Denpasar, Baliglobalnews

Deputi Direktur Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali Yusuf Wicaksono Hascaryotomo menyampaikan pertumbuhan kinerja ekonomi di Bali terhitung Januari hingga Oktober 2025, bertumbuh atau mencapai 5,8 persen dari tahun ke tahun (YoY).

“Perekonomian Bali tumbuh 5,58 persen Yoy. Sehingga, membuat Bali masuk dalam empat besar provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di tingkat nasional,” kata Wicaksono kepada wartawan dalam acara Capacity Building Sobat Media BI Bali pada Kamis (13/11/2025).

Dia juga menyebutkan sektor pendukung pertumbuhan ekonomi di antaranya makan minum (Mami), pertanian, transportasi dan perdagangan. Degan pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,8 YoY, BI Bali menilai, menjadi tantangan baru, dalam menjaga inflasi dan stabilitas daya beli masyarakat. “Inflasi di Bali saat stabil di angka 2,61 persen Yoy atau stabil sesuai standar nasional di angka 2-3 persen. Jadi dua fokus kami menjaga momentum pertumbuhan ini dapat terjaga baik,” katanya

Selain itu, tantangan dan yang akan diwaspadai ke depan, terkait bagaimana perekonomian Bali dinikmati secara merata. Serta, meningkatkan perekonomian masyarakat Bali dan menjaga stabilitas harga pangan. “Kami meyakini, pertumbuhan ekonomi Bali, tidak diikuti kenaikan harga sehingga daya beli masyarakat tetap stabil,” katanya.

Pihaknya berharap media dapat menginformasikan kepada masyarakat terkait capaian pertumbuhan ekonomi Bali saat ini. “Melalui media, kami harap diketahui masyarakat dan data yang didapat masyarakat lebih akurat,” katanya. (bgn008)25111308

Denpasar, Baliglobalnews

Sesuai keputusan Rapat Dewan Gubernur 18 Februari 2021, Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps, menjadi 3,50 persen.

Suku bunga Deposit Facility dan suku bunga Lending Facility masing-masing juga diturunkan, menjadi 2,75% dan 4,25%. Demikian disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho pada acara Obrolan Santai BI Bareng Media, di Denpasar, Selasa (23/2/2021)

“Tingkat suku bunga tersebut adalah yang paling rendah sejak Bank Indonesia mulai memberlakukan BI7DRR sebagai suku bunga acuan pada 2016,” ujar Trisno.

Lebih lanjut Trisno menyampaikan bahwa keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas nilai tukar Rupiah yang terjaga, serta sebagai langkah lanjutan untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya, BI juga berkoordinasi dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dengan fokus pada upaya untuk mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran dalam Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi.

Untuk mendukung implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional, dari awal tahun hingga 16 Februari 2021, BI telah melakukan pembelian SBN di pasar perdana sebesar Rp40,77 triliun, yaitu Rp18,16 triliun melalui mekanisme lelang utama dan Rp22,61 triliun melalui Greenshoe Option (GSO). Selain itu BI juga melakukan penambahan likuiditas di perbankan (quantitive easing) sebesar Rp23,81 triliun.

Trisno juga menyampaikan, di samping keputusan terkait suku bunga, Bank Indonesia juga mengambil beberapa langkah kebijakan. Pertama, melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kedua, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk mendukung stance kebijakan moneter akomodatif. Ketiga, melonggarkan ketentuan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraaan bermotor baru. Hal ini untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Kebijakan ini berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Keempat, melonggarkan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) Kredit/Pembiayaan Properti menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti (rumah tapak, rumah susun, serta ruko/rukan), bagi bank yang memenuhi kriteria NPL/NPF tertentu. BI juga menghapus ketentuan pencairan bertahap properti inden untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Kebijakan ini berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Kelima, memublikasikan “Asesmen Transmisi Suku Bunga Kebijakan kepada Suku Bunga Dasar Kredit Perbankan” untuk mendukung percepatan transmisi kebijakan moneter serta memperluas diseminasi informasi kepada konsumen baik korporasi maupun individu guna meningkatkan tata kelola, disiplin pasar dan kompetisi di pasar kredit perbankan.
Sejak Juni 2019, BI telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 225 bps dan melakukan pelonggaran dari sisi kebijakan makropudensial namun suku bunga kredit belum merespons dengan kecepatan yang sama. Penurunan Suku Bunga Dasar Kredit (SDBK) sejak Juni 2020 hanya sebesar 116 bps.

Hal ini menyebabkan spread SBDK terhadap BI7DRR cenderung melebar dari sebesar 5,27% pada Juni 2019 menjadi sebesar 6,36% pada Desember 2020. Oleh karena itu, BI melihat masih terdapat ruang untuk dapat lebih menurunkan suku bunga kredit tersebut agar sejalan dengan suku bunga kebijakan.
Melalui transparansi, masyarakat dan dunia usaha akan dapat melihat dan membandingkan suku bunga kredit yang ditawarkan oleh bank-bank.

“Transmisi suku bunga kebijakan yang lebih baik ke suku bunga kredit, dalam bentuk penurunan suku bunga kredit yang sepadan, diharapkan akan mampu meningkatkan permintaan kredit sehingga membantu pemulihan ekonomi,” ucapnya.

Keenam, memfasilitasi penyelenggaaan promosi perdagangan dan investasi pada sektor-sektor produktif, sektor pariwisata, serta melakukan sosialisasi penggunaan local currency settlement (LCS), baik di dalam maupun luar negeri, bekerja sama dengan instansi dan stakeholders terkait. Pada Februari dan Maret 2021, serangkaian kegiatan promosi dan sosialisasi akan diadakan di Jepang, Singapura, Malaysia, dan Thailand, serta di Indonesia sebagai bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

“Yanf terakhir, kami mendukung pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien khususnya UMKM dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi, termasuk Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Gerakan Bangga Berwisata Indonesia (GBWI), dengan memperpanjang MDR QRIS 0% bagi usaha mikro hingga 31 Desember 2021, perluasan akseptasi QRIS 12 juta merchant dengan kolaborasi bersama PJSP, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta mendorong kolaborasi e-commerce, UMKM dan Pemerintah untuk memperkuat daya saing produk UMKM domestik baik untuk penjualan dalam negeri maupun ekspor,” kata Trisno.

Terkait perekonomian Bali terkini, Trisno menyampaikan bahwa ekonomi Bali pada triwulan IV 2020 tumbuh -12,21% (yoy), sedikit membaik dibanding triwulan sebelumnya sebesar -12,32% (yoy). Secara keseluruhan tahun, ekonomi Bali tumbuh -9,31% pada tahun 2020. Dari sisi penggunaan, kontraksi tahunan tertinggi terjadi pada komponen impor luar negeri (-78,34%), ekspor luar negeri (-76,23%), investasi (-12,21%), dan konsumsi rumah tangga (-3,65%). Sementara konsumsi pemerintah masih tumbuh positif 0,17% (yoy).

Dari sisi lapangan usaha, hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan negatif, dengan kontraksi tahunan terdalam pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan (-31,79%), akomodasi makan dan minum (-27,52%) serta pengadaan listrik, air, dan gas (-16,49%).

Lebih jauh Trisno menyampaikan pertumbuhan positif diperkirakan akan dimulai pada triwulan II 2021 sehingga secara keseluruhan tahun 2021 perekonomian diperkirakan tumbuh positif. Optimisme terhadap pertumbuhan positif didukung oleh perkiraan selesainya proses pemberian vaksin kepada warga Bali yang disertai dengan menurunnya kasus covid-19 sehingga mengembalikan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, termasuk aktivitas konsumsi, investasi, kinerja fiskal, ekspor dan impor.

Selanjutnya Trisno merekomendasikan lima langkah strategis. Pertama, mendorong pelaku pariwisata untuk memperoleh sertifikat CHSE untuk meyakinkan bahwa Bali siap menerima wisatawan. Kedua, mendorong UMKM onboarding sehingga memperluas pemasaran. Ketiga, mempercepat realisasi belanja daerah. Keempat, mendorong sektor pertanian untuk menerapkan GAP (Good Agriculture Practice), menggunakan teknologi digital dalam berproduksi (digital farming) dan memasarkan produknya melalui e-commerce. Kelima, mendorong pembayaran secara non tunai, utamanya menggunakan QRIS.(BGN008)21022328

Denpasar,Baliglobalnews

Dalam rilis pada 5 November 2020, BPS Bali mencatat total perekonomian Bali pada triwulan III-2020 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai sebesar Rp55,37 triliun. Atau, jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp36,44 triliun.

Dengan capaian tersebut, BPS mencatat ekonomi Bali triwulan III-2020 tercatat tumbuh sebesar 1,66 persen jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q). Capaian ini mencerminkan ekonomi Bali yang secara perlahan kembali berdenyut di tengah tekanan pandemi COVID-19.

Memang, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali triwulan III-2020 tercatat tumbuh negatif sedalam -12,28 persen. Namun, ekonomi Bali triwulan III-2020 tercatat tumbuh sebesar 1,66 persen. Jadi, data BPS itu mencatat kontraksi ekonomi Bali itu tidak sampai berlangsung selama delapan bulan, apalagi setahun.

Dari sisi produksi, BPS Bali juga mencatat struktur ekonomi Bali pada triwulan III-2020 masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yang mencatat kontribusi terbesar hingga 17,46 persen. Dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 54,06 persen.

Secara nasional, Bali mungkin bisa dikatakan paling parah, tapi hal itu tidak berlangsung sampai setahun. “Pertumbuhan 1,66 persen (qtq) ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan II-2020 yang -7,24 persen (qtq),” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho di Denpasar, Bali, Jumat (6/11/2020).

Menurut Trisno Nugroho, perekonomian Bali pada triwulan III 2020 mulai menunjukkan pemulihan, yang tercermin dari pertumbuhan sebesar 1,66 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (qtq). Nilai PDRB juga naik dari Rp35,84 triliun pada triwulan II menjadi Rp36,44 triliun pada triwulan III 2020.

“Perbaikan ini seiring dengan implementasi strategi pemulihan ekonomi yaitu penerapan tatanan kehidupan baru atau program CHSE (clean, healthy, safety, and environment), khususnya di sektor pariwisata. Mulai dibukanya wisatawan domestik mendorong lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi, dan industri pengolahan juga mencatat pertumbuhan positif yakni 3,41 persen (qtq), 3,64 persen (qtq), dan 3,4 persen (qtq),” ujarnya.

Dari 17 lapangan usaha, BI Bali mencatat 11 di antaranya tercatat tumbuh positif dengan tiga pertumbuhan tertinggi dialami lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 3,98 persen (qtq), diikuti sektor jasa lainnya 3,86 persen (qtq), dan informasi dan komunikasi 3,78 persen (qtq).

Trisno Nugroho mengakui jika dilihat secara pertumbuhan tahunan (yoy), Bali masih mengalami kontraksi 12,28 persen atau lebih rendah dari triwulan II sebesar -11.02 persen. “Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara level terjadi peningkatan dibanding triwulan II 2020, nilai PDRB Bali pada triwulan III-2020 ini masih jauh di bawah nilai PDRB triwulan III 2019,” katanya.

Namun, Trisno menambahkan pemulihan akan berlanjut pada triwulan IV 2020, seiring dengan perkiraan membaiknya kondisi pariwisata, khususnya wisatawan domestik. Hal ini terkonfirmasi dari indikator utama jumlah kedatangan penumpang domestik di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang mencapai 121.937 orang pada Oktober 2020, atau tumbuh 32,77 persen (mtm). (bgn008)20110803

Denpasar, Baliglobalnews

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mencatat pada triwulan III Tahun 2020 perekonomian Pulau Dewata mulai menunjukkan pemulihan sebagaimana tercermin pada pertumbuhan yang sebesar 1,66 persen (qtq) atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan lalu yang sebesar -7,24 persen (qtq).

“Hal ini terlihat dari kenaikan nilai PDRB dari Rp 35,84 trilyun di Q2 menjadi Rp36,44 trilyun di Q3 Tahun 2020. Perbaikan ini seiring dengan implementasi strategi pemulihan ekonomi yaitu penerapan tatanan kehidupan baru (program Clean Healthy Safety and Environment) khususnya di sektor pariwisata,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho di Denpasar, Jumat (6/11/20).

Dijelaskan Trisno, dari 17 lapangan usaha, 11 diantaranya tercatat tumbuh positif dimana tiga pertumbuhan tertinggi dialami lapangan usaha Jasa Pendidikan yang tumbuh sebesar 3,98 persen (qtq), diikuti sektor jasa lainnya yang tumbuh sebesar 3,86 persen (qtq), dan informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 3,78 persen (qtq).

Sejalan dengan mulai dibukanya wisatawan domestik, terang Trisno, lapangan usaha penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Transportasi dan Industri Pengolahan juga mencatat pertumbuhan positif masing-masing sebesar 3,41 persen (qtq), 3,64 persen (qtq) dan 3,4% (qtq).

Dari sisi penggunaan, perbaikan terjadi pada komponen Konsumsi Pemerintah (21,76% qtq), Ekspor Luar Negeri (11,17% qtq), dan Investasi (32,68% qtq). Sedangkan Konsumsi Rumah Tangga masih tumbuh terbatas (1,87% qtq).
Sementara itu, jika dilihat secara pertumbuhan tahunan (yoy), Bali masih mengalami kontraksi sebesar -12.28% lebih rendah dari Q2 sebesar -11.02%.

“Hal ini mengindikasikan bahwa, meskipun secara level terjadi peningkatan dibanding Q2 2020, nilai PDRB Bali di Q3 2020 ini masih jauh di bawah nilai PDRB di Q3 2019,” katanya.

Untuk pemulihan akan berlanjut pada triwulan IV 2020, seiring dengan perkiraan membaiknya kondisi pariwisata, khususnya wisatawan domestik. Hal ini terkonfirmasi dari leading indicator jumlah kedatangan penumpang domestik di bandara internasional I Gusti Ngurah Rai yang tercatat sebesar 121.937 orang pada Oktober 2020, atau tumbuh 32,77% (mtm).

“Optimisme pemulihan ini juga terkonfirmasi dari pengolahan big data google trends yang mencerminkan bahwa minat wisdom dan wisman ke Bali sangat besar, dimana pencarian travel di Bali tercatat lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia maupun destinasi wisata lainnya di kawasan Asia,” kata Trisno.

Peluang ini harus dioptimalkan, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, sehingga pemulihan aspek ekonomi dan kesehatan dapat berjalan secara pararel. Untuk mempercepat pemulihan, penerapan teknologi dan digitalisasi merupakan sebuah keharusan di era tatanan kehidupan baru. Adanya kebiasaan baru dan awareness terhadap penularan wabah COVID-19, memaksa konsumen (dan juga produsen) untuk cenderung menggunakan teknologi dalam kesehariannya.

Pada saat terjadinya PSBB, industri e-Commerce menjadi tulang punggung bagi aktivitas perdagangan di sektor riil agar tetap hidup. Pelaku bisnis sebaiknya mengubah pola pikir untuk lebih mempertimbangkan aktivitas bisnis secara on line. Secara bertahap, sektor informal maupun pedagang di pasar tradisional juga akan dapat beralih ke arah teknologi digital pada industri e-Commerce.(bgn008)20110604