Denpasar, Baliglobalnews

Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali mengajak Umat Hindu yang ada di desa adat seluruh Bali dalam menyambut Hari Suci Galungan pada Rabu (10/11) dan Hari Suci Kuningan pada Sabtu (20/11) untuk mengimplementasikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dengan tujuan untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat Bali hingga mewujudkan alam Bali bersih dari ancaman sampah plastik.

Petajuh MDA Bidang Agama, Seni, Budaya, Tradisi dan Kearifan Lokal, Gusti Made Ngurah, mengatakan Hari Suci Galungan dan Kuningan menjadi momentum untuk memanfaatkan buah hingga hasil pertanian lokal Bali sebagai sarana persembahan kepada Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang sejalan dengan semangat  Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali. “Penggunaan buah lokal di desa adat untuk keperluan upacara keagamaan memiliki nilai yang sangat positif bagi pertanian maupun perekonomian Bali. Sehingga kami di MDA Provinsi Bali yang dibantu oleh MDA kabupaten/kota serta prajuru desa adat selalu mengajak dan mensosialisasikan kepada krama desa agar memanfaatkan buah lokal Bali, baik untuk kegiatan upacara agama salah satunya,” ujarnya seraya menyebut sekaranglah di hari suci Galungan dan Kuningan diimplementasikan Pergub Bali Nomor 99 Tahun 2018, sehingga mindset masyarakat menggunakan buah lokal ini dapat dipahami dengan baik.

MDA Provinsi Bali juga mengimbau kepada masyarakat bahwa di dalam rangka menyambut hari suci Galungan dan Kuningan agar mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Hal tersebut dapat dimulai dari ketika Kita tidak menggunakan plastik saat ‘nunas tirta’ dan sebagai tempat canang, hingga banten di Pura. “Masyarakat dimohonkan mulai sadar akan dampak negatif bagi penggunaan plastik, baik berdampak terhadap pencemaran lingkungan ataupun lainnya. Saya harap hari suci Galungan dan Kuningan kali ini, Kita bisa mulai melihat perubahan perilaku masyarakat kearah yang lebih baik khususnya dalam penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai,” pungkasnya.

Ketua Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Sudiana, menjelaskan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali, yang salah satunya dapat Kita lakukan dengan memanfaatkan buah lokal khususnya di hari suci Galungan dan Kuningan, tidak saja bisa membantu perekonomian para petani Bali dan uangnya juga beredar untuk umat Hindu di Bali. “Namun lebih dari itu, tanaman yang menghasilkan buah lokal Bali telah melalui serangkaian upacara pada saat hari Raya Tumpek Pengatag (Tumpek Uduh), sehingga buah lokal Bali sebelum dimanfaatkan, secara tradisi dan keagamaan Hindu di Bali sudah menjalani proses penyucian dengan harapan tanaman tersebut subur, dan menghasilkan buah yang berkualitas,” ujarnya seraya menyatakan sebaiknya umat Hindu di dalam mempersembahkan upakara atau banten di hari suci Galungan dan Kuningan menggunakan buah lokal, tidak saja untuk perputaran ekonomi, tetapi juga buah lokal tersebut telah diupacarai dan disucikan, sehingga sangat tepat digunakan sebagai persembahan kepada Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa serta leluhur.

PHDI Provinsi Bali juga mengajak umat Hindu di dalam melaksanakan upacara keagamaan jangan lagi menggunakan plastik sekali pakai, mengingat sudah ada payung hukum yang mengaturnya yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai yang bertujuan salah satunya menghindari pencemaran lingkungan, mengingat sampah plastik sulit sekali terurai.

(bgn003)21110810

Denpasar, Baliglobalnews

Selama Covid-19 masih mewabah, umat Hindu di Bali dilarang untuk menggelar upacara ngaben. Jika ada warga yang meninggal, hanya diperkenankan untuk makingsan, baik di gni maupun di pertiwi tanpa upacara dan suara kulkul.

Demikian antara lain surat PHDI Bali bernomor : 078/PHDI-Bali/VIII/2021, perihal protokol penanganan jenazah umat Hindu

dalam Kondisi PPKM pandemi Covid-19 di Bali.

Dalam surat tertanggal 13 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Bali, Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua PHDI Kabupaten/Kota se-Bali, Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Gubernur Bali dimohon agar memberikan instruksi kepada pihak rumah sakit yang beroperasi di wilayah Provinsi Bali supaya dalam menerima penitipan jenazah krama Bali Umat Hindu dibatasi paling lama 2 hari, guna mencegah adanya over-kapasitas penitipan jenazah di rumah sakit.

2. MDA Provinsi Bali dimohon agar melakukan hal-hal yang dipandang patut dan perlu untuk menindaklanjuti protokol pelaksanaan penanganan jenazah sang palatra pada masa pandemi Covid-19 ini.

3. Ketua PHDI kabupaten, Kota, kecamatan, desa se-Bali agar ikut

menyosialisasikan perihal ini kepada semua pihak.

4. Krama umat Hindu yang memiliki keluarga meninggal dunia:

a. bilamana meninggal karena dinyatakan positif Covid-19 agar

mengikhlaskan penanganan penguburan (pamendeman) atau kremasi kepada petugas yang disiapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dengan

pemberitahuan kepada pihak keluarga sang palatra dan didampingi keluarga sang palatra.

b. bilamana anggota keluarga meninggal bukan karena Covid-19 supaya tidak dilaksanakan pangabenan sang palatra beserta segenap rangkaian upacara

lain yang menyertainya dalam situasi pandemi Covid-19, dan untuk sementara agar cukup dilaksanakan makingsan di Geni atau makingsan di Pertiwi (mendem) dengan cara nyilib (tanpa suaran kulkul serta nedunang krama adat) langsung di setra Desa Adat masing-masing atau di krematorium yang memungkinkan, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat dan penuh disiplin.

5. Katur ring Ida Sulinggih serta Pinandita/Pamangku/Jero Gede atau sebutan lain mohon agar menyarankan kepada Krama Bali umat Hindu untuk mengutamakan

menunda pelaksanaan upacara yang memungkinkan/bisa ditunda selama Bali dalam kondisi pandemi Covid-19 sampai pandemi Covid-19 ini dinyatakan melandai secara resmi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan apabila

upacara dimaksud tidak memungkinkan untuk ditunda pelaksanaannya maka Ida

Sulinggih serta Pinandita/Pamangku/Jero Gede atau sebutan lain dimohon agar memberi arahan dan pembinaan kepada umat Hindu supaya dalam masa pandemi Covid-19 ini diupayakan pelaksanaan upacara yadnya paling alit (nistaning kanista), dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan yang ketat dan penuh disiplin.

6. Bahwa semua langkah, arahan, dan imbauan dari yang berwenang seyogyanya dipahami ditujukan untuk mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan umat manusia serta kelestarian alam lingkungan dan Krama, sesuai dengan filsafat Tri Hita Karana. (bgn003)21081503

Mangupura, Baliglobalnews

Ikuti Surat Edaran (SE) Majelis Desa Adat (MDA) dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, Pemkab Badung menunda program ogoh-ogoh. Hal itu dikemukakan Kadis Kebudayaan Setda Badung, I Gede Eka Sudarwita, ketika dimintai konfirmasi Kamis (21/1) terkait larangan pawai ogoh-ogoh yang tertuang dalam SE bersama MDA dan PHDI Bali.

”Kita ikuti Surat Edaran Majelis Desa Adat dan PHDI. Di awal memang kita sudah programkan, tetapi menunggu situasi kondisi pandemi Covid-19,” katanya.

Menurut Sudarwita, sesuai dengan surat edaran MDA dan PHDI, pihaknya membatalkan program ogoh-ogoh tahun ini. ”Tahun lalu juga kita tidak ada pawai ogoh-ogoh sesuai dengan surat edaran. Sekarang pun kita tunda dulu. Mungkin sebagai gantinya kita akan rancang program, misalnya olah gerak, secara virtual dengan mengikuti protokol kesehatan,” katanya seraya menambahkan, masalah tersebut akan dibahas dalam rapat yang akan digelar Senin pekan.

Sementara seorang seniman ogoh-ogoh, Wardana, dari Munggu tidak mau berkomentar terkait pelarangan ogoh-ogoh dari MDA dan PHDI. Seniman yang telah ”melahirkan” banyak karya ogoh-ogoh atas permintaan krama dari seluruh Bali kini terpaksa menghentikan kreativitas seninya menciptakan ogoh-ogoh sejak ada pandemi Covid-19. Tahun ini pun dia tidak menerima pesanan ogoh-ogoh. ”Mangkin tiang belum berani komentar Pak, karena situasi tidak menentu. Tahun ini kayaknya off,” katanya. (bgn003)21012118

Badung, Baliglobalnews

Surat Edaran (SE) bersama Majelis Desa Adat (MDA) dan PHDI Provinsi Bali yang juga melarang adanya pawai ogoh-ogoh sepeti pada perayaan Nyepi tahun lalu, mendapat tanggapan dari Sekretaris MDA Kabupaten Badung, IB Widnyana.

”SE bersama MDA dan PHDI Provinsi Bali sudah prosedural. Oleh karena itu, sebagai struktur jajaran organisasi dari atas ke bawah, sudah pasti harus menghormati produk tersebut,” kata IB Widnyana Rabu (20/1).

IB Widnyana minta masyrakat, krama Bali harus menghormati, karena kita menyepakati MDA dan PHDI merupakan kelembagaan yang secara tatanan mengkoordinir tata cara perjalanan ayah (pengabdian-red) kita di adat dan agama. ”Kita sebagai masyarakat harus menghormati, apalagi dalam SE itu kalau kita baca, kita resapi, semuanya sudah sesuai dengan prosedural sastra dan juga tujuan bagaimana caranya,” katanya.

Intinya, kata IB Widnyana, dalam menjalankan agenda kesanga tahun ini, karena bertepan dengan pandemi Covid-19, ditambah dengan pangrastiti seperti yang sudah tertera. ”Di danau, pantai, campuhan, di setra, kembali ke, istilah Balinya, nebelin penunasican. Semoga Ida Sasuhunan sami asung kerta nugraha agar masyarakat semuanya seger waras rahayu,” katanya.

Dia meyakini semua itu sudah pasti sebagai prioritas. Hanya, dia menganjurkan dresta masing-masing agar tetap dijalankan, karena sudah merupakan pakem. Hanya tambahan pangrastiti. ”Tetapi yang juga patut selalu diingat dan diterapkan adalah protokol kesehatan. Agar tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah tentang langkah untuk mencegah penularan virus Corona,” katanya.

Mengenai ogoh-ogoh, Widnyana menyebutkan sudah tertera dalam tatanan dudonan upakara yadnya. Ogoh-ogoh yang disebutkan dalam karya yadnya, biasanya dalam karya besar, baik dewa yadnya maupun sampai ke pitra yadnya, hanya ada dua yang melambangkan purusa pradana, yang disebut Kaki Patuk dan Nini Patuk. Ogoh-ogoh yang disebutkan dalam tatanan kesusastraan sebagai uparengga perlengkapan upakara upacara yadnya. ”Tetapi kalau ogoh-ogoh yang kita ketahui dalam serangkanan perayaan tawur kesanga, memang benar sekali mulai ngetrennya tahun 90-an. Itu merupakan sebuah kreativitas budaya seni, yang juga di situ menimbulkan kebersamaan. Karena masuk ke dalam sebuah rangkaian upakara dan upacara tawur kesanga, maka di situlah agar tidak keluar dari pakem perayaan itu sendiri yakni tawur kesanga, yang mana kalau tawur, caru itu sudah barang tentu kita bersama menghaturkan sesembahan atau penunasicaan kepada Ida Bhatara Kala, atau kepada prasanakan Ida peragaan Durga dan Kala Rudra yang diceritakan pada perjalan Beliau dari setra sampai ke bale agung,” katanya seraha menambahkan filosofi yang tertuang di dalam perayaan atau ogoh-ogoh itu tidak boleh keluar dari pakem-pakem tentang bhuta kala yang waktu tawur dihaturkan atau di-ayeng untuk dimohonkan asih agar tidak mengganggu, tidak ngrubeda di jagat.

Widnyana menyebutkan Kaki Patuk dan Nini Patuk bukan hanya dibuat ketika ada upacara mamukur untuk sulinggih, ”Pakemnya, kalau karyanya besar, utama, simbol itu (kaki patuk dan nini patuk) wajib ada, termasuk ngusaba desa, ngusaba nini, karya di pura besar, itu simbol dua energi, purusa pradana, baik dari luar sampai ke inti,” katanya. (bgn003)21012024

Denpasar, Baliglobalnews

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali mengeluarkan surat edaran bersama terkait pelaksanaan Hari Raya Suci Nyepi Tahun Saka 1943.

Surat dengan nomor :  009/PHDI-Bali/I/2021 dan nomor : 002/MDA-Prov Bali/I 2021

menyebutkan antara lain melasti dilaksanakan ke sumber mata air terdekat, yakni desa adat yang dekat dengan segara melasti ke segara. Deesa adat yang dekat dengan danau, melasti ke danau. desa adat yang dekat dengan Beji, melasti ke beji.

Surat edaran tertanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Ketua PHDI Bali, IGN Sudiana dan Ketua MDA Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, itu juga meniadakan pawai ogoh-ogoh, karena bukan merupakan rangkaian Hari Raya Nyepi.

Berikut selengkapnya surat edaran dimaksud.

A. Dasar Hukum:

a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

c. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.

d. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

B. Dengan ini disampaikan kepada seluruh Masyarakat Bali hal-hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Rangkaian Hari Raya Suci Nyepi Tahun Saka 1943 di Bali, yaitu sebagai berikut:

1. Menaati dan melaksanakan dasar hukum di atas yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali

2. Khususnya kepada Umat Hindu di Bali, kegiatan Malasti Tawur Kasanga Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1943 dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bagi Desa Adat yang Wewidangan-nya berdekatan dengan Segara, Malasti di pantai.

b. Bagi Desa Adat yang Wewidangan-nya berdekatan dengan Danu, Malasti di danau.

c. Bagi Desa Adat yang Wewidangan-nya berdekatan dengan Campuhan, Malasti di Campuhan.

d. Bagi Desa Adat yang memiliki Beji dan/atau Pura Beji, Malasti di Beji.

e. Bagi Desa Adat yang tidak melaksanakan Malasti sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat Malasti dengan cara Ngubeng atau Ngayat dari Pura setempat.

3. Upakara Malasti ditambahkan dengan:

a. Bagi Desa Adat yang Malasti ring Segara, ngaturang Banten Guru Piduka, salaran ayam itik (bebek) dan tipat kelanan, pakelem itik katur ring Bhatara Baruna.

b. Bagi Desa Adat yang Malasti ring Danu, Beji, utawi Campuhan, ngaturang Caru Panglebar Sasab Merana (caru ayam ireng).

c. Bagi Desa Adat yang Malasti Ngubeng utawi Ngayat, ngaturang Caru Panglebar Sasab Merana ring Pangulun Setra, saka sidan (sesuai dengan situasi setempat).

4. Upakara Tawur dilaksanakan serentak pada Saniscara Pon Gumbreg tanggal Masehi 13 Maret 2021 dengan tingkatan sebagai berikut:

a. Tawur Agung ring Bencingah Agung Besakih (Giri Tohlangkir), dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali pada Pukul 09.00 Wita nemu kerta ikang rat.

b. Tawur Labuh Gentuh ring Catus Pata Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota pada Pukul 13.00 Wita.

c. Tawur Manca Kelud ring Catus Pata Desa Adat, dilaksanakan oleh masing-masing Desa Adat setempat pada Pukul 16.00 Wita. Biaya upakara dapat menggunakan Dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021.

d. Upacara lan Upakara setingkat keluarga dan rumah tangga dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali.

5. Tawur Agung sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, disertai dengan Upacara Segara Kerthi miwah Danu Kerthi: Mapakelem, Mapulang Panyegjeg ring Nawa Segara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota:

a. Upacara Segara Kerthi :

1) Ring segara Pura Batu Mejan, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

2) Ring segara Pura Silayukti, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.

3) Ring segara Pura Wimukti, Labuan Sait, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

4) Ring segara Pura Indra Kusuma, Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.

5) Ring segara Pura Segara Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.

6) Ring segara Pura Pabean, Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

7) Ring segara Pura Ponjok Batu, Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.

8) Ring segara Pura Dalem Batu Grombong, Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.

9) Ring Pura Segara Danu, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

b. Upacara Danu Kerthi ring Catur Danu:

1) Ring  Pura Jati Danu Batur, Desa Adat Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

2) Ring Danu Beratan, Pura Ulun Danu Beratan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

3) Ring Danu Buyan, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

4) Ring Danu Tamblingan, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

6. Pengarakan Ogoh-Ogoh berkaitan dengan Upacara Tawur Kasanga Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1943.

Pengarakan Ogoh-Ogoh bukan merupakan rangkaian wajib Hari Suci Nyepi, oleh karena itu pengarakan Ogoh-Ogoh pada Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1943 ditiadakan.

7. Dalam rangkaian Upacara Malasti, Tawur, Pangrupukan agar dilaksanakan dengan memperhatikan sebagai berikut:

a. Membatasi jumlah peserta yang ikut dalam prosesi paling banyak 50 orang;

b. Para Pamangku agar menggunakan “panyiratan” yang sudah bersih untuk “nyiratang tirta” kepada Krama, dan memberikan bija dengan peralatan yang bersih;

c. Dilarang  memakai/membunyikan  petasan/mercon dan sejenisnya;

d. Bagi umat yang sakit atau merasa kurang sehat, agar tidak mengikuti rangkaian upacara; dan

e. Guna menghindari berbagai potensi penyebaran COVID-19, semua panitia dan peserta agar mengikuti Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

8. Melaksanakan Catur Brata Panyepian dengan sradha bhakti.

9. Bagi umat lain di Bali agar bersama-sama mendukung dan menyukseskan Pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1943 dengan tetap menjaga dan merawat kerukunan antarumat beragama.

Surat Edaran Bersama ini agar menjadi pedoman untuk dilaksanakan dengan penuh disiplin dan bertanggung jawab secara niskala-sakala. (bgn003)21012002

Karangasem, Baliglobalnews

PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) yang membatasi kehadiran krama Hindu (pamedek-net) dalam pelaksanaan upacara Usaha Pura di Pura Dalem Puri, Besakih, Karangasem.

Surat bernomor: 001/PHDI-Kr.asem/I/2021 dan nomor: 007/MDA-Kr.asem/I/2021 tersebut menyebutkan pelaksanaan upacara mulai tahap awal hingga panyineban dilaksanakan oleh pangemong/pangempon Pura Dalem Puri, dengan tetap mempedomani protokol kesehatan.

SKB tertanggal 4 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Ketua PHDI Karangasem, Ni Nengah Rustini dan Ketua MDA Karangasem Ketut Alit Suardana, dan diketahui oleh Bupati Karangasem, IGA Mas Sumatri itu pelaksanaan upacara selama tujuh hari, 13-19 Januari 2021. Puncak upacara dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2021 dan panyineban keesokan harinya, yakni pada tanggal 19 Januari.

Persembahyangan krama se-Bali cukup dari merajan masing-masing dengan sarana upakara menyesuaikan dengan dresta masing-masing dan diperciki tirta dengan tirta Usabha Pura dari Pura Dalem Puri, Besakih. Untuk itu, bendesa alitan MDA kecamatan seluruh Bali diminta agar nuwur tirta tersebut mulai 14 – 18 Januari 2021 dan menyampaikannya kepada bendesa adat di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya bendesa menyampaikan kepada seluruh kramanya masing-masing. (bgn003)21010619

Gianyar, Baliglobalnews

Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, meresmikan Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Gianyar pada Selasa (29/12). Peresmian sekaligus pemelaspasan bertepatan dengan Rahina Purnama Sasih Kapitu.

Bupati Mahayastra meninjau langsung gedung yang akan digunakan MDA dan PHDI tersebut, didampingi Sekda Gianyar Made Gede Wisnu Wijaya dan Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Gianyar.

Pamelaspasan kantor MDA ini dipuput oleh Ida Pedanda Gede Putra Kekeran Griya Kekeran Blahbatuh.

Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Gianyar, Anak Agung Gde Alit Asmara, menyampaikan rerahinan purnama di akhir tahun 2020 termasuk hari baik digunakan untuk pamelaspasan. Hal tersebut juga bertepatan dengan sudah rampungnya pengerjaan pembangunan kantor MDA yang sudah ditunggu-tunggu. “Kantor ini merupakan kantor pertama yang dibangun untuk kepentingan MDA di kabupaten ,” ucapnya.

Sumber dana yang digunakan dalam pembangunan kantor MDA ini bersumber dari APBD Kabupaten Gianyar Rp 3,4 miliar. “Ke depannya dengan peresmian kantor ini dapat mengoptimalkan kinerja untuk penguatan desa adat, sebagai ruang pelestarian budaya sesuai dengan harapan Bapak Gubernur dan Bapak Bupati,” tegas Agung Asmara.

Ketua PHDI Kabupaten Gianyar, Wayan Ardana, menyampaikan ada dua lembaga yang saling bersinergi akan menempati kantor ini yakni MDA dan PHDI, karena dalam rangka pembinaan umat kedua lembaga ini harus saling berkoordinasi. Peran yang dijalankan oleh MDA selaku pembina dari desa adat yang ada di Bali akan dibantu oleh PHDI dalam bidang pembinaan keagamaan. Maka dari itu kedua lembaga ini saling berkaitan untuk berperan dalam pembinaan umat Hindu Bali.

“Adat dan budaya ranahnya MDA sedangkan agama ranahnya adalah parisadha, dengan menjadikan satu kawasan tentunya sangat memudahkan berkoordinasi untuk pembinaan dan pengawasan terhadap umat ke depannya,” terang Wayan Ardana.

Pembangunan kantor MDA Kabupaten Gianyar dimulai pertengahan Agustus lalu yang ditandai peletakan batu pertama oleh Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Mahayastra. Bangunan berlantai dua tersebut dibangun di atas lahan milik Pemprov Bali seluas sekitar tujuh are yang berlokasi di Jalan Ksatrian Gianyar. (bgn003)20122910

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyambut baik keputusan bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor: 07/SK/MDA-Prov Bali/XII/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Pengembangan Ajaran Sampradaya Non-Dresta Bali di Bali.

Menurut Koster, munculnya ajaran sampradaya non-dresta Bali di Bali telah menimbulkan kerisauan, kekhawatiran, dan gangguan terhadap tatanan kehidupan beragama Hindu di Bali sesuai dengan dresta Bali yaitu adat-istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali yang merupakan fundamental kehidupan Krama Bali.

”Untuk itu, saya menyambut baik terbitnya Keputusan Bersama Tentang Pembatasan Kegiatan Pengembangan Ajaran Sampradaya Non-Dresta Bali di Bali sebagai jawaban atas aspirasi dan harapan Krama Bali yang telah muncul sejak lama tanpa ada kepastian jawaban. Astungkara, kita sepatutnya bersyukur, karena Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, sebagai lembaga yang berwenang, secara bersama-sama telah mengeluarkan Keputusan yang sangat penting bagi kehidupan Krama Bali,” ujar Gubernur pada Kamis (17/12).

Gubernur menilai keputusan bersama tersebut sesungguhnya merupakan pengejawantahan visi pembangunan daerah Bali yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

”Sangat menghormati dan mendukung terbitnya Keputusan Bersama tersebut dalam mewujudkan tatanan kehidupan Krama Hindu di Bali yang rukun, damai, dan tertib yang telah terbangun dan mengakar selama berabad-abad berdasarkan adat-istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali. Tatanan kehidupan inilah yang sesungguhnya merupakan jati diri asli Krama Bali (Genuine Bali),” katanya.

Gubernur Koster yang tercatat telah mengeluarkan Perda Provinsi Bali, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali ini dengan tegas juga menyatakan bahwa kekayaan dan keunikan adat-istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali yang menyatu menjadi tatanan kehidupan beragama Hindu di Bali inilah yang menjadi kekuatan aura atau taksu Pulau Bali. Harus dipahami dengan sesadar-sadarnya, inilah yang menjadi keunggulan Bali, sehingga Bali menjadi sangat terkenal, dicintai, dan dihormati oleh masyarakat dunia.

Gubernur meminta kepada krama Bali agar menerima, mentaati, dan melaksanakan keputusan bersama tersebut dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab sebagai upaya kita bersama untuk menjaga eksistensi dan keberlanjutan tatanan kehidupan Krama Hindu di Bali yang merupakan warisan adiluhung, dari Ida Sasuhunan dan Leluhur Bali.

”Inilah komitmen nyata yang wajib dilaksanakan sebagai generasi penerus yang bertanggung jawab terhadap warisan adiluhung tersebut. Jangan sampai terbawa arus nilai-nilai luar yang berpotensi merusak tatanan kehidupan adat-istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali. Meminta desa adat agar bersinergi dengan pihak terkait untuk mengawal, mengamankan, dan melaksanakan Keputusan Bersama tersebut dengan sungguh-sungguh, tulus, dan lurus,” katanya. (bgn003)20121713

Denpasar, Baliglobalnews

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali melarang sampradaya non-dresta Bali di Bali menggunakan Pura dan wewidangan-nya, tempat-tempat umum/fasilitas publik, seperti jalan, pantai, dan lapangan untuk melaksanakan kegiatannya.

Keputusan bersama nomor :106/PHDI-Bali/XII/2020 dan nomor :07/SK/MDA-Prov Bali/XII/2020 tentang pembatasan kegiatan pengembangan ajaran sampradaya non-dresta bali di Bali ditandatangani oleh Ketua PHDI Bali, I Gusti Ngurah Sudiana dan Bendesa Agung MDA Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, pada Rabu, Buda Umanis, Prangbakat (16/12/2020)

Dasar pertimbangan pelarangan tersebut yakni a. bahwa hak beragama dan memeluk keyakinan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, yang pelaksanaannya wajib menghormati hak asasi orang lain untuk tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. Bahwa adanya sebagian sampradaya non-dresta Bali di Bali dalam pengembangan ajarannya selama ini telah menimbulkan keresahan dan protes dari masyarakat, sehingga sangat mengganggu kerukunan, kedamaian, dan ketertiban kehidupan beragama Hindu di Bali yang telah terbangun selama berabad-abad berdasarkan adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal dresta Bali;

c. Bahwa dalam menjaga kerukunan, kedamaian, dan ketertiban  kehidupan beragama Hindu serta pelaksanaan kegiatan pengembangan ajaran sampradaya non-dresta Balidi Bali, perlu diatur dengan Keputusan Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bersama tentang Pembatasan Kegiatan Pengembanan Ajaran Sampradaya non-dresta Bali di Bali; 

1. Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009, Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP- 107/J.A/5/1984 tentang Larangan Peredaran Barang- Barang Cetakan yang Memuat Ajaran Kepercayaan Hare Krishna di Seluruh Indonesia; 5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4); 5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 25);

Mengingat: Memperhatikan: a. Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali Nomor 006/SK/PHDI-BALI/VIII/2020 tentang Menyikapi Permasalahan Sampradaya Hare Krishna/ISKCON Tanggal 27 Agustus 2020; b. Instruksi Majelis Desa Adat Provinsi Bali Kepada Bandesa Adat atau Sebutan Lain Desa Adat se-Provinsi Bali Nomor 01/SI/MDA-PBali/VIII/2020 tertanggal 5 Agustus 2020 Perihal Instruksi Penyikapan Keberadaan Sampradaya di Wewidangan Desa Adat; c. Surat Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali kepada Ketua Umum PHDI Pusat Nomor 066/PHDI- BALI/VIII/2020 tertanggal 1 Agustus 2020 perihal surat pernyataan tentang Hare Krishna/ISKCON;

Surat Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali kepada Ketua PHDI Kabupaten/Kota se-Bali, Ketua PHDI Kecamatan, Kedesaan/Kelurahan di Kabupaten/Kota se- Bali Nomor 076/PHDI-BALI/VIII/2020 tertanggal 6 Agustus 2020 perihal Pengawasan dan Koordinasi; e. Surat Majelis Desa Adat Provinsi Bali kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat Nomor 166/MDA- ProvBali/VIII/2020 tertanggal 5 Agustus 2020 Perihal Usulan Pencabutan Pengayoman ISKCON;dan; f. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali kepada Gubernur Bali Nomor 030/4260/DPRD tertanggal 12 Oktober 2020 perihal Sikap DPRD Provinsi Bali; memutuskan: menetapkan keputusan bersama Parisada  Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali tentang pembatasan kegiatan pengembanan ajaran sampradaya non-dresta Bali di Bali;

Pertama, Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan  Majelis Desa Adat Provinsi Bali secara bersama-sama melindungi setiap usaha penduduk menghayati dan mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Kedua, sampradaya non-dresta Bali merupakan organisasi dan/atau perkumpulan yang mengemban paham, ajaran, dan praktek ritual yang tata pelaksanaannya tidak sesuai dengan adat,tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal dresta Bali. Ketiga, untuk menjaga kerukunan, kedamaian, dan ketertiban kehidupan beragama Hindu serta pelaksanaan kegiatan pengembanan ajaran sampradaya non-dresta Bali, maka menugaskan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan se-Bali untuk secara bersama-sama untuk:

1. Melarang sampradaya non-dresta Bali di Bali menggunakan Pura dan Wewidangan-nya, tempat-tempat umum/fasilitas publik, seperti jalan, pantai, dan lapangan untuk melaksanakan kegiatannya;

2. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap keberadaan sampradaya non-dresta Bali di Bali dalam pengembanan ajarannya;

3. Melakukan koordinasi dengan Majelis Desa Adat sesuai tingkatan dan Prajuru Desa Adat dalam mengawasi, memantau, dan mengevaluasi keberadaan sampradaya non-dresta Bali di Bali; dan

4. Melaporkan hasil kegiatan pelarangan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap keberadaan sampradaya non-dresta Bali di Bali kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, dengan tembusan kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali.

5. Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota dan Kecamatan beserta Prajuru Desa Adat se-Bali untuk secara bersama-sama melaksanakan:

1. penjagaan kesakralan dan kesucian Pura yang adadi Wewidangan Desa Adat, meliputi Pura Kahyangan Banjar, Pura Kahyangan Desa, Pura Sad Kahyangan, Pura Dhang Kahyangan, serta Pura Kahyangan Jagat lainnya;pelarangan kegiatan ritual sampradaya non-dresta Bali di Wewidangan Desa Adat yang bertentangan dengan Sukreta Tata Parahyangan, Awig-Awig, Pararem, dan/atau Dresta Desa Adat masing-masing;

2. Pelarangan sampradaya non-dresta Bali di Bali melaksanakan kegiatan di Pura/Kahyangan yang ada di Wewidangan Desa Adat dan/atau Kahyangan Tiga masing-masing Desa Adat;

3. Koordinasi dengan pangempon masing-masing Pura untuk melarang kegiatan sampradaya non-dresta Bali yang tidak sejalan dengan ajaran Hindu di Bali, apabila mereka berkeinginan dan/atau melaksanakan kegiatan di Pura/Parahyangan (Dhang Kahyangan atau Kahyangan Jagat) atau tempat suci lain yang ada di Wewidangan Desa Adat yang menjadi tanggungjawab pangempon masing-masing sesuai Dresta setempat;

4. Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap sampradaya non-dresta Bali di Bali dalam pengembanan ajarannya;

5. Koordinasi dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia sesuai tingkatan dalam mengawasi, memantau, dan mengevaluasi keberadaan sampradaya non-dresta Bali di Bali;dan

6.Melaporkan hasil kegiatan pelarangan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap sampradaya non-dresta Bali di Bali kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali dengan tembusan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali.

Keempat, para penganut, anggota, pengurus dan/atau simpatisan sampradaya non-dresta Bali di Bali di dalam mengemban atau melaksanakan cita-cita dan kewajiban ajarannya, dilarang:

a. Melakukan penafsiran terhadap ajaran dan tatanan pelaksanaan ajaran agama Hindu di Bali; b. Mengajak dan/atau mempengaruhi orang lain untuk mengikuti ajaran sampradaya non-dresta Bali;

c. Menyebarluaskan pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan pelaksanaan kegiatan keagamaan Hindu di Bali serta tidak sesuai dengan Adat, Tradisi, Seni, Budaya, dan kearifan lokal; d. Memasukkan ajaran keyakinan sampradaya non-dresta Bali ke dalam buku agama Hindu dan buku pelajaran agama Hindu di Bali; e. Mengajarkan dan melakukan aktivitas dalam bentuk apapun pada lembaga-lembaga pendidikan di Bali; dan/atau; f. Melakukan kegiatan ritual yang menyerupai kegiatan keagamaan Hindu dresta Bali di Bali.

Kelima, kepada penganut, anggota, pengurus dan/atau simpatisan  Hare Krishna/International Society Krishna Consciousness (ISKCON) beserta organisasinya di Bali sebagai bagian dari sampradaya non-dresta Bali agar sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab menaati Keputusan Bersama ini dan melaksanakan pernyataan kesanggupan yang telah dibuat dalam mewujudkan kedamaian dan ketertiban kehidupan beragama Hindu di Bali.

Keenam, penganut, anggota, pengurus,  dan/atau simpatisan sampradaya non-dresta Bali beserta organisasinya di Bali yang tidak menaati Keputusan Bersama ini dan/atau menimbulkan gangguan kerukunan, kedamaian, dan ketertiban kehidupan beragama Hindu di Bali, dapat diberikan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Hukum Adat di masing-masing Desa Adat.

Ketujuh, masyarakat berkewajiban berperan aktif membantu pelaksanaan Keputusan Bersama ini dalam rangka menjaga kerukunan, kedamaian, dan ketertiban kehidupan beragama Hindu di Bali. (bgn003)20121624

Denpasar, Baliglobalnews

UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR menuai kontroversi. Masyarakat pun menolak dengan menggelar aksi demonstrasi diberbagai daerah di Indonesia, termasuk Bali. Sayangnya, aksi para demonstran tersebut disebabkan oleh tersebarnya berita hoax.

Ketua PHDI Provinsi Bali, Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. pun angkat bicara terkait aksi demonstran yang terjadi di Bali. Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat Bali khususnya umat Hindu, untuk menyikapi situasi belakangan ini dengan bijak.

“Mari seluruh masyarakat Bali untuk tidak mudah terprovokasi, terpancing oleh isu-isu yang belum tentu benar. Kita menyikapi situasi ini dengan penuh kecerdasan penuh dengan wiweka sehingga tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang anarkis dan tidak mudah untuk terpancing melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum,” kata Ketua PHDI, Sabtu (10/10).

Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. yang saat ini juga menjabat sebagai Rektor IHDN Denpasar menjelaskan, jika ada ketidakpuasan dengan disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja agar melakukan penolakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara ini.

Menurutnya, apabila melaksanakan unjuk rasa menyalurkan aspirasi dengan menyimpang dari nilai-nilai demokrasi, melakukan perbuatan anarkis dan melawan pemerintah, itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Bahkan hal ini bertentangan dengan nafas untuk membangun Indonesia dan Bali pada khususnya agar lebih maju, tentram, aman dan damai.

“Mari bersama-sama kita jaga Bali, jaga Indonesia, sehingga cepat pulih dari pandemi Covid-19 ini dan kita bisa hidup bersama-sama, lebih tentram, lebih damai dan ingat mari kita laksanakan ajaran agama sehingga kita tidak menyikapi isu yang hoax dengan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan melanggar ajaran agama,” tutup Sudiana.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menggelar konferensi pers terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja. Jokowi tampil untuk menangkal hoax yang bermunculan terkait UU sapu jagat tersebut.

Jokowi menilai aksi demo yang terjadi belakangan ini lantaran banyaknya informasi hoax yang beredar di masyarakat. Dia meyakini UU tersebut tidak akan membebani masyarakat dan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

“Saya melihat adanya unjuk rasa, penolakan Undang-undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial,” ucapnya.

Demo tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Bali terjadi di depan kantor DPRD Provinsi Bali dan di depan kampus Unud, Sudirman, Denpasar, Kamis (8/10). Aksi demo yang diikuti ribuan mahasiswa dan buruh itu sempat memancing terjadinya kericuhan.

Tidak ada petugas yang terluka dan tak ada penangkapan kepada mahasiswa. Polisi menangani aksi demo tersebut secara humanis dan sudah sesuai dengan SOP (Standard Operational Procedure) yang berlaku. Namun pengunjuk rasa juga diharapkan tidak melakukan perbuatan yang melanggar dan merugikan masyarakat lain dalam proses menyampaikan pendapat dimuka umum.(bgn008)20101007