Denpasar, Baliglobalnews

Selama Tahun 2025, PN Denpasar menangani total 1.708 perkara pidana. Jumlah tersebut terdiri atas 1.495 perkara pidana biasa, 59 perkara pidana cepat, serta 155 sisa perkara tahun 2024.

Ketua PN Denpasar Iman Luqmanul Hakim menyebutkan dari keseluruhan perkara pidana tersebut, 1.454 perkara berhasil diselesaikan, sementara 254 perkara masih berlanjut dan akan ditangani pada tahun berikutnya. “Dengan capaian ini rasio penyelesaian perkara pidana tercatat mencapai 85,12 persen. Sepanjang tahun 2025 kami terus melakukan penguatan manajemen perkara dan pelayanan publik. Hasilnya, tingkat penyelesaian perkara menunjukkan tren positif, meskipun jumlah perkara yang masuk juga mengalami peningkatan,” katanya di Denpasar, pada Selasa (30/12/2025).

Dia merinci jenis perkara pidana yang ditangani masih didominasi perkara narkotika dengan total 644 perkara. Angka tersebut disusul perkara pencurian 419 perkara dan penggelapan 89 perkara. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, ketiga jenis perkara tersebut menunjukkan tren peningkatan.

Selain itu, perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) yang masuk ke PN Denpasar sepanjang 2025 tercatat sebanyak 36 perkara, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 30 perkara. Sebaliknya, perkara praperadilan justru mengalami penurunan signifikan, dari 25 perkara pada 2024 menjadi 14 perkara pada 2025.

Menanggapi tingginya perkara pidana, khususnya narkotika dan pencurian, Iman menyebut hal tersebut menjadi perhatian serius pihak pengadilan. Namun demikian, PN Denpasar juga mendorong penerapan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara tertentu. “Peningkatan perkara pidana, khususnya narkotika dan pencurian, menjadi perhatian serius. Namun kami juga mendorong pendekatan keadilan restoratif, yang sepanjang 2025 telah diterapkan dalam 46 perkara,” katanya didampingi Wakil Ketua PN Putu Gede Novyartha serta juru bicara PN Denpasar Ketut Somansa dan Wayan Suarta.

Di bidang perdata, kata dia, PN Denpasar mencatat total 3.386 perkara yang ditangani sepanjang 2025. Jumlah tersebut terdiri dari 1.708 perkara gugatan, 984 perkara permohonan, 40 gugatan sederhana, serta 654 sisa perkara tahun 2024. Dari total perkara perdata tersebut, 2.677 perkara berhasil diputus, dengan sisa 709 perkara yang masih berjalan. Rasio penyelesaian perkara perdata pun tercatat mencapai 79,06 persen.

Perkara perceraian menjadi perkara perdata yang paling banyak ditangani, yakni mencapai 1.174 perkara. Selain itu, PN Denpasar juga menangani perkara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam jumlah signifikan. Adapun perkara perselisihan hubungan industrial (PHI) tercatat sebanyak 22 perkara, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Tak hanya dari sisi penyelesaian perkara, PN Denpasar juga mengklaim capaian positif dalam aspek pelayanan publik. Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi sepanjang 2025, nilai yang diperoleh berada pada kategori sangat baik, dengan skor masing-masing di atas 3,9. “Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan integritas lembaga,” katanya.

Menatap tahun 2026, PN Denpasar menargetkan peningkatan status dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selain itu, penguatan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) juga menjadi fokus utama.

PN Denpasar juga berkomitmen memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum lainnya, khususnya dalam pelaksanaan sidang keliling dan peningkatan akses keadilan bagi masyarakat. “Kami berkomitmen menjadikan Pengadilan Negeri Denpasar sebagai lembaga peradilan yang modern, berintegritas, dan semakin dipercaya masyarakat,” katanya. (bgn008)25123105

Denpasar, Baliglobalnews

Kejaksaan Tinggi Bali secara tegas pengajuan upaya banding atas putusan perkara pidana terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx SID terkait putusan hakim PN Denpasar yang menjatuhi hukuman 14 bulan (1 tahun 2 bulan) kurungan penjara terkait menyebarkan informasinya yang menebarkan kebencian.

“Setelah menyatakan pikir-pikir pada persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar terhadap I Gede Aryastina alias Jerinx, maja hari ini (Kamis, 26 November 2020) Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding atas putusan Majelis Hakim PN Denpasar yang menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara,” ucap Kasipenkum Kejati Bali, Luga Harilianto selaku juru bicara Kejati Bali, di Denpasar.

Ia mengatakan, sekitar Pukul 13.30 wita salah satu jaksa yang menangani perkara jerinx ini telah mendatangi PN Denpasar untuk menyatakan banding atas putusan terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx.

Pengajuan banding hari ini masih dalam tenggang waktu pengajuan banding yang diatur oleh Undang-Undang dimana putusan dibacakan pada tanggal 19 November 2020 dan saat ini adalah hari ke-7 dari batas pengajuan banding.

“Alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding yakni, Putusan PN Denpasar yang menjatuhkan pidana satu tahun dua bulan penjara dirasa kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat,” ucapnya.

Di dalam hal memberatkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah disampaikan bahwa terdakwa telah melukai perasaan dokter dan tenaga kesehatan dalam hal ini tidak hanya di Bali, namun se-Indonesia yang saat ini sedang berjuang untuk melakukan pengobatan terhadap masyarakat yang terpapar Covid-19.

“Kami menilai Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara satu tahun dua bulan penjara dirasa belum memberikan efek jera baik terhadap terdakwa maupun kepada masyarakat agar berhati-hati menggunakan media sosial,” ucap Luga.

Untuk, poin-poin pertimbangan secara lengkap akan diajukan dalam memori banding. Yang jelas dua poin utama yang menjadi pertimbangan pengajuan banding yaitu belum terpenuhinya rasa keadilan di masyarakat dan belum dirasa memberikan efek jera dengan penjatuhan putusan pidana penjara selama satu tahun dua bulan.

Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Bali akhirnya menetapkan status tersangka terhadap Gede Ari Astina atau Jerinx SID dalam kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Ikatan dokter Indonesia (IDI) pada Rabu (12/8/20).

Dalam unggahannya ada kalimat berupa “Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan Rumah Sakit dengan seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan tes Covid-19”. (bgn008)20112614