Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, menyetujui dua Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2025, yang telah diputuskan dalam rapat Paripurna ke-7 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I, pada Selasa (26/11/2024).

Kedua Perda itu, yakni Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2025 dan Perda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda).

“Saya tanyakan kepada seluruh anggota dewan, apakah dua rancangan ini disetujui menjadi Perda,” kata Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, didampingi Wakil Ketua I DPRD Bali Wayan Disel Astawa dan Wakil Ketua III DPRD Bali, I Komang Nova Sewi Putra, serta Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, dalam sidang paripurna.

Kemudian, dijawab seluruh anggota dewan yang juga menyetujui kedua Perda yakni tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2025 dan tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, Menjadi PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda).

Sebelum disetujui kedua Perda ini, sempat dilakukan Pembacaan dua Ranperda tersebut. Dimana, terlebih dahulu dibacakan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2025 disampaikan Drs. Gede Kusuma Putra selaku Koordinator Pembahasan Raperda APBD Semesta Berencana Bali TA 2025.

Dalam rapat itu, pada intinya membahas pendapatan daerah bisa mencapai Rp6,027 triliun Tahun 2025 lebih yang dengan rincian yakni, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,581 triliun lebih, pendapatan transfer sebesar Rp2,440 triliun lebih dan pendapatan lain-lain daerah yang sah sebesar Rp5,708 miliar. “Untuk belanja daerah sebesar Rp6,827 triliun, yang dipergunakan untuk belanja operasi sebesar Rp4,912 triliun lebih, belanja modal sebesar Rp993,548 miliar lebih, belanja tidak terduga sebesar Rp133,598 miliar lebih dan belanja transfer sebesar Rp787,453 miliar lebih,” katanya.

Dengan anggaran pendapatan daerah sebesar Rp6,027 triliun lebih, dan Belanja Daerah sebesar Rp6,827 triliun lebih pada RAPBD Bali 2025, maka terjadi defisit anggaran sebesar Rp799,660 miliar lebih atau 13,27% dari total Pendapatan, dan 11,71% dari total Belanja. Sehingga, defisit sebesar Rp799,660 miliar lebih ditambah dengan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp158 miliar, dan pembayaran Angsuran Pokok Pinjaman Dana PEN sebesar Rp243,464 miliar lebih, akan ditutup dari Penerimaan SiLPA Tahun Lalu sebesar Rp1,201 triliun lebih.

“Terkait Kebijakan Belanja Daerah untuk pemenuhan Belanja Wajib (Mandatory Spending) Daerah Provinsi Bali, maka alokasi Anggaran Belanja untuk prioritas pembangunan TA 2025 diprioritaskan untuk anggaran program memenuhi kebutuhan wajib yang sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-Undangan,” tegasnya.

Sebelum disepakatinya kedua Perda ini, juga dilakukan pembacaan Ranperda Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) yang dibacakan I Made Rai Warsa, yang intinya menjelaskan, hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi yang mengatur BUMD, yakni Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan memenuhi amanat Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

“Yang menjadi dasar pertimbangan kebutuhan untuk melakukan perubahan dan penetapan Raperda ini, telah dimuat dalam bagian Konsideran Menimbang. Demikian juga mengenai Dasar Hukum yang dirujuk juga telah dimuat dalam bagian Konsideran Mengingat pada Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Jamkrida Provinsi Bali Menjadi PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini,” katanya. (adv/bgn008)24112704

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi tinggi inisiatif Perwakilan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PC KMHDI) Badung yang mengusulkan dua rancangan peraturan daerah (Perda) baru. Hal itu disampaikan ketika Ketua DPRD Anom Gumanti didampingi Sekwan IGA Made Wardika usai menerima audiensi beberapa kelompok masyarakat di Ruang Pimpinan DPRD Kabupaten Badung pada Rabu (23/10/2024).

Dua usulan tersebut terkait penanganan sampah organik berbasis komunitas yang terintegrasi dan penataan kegiatan keagamaan di area sempadan pantai yang dilatari peristiwa di Pantai Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, baru-baru ini.

Menurut Anom Gumanti, dua usulan regulasi tersebut sebagai ide inovatif. Dia mengapresiasi pandangan kritis dan langkah proaktif yang ditunjukkan oleh generasi muda ini. “Ide mengenai penataan kegiatan keagamaan di sempadan pantai sangat bagus dan perlu mendapat perhatian. Kami akan mendiskusikannya lebih lanjut bersama anggota dewan dan mempertimbangkan apakah dapat dijadikan perda inisiatif pada 2025,” ujarnya.

Dia menyatakan karena di dewan kolektif kolegial, harus disepakati bersama. ”Jika teman dewan sepakat, usulan ini bisa menjadi perda inisiatif yang kita masukkan ke Bapemperda untuk tahun depan,” katanya.

Dalam audiensi tersebut, PC KMHDI Badung juga memohon dukungan Ketua DPRD untuk keberangkatan beberapa anggota KMHDI guna mengikuti rapat koordinasi nasional yang akan digelar oleh Pimpinan Pusat KMHDI pada 30 Oktober hingga 3 November 2024 di Bandung, Jawa Barat. (bgn003)24102512

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar secara resmi menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar No. 8 Tahun 2023, yang mengharuskan masyarakat untuk memilah sampah organik dan non-organik mulai 1 Oktober 2024. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di kota serta meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk itu, Kelurahan Panjer menggelar sosialisasi di TPS3R Paku Sari, pada Sabtu (28/9/2024).

Lurah Panjer I Putu Budi Ari Wibawa menyampaikan bahwa pemilahan sampah tersebut mengacu pada Perda No. 8 Tahun 2023 serta Instruksi Walikota No. 1 Tahun 2024. Dimana, masyarakat wajib melaksanakan pemilahan sampah terhitung mulai 1 Oktober 2024. “Swakelola harus berperan aktif dalam implementasi program ini, karena dengan tegas mengikuti jadwal pengangkutan, warga akan lebih patuh pada aturan yang ada,” ujarnya.

Pada Perda No. 8 Tahun 2023, jadwal pembuangan sampah telah ditetapkan: sampah organik harus dibuang pada hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu, sedangkan sampah anorganik pada Selasa, Jumat, dan Minggu. Jika sampah tidak dipilah sesuai aturan, maka sampah tersebut tidak akan diangkut oleh petugas dari kelompok swakelola sampah setempat, sementara sampah residu akan diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).

Ari Budi juga menekankan pentingnya kerja sama antara semua pihak, mulai dari kelurahan, kepala lingkungan (kaling), pengurus TPS3R, DLHK, kelompok swakelola, serta partisipasi aktif masyarakat. “Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan masyarakat dapat memahami dan menerapkan peraturan baru tersebut, sehingga permasalahan sampah di Kota Denpasar dapat diatasi secara efektif,” ujarnya. (bgn003)24092807

Denpasar, Baliglobalnews

Pendapat Gubernur terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yakni Raperda Inisiatif Dewan tentang Pemberian Insentif  dan Kemudahan Investasi dan Raperda Provinsi Bali tentang Pengarusutamaan Gender yang disampaikan pada sidang Paripurna ke – 4 DPRD Provinsi Bali, Senin (25/3), mendapat sambutan positif dari segenap Pimpinan dan jajaran Anggota DPRD Provinsi Bali untuk selanjutnya dibahas menjadi salah satu Produk Hukum Daerah.

Hal tersebut terungkap pada Sidang Paripurna  ke-6 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan  I Tahun Sidang 2024 dengan agenda Penyampaian Tanggapan Dewan terkait Pendapat Gubernur terhadap  Raperda  Inisiatif Dewan  tentang  Pemberian Insentif  dan Kemudahan Investasi, dan Raperda Provinsi Bali tentang Pengarusutamaan Gender, di ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (1/4/2024). 

Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, yang hadir didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra pun menyimak penyampaian tanggapan dewan dengan seksama. Dimulai dari penyampaian tanggapan dewan terkait pendapat Gubernur terhadap Raperda  Inisiatif Dewan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, yang kala itu dibacakan oleh I Kade Darma Susila.

Dia mengemukakan Dewan sepakat Raperda tersebut dibuat menjadi Produk Hukum Daerah bertujuan untuk antara lain; Memberikan kepastian hukum mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan (BUPP), Pelaku Usaha, Masyarakat dan/atau Investor; dan Menjadi dasar kebijakan Pemerintah Provinsi dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk membantu mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

“Upaya Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan penanaman modal melalui Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada BUPP, Pelaku Usaha, Masyarakat dan/atau Investor tergolong masih rendah, bahkan cenderung kontra produktif. Hal tersebut  ditandai banyaknya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang membebani para pelaku usaha termasuk Investor yang mengakibatkan daya saing Provinsi dan nasional di bidang investasi belum optimal,” katanya.

Sementara I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri Suyasa, yang membacakan penyampaian tanggapan dewan terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), pun mengungkapkan hal yang sama 

Dewan, kata dia, menilai PUG dalam pembangunan daerah di antaranya bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan di daerah; menciptakan program kegiatan yang responsif gender di lingkungan pemerintah daerah; dan meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan

“Mengenai Raperda Provinsi Bali tentang PUG, untuk dapat dilanjutkan dengan pembahasan dan penajaman dalam rapat gabungan berikutnya, sekali lagi dengan Perangkat Daerah terkait dan organisasi serta lembaga masyarakat yang peduli dengan Kesetaraan Gender dan peduli Anak,” pungkasnya. (bgn003)24030108

Tabanan, Baliglobalnews

DPRD Tabanan berencana tahun ini akan mengevaluasi penerapan sejumlah Perda yang dibuat pada 2023. Pasalnya, sejauh ini Perda yang telah dibentuk penerapannya tak maksimal karena tanpa dibuatkan Perbup.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Tabanan, I Gusti Nyoman Omardani, menegaskan Perda yang telah dibentuk hampir semua belum maksimal penerapannya. Pasalnya, belum adanya Perbup sebagai aturan turunan. “Hampir semua belum maksimal diterapkan, karena belum ditindaklanjuti dengan Perbup itu,” katanya pada Kamis (7/3/2024). 

Pihaknya akan mengevaluasi. Kemungkinan caranya nanti rancangan perbup ke depannya dibuat bersamaan dengan pembentukan perda yang menjadi aturan di atasnya. “Ini menjadi evaluasi kami di Dewan ke depannya. Apakah rancangan perbup itu dibuat bersamaan dengan perda,” katanya.

Menurut Omardani, Perbup sangat penting dibuat sebagai acuan teknis dari pelaksanaan perda yang telah dibuat. Baik itu perda yang rancangannya berasal dari eksekutif atau pemerintah kabupaten atau inisiatif dari DPRD. “Makanya kami genjot pembuatan perbup itu. Sekarang astungkara hampir 90 persen sudah selesai,” ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan asal Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, itu berharap dengan adanya Perbup tersebut, seluruh perda yang dibentuk sepanjang 2023 bisa diterapkan secara efektif.  

“Meskipun sudah ada niat melaksanakan tetapi aturan teknisnya belum ada kan tidak mungkin. Karena yang menjadi penjabaran perda kan perbup. Sementara itu pembentukan perbup itu kewenangannya ada pada eksekutif,” ujarnya. 

Demikian juga dengan perda yang pembentukannya berasal dari inisiatif DPRD. Pelaksanaannya tetap mengacu pada perbup yang disiapkan dan dibentuk oleh instansi terkait. “Contoh Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian itu menjadi domainnya Dinas Pertanian. Perda Perlindungan Nelayan itu menjadi domainnya Dinas Kelautan dan Perikanan,” ujarnya. (bgn020)24030903

Tabanan, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemkab Tabanan menyepakati dua rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabanan dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023 di aula rapat DPRD Kabupaten Tabanan, pada Sabtu (9/9/2023).

Kesepakatan tersebut ditandai dengan menandatangani berita acara persetujuan bersama oleh Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, dan Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga dan para Wakil Ketua DPRD.

Sekwan DPRD Tabanan, I Made Gugiarta, mengatakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan dirancang Rp 590,3 miliar lebih naik Rp 89,9 miliar lebih dari APBD Induk Rp 500,4 miliar lebih. Target Belanja Daerah dirancang Rp 2,14 triliun lebih naik Rp 99,4 miliar lebih dari APBD Induk Rp 2,03 triliun lebih.

Dia menjelaskan arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Tabanan mengacu pada kebijakan pusat dengan meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, produktif, dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. “Pengalokasian itu dapat percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagai prioritas utama yang disesuaikan dengan rencana kebutuhan perangkat daerah,” katanya.

Sebelumnya, sesuai laporan dari Pansus IV DPRD yang disampaikan oleh Ni Made Dewi Trisnayanti, bahwa Ranperda Penyelenggaraan Bangunan Gedung disusun karena Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti. 

Pihaknya telah melakukan kajian dan pembahasan dalam rapat internal dan rapat kerja dengan Perangkat Daerah Terkait, sehingga pada prinsipnya Raperda Penyelenggaraan Bangunan Gedung  dapat kami terima menjadi Perda. (bgn020) 23090901

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, menggelar rapat paripurna internal di Riang Sidang Madya Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Jumat (11/11/2022).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa membahas kerja pansus terhadap tiga buah raperda, yakni Raperda Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana, Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Hadir pimpinan serta sejumlah anggota pansus.

Nyoman Satria menyampaikan progres Pansus Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana. Ni Luh Kadek Suastiari menyampaikan hadis pembahasan Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terakhir Pansus Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang merupakan inisiatif DPRD Badung. Penyerahan hasil pembahasan diwakili Made Suwardana menegaskan ranperda ini juga sudah difinalisasi.

Setelah ketiga pansus menyerahkan hasil pembahasannya, Parwata menanyakan kepada seluruh anggota yang hadir apakah bisa ditetapkan menjadi perda, maka semua anggota menjawab “bisa”. Parwata pun mengetok palu sebagai tanda ranperda tersebut bisa ditetapkan menjadi perda.

Usai memimpin rapat, Parwata menyatakan hasil penetapan raperda tersebut akan ditindaklanjuti pada Senin (14/11/2022) dengan rapat paripurna. “Jadi semuanya sudah kita selesaikan sesuai dengan target. APBD kita sudah finalkan kemarin dan Senin tinggal kita tetapkan,” katanya.

Ketika ditanya perda inisiatif dewan, Parwata menyebutkan perda bantuan hukum. Dia menyatakan sebetulnya ada dua lagi perda inisiatif dewan, yakni perda proteksi pertanian yang masih dalam proses dsb perda data persisi desa. “Naskah akademiknya sedang diproses. Jadi kurang lebih empat naskah akademik perda inisiatif dewan. Mudah-mudahan semua target bisa terselesaikan di tahun 2023,” katanya. (bgn003) 22111120

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster meluncurkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali. Demikian siaran pers yang diterima Bali Global News Minggu (9/8).

Perda tersebut mempertegas dan memperkuat komitmen penyelenggaraan kepariwisataan berbasis budaya Bali yang berorientasi pada kualitas, sehingga perlu ditata secara komprehensif sesuai dengan visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Selain berorientasi pada kualitas, kepariwisataan Bali juga berorientasi pada keberlanjutan dan daya saing, sehingga diperlukan standar penyelenggaraan kepariwisataan dengan memperhatikan filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sad Kerthi. Standar tersebut meliputi: ramah lingkungan; keberlanjutan; keseimbangan; keberpihakan pada sumber daya lokal; kemandirian; kerakyatan; kebersamaan; partisipatif; transparansi; akuntabel; dan manfaat; yang diselenggarakan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan kepariwisataan Bali meliputi: kualitas destinasi pariwisata; kualitas industri pariwisata; kualitas pemasaran pariwisata; dan kualitas kelembagaan pariwisata, yang dilakukan melalui pemenuhan standar produk, pelayanan, sarana prasarana, keamanan, keselamatan dan kesehatan serta pemanfaatan perkembangan kemajuan teknologi digital.

Adapun ruang lingkup meliputi: destinasi pariwisata; industri pariwisata; pemasaran pariwisata; kelembagaan pariwisata; penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali; penyelenggaraan pariwisata digital budaya Bali; pencegahan, penanganan bencana atau keadaan darurat, dan pemulihan kepariwisataan budaya bali pasca bencana atau keadaan darurat; pembinaan dan pengawasan; peran aktif masyarakat; penghargaan; dan pendanaan.

Komponen Destinasi Pariwisata meliputi DTW; desa wisata; aksesibilitas; dan sarana, prasarana umum, dan fasilitas Pariwisata. DTW dan desa wisata meliputi alam, budaya, spiritual; dan buatan. Aksesibilitas meliputi: sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut; prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut; dan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut.

Hal baru dan sangat penting yang diatur dalam Perda ini adalah penyelenggaraan pariwisata digital budaya Bali, meliputi inspirasi pariwisata, kedatangan wisatawan, destinasi dan kegiatan pariwisata; perlakuan wisatawan pasca-kunjungan, portal satu pintu pariwisata Bali; dan dokumentasi digital kepariwisataan budaya Bali.

Gubernur membentuk Portal Satu Pintu Pariwisata Bali untuk mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan pariwisata yang terdiri dari usaha jasa pariwisata, pemerintah, dan masyarakat. Portal Satu Pintu Pariwisata Bali meliputi: reservasi hotel/penginapan; tiket elektronik (e-ticketing) destinasi wisata; transportasi online; pasar digital (marketplace) Pariwisata Bali; integrasi pembayaran non-tunai (cashless); dan bidang lain sesuai dengan perkembangan industri pariwisata Bali. Ketentuan mengenai Portal Satu Pintu Pariwisata Bali diatur dalam Peraturan Gubernur.

Setiap usaha jasa pariwisata di Bali wajib mendaftarkan diri pada Portal Satu Pintu Pariwisata Bali yang menjual produk/layanannya kepada pihak lain secara online dan offline. Selanjutnya, setiap usaha jasa pariwisata yang melakukan transaksi penjualan produk dan/atau pertukaran informasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha jasa lainnya wajib melalui Portal Satu Pintu Pariwisata Bali. Demikian halnya, setiap usaha jasa lainnya dapat menjual produk jasa Pariwisata Bali dengan melakukan kerjasama kemitraan dengan Portal Satu Pintu Pariwisata Bali. Portal Satu Pintu Pariwisata Bali tidak boleh melakukan penjualan secara langsung kepada wisatawan. Kemitraan dibangun seluas-seluasnya dengan seluruh pemangku kepentingan Pariwisata Bali baik perorangan maupun badan usaha secara terbuka dan transparan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan kemitraan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Kedatangan wisatawan meliputi keanggotaan elektronik (e-membership) Pariwisata Digital Bali; teknologi digital untuk pemandu kedatangan wisatawan; teknologi digital untuk Sistem Keamanan Terpadu Wisatawan; layanan digital reservasi Hotel; layanan digital transportasi online dan Desa Adat; pasar digital (marketplace) Pariwisata Bali; dan teknologi atau layanan digital lainnya untuk kedatangan Wisatawan.

Destinasi dan kegiatan wisata meliputi tiket elektronik (e-ticketing) destinasi dan pertunjukan wisata; teknologi digital untuk pemandu dan eksplorasi destinasi Wisata; presentasi layar sentuh untuk situs dan kegiatan sakral; Layanan Ekosistem tertutup Pariwisata berbasis non-tunai (cashless) terintegerasi dengan sistem pajak hotel dan restoran; testimoni Obyek Wisata berbasis penghargaan; dan teknologi digital lainnya untuk destinasi dan aktivitas Wisata. Perlakuan wisatawan pasca-perjalanan, dengan manajemen hubungan pelanggan terintegrasi, meliputi: indeks kepuasan Wisatawan; program loyalitas Wisatawan; dan sistem penghargaan Wisatawan.

Gubernur menetapkan kebijakan pencegahan, penanganan bencana atau keadaan darurat, dan pemulihan kepariwisataan budaya Bali dari akibat bencana atau keadaan darurat. Kebijakan mencakup program, aksi, dan protokol pencegahan, penanganan, dan pemulihan dari akibat kebencanaan.  Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Peran aktif masyarakat dapat dilakukan secara perorangan dan terorganisasi.

Gubernur memberikan penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan Budaya Bali. (bgn/hms)20080924

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bali tahun 2020-2040 sejatinya sebagai implementasi dari kearifan lokal segara kertih yang merupakan elemen dari sad kertih dan telah tertuang dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Demikian terungkap dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD Provinsi Bali dengan agenda Penyampaian Penjelasan Kepala Daerah terhadap tiga Raperda yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Renon, Denpasar, Rabu (5/8).

Menurut Gubernur, hal itu dilaksanakan Pemprov Bali sebagai strategi untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya dalam merencanakan memanfaatkan mengawasi dan mengendalikan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil Bali secara komprehensif dan terintegrasi sehingga tetap lestari serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Ketiga Ranperda itu adalah Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020, Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bali Tahun 2020-2040 dan  Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. 

Di hadapan pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Gubernur Koster menjelaskan pentingnya Raperda RZWP3K sebagai piranti pengaturan laut yang sangat penting dan strategis guna menjadi landasan fundamental dalam melaksanakan pembangunan daerah Bali utamanya sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru. Peran RZWP3K dalam pengelolaan WP3K menjadi sangat vital karena WP3K merupakan suatu perencanaan yang menempatkan alokasi ruang dari pemanfaatan ruang dan sumberdaya perairan. Hal ini menurut Gubernur menyebabkan RZWP3K harus segera disusun sebagai acuan pemanfaatan ruang dan sumber daya dalam pengelolaan WP3K.

Provinsi Bali, kata Koster,  memiliki luas perairan lebih dari 9.440 km2 dan panjang garis pantai lebih kurang 633 km. Dari luasan itu, kata dia, di dalamnya terkandung beragam sumber daya alam baik sumber daya hayati maupun potensi-potensi lainnya.

”Saya baru mempelajari mengenai posisi strategis pesisir dan laut Bali, baik secara geopolitik maupun juga ekonomi global ternyata pesisir dan laut kita itu merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yang ada alur pelayaran internasional yang sangat padat di Selat Lombok, juga merupakan pintu gerbang utama Indonesia di antaranya ada pelabuhan internasional Benoa dan simpul sentral kapal cruise serta Bandara I Gusti Ngurah Rai yang bisa terintegrasi dengan jalur laut, maupun jalur Selatan Bali berada paling dekat dengan fishing ground Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Samudra Hindia,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, terkandung di dalamnya nilai-nilai potensi ekonomi yang sangat penting dan strategis di pesisir dan laut Pulau Bali, yaitu di antaranya perikanan tangkap,  kedua perikanan budidaya, perdagangan produk ornamental atau aquaria tropis, industri rumput laut, tangkapan ikan air laut dalam,  pemanfaatan energi baru terbarukan, pariwisata pesisir dan bahari dan transportasi laut. ”Ini merupakan satu potensi ekonomi yang sangat penting yang selama ini belum kita kelola di laut, karena kita selama ini selalu berorientasi  pada pembangun darat,” katanya.

Bicara tentang laut Bali, lanjutnya, ternyata luar biasa, walaupun lebih kecil wilayahnya dibandingkan dengan provinsi lain. ”Ternyata wilayah yang kecil ini mengandung nilai-nilai ekonomi yang luar biasa, yang bisa menjadi bagian dari pada strategi kebijakan pembangunan perekonomian di Bali ke depan,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan itu.

Di balik potensi tersebut yang dapat berkontribusi besar bagi peningkatan perekonomian wilayah, di sisi lain juga muncul berbagai permasalahan yang kompleks. Di antaranya kerusakan ekosistem pesisir, erosi/abrasi pantai, pencemaran bayang pesisir, berkurangnya habitat peneluran penyu, kemerosotan sumber daya ikan dan konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. WP3K menurutnya lebih jauh juga masih menjadi kantong-kantong kemiskinan di Bali, khususnya wilayah pesisir di luar Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Gianyar.

”Pemanfaatan potensi sumber daya perairan pesisir guna meningkatkan investasi untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha belum optimal, karena masih terhambat oleh kekosongan regulasi pemanfaatan ruang laut. Sampai saat ini terdapat sebanyak 64 pelaku usaha yang telah mengajukan izin lokasi perairan untuk memanfaatkan ruang laut, namun belum bisa diproses karena provinsi Bali belum menetapkan Perda RZWP3K. Hal tersebut merupakan gambaran kecil kondisi riil WP3K Bali yang selama ini kita sadari kurang kita pedulikan secara baik, karena lebih dominan fokus pada pembangunan di darat,” katanya.

Saat ini, dokumen final RZWP3K Provinsi Bali telah mendapat Persetujuan Substansi dari Menteri Kelautan dan Perikanan melalui surat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor B-371/MEN-KP/VII/2020, tertanggal 14 Juli 2020, sehingga dinyatakan Gubernur Koster sudah dapat diproses lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Sementara itu terkait Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020, Gubernur Koster menjelaskan dilakukannya perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 karena terjadi perubahan terhadap proyeksi yang ditetapkan pada APBD Induk Tahun 2020 dan dinamika perubahan kebutuhan yang mendesak. Perubahan APBD juga didorong oleh adanya program dan kegiatan mendesak yang perlu dilaksanakan, adanya pergeseran anggaran, baik antar kegiatan maupun antar jenis belanja serta penetapan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2019 audited.

Sedangkan untuk Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, diungkapkan Gubernur Koster terdapat penyempurnaan materi muatan pada batang tubuh Raperda terkait dengan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan dokumen lain yang dipersamakan dapat berbentuk elektronik atau non elektronik, kewajiban petugas pemungut retribusi wajib menyetor hasil pemungutan yang ke kas umum daerah dalam jangka waktu 1 kali 24 jam menjadi petugas pemungut retribusi wajib menyetor hasil pemungutannya ke kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Retribusi pemakaian yang terutang harus dibayar lunas secara tunai/nontunai. (bgn/hms)20080520

Mangupura, Baliglobalnews

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah (Setda) Badung. Rapat yang dipimpin Ketua Bapemperda I Nyoman Satria itu berlangsung di ruang kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Badung.

Dalam rapat yang dihadiri sejumlah anggota Bapemperda IGN Sudiarsa dan IB Alit Arga Patra, serta Kabag Hukum dan HAM AA Gede Asteya Yudhya Setda Badung itu membahas tentang program pembentukan Perda tahun 2020.

Ketua Bapemperda I Nyoman Satria ditemui usai rapat mengatakan rapat yang digelar terkait program pembentukan Perda (Propemperda). Dari 25 Ranperda yang sedianya dibahas di tahun 2020, hanya 12 yang akan dibahas di tahun 2020. Lima diantaranya akan dibahas di tahun 2021 dan delapan akan batal dibahas lantaran sesuatu dan lain hal.

“Ada 12 ranperda yang akan dibahas. Dengan rincian sembilan dibahas oleh Pansus dan tiga dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung,” kata Satria.

Sementara lanjut dia, delapan ranperda batal dibahas karena dua diantaranya telah rampung yakni Raperda RDTR kecamatan Kuta dan Kuta Utara. Kemudian ranperda lainnya seperti Ranperda penguatan desa adat dan rancangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tempat Khusus Parkir itu lantaran drafnya belum rampung.

“Yang pembahasanya dibatalkan karena draf ranperdanya belum siap,” kata Satria politisi PDI Perjuangan yang meraih 21 ribu suara pada Pileg tahun 2019 lalu. Untuk kedepanya, kata dia, pihak tak tidak lagi bersedia memasukan Ranperda yang drafnya belum rampung dalam Propemperda.

“Jadi yang akan dibahas di tahun 2020 itu hanya Ranperda yang drafnya telah siap untuk dilakukan pembahasan di DPRD Badung,” kata Satria.

Ranperda yang dibahas diantaranya adalah Rapenda tentang RDTR Kecamatan Petang, Rapenda tentang RDTR Kecamatan Abiansemal, Rapenda tentang RDTR Kecamatan Mengwi, Rapenda tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, dan Rapenda tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama.

Sementara yang akan dibahas di tahun 2021 diantaranya, Rapenda tentang Tata Cara Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil Rapenda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan Rapenda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian.(bgn/humas)20072704