Giriasa akan melawan kotak kosong.

Setidaknya prediksi itu terbantahkan dengan berhembusnya informasi yang menyebutkan partai-partai yang terbagung dalam Koalisi Rakyat Badung Bangkit (KRBB), yakni Partai Golkar, Gerindra, dan Nasdem mempunyai bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati, yakni Agung Budiatmika dan  Wayan Muntra untuk ”menandingi keperkasaan” Giriasa, yakni Nyoman Giri Prasta dan Ketut Suiasa.

Sekretaris Partai Gerindra, Ir. Ketut Sugiana, tidak menampik informasi tersebut. Dia menyatakan KRBB sependapat untuk mencari pemimpin yang mampu dan mau mengabdikan dirinya menuju kebangkitan Badung kembali.

”Kriterianya antara lain orangnya bersih dari catatan hukum, administratur yang andal, memahami kebijakan publik, memiliki leadership yang kuat, menguasai sistem pengelolaan keuangan publik, inovatif dan visioner serta antisipatif,” katanya Kamis (23/7).

”Vokalis” DPRD Badung periode 1999-2004 itu menyebutkan pemunculan dua nama tersebut telah melalui diskusi yang panjang dengan melibatkan tokoh-tokoh di Badung. Sugiana pun tidak menampik kedua nama tersebut telah mengerucut pada pertemuan di rumah mantan Sekda Badung, Wayan Subawa, di Yangbatu, Denpasar pada Senin (20/7) yang dihadiri oleh pentolan-pentolan KRBB, dan Panglingsir Puri Mengwi, AA Gde Agung.

Namun dalam pertemuan tersebut, Sugiana menyebutkan kedua nama yang digadang-gadang tersebut tidak dihadirkan.

Ketika ditanya apakah pemunculan kedua nama tersebut hanyalah sebuah ”sinetron”, Sugiana dengan tegas mengatakan KRBB mencari tokoh yang serius. ”Dari pemahaman saya terhadap pribadi Agung Diatmika, beliau orgnya tidak mencla-mencle. ”Jadi, saya tegaskan ini bukan sandiwara. Kami mengerucut dua nama tersebut, walaupun belum final,” tandasnya. (bgn/din)20072317