Badung, Baliglobalnews

Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota tentang Sinergitas Penerimaan PKB, BBNKB dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang dihadiri pula oleh sekda kabupaten/kota se-Bali di Hotel The Meru Sanur, Sanur Kaja, Denpasar, pada Selasa (15/10/2024).

Pj. Sekda Surya Suamba mengatakan Opsen Pajak Daerah dimaksudkan untuk mempercepat penerimaan bagian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kabupaten/kota serta memperkuat sumber penerimaan daerah dan memperkuat sinergi pemungutan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota.

Penandatangan PKS sistem pembagian pajak berkendaraan bermotor via balik nama kendaraan bermotor serta pajak mineral bukan logam dan batuan dengan sistem terdahulu, di collect lebih dulu di Provinsi hingga 3 bulan, dengan ketentuan baru sistem option riil, pajak yang masuk langsung ditransfer ke masing-masing kabupaten/kota.

“Sirkulasi pendapatan asli daerah (PAD) akan semakin cepat karena menggunakan sebuah sistem, ketika ada pajak yang masuk, maka uangnya langsung terbagi, yakni Provinsi 36 persen dan kabupaten/kota 64 persen. Selanjutnya, ada sistem transparansi sehingga menjamin terbangunnya integritas pemerintahan, baik di Provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.

Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan bahwa penandatanganan PKS tersebut mengimplementasikan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang dipertegas dengan Undang-Undang Pemerintah No 35 Tahun 2023. Sinergitas ini akan menentukan realisasi penerimaan atau dikenal dengan opsen, jadi pemasukan PKB dan BBNKB secara riil langsung teralokasi ke rekening daerah masing-masing Kabupaten/ Kota.

“Hal ini belum sesuai dan optimal dibandingkan dengan potensi yang ada, artinya potensi yang belum bisa ditarik semua atau belum mencerminkan ruang realisasi dan potensi masih jauh, sehingga adanya kebijakan pemutihan yang bertujuan sebagai potensi relaksasi atau pemutihan denda pajak,” katanya.

Dia menyebutkan tujuan implementasi opsen pajak daerah yaitu untuk percepatan penerimaan bagian kabupaten/kota atas PKB dan BBNKB, memperkuat sumber penerimaan kabupaten/kota. “Selain itu juga sebagai sumber penerimaan dan meningkatkan sinergi pemungutan dan pengawasan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota terutama berkaitan dengan permasalahan kendaraan yang tidak menggunakan pelat Bali,” katanya. (bgn003)24101507

Bangli, Baliglobalnews

Pengadilan Negeri (PN) Bangli menandatangani perjanjian kerjasama terkait Pos Bantuan Hukum dengan DPC Peradi Denpasar di Kantor PN Bangli pada Selasa (11/1) pukul 09.00. Penandatangan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli, Redite Ika Septina, sebagai pihak pertama dan Ketua DPC Peradi Denpasar, I Nyoman Budi Adnyana, sebagai pihak kedua.

Redite Ika Septina mengatakan sejalan dengan amanat dalam UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Perma No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka setiap orang berhak untuk memperoleh bantuan hukum. Mahkamah Agung memberi akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Satu di antaranya melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan.

“Kami mempunyai kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana serta menyediakan imbalan jasa bagi petugas posbakum, dimana anggaran imbalan jasa sesuai anggaran dalam DIPA,” katanya.

Posbakum ini, kata dia, nantinya bertugas memberikan layanan hukum berupa pemberian informasi yang jelas dan akurat, konsultasi yang seimbang dan komprehensif, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

“Saya harapkan petugas Posbakum yang juga sudah sebagai advokat bisa membantu dalam hal penerapan gugatan sederhana dan prosedur persidangan E Litigasi dalam hal perkara permohonan dan gugatan,” katanya.

Dia menyebutkan data pemohon layanan Posbakum di tahun 2021 hanya 10 orang. Artinya, hanya 5% dari total jumlah perkara gugatan dan permohonan. “Saya harapkan di Tahun 2022, ada peningkatan jumlah pemohon layanan Posbakum supaya target capaian kinerja bulanan kita tinggi dalam hal persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dari posbakum,” katanya. (bgn003)22011112