Badung, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan kepada 4.160 UMKM tahap II di wilayah Kecamatan Mengwi, Abiansemal dan Petang pada Minggu (19/12) dan wilayah Kecamatan Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan, pada Sabtu (18/12). Bantuan dalam rangka melindungi eksistensi UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah pandemi

dengan nominal Rp 2 juta diberikan kepada pelaku UMKM yang telah memenuhi syarat setelah melewati serangkaian proses verifikasi dan cleansing data dinas terkait di Pemkab Badung.

Bupati Giri Prasta menyampaikan Pemerintah Kabupaten Badung bersama DPRD Badung sudah sepenuhnya sepakat menangani dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, meliputi sektor kesehatan dan sektor ekonomi. “Kami Pemkab Badung melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Ketua DPRD Badung beserta jajaran, Sekda Badung dan OPD terkait sudah sepenuhnya sepakat menangani pandemi Covid-19. Dengan menjabarkan belanja tidak terduga kedalam program urgensi dan priority, untuk itu kita siapkan jaring pengaman sosial melalui pemberian BLT kepada pelaku UMKM yang belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah,” ujarnya.

Menurut Bupati, sebagai salah satu penopang terbesar perekonomian masyarakat di masa pandemi, Pemkab Badung komit untuk membenahi UMKM dengan melakukan pendataan, klasifikasi dan dorongan secara besar-besaran melalui dukungan modal usaha. “Semua UMKM yang polanya sama dan usahanya sama akan kami jadikan satu dengan membuatkan rumah besarnya. Dan kami Pemerintah akan melakukan kerjasama dengan UMKM melalui pemberian modal, literasi dan sosialisasi mengenai pentingnya bisnis dengan model digital. Karena kami sudah memiliki infrastrukturnya berupa WiFi gratis yang ada di setiap Banjar, sehingga balai banjar bisa kita fungsikan sebagai space creative hub. Dengan hidup nya UMKM maka lapangan kerja akan terbuka,” katanya seraya menambahkan, saat ini tidak ada yang besar mengalahkan yang kecil dan yang kecil mengalahkan yang besar, sekarang ini yang lambat dikalahkan oleh yang cepat.

Sementara Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Badung, Made Widiana, melaporkan dasar pelaksanaan bantuan UMKM Kabupaten Badung yaitu instruksi Mendagri No. 21 Tahun 2021 tentang penyediaan dan percepatan penyaluran bantuan sosial/jaring pengaman sosial yang bersumber dari anggaran dan belanja daerah. Serta Keputusan Bupati Badung No. 47/053/HK/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Badung tahun 2021.

“Adapun jumlah sasaran penerima bantuan UMKM tahap II di setiap kecamatan rinciannya sebagai berikut, Kecamatan Petang 201, Abiansemal 1.357, Mengwi 1.489, Kuta Utara 396, Kuta 1, Kuta Selatan 716. Jadi totalnya 4.160 UMKM,” katanya.

Turut hadir Ketua DPRD Badung, Putu Parwata bersama Anggota DPRD Badung dapil masing-masing, Sekda Wayan Adi Arnawa, Kepala OPD terkait, camat se-Badung dan Kepada BPD Cabang Mangupura. (bgn003)21121902

Denpasar, Baliglobalnews

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, didampingi Gubernur Bali I Wayan Koster, meresmikan Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Senin (21/12/2020) sebagai wujud sinergi kolaboratif dan koordinatif dari seluruh pemangku kepentingan baik OJK, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah dalam mengorkestrasi keseluruhan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bali.

“Keberadaan gedung baru ini menjadi simbol semangat seluruh insan OJK dalam melayani masyarakat, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Bali dan sekitarnya,” kata Wimboh.

Kegiatan yang dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ketat itu, Wimboh menegaskan perekonomian daerah harus menjadi tulang punggung bagi perekonomian nasional di masa recovery. Untuk itu, OJK terus mendukung penuh percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi peran sektor jasa keuangan dan partisipasi seluruh masyarakat di daerah yang difokuskan pada tiga hal.

Pertama, perluasan akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Sinergi antara TPAKD dan lembaga jasa keuangan terus dibangun baik dalam menyediakan akses keuangan dari sisi tabungan maupun pembiayaan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap produk dan layanan keuangan.

“TPAKD bersama industri keuangan di daerah harus melihat peluang ini untuk melakukan refocusing penyaluran pembiayaan produktif kepada sektor yang terdampak dan yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar di daerah melalui pemanfaatan teknologi,” ucapnya.

Kedua, melakukan Transformasi Digital dalam mendorong UMKM untuk Go-Digital dan berorientasi ekspor, mulai dari Bank Umum, BPR serta Lembaga Keuangan Mikro. Kolaborasi antara UMKM dengan ekosistem digital ekonomi dan keuangan juga terus didorong, salah satunya melalui marketplace UMKM-MU. Saat ini OJK sedang mengembangkan security crowdfunding sebagai salah satu platform pembiayaan alternatif bagi pelaku usaha UMKM dan Non-UMKM.

“Platform ini memberikan manfaat bagi pelaku usaha yang tidak bankable untuk mendapatkan pembiayaan dan juga memberikan kesempatan bagi kalangan anak muda kreatif terutama investor pemula (start-up) untuk berinvestasi,” ucapnya.

Ketiga, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan kinerja pelaku usaha ultra mikro dan UMKM, terutama yang sulit dijangkau. OJK mencatat, tingkat inklusi keuangan nasional dari survei OJK terakhir sudah berada di level 76,19%. Namun, tingkat inklusi keuangan belum merata, sebab akses keuangan di wilayah perkotaan (83,6%) masih lebih tinggi daripada di wilayah pedesaan (68,5%). Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara mengawasi 54 Bank Umum, 135 BPR/S, 17 perusahaan sekuritas, satu kantor perwakilan PT. Bursa Efek Indonesia (BEI), 82 Perusahaan Asuransi, dua Dana Pensiun, dua Perusahaan Penjaminan, satu Pegadaian, 53 Perusahaan Pembiayaan, dan satu Modal Ventura.

Dalam kesempatan tersebut, Wimboh mengatakan sektor jasa keuangan terpantau stabil dengan tingkat risiko yang terjaga (NPL:3.15%), Permodalan yang tinggi (CAR:23,7%), tingkat Likuiditas yang masih memadai dengan didukung Dana Pihak Ketiga yang tumbuh tinggi (12,12%yoy) meskipun kredit masih terkontraksi (-0,47%yoy).

Saat ini total kredit restrukturisasi covid-19 mencapai Rp934,8 triliun dari sekitar 7,5 juta debitur diperbankan (UMKM: Rp371,1 T dengan 5,8 juta debitur), Rp182,3 triliun di Perusahaan Pembiayaan dari 4,9 juta kontrak, Rp26,4 miliar di LKM termasuk Rp4,5 miliar di BWM.

Penempatan dana pemerintah di perbankan dengan total sebesar Rp64,5T, telah tersalurkan dalam bentuk kredit mencapai Rp198,8 triliun di Bank Himbara, Rp24,92 triliun di BPD dan Rp5,89 triliun di Bank Syariah.

Sementara itu, kinerja perbankan baik Bank Umum maupun BPR di Bali periode Oktober 2020 terpantau sehat dan kondusif. Penghimpunan DPK tercatat sebesar Rp110,21 Triliun, tumbuh -4,33% yoy, namun secara nominal mengalami peningkatan setiap bulannya. Adapun penyaluran kredit kepada masyarakat tumbuh 0,99% yoy menjadi Rp93,01 Triliun.

Wimboh menambahkan industri jasa keuangan khususnya di Provinsi Bali semakin kokoh, tumbuh dengan sehat dan berkontribusi optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(bgn008)20122112