Jakarta, Baliglobalnews

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar Workshop Jurnalistik bertajuk “Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme Berkualitas untuk Perlindungan Masyarakat” di Aryaduta Hotel Tugu Tani, Jakarta, pada Kamis (6/8/2026) lalu.

Kegiatan ini sebagai upaya memperkuat literasi keuangan digital serta meningkatkan kapasitas insan pers dalam mengedukasi masyarakat mengenai pendanaan daring (pindar) yang legal dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Workshop ini menjadi bagian dari komitmen bersama PWI dan AFPI dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta memperkuat upaya pemberantasan praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang masih marak terjadi di Indonesia,” kata Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir.

Dia menyatakan perkembangan industri keuangan digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi masyarakat agar tidak menjadi korban pinjaman online ilegal. “Kita masih mendengar dan melihat berbagai kasus masyarakat yang menjadi korban pinjaman online ilegal. Mereka seringkali terjebak bunga sangat tinggi, ditagih secara tidak beretika, diintimidasi bahkan diteror,” ujarnya.

Menurut dia, persoalan pinjol ilegal bukan hanya mengenai beban utang dan bunga yang tinggi. Dampak yang ditimbulkan juga meliputi praktik penagihan yang tidak beretika, intimidasi dan teror, penyalahgunaan serta kebocoran data pribadi, penipuan digital, hingga dampak sosial yang lebih luas bagi korban dan keluarganya.

Karena itu, masyarakat, termasuk wartawan, membutuhkan informasi yang benar, jernih, dan dapat dipercaya agar mampu membedakan penyelenggara Pindar yang legal dengan aktivitas pinjaman online ilegal.

Sementara Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan literasi keuangan tidak dapat dilakukan oleh industri sendiri. “Literasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh industri. Media merupakan mitra penting yang mampu menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat dapat membedakan layanan Pindar yang legal dan diawasi regulator dengan praktik pinjol ilegal yang merugikan,” ujarnya.

Workshop ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PWI Pusat dan AFPI sebagai bentuk komitmen kedua organisasi untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui edukasi dan penyebarluasan informasi mengenai Pendanaan Daring (Pindar) yang legal dan bertanggung jawab. (*/bgn008)26080807

Denpasar, Baliglobalnews

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali bersama Komunitas Wartawan Budaya (Kawiya) Bali menggelar diskusi budaya serangkaian PKB ke-48 Tahun 2026 di Gedung Perpustakaan Taman Budaya Bali, Denpasar, pada Senin (6/7/2026).

Dalam diskusi tersebut, Dewan Kehormatan Provinsi PWI Bali IGM Dwikora Putra berharap media pers, dapat menjadi penjernih dan meluruskan informasi yang beredar, terutama di media sosial. Sehingga, masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. “Pers harus menjadi cleaning house. Jangan sampai masyarakat hanya mengonsumsi informasi yang belum tentu benar dari media sosial. Dan, media dapat menjadi arus utama menjernihkan informasi,” katanya.

Dwikora mencontohkan setiap pelaksanaan PKB kerap muncul berbagai informasi prematur di media sosial, seperti penilaian peserta terbaik atau pemenang lomba sebelum hasil resmi diumumkan. Menurut dia, media massa tidak boleh ikut memperkeruh situasi dengan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Pihaknya juga mendorong peliputan PKB idealnya dilakukan dalam tiga tahapan, yakni sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan PKB.

Pada tahap pra-PKB, kata dia, media dapat mengangkat tema, konsep, kesiapan penyelenggara hingga diskursus kebudayaan yang melatarbelakangi pelaksanaan festival. Saat PKB berlangsung, media tidak hanya menyajikan laporan kegiatan, tetapi juga mengulas dinamika, gagasan, maupun perkembangan seni budaya yang muncul. Sementara setelah PKB berakhir, media perlu melakukan evaluasi dan memberikan catatan kritis terhadap penyelenggaraan festival. “Jangan hanya berhenti pada potret kegiatan. Yang lebih penting adalah mengangkat dinamika kebudayaan sehingga PKB memiliki dokumentasi intelektual yang bisa menjadi referensi pada masa mendatang,” katanya.

Dwikora menuturkan, pada masa lalu media banyak menghadirkan ruang diskusi dengan melibatkan akademisi, budayawan, maupun seniman yang memiliki pandangan berbeda mengenai PKB. Menurut dia, tradisi diskusi semacam itu perlu kembali dihidupkan agar pemberitaan PKB semakin kaya perspektif ke depannya.

Sementara narasumber Guru Besar Universitas Udayana Nyoman Darma Putra menilai kontribusi media terhadap keberlangsungan PKB selama ini sudah sangat besar, baik sebagai sarana publikasi maupun dokumentasi perjalanan kebudayaan Bali. “Kalau tidak ada pemberitaan media, kita akan kehilangan banyak catatan tentang perjalanan PKB. Peran media sudah sangat jelas dan tidak perlu diragukan lagi,” katanya.

Pihaknya mendorong sanggar maupun yayasan seni menjalin kerja sama dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Menurut dia, banyak perusahaan, termasuk perbankan dan industri perhotelan di Bali, memiliki komitmen mendukung pelestarian budaya namun masih mencari saluran yang tepat. “Saya kira banyak perusahaan di Bali yang sebenarnya ingin menyalurkan CSR mereka. Dukungan itu bisa diarahkan untuk memperkuat publikasi dan dokumentasi kegiatan seni budaya,” katanya. (bgn008)26070608

Banten, Baliglobalnews

Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 yang digelar di Provinsi Banten menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran pers sebagai penjaga kualitas informasi publik di tengah derasnya arus transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Rangkaian kegiatan HPN 2026 menghadirkan insan pers dari berbagai daerah di Indonesia, kepala daerah, tokoh masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya. Kehadiran berbagai elemen bangsa tersebut menegaskan bahwa pers tetap menjadi pilar penting dalam menjaga demokrasi serta membangun komunikasi publik yang sehat dan berimbang.

Pemerintah Kabupaten Badung turut menunjukkan dukungannya terhadap penguatan peran pers. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Kabag Prokompim) Setda Badung Made Suardita mewakili Bupati Badung bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Badung menghadiri puncak peringatan HPN 2026 yang berlangsung di Kota Serang, pada Senin (9/2/2026).

Suardita menegaskan bahwa pers memiliki peran yang sangat vital, khususnya di era digital saat ini ketika arus informasi bergerak sangat cepat. Oleh karena itu, keberadaan pers yang profesional, beretika, dan bertanggung jawab menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas informasi publik. “Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di era digital dan AI saat ini, pers yang profesional menjadi garda terdepan dalam memastikan informasi yang diterima publik tetap akurat, berimbang, dan dapat dipercaya,” ujarnya. 

Dia menyampaikan Pemerintah Kabupaten Badung selama ini berkomitmen membangun sinergi yang kuat dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam menyampaikan berbagai program dan capaian pembangunan secara transparan dan akuntabel. “Kolaborasi antara pemerintah dan pers sangat dibutuhkan agar informasi yang disampaikan benar, berimbang, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” katanya.

Selain menjadi ajang silaturahmi nasional insan pers, peringatan HPN 2026 juga diisi dengan berbagai forum diskusi dan kolaborasi yang membahas masa depan dunia pers di tengah tantangan transformasi digital, termasuk kecepatan penyebaran informasi dan dinamika pemanfaatan teknologi AI. Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap kepala daerah yang dinilai memiliki komitmen dan kontribusi nyata dalam mendukung kemajuan dunia pers di Indonesia. (*/bgn003)26021003

Serang, Baliglobalnews

Ketua Umum PWI sekaligus Penanggung Jawab HPN 2026, Akhmad Munir, mengatakan insan pers memiliki tanggung jawab besar sebagai pengabdi masyarakat, terutama di tengah disrupsi media dan maraknya misinformasi. Dia mengaku terinspirasi oleh semangat para penyandang disabilitas yang hadir melalui sebuah yayasan.

“Mereka memiliki impian dan ketabahan yang mungkin lebih besar daripada kita semua. Kami merasa menjadi bagian dari keluarga besar mereka,” kata Munir pada acara gala dinner serangkaian kick-off Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, pada Sabtu (29/11/25).

Munir menyampaikan kick-off HPN tahun depan digelar terbuka di Alun-alun Kota Serang sebagai simbol kedekatan pers dengan masyarakat. “Pers itu pengabdi kepada masyarakat. Jika menyebut diri insan pers, maka kita adalah guru masyarakat,” ujarnya.

Dia menekankan pers memiliki peran penting sebagai penyambung suara, mata, dan telinga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Tanpa keberpihakan kepada publik, kata Munir, pers berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat.

Munir juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi pers di tengah derasnya disinformasi dan bermunculannya media tidak kredibel. Karena itu, ia mengajak insan pers kembali kepada nilai dasar profesi dan menjunjung kode etik jurnalistik.

Dia mengapresiasi kepada Pemprov Banten dan seluruh konstituen Dewan Pers yang siap berkolaborasi menyukseskan HPN 2026. Ia menyebut gelaran tahun depan akan menjadi momentum memperkuat kualitas pers dan kedekatannya dengan masyarakat. Di juga mengungkap bahwa kick-off HPN 2026 direncanakan dihadiri Gubernur Banten Sonny Yatra, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta perwakilan Dewan Pers.

Pada kesempatan gala dinner tersebut, Anggota Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto menyampaikan permohonan maaf karena Ketua Dewan Pers Prof Komaruddin Hidayat beserta delapan anggota lain berhalangan hadir karena semua tugas di daerah. Kendati demikian, ia optimistis HPN 2026 Banten akan lebih meriah daripada tahun-tahun sebelumnya.

Dia menyatakan sembilan konstituen Dewan Pers telah menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan HPN pada 9 Februari 2026, sehingga diyakini HPN di Banten akan sangat meriah.

Sementara Asisten Daerah III Provinsi Banten, Denny Hermawan, yang hadir mewakili Gubernur Banten menyampaikan permohonan maaf karena Gubernur tidak dapat hadir di gala dinner akibat agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Namun, ia menegaskan komitmen Pemprov Banten mendukung penuh penyelenggaraan HPN 2026. (*/bgn003)25113008

Jakarta, Baliglobalnews

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis, karena kebebasan pers telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

“Komnas HAM mengecam kekerasan terhadap jurnalis dan ini terjadi keberulangan yang kesekian kali,” ucap Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah di Jakarta pada Senin (7/4/2025).

Dia menyampaikan selain konstitusi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga menjamin kebebasan pers sebagai bagian dari hak asasi, sekaligus kontribusi dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Untuk itu, Komnas HAM mendorong agar penegakan hukum dilakukan terhadap kasus dugaan kekerasan kepada jurnalis dan meminta Pemerintah memastikan peristiwa serupa tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. “Dan kami mendorong agar semua pihak termasuk aparat penegak hukum dan Pemerintah [untuk] menghormati, menjamin, dan melindungi kebebasan pers di Indonesia dalam menjalankan kerja-kerja jurnalismenya,” demikian Anis.

Sepanjang awal tahun 2025, insiden dugaan kekerasan terhadap jurnalis tercatat beberapa kali terjadi. Teranyar, pewarta foto Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Makna Zaezar mendapat kekerasan oleh ajudan Kapolri saat meliput di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu (5/4/2025).

Makna Zaezar menjelaskan, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memulai kegiatannya di Stasiun Tawang dengan menyempatkan diri berbincang dengan pemudik difabel dan lansia yang menggunakan kursi roda di peron Stasiun Tawang.

Setelah itu, kata dia, Kapolri dijadwalkan melakukan inspeksi ke dalam gerbong kereta dan ajudan Kapolri kemudian meminta agar media dan Humas Polri untuk membuka jalan. Namun, dalam prosesnya, oknum ajudan tersebut terlibat cekcok dengan anggota Humas Polri. Melihat kejadian itu, Makna Zaezar pun bergerak menjauh dari posisi awalnya agar tidak terlibat cekcok tersebut. “Nah, posisi saya di kiri. Saya tahu kalau beliau mau ke kiri ‘kan, makanya saya pindah ke seberang. Waktu sebelum saya pindah ke seberang, si ajudannya ini ngomel-ngomel, ‘Kalian kalau dari pers, tak (saya) tempeleng satu-satu’,” kata MZ saat dimintai konfirmasi dari Jakarta pada Minggu (6/4/2025).

Mendengar hal itu, dia pun kembali ke posisinya semula. Saat itulah, oknum ajudan tersebut melakukan dugaan tindakan kekerasan dengan memukul bagian kepala Makna Zaezar. “Dia mengeplak, ya, kalau bahasanya sini itu ngeplak bagian kepala belakang. Nah, setelah itu saya kaget, ya. ‘Wah, kenapa, Mas?’ Saya bilang begitu, lalu orangnya diam. Kemudian, dia lanjut marah-marah, kemudian lanjut kerja lagi,” ujarnya.

Ipda E, oknum anggota tim pengamanan protokoler Kapolri yang diduga melakukan kekerasan, telah menyampaikan permintaan maaf kepada Makna Zaezar atas insiden tersebut. Permintaan maaf disampaikan usai pertemuan di Kantor ANTARA Biro Jawa Tengah di Semarang, Minggu (6/4) malam.

“Saya menyesal dan menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan media atas kejadian di Stasiun Tawang,” kata Ipda E. (ant/bgn003)25040706

Jakarta, Baliglobalnews

Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili permohonan uji materi atau judicial review tentang Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers  di Jakarta pads Rabu (31/8/2022). MK menolak gugatan uji materiil UU Pers tersebut.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Usman Anwar, yang memimpin sidang. Dengan demikian permohonan uji materiil terhadap UU Pers itu pun gugur.

MK membantah beberapa argumen yang diajukan pemohon. Tudingan, bahwa hanya Dewan Pers yang membuat aturan organisasi pers dimentahkan oleh MK. Menurut MK, Dewan Pers memfasilitasi pembahasan bersama dalam pembentukan peraturan organisasi konstituen pers. Dalam hal ini tidak ada intervensi dari pemerintah maupun Dewan Pers. Fungsi memfasilitasi, dinilai MK sesuai dengan semangat independensi dan kemandirian organisasi pers.

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK. “Tuduhan monopoli pembuatan peraturan oleh Dewan Pers adalah tidak berdasar,” tutur Usman. 

Tentang gugatan atas uji kompetensi wartawan (UKW), MK menyatakan, bahwa hal itu merupakan persoalan konkret dan bukan norma (aturan). Masalah ini juga sudah diputuskan pada tahun 2019 dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Soal kemerdekaan pers, MK menyatakan, Pasal 15 ayat 2 huruf (f) dan Pasal 15 ayat 5 UU Pers tidak melanggar kebebasan pers. Bahkan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat pun tidak dihalangi oleh pasal tersebut.

Menanggapi keputusan tersebut, Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, mengaku bersyukur. Dia berpendapat, sembilan hakim MK telah menjalankan tugasnya dengan pikiran jernih dan bersikap adil. “Itu juga menandakan tidak ada hal yang kontradiktif antara Pasal 15 ayat 2 huruf (f) dan Pasal 15 ayat 5 dalam UU Pers dengan UUD 1945. Justru pasal-pasal dalam UU Pers itu sinkron dengan UUD 1945,” katanya.

Anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengutarakan secara umum apa yang digugat oleh para pemohon adalah masalah konkret dan bukan norma. Itu sebabnya dia mengimbau agar semua konstituen pers yang merasa tidak puas atas ketentuan yang dibuat oleh organisasi pers hendaknya memberi masukan. Masukan itu akan melengkapi dan memperbaiki ketentuan yang dibuat oleh insan pers tersebut.

“Dengan keputusan MK ini, kami berharap semua pihak bisa mematuhi. Tak hanya terbatas pada insan dan organisasi pers, akan tetapi pemerintah pun perlu mematuhinya,” katanya.

Uji materiil UU Pers ini dimohonkan oleh Heintje Grinston Mandagie, Hans M Kawengian, dan Soegiarto Santoso. Mereka mengajukan uji materiil UU Pers ke MK pada 12 Agustus 2021. Adapun dari Dewan Pers yang ikut menyaksikan jalannya persidangan adalah M Agung Dharmajaya, Ninik Rahayu, dan Asmono Wikan. Mereka hadir secara daring mendampingi pengacara Dewan Pers, Wina Armada SH. (bgn003)22083105