Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, mengajak jajarannya memikirkan dan merumuskan konsep masa depan pariwisata Bali. Ajakan itu disampaikannya saat membuka Rakerda II PHRI Bali di Ruang Pertemuan Bali Tourism Board, pada Sabtu (5/2).

Mengawali arahannya, Wagub Cok Ace yang juga selaku Ketua BPD PHRI Provinsi Bali menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan pelaku pariwisata yaitu membangun sinergi lintas usaha dan lintas negara serta cermat membaca situasi yang berkembang di dalam dan luar negeri. Wagub menekankan bahwa perkembangan pariwisata tak bisa dilepaskan dari berbagai faktor pendukung seperti sosial, politik, ekonomi, budaya dan keamanan.

Pertama terkait faktor sosial, dia menyebut pelaku usaha bidang pariwisata saat ini menghadapi situasi pelik. Salah satunya keputusan PHK dan tuntutan karyawan untuk kembali dipekerjakan secara penuh karena menganggap situasi mulai pulih.

Wagub Cok Ace mengharapkan jajaran manajemen bisa menyikapi situasi ini dengan bijak. “Masyarakat kita saat ini sensitif dan mudah tersinggung karena tekanan ekonomi yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Kita harus bisa menjelaskan secara terbuka gambaran dan kondisi kongkret perusahan dalam bahasa yang tepat kepada pegawai,” katanya. 

Faktor lain yang patut diperhitungkan adalah politik, karena 2023 sudah masuk tahun politik sebagai bagian dari persiapan perhelatan pemilu serentak 2024. Salah satu konsekwensinya adalah fokus pemerintah terhadap sektor pariwisata bisa jadi sedikit berkurang karena harus fokus pada hajatan besar. Selain itu, menurut pandangan Wagub Cok Ace, pada situasi biasa saja (sebelum pandemi Covid-19,red), hajatan politik sangat mempengaruhi usaha pariwisata. “Pariwisata rentan dengan isu politik, sekalipun kita kemas dalam atraksi budaya, hajatan politik masih mempengaruhi penilaian masyarakat luar,” katanya. 

Faktor berikutnya adalah kebijakan pemerintah yang sangat erat kaitannya dengan pengembangan usaha pariwisata. Wagub Cok Ace menginformasikan Pemprov Bali saat ini tengah menggenjot sejumlah pembangunan infrastruktur seperti short cut, Pusat Kebudayaan Bali (PKB) dan penataan kawasan Besakih. Dia memprediksi, penataan infrastruktur ini akan memengaruhi peta dan wajah pariwisata Bali. Dia mencontohkan pembangunan PKB di kawasan Gunaksa yang kemungkinan akan diikuti pertumbuhan usaha di sekitar kawasan itu.

“Ini harus kita cermati bersama, ingin tetap bertahan pada investasi yang sama atau melakukan diversifikasi,” tegasnya sembari mengingatkan seluruh jajaran PHRI mengikuti dan mendukung program pemerintah.

Guru Besar ISI Denpasar juga menyinggung Konsep Ekonomi Kerthi Bali yang diluncurkan Gubernur Bali Wayan Koster. Dalam konsep EKB, sektor pariwisata ditempatkan pada posisi ke-6 dan disebut sebagai bonus. EKB menempatkan sektor pertanian dalam arti luas termasuk peternakan dan perkebunan pada posisi pertama dan disusul sektor kelautan/perikanan pada posisi kedua. Sedangkan sektor industri dan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Koperasi ditempatkan pada posisi ke-3 dan 4, disusul sektor ekonomi kreatif dan digital pada posisi lima.

Menurut Wagub Cok Ace, penempatan pariwisata di posisi 6 dalam konsep EKB, bukan dimaksudkan untuk mengecilkan arti dari sektor ini. Konsep yang dirancang Gubernur Wayan Koster justru bertujuan mengembalikan marwah bahwa sesungguhnya pariwisata itu berawal dari budaya. Konsep EKB hendaknya menjadi bahan renungan bagi seluruh komponen untuk memberi perhatian lebih serius pada upaya pembenahan sektor pertanian, perkebunan dan UMKM. “Konsep ini dimaksudkan mengembalikan struktur pariwisata Bali seperti pada awal perkembangannya,” ucapnya.

Berikutnya adalah faktor budaya yang belakangan mengalami pergeseran. Ia mencontohkan mulai berkurangnya prosesi ngaben besar yang dulunya menjadi salah satu daya tarik pariwisata. Wagub Cok Ace menyebut, perubahan itu sebagai keniscayaan yang tak bisa dihindari. Oleh karena itu, para pelaku pariwisata diminta kembali mencermati apakah tetap menjadikan event upacara sebagai andalan atau berupaya mengimbanginya dengan pengembangan alternatif lain. Sedangkan terkait faktor keamanan, Panglingsir Puri Ubud ini bersyukur karena di tengah beratnya tekanan ekonomi yang dihadapi, situasi keamanan Bali tetap kondusif dan terkendali.

Pada bagian lain, Wagub Cok Ace juga menyinggung kecenderungan pariwisata yang mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Selain itu, ia juga mengingatkan ketatnya persaingan yang harus dihadapi terkait kebijakan pemerintah mengembangkan sejumlah destinasi baru seperti Mandalika. Dia berharap pelaku usaha pariwisata di Daerah Bali tetap optimis dan tak berkecil hati. Karena menurutnya, pengembangan sektor pariwisata tak semata membutuhkan dukungan kelengkapan infrastruktur. Yang tak kalah penting menurutnya adalah dukungan sumber daya manusia  dan ia yakin Bali sejauh ini masih unggul. “Mari bersatu padu untuk memenangkan ketatnya persaingan dengan destinasi yang mulai tumbuh,” pungkasnya.

Sementara Ketua Panitia Rakerda PHRI, Perry Markus, menyampaikan bahwa agenda ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Rakercab dan merupakan amanat dari AD/ART organisasi. Rakerda dilaksanakan dengan sederhana menyesuaikan dengan kondisi prihatin yang dihadapi pelaku pariwisata Bali dan juga sejalan dengan penerapan protokol kesehatan mencegah makin meluasnya penyebaran varian omicron Covid-19. Acara diisi dengan paparan program kerja oleh Prof. I Nengah Dasi Astawa dan penyampaian laporan program kerja dari BPC PHRI Kabupaten/Kota se-Bali. (bgn003)22020504

Badung, Baliglobalnews

Di tengah pandemi Covid-19 yang menggila, kalangan industri pariwisata mengharapkan pemerintah dapat mengambil langkah berani untuk menyelamatkan pariwisata Bali.

Harapan itu disampaikan Ketua PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) Kabupaten Badung, IGN Surya Wijaya, ketika dimintai konfirmasi pada Senin (28/6).

Untuk itu, Suryawijaya minta pemerintah tetap sesuai rencana membuka Bandara I Gusti Ngurah Rai, bagi wisatawan internasional pada Juli mendatang.

“Harus ada langkah berani dari pemerintah untuk membuka international border. Kalau sudah dibuka, tentu akan ada tambahan wisatawan yang akan datang ke Bali. Tentu harus diberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Jika mereka tiba dengan hasil negatif, berapa hari harus dikarantina, ke mana saja mereka diperbolehkan berwisata,” katanya.

Dia beralasan walaupun kasus Covid-19 mencapai tiga digit, angka kesembuhan sangat tinggi mencapai 93 persen dan angka kematian tidak lebih daripada 3 persen. Di satu sisi, Pemerintah Provinsi Bali terus melaksanakan vaksinasi massal untuk meningkatkan imunitas minimal 70 persen dari populasi penduduk agar tercapai herd immunity.

Selain itu, sarana industri pariwisata di Badung, baik hotel maupun restoran, hampir semuanya sudah mendapat sertifikasi CHSE (cleanliness health safety environmental sustainability).

Dia lantas membandingkan dengan perlakuan beda terhadap Bandara Cengkareng, Kuala Nano, Juanda, dan Bandara Manado yang terbuka untuk pintu internasional.

Suryawijaya lantas menyebutkan data wisatawan nusantara hingga saat ini yang datang ke Bali 7.000-9.000 per hari, sedangkan kamar hotel tersedia mencapai 146.000 lebih. “Jumlah itu tentu sangat rendah, kurang dari 10 persen. Dampaknya, yang saya amati setiap hari mulai dari Legian, Kuta, Seminyak dan yang lainnya tidak ada hotel yang buka. Paling yang buka satu dua. Itu pun hotel besar dengan mempekerjakan karyawan yang terbatas dan dibayar harian,” katanya.

Pemerintah, lanjutnya, harus memberikan perhatian lebih kepada Bali yang memberikan sumbangan devisa sangat besar sebelum adanya Covid-19. “Tahun 2019 (sebelum muncul Covid-19), Bali menyumbang devisa Rp 116 triliun dari keseluruhan yang mencapai Rp 280 triliun,” katanya seraya menambahkan, sangat wajar pemerintah harus menyelamatkan pariwisata Bali yang menjadi destinasi pariwisata dunia. Apalagi hampir 2 juta dari 4,3 juta masyarakat Bali menggantungkan hidup dari dunia pariwisata.

Dalam situasi saat ini, dia mengusulkan kepada pemerintah agar membantu pelaku pariwisata Bali memberikan pinjaman lunak. Pasalnya, untuk membuka kembali sarana pariwisata yang tidak terpakai setahun lebih tentu banyak yang harus direnovasi, seperti mengecat ulang kamar, membersihkan kolam, servis AC dan sebagainya. Untuk seluruh stakeholder pariwisata, Suryawijaya menyebutkan Bali paling tidak membutuhkan dana Rp 9,4 triliun untuk meng-cover dua tahun ke depan.

Wakil Ketua DPD PHRI Provinsi Bali itu mengharapkan semua pihak untuk taat pada aturan protokol kesehatan (prokes) yang ditetapkan pemerintah dengan menerapkan 3 M, meliputi memakai masker standar dengan benar, menjaga jarak, mencuci tangan.

Jika tidak demikian, Suryawijaya khawatir pariwisata Bali akan mati permanen. Pasalnya, hingga saat ini dampak pandemi tidak bisa dipastikan akan berakhir. “Kita tidak tahu apa dampak ke depan. Tapi kita jangan saling menyalahkan, mari berbuat sesuai peran masing-masing, bergotong-royong saling membantu, jangan saling hujat. Kita bersama 216 negara lain sedang menghadapi badai, tetapi berada di perahu yang berbeda. Ini situasi yang sulit. Kita tentu berharap bisa segera recovery,” tandasnya. (bgn003)21062801

Badung, Baliglobalnews

Ketua PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) Kabupaten Badung, IGAN Suryawijaya, mengharapkan Sandiaga Uno yang dilantik menjadi Menparekraf pada pagi ini, Rabu (23/12)  bisa bekerjasama dalam memajukan pariwisata Bali utamanya dan Indonesia pada umumnya.

“Reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif Presiden dalam menilai kinerja para pembantunya. Pergantian menteri tentu penuh pertimbangan, baik politik maupun profesi,” kata Suryawijaya ketika dimintai tanggapan digantinya Wishnutama Kusbandio sebagai Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif.

Wakil Ketua PHRI Bali itu meyakini terpilihnya Sandiaga Uno sudah melalui pertimbangan mendalam, baik politis maupun profesi atau akademisi. Suryawijaya juga melihat baik Wishnutama maupun Sandiaga Uno sama-sama pengusaha sukses.

Bali menjadi skala prioritas, kata dia, karena berbicara masalah pariwisata juga berbicara bisnis. Bali menjadi role model pariwisata bersama sepuluh destinasi wisata lainnya.

“Kami harapkan Pak Sandiaga Uno bekerjasama dengan daerah untuk bisa memajukan pariwisata Bali dan Indonesia di tengah pandemi Covid-19, karena pariwisata menjadi pendapatan devisa nomor satu bagi Bali,” katanya.

Bali, kata dia, setiap bulan kehilangan Rp 10 triliun pendapatan dari pariwisata. Karena itu, lanjutnya, Menparekraf Sandiaga Uno harus mempunyai strategi jitu untuk dapat memajukan pariwisata. “Beliau harus sangat serius. Usai dilantik harus langsung tancap gas,” katanya.

Ketika ditanya Sandiaga Uno pernah mewacanakan akan mengembangkan pariwisata halal untuk Bali ketika kampanye pilpres setahun lalu, dengan tegas Suryawijaya menolak. “Itu (pariwisata halal) waktu kampanye pilpres ya. Saya ingatkan pariwisata budaya menjadi fundamental pariwisata Bali. Namun, siapa pun welcome datang ke Bali untuk berwisata asal tidak merusak tatanan kehidupan di Bali, tidak berbuat kriminal, sesuai dengan Perda Bali no. 5 tahun 2020 tentang standar penyelengaraan kepariwisataan budaya Bali. Yang terpenting mereka bawa uang,” tandasnya. (bgn0003)20122306

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengajak pengusaha hotel dan restoran di daerahnya tetap optimistis bahwa pariwisata akan segera bangkit kembali di tengah pandemi COVID-19.

“Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus terus berupaya memperoleh kepercayaan publik bahwasanya Bali siap untuk dikunjungi kembali oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara,” kata Wagub Bali saat pengukuhan pengurus BPC PHRI Kabupaten Jembrana periode 2020-2025 di Jembrana, Bali, Rabu.

Menurut dia, pengukuhan pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jembrana yang dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 memiliki makna penting.

“Di samping untuk mengukuhkan pengurus baru, juga menyusun program kerja untuk kemajuan pariwisata di Kabupaten Jembrana,” ujar pria yang akrab disapa Cok Ace itu.

Ketua PHRI Bali itu tidak memungkiri pandemi COVID-19 telah memberi dampak yang sangat signifikan khususnya kepada Bali yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam hingga minus 12,28 persen dan sektor pariwisata Bali mengalami keterpurukan.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Bali bersama dengan pemerintah kabupaten/kota, lanjut dia, juga terus menambah laboratorium dan tempat isolasi untuk penanganan COVID-19

“Demikian pula, halnya para pelaku usaha pariwisata yang terus meningkatkan penerapan CHSE yakni kebersihan (cleanliness), kesehatan (health), keamanan (safety) dan kelestarian lingkungan (environmental sustainability) di akomodasi serta objek pariwisata,” katanya.

Tidak hanya itu, masyarakat pun terus menerapkan protokol kesehatan dengan penuh kedisiplinan. Semua upaya ini dilakukan agar pariwisata Bali bisa segera bangkit kembali.

Khususnya untuk Kabupaten Jembrana, Cok Ace menyampaikan Pemprov Bali bekerja sama dengan pemerintah pusat tengah mencanangkan sejumlah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jembrana seperti pembangunan Jalan Tol Mengwi- Gilimanuk serta pembangunan bandara yang lokasinya tidak jauh dari Kabupaten Jembrana.

Dengan adanya rencana pembangunan infrastruktur tersebut, masyarakat Jembrana diminta untuk mempersiapkan diri dengan keterampilan yang baik dan mumpuni sehingga nantinya siap bersaing dengan SDM lainnya.

“Dengan demikian, pembangunan infrastruktur akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya,” katanya. (bgn123) 20120224

Nasional, Baliglobalnews

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengatakan penerapan disiplin protokol kesehatan Covid-19 dan promosi aman oleh pemerintah daerah (Pemda) dapat memulihkan kembali sektor pariwisata di daerah.

“Seluruh Pemda harus meyakinkan kepada calon pengunjung bahwa tempat (wisata) ini aman dengan menerapkan aturan protokoler dengan ketat,” ujar Wakil Ketua PHRI Semarang Benk Mintosih dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Benk optimistis, dengan melakukan upaya itu, tempat-tempat pariwisata bisa kembali hidup. Alasannya, karena masyarakat saat ini di satu sisi ingin sekali pergi berlibur setelah berbulan-bulan terpaksa tidak bisa ke mana-mana karena wabah. Tetapi di sisi lain, mereka takut akan tertular virus corona.

Kepercayaan akan rasa aman dari COVID-19, saat ini, menjadi faktor yang mutlak dimiliki setiap calon pengunjung tempat pariwisata. Kepercayaan itu, menurut Benk, harus dibangun melalui promosi oleh setiap Pemda.

“Seluruh dinas pemerintah harus berlaku (berperan) dua sisi sekaligus. Satu, setiap dinas harus menjadi dinas pariwisata. Kedua, setiap dinas harus jadi satgas covid,” kata Benk.

Pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terdampak oleh wabah Covid-19, sehingga membutuhkan penanganan khusus oleh Pemda untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata di masa pandemi ini.

Masing-masing Pemda harus menetapkan protokol kesehatan untuk tempat pariwisata dan mempromosikan kepada masyarakat atau calon pengunjung bahwa tempat pariwisata di wilayahnya aman.

Selama wabah, banyak pelaku usaha di sektor pariwisata yang babak belur terkena dampak. Untuk itu, PHRI menilai diperlukan stimulus berupa subsidi listrik dan pajak dari pemerintah bagi pelaku usaha di sektor pariwisata.

“Kalau usaha pariwisata itu paling besar pengeluarannya di listrik, kemudian pajak. Minimal harus ada stimulan berkelanjutan untuk itu,” kata Wakil Ketua PHRI Semarang tersebut.(bgn123)20112404