Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat langkah percepatan pendataan dan pemutakhiran data sosial masyarakat sebagai upaya memastikan program perlindungan sosial benar-benar menjangkau warga yang berhak menerima. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dipimpin Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa di Ruang Sewaka Mahottama, Graha Sewakadarma, Lumintang, Denpasar, pada Jumat (24/7/2026). Untuk mendukung percepatan tersebut, jumlah agen pendataan di lapangan ditingkatkan dari 935 menjadi 1.935 orang yang bertugas di seluruh desa dan kelurahan.

Wawali Arya Wibawa menegaskan bahwa data yang akurat merupakan pondasi utama dalam penyusunan kebijakan dan penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah, camat, lurah, pemerintah desa, hingga para agen pendataan diminta memperkuat sinergi agar proses verifikasi berjalan cepat tanpa mengurangi kualitas data. Pemkot Denpasar menetapkan dua target utama, yakni menuntaskan verifikasi sekitar 38 ribu kepala keluarga kategori Desil 1 hingga Desil 5 pada akhir Juli, serta mencapai pendataan 60 persen dari total 186.421 kepala keluarga atau sekitar 111.600 KK dalam kurun waktu 20 hari kerja, mulai 24 Juli hingga 12 Agustus 2026.

Untuk mencapai target tersebut, berbagai strategi diterapkan. Pendataan dilakukan melalui gerakan serempak berbasis komunitas dengan melibatkan perangkat desa dan kelurahan, kecamatan, organisasi perangkat daerah, tim bapak angkat, hingga para agen Perlinsos. Jadwal pelayanan juga disesuaikan pada sore hingga malam hari karena dinilai lebih efektif, baik dari sisi kelancaran sistem aplikasi maupun meningkatnya partisipasi masyarakat. “Penjadwalan lapangan pun mempertimbangkan kegiatan adat dan sosial di masing-masing wilayah agar proses pendataan berjalan optimal,” ujarnya.

Arya Wibawa turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bergotong-royong menyukseskan pendataan Perlinsos. Berdasarkan pembaruan Portal Perlinsos per 23 Juli 2026, sebanyak 12.355 kepala keluarga atau sekitar 6,63 persen dari total KK di Kota Denpasar telah terdaftar. Dari jumlah tersebut, 5.719 KK berhasil didaftarkan melalui pendampingan langsung dari agen Perlinsos yang terdiri atas kepala dusun dan lingkungan, tim bapak angkat, eks-kader Jumantik, serta guru dan tenaga pendidik. “Pendataan juga diintegrasikan dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD), sehingga masyarakat yang belum memiliki perangkat maupun mengalami kendala teknis tetap memperoleh pendampingan secara langsung,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial I Gusti Ayu Laxmy Saraswati menyampaikan proses pemutakhiran data tidak lepas dari berbagai dinamika di lapangan. Dari 38.437 data awal kelompok Desil 1 hingga Desil 5, sebanyak 1.119 data harus dieliminasi, karena 483 warga telah meninggal dunia dan 636 lainnya berpindah domisili, sehingga tersisa 37.318 data yang masih diverifikasi. Menurut dia, uji coba aplikasi Perlinsos tidak hanya bertujuan memperbarui data, tetapi juga menguji tingkat akurasi informasi yang dimiliki pemerintah dengan kondisi riil masyarakat. Karena itu, warga diberikan ruang untuk mengajukan sanggahan apabila data yang muncul dalam aplikasi tidak lagi sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka.

“Selain menjadi sarana pemutakhiran data, aplikasi Perlinsos juga mengedukasi masyarakat agar mengisi data secara jujur sekaligus memahami kategori penerima bantuan sosial, yaitu layak, tidak layak, dan berpotensi layak, sehingga proses penyaluran bantuan ke depan dapat berlangsung lebih adil, akurat, dan tepat sasaran,” ujarnya. (*/bgn003)26072413

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kependudukan Catatan Sipil menggelar sosialisasi Digitalisasi Perlinsos dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Gedung Dharma Alaya Denpasar pada Jumat (5/12/2025).

Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi dalam arahannya mengatakan kegiatan sosialisasi kepada pendamping program keluarga harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dan operator desa/kelurahan serta dari OPD Pemkot Denpasar ini sebagai langkah jemput bola. Dia menyampaikan Ditjen Dukcapil Kemendagri memainkan peran strategis dalam mendorong digitalisasi program perlindungan sosial (Perlinsos) “Dukungan Dukcapil melalui Identitas Kependudukan Digital ini bukan sekedar transformasi teknologi, tapi juga lompatan sistem menuju pelayanan publik yang lebih inklusif, efisien, dan berbasis kebutuhan warga,” katanya.

Sosialisasi ini, kata dia, adalah koordinasi dan penyamaan persepsi antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan Dinas Dukcapil di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Untuk terus mendukung program Perlinsos, Teguh Setyabudi mengajak seluruh jajaran Dinas Dukcapil untuk terus menggenjot IKD. “Dengan program digitalisasi Perlinsos yang dimana pilotingnya ada di Kabupaten Banyuwangi dan kemudian nanti akan diimplementasikan di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Jadi saya minta kepada bapak dan ibu jajaran Disdukcapil semuanya mari kita persiapkan pelaksanaan yang akan memanfaatkan IKD,” katanya.

Sementara Kadis Dukcapil Dewa Gde Juli Artabrata mengatakan kegiatan sosialisasi ini menindaklanjuti rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (PTDP) pada 2 Oktober 2025 serta rapat lanjutan pada tanggal 6 Oktober 2025 terkait tindak lanjut implementasi piloting yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi.

Dewa Gde Juli menyebutkan salah satu yang menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri yaitu memberikan sosialisasi program digitalisasi Perlinsos kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan replikasi kegiatan Digitalisasi Perlinsos sebagaimana yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi tersebut. “Sehubungan dengan hal tersebut, Ditjen Dukcapil akan melakukan sosialisasi dan aktivasi IKD kepada pihak-pihak yang menjadi kunci terkait program digitalisasi Perlinsos, yakni pendamping program keluarga harapan, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan operator desa/kelurahan,” katanya.

Hadir Kepala Dinas DPMD Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali I Made Dwi Dewata, puluhan PKH, TKSK dan operator desa/kelurahan serta dari OPD Pemkot Denpasar. (*/bgn003)25120501

Jakarta, Baliglobalnews

Presiden Joko Widodo akhirnya memperpanjang penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat hingga 25 Juli 2021.

Keputusan Presiden itu disampaikan dalam siaran live streaming pada Selasa (30/7) malam. Presiden menyatakan pemerintah selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan mendengar suara-suara masyarakat terdampak PPKM

“Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap,” katanya.

Presiden menyatakan pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, diizinkan dibuka sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50%.

Pasar tradisional, selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50%, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis, diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah.

Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit. Sedangkan kegiatan yang lain pada sektor esensial dan kritikal, baik di pemerintahan maupun swasta, serta terkait dengan protokol perjalanan, akan dijelaskan terpisah.

“Saya minta kita semua bisa bekerjasama dan bahu-membahu untuk melaksanakan PPKM ini, dengan harapan kasus akan segera turun dan tekanan kepada rumah sakit juga menurun. Untuk itu, kita semua harus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Selain itu, kata Presiden, melakukan isolasi terhadap yang bergejala dan memberikan pengobatan sedini mungkin.

Pemerintah akan terus membagikan paket obat gratis untuk OTG dan gejala ringan yang direncanakan sejumlah 2 juta paket.

Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak, lanjutnya, Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp 55,21 triliun, berupa bantuan tunai, bantuan sembako, bantuan kuota internet dan subsidi listrik. Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal Rp1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro.

“Saya sudah memerintahkan kepada para menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen bangsa, untuk bersatu padu melawan Covid-19 ini. Dengan usaha keras kita bersama, Insya Allah kita bisa segera terbebas dari Covid-19, dan kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali normal,” katanya. (bgn003)21072020