Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, didampingi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ida Bagus Gede Arjana dan Kepala Bagian Hukum dan HAM Anak Agung Asteya Yudhya menyerahkan Surat Keputusan (SK) Bupati Badung Nomor 581/01/HK/2022 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Mangu Giri Sedana Tahun 2022-2026 di Rumah Jabatan Bupati Badung pada Kamis (4/8) bertempat

SK diberikan kepada Ida Bagus Gede Bhuana Putra Manuaba sebagai Ketua Dewan Pengawas, serta I Wayan Suryantara dan Ni Made Setiari selaku anggota Dewan Pengawas.

Dari SK Bupati Badung tersebut Badan Pengawas memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana dan mengawasi serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana.

Bupati Giri Prasta menyampaikan terima kasih kepada panitia terutama penyelenggaraan rekrutmen dari Badan Pengawas Perumda Pasar Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung. “Hari ini sudah tuntas dan kami sudah memberikan SK sebagai Badan Pengawas. Selamat bertugas bagi Badan Pengawas, semoga dapat bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, dan bekerja tuntas,” tegasnya.

Bupati mengharapkan Badan Pengawas dapat berperan aktif dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi di wilayah Kabupaten Badung dan di Provinsi Bali pada umumnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan mengoptimalkan Controlled Atmosphere Storage (CAS) untuk menyimpan produk pertanian yang akan kembali dijual ke pasar untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.

“Keberadaan CAS ini sebagai komitmen kita di Badung untuk menyediakan kebutuhan pangan masyarakat agar tidak terjadi kenaikan harga dan permainan tengkulak,” ujarnya.

Saat ini, kata Bupati, Pasar Beringkit menjadi Pasar Hewan terbesar di Bali. Ketika sekarang muncul penyakit mulut dan kuku (PMK) yang sangat riskan bagi pasar hewan sehingga harus dilakukan evaluasi. Untuk itu, Bupati Badung meminta kepada Badan Pengawas untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi penyebaran PMK. (bgn003)22080407

Badung, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung meminta Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Mangu Giri Sedana (MGS) lebih bekerja keras untuk memajukan perusahaan. Terlebih-lebih pendapatan Perumda baru mencapai 24 persen pada triwulan pertama.

Permintaan itu disampaikan Komisi III DPRD Badung ketika kunjungan kerja di Kantor Perumda Pasar Mangu Giri Sedana, pada Senin (30/5).

Ketua Komisi III, Wayan Sandra, menyatakan akan terus mengawasi terhadap Mangu Giri Sedana sampai pendapatan yang diinginkan tercapai. “Perlu kerja keras, bila perlu agar mencapai 100 persen untuk memajukan PD Pasar. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan karena masih ada 531 kios yang kosong. Apalagi perkembangan ekonomi ke depan di Badung sudah mulai kembali menggeliat. Bagaimana 531 kios itu semuanya bisa laku dengan teknik pemasarannya,” ujarnya didampingi anggota Komisi Nyoman Satria, Made Yudana dan Putu Alit Yandinata.

Sandra mendorong Perumda Mangu Giri Sedana untuk lebih produktif lagi dari segi kinerja. Untuk inovasi usaha, pihaknya mengaku akan memonitor setiap dua bulan sekali. “Mana pasar yang untung, mana yang rugi. Indomaret saja bisa untung banyak, masak kita yang di rumah sendiri tidak bisa. Tempat juga tidak ngontrak. Pasar juga sebagai peningkatan ekonomi pedesaan,” katanya.

Anggota Komisi III, Nyoman Satria, meminta Perumda menerapkan sistem digitalisasi dalam bekerja. Pasalnya, jika sudah menggunakan aplikasi (sistem digital), maka kinerja yang dilakukan pegawai akan terlihat jelas. Termasuk, sistem pelaporannya pun akan jelas.

“Jangan ngomong digital saja, kita perlu fakta. Rancang anggarannya itu pembuatan aplikasi online atau secara elektronik. Semua bisa dicek melalui aplikasi. Untung berapa, rugi berapa, bisa langsung dicek di sana. Bahkan absensi juga bisa cukup di HP saja. Digitalisasinya jangan hanya wacana,” tegasnya.

Sementara Anggota Komisi IIi lainnya, Putu Alit Yandinata, meminta Perumda segera mungkin melakukan penataan fundamental. “Harus ada penyelarasan pegawai di tengah kondisi globalisasi. Harus disadari bahwa aplikasi digital itu perlu. Yang lain saja bisa jualan dengan aplikasi. Lakukan penyesuaian, jika berani menggunakan aplikasi berati berani mengurangi pegawai,” katanya. (bgn003)22053101