Tabanan, Baliglobalnews

Komisi I DPRD Tabanan meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tabanan untuk segera berkomunikasi dan menyampaikan surat instruksi dan edaran ke desa agar desa tidak berlebihan dalam menggunakan anggaran perjalanan dinas.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani pada rapat koordinasi yang digelar pada Jumat (13/2/2025) bersama beberapa perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan penyusunan anggaran. Rapat tersebut membahas penyesuaian anggaran sebagaimana amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Sesuai inpres tersebut, perjalanan dinas dipangkas 50 persen. “Segera instruksikan kepada perbekel untuk melakukan revisi terhadap anggaran perjalanan dinas,” ujar Omardani saat rapat di DPRD Tabanan, pada Jumat (13/2/2025).

Omardani mengatakan bahwa efisiensi secara menyeluruh akan berdampak pada dana yang diterima desa, yaitu sekitar tiga setengah persen dari total transfer daerah. Namun, ia memastikan bahwa dana transfer ke desa, termasuk Bantuan Hibah Provinsi (BHP), Bantuan Hibah Kabupaten (BHR), Alokasi Dana Desa (ADD), dan lainnya, tetap aman.

Dampak paling signifikan dari kebijakan efisiensi ini lebih pada dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang secara kumulatif nilainya mencapai Rp65 miliar. “Dampak masih sangat kecil, kurang lebih tiga setengah persen dari total dana transfer yang diterima desa artinya perjalanan dinas, itu sebesar Rp20 miliar, dari dana DAU yang terpotong dari pusat. Artinya aman,” katanya.

Menurut Omardani, tidak ada persoalan sehingga desa dapat segera melakukan revisi terhadap anggarannya, yaitu penyesuaian terkait dengan pergeseran anggaran perjalanan dinas (perdin). “Nah, itu kan wajib baru digeser sebesar 50 persen. Jadi untuk pagu anggarannya tetap, tidak ada pemotongan, tetapi yang disamakan pemindahan pergeseran anggaran itu terkait dengan apa yang menjadi instruksi dari Inpres salah satu adalah perdin, biaya-biaya makan, minum, atau biaya honor untuk kegiatan-kegiatan seremonial, dll,” katanya.

Terkait efisiensi DAK sekitar Rp45 miliar, Omardani menyarankan agar alokasi DAK dievaluasi kembali dan dilakukan penundaan pada objek kegiatan yang tidak menjadi skala prioritas. “Kalau DAK itu, saran kami itu adalah melakukan penundaan kepada objek kegiatan yang memang tidak menjadi skalabilitas. Tapi yang skala prioritas itu wajib tetap dilaksanakan,” ujarnya.

Dia menyampaikan jika kegiatan prioritas tidak dapat didanai dari DAK, dapat menggunakan efisiensi anggaran yang ada, seperti anggaran perjalanan dinas dan honorarium. “Yang kedua, jika pun tidak bisa bersumber dari DAK, itu kan bisa dari efisiensi. Efisiensi anggaran yang ada, seperti anggaran perjalanan dinas, honorarium, sehingga kegiatan prioritas itu tetap bisa kita laksanakan. Karena ini kan berkait dengan kepentingan publik, terutama pelayanan dasar, pelayanan publik untuk masyarakat,” katanya.

Dia mencontohkan bahwa pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan harus tetap dilaksanakan meskipun ada efisiensi anggaran. “Skala prioritas kalau kita kan melihat, titik besarnya itu adalah pelayanan dasar. Artinya kegiatan yang berkait dengan masalah kesehatan, pendidikan, itu kan salah satu pelayanan dasar untuk masyarakat. Yang bersumber dari DAK yang tidak bisa dikerjakan kalau ada efisiensi, itu harus dilaksanakan,” tegasnya. (bgn020)25021502

Nasional,Baliglobalnews

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan mengalihkan anggaran belanja (refocusing) dari beberapa pagu seperti perjalanan dinas (perjadin), paket rapat, pembangunan gedung, kendaraan, dan lainnya sebesar Rp26,2 triliun untuk meningkatkan dana penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

“Untuk biayai berbagai tambahan bidang kesehatan, perlindungan sosial dan program prioritas insentif, maka dibutuhkan refocusing yang kedua untuk bisa membiayai seluruh tadi kebutuhan untuk bidang kesehatan yang tinggi, bantuan sosial, maupun untuk dukungan kepada masyarakat,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers usai Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin.

Dalam Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo itu, Sri Mulyani mengatakan refocusing  anggaran pemerintah akan menyisir sekitar Rp26,2 triliun, ditambah Rp6 triliun dari pos belanja transfer keuangan dan dana desa.

Pengalihan anggaran ini, ujarnya, penting untuk membiayai kebutuhan dana penanganan COVID-19 yang semakin meningkat seperti biaya uji spesimen, pelacakan dan juga perawatan pasien COVID-19.

Sri Mulyani menjelaskan pihaknya terus menyisir anggaran belanja yang bisa dialihkan untuk menangani pandemi COVID-19. Namun, dia juga memastikan pengalihan anggaran ini tidak akan memangkas belanja-belanja penting di Kementerian/Lembaga seperti belanja operasional, belanja kontrak tahun jamak (multiyears), belanja penanganan COVID-19 dan PEN di Kementerian/Lembaga, termasuk belanja penanganan bencana.

“Refocusing tidak seharusnya mengganggu belanja K/L, karena belanja K/L sudah diamankan apakah itu belanja untuk operasional, belanja pegawai, belanja multi-years kontrak, dan belanja pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19, belanja penanganan bencana, tidak akan kena refocusing,” ujarnya.

Sasaran anggaran belanja yang akan terkena pengalihan, kata Sri Mulyani, adalah belanja honorarium, perjalanan dinas, paket rapat, belanja jasa, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan dan yang tidak memungkinkan untuk segera dilaksanakan tahun ini.

“Presiden dan Wakil Presiden menginstruksikan agar prioritas ini dipertajam agar bisa bantu masyarakat dan terutama sektor kesehatan dan masyarakat menghadapi COVID-19 yang melonjak sehingga butuh PPKM darurat,” ujarnya.(bgn123)21070511