Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali menyetujui Perubahan Ranperda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjadi Perda dalam Rapat Paripurna ke-37 DPRD Provinsi Bali, Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, di Denpasar, pada Senin (18/5/2026).

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua I Wayan Disel Astawa, Wakil Ketua III Ida Gede Komang Kresna Budi, serta Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta dan seluruh anggota dewan, disampaikan bahwa secara keseluruhan, struktur dan anatomi Ranperda Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pajak dan Retribusi Daerah telah sesuai dengan sistematika dan substansi Perda induk serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ranperda ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan mengenai pemerintahan daerah, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan keuangan daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta ketentuan teknis di bidang kesehatan, pajak daerah, dan retribusi daerah. Bagaimana semua anggota dewan menyetujui Perda ini?” kata Dewa Mahayadnya.

Menanggapi pertanyaan itu, seluruh anggota dewan yang hadir serempak menyatakan setuju. Dalam rapat itu, juga ditekankan bahwa agar Pemerintahan Provinsi Bali melakukan pengkajian terhadap objek retribusi baru yang dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) dibuat dalam Peraturan Gubernur. “Dalam prasyarat meningkatkan pendapatan retribusi daerah, kami mendorong keberanian pemerintah untuk berinovasi dalam berinvestasi yang disertai dengan peningkatan SDM, pelayanan, tata kelola objek dan upgrade teknologi sesuai perkembangan yang terjadi,” katanya.

DRPD Bali juga mendorong Pemerintah Provinsi Bali segera melakukan standardisasi pelayanan dan penyesuaian tarif pada Rumah Sakit Dharma Yadnya guna menyelaraskan kualitas layanan kesehatan yang profesional, nyaman, dan berbasis digital bagi masyarakat. Kemudian mengintensifkan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pengkajian dan pemetaan
potensi objek retribusi baru, sehingga optimalisasi pendapatan daerah tetap berjalan selaras dengan kewenangan provinsi. “DPRD Bali Mendorong percepatan inovasi investasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah secara mandiri untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD), dengan tetap mengedepankan prinsip kemandirian ekonomi sesuai visi Ekonomi Kerthi Bali,” ucapnya.

Selain itu, DPRD Bali juga mendorong penguatan sumber daya manusia yang kompeten dan visioner di bidang kelautan guna mendukung pengembangan potensi bahari Provinsi Bali. (bgn008)2051803

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali menggodok rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berkualitas, sebagai langkah penataan pariwisata Bali ke arah yang lebih tertib, berkelanjutan, dan bermartabat.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan poin Raperda itu di antaranya wacana pengecekan kemampuan finansial wisatawan asing yang berlibur ke Bali. “Ini sedang dirancang Perda Penyelenggaraan Pariwisata Berkualitas. Kita sudah harus mengarahkan ke depan agar yang datang ke Bali ini wisatawan yang betul-betul menghormati aturan dan budaya Bali, mencintai Bali, serta memiliki kemampuan finansial yang cukup,” katanya kepada wartawan di Denpasar pada Sabtu (3/1/2026).

Kebijakan ini, kata dia, bukan untuk membatasi kunjungan wisatawan, melainkan memastikan wisatawan yang datang benar-benar siap secara ekonomi dan bertanggung jawab selama berada di Bali. Menurutnya, Bali tidak bisa lagi mengandalkan pariwisata massal tanpa kontrol, tetapi harus diarahkan pada pariwisata berkualitas. “Dengan perda ini, arah pembangunan pariwisata tidak hanya mengejar jumlah kunjungan, tetapi juga kualitas wisatawan, lama tinggal, belanja di daerah, serta dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal, khususnya UMKM dan desa adat, tanpa mengorbankan nilai budaya dan kearifan lokal Bali,” tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula Buleleng ini.

Apalagi, salah satu persoalan yang belakangan muncul adalah wisatawan asing yang tinggal terlalu lama tanpa dukungan finansial memadai. Kondisi tersebut dikhawatirkan berujung pada masalah sosial hingga tindakan kriminal. Karena itu, dalam rancangan perda tersebut, pemerintah berencana memastikan wisatawan memiliki bekal keuangan yang cukup, termasuk kepemilikan tiket kembali ke negara asal. “Jangan sampai uangnya cukup seminggu, tapi tinggal dua sampai tiga minggu, akhirnya terlantar di sini, lalu bikin masalah. Yang kita harapkan, mereka tinggal lebih lama secara berkualitas dan berbelanja di Bali untuk menghidupkan UMKM serta ekonomi lokal,” ucapnya.

Salah satu mekanisme yang sedang dikaji adalah pengecekan rekening tabungan wisatawan asing melalui riwayat keuangan dalam tiga bulan terakhir. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan wisatawan memiliki kemantapan finansial sebelum memasuki wilayah Bali.

Rancangan Perda Penyelenggaraan Pariwisata Berkualitas tersebut sudah hampir rampung dan dalam waktu dekat akan diajukan ke DPRD Provinsi Bali untuk dibahas. Ia optimistis regulasi ini dapat segera diberlakukan pada tahun ini. “Perda-nya akan segera diajukan ke DPRD. Saya kira tidak lama, bisa diberlakukan tahun ini,” tegasnya. (bgn008)26010307

Tabanan, Baliglobalnews

Bupati dan DPRD Tabanan menyepakati 5 buah Ranperda menjadi Perda. Hal itu diungkapkan dalam Rapat Paripurna ke-16 masa persidangan ketiga tahun 2020, dengan acara pokok Sidang Persutujuan Bersama Bupati dan DPRD Tabanan terhadap 5 buah Ranperda menjadi Perda, Rabu (23/12).

Rapat yang dilaksanakan secara virtual tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga dan dihadiri Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti: Wakil Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, para anggota Dewan, Forkopimda Tabanan, instansi vertikal dan BUMD, Sekda, Sekwan, para asisten serta OPD di lingkungan Pemkab Tabanan.

Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga, mengungkapkan kelima buah ranperda yang disepakati bersama menjadi Perda tersebut yakni Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kesepakatan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama berita acara kesepakatan bersama kelima buah Ranperda menjadi Perda, antara Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti dengan Pimpinan DPRD Tabanan, meliputi Ketua I Made Dirga beserta Wakil Ketua Ni Made Meliani dan Ni Nengah Sri Labantari.

Bupati Eka Wiryastuti mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD karena telah melakukan pembahasan terhadap 5 buah Ranperda yang telah diajukan pihaknya. “Ditetapkannya kelima Ranperda ini, sudah menjadi kewajiban eksekutif melalui perangkat daerah terkait untuk melaksanakan Perda itu sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tabanan, untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna terwujudnya Tabanan yang Serasi,” ucap Bupati Eka. (bgn003)20122411

Gianyar, Baliglobalnews

Demi terciptanya tatanan Pemerintahan yang baik dan terstruktur serta untuk meningkatkan  PAD (pendapatan asli daerah) Pemerintah Kabupaten Gianyar bersama DPRD Kabupaten Gianyar mengesahkan 11 Raperda menjadi Perda.

Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, berharap penetapan raperda dapat mendukung program pemerintah. “Penetapan sebelas raperda ini diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah,” ujarnya di Ruang Sidang DPRD, Senin (30/11).

Raperda yang disahkan menjadi perda adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gianyar. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Pajak Reklame. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Desa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk II Gianyar Nomor 5 tahun 1994 tentang Izin Usaha dalam Wilayah Kabupaten Daerah TK II Gianyar. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh Kabupaten Gianyar.

Mahayastra menekankan perubahan peraturan daerah dilandaskan karena payung hukum yang berubah. “Perubahan peraturan daerah dikarenakan payung hukum yang berubah, jadi kita sesuaikan, agar nanti tidak menjadi pendapatan daerah yang tidak sah di samping regulasi pengaturan,” tegas Mahayastra. Dalam kesempatan tersebut Bupati Mahayastra juga mengucapkan terima kasih kepada segenap anggota dewan dan pimpinan dewan atas dibahasnya dan ditetapkannya raperda menjadi perda.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, Ida Bagus Gaga Adi Saputra, yang membacakan pendapat lembaga mengatakan salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di daerah, adalah fungsi legislasi yakni membahas dan menyetujui raperda yang diajukan oleh kepala daerah.

Pembentukan peraturan daerah, kata dia, dilakukan secara cermat, tepat dan tepat prosedur mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan hingga penyebarluasan.

Gus Gaga juga menyampaikan peran serta masyarakat sejak proses penyusunan merupakan hal penting. “Peran serta masyarakat sejak awal penyusunan peraturan daerah merupakan hal penting dan bermanfaat untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan hukum di masyarakat,” tandasnya. (bgn003)20120103

Tabanan, Baliglobalnews

Bupati dan DPRD Kabupaten Tabanan, sepakati Ranperda tentang APBD Kabupaten Tabanan TA 2021 menjadi Perda dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh Gubernur.

Hal itu terungkap pada rapat paripurna ke-15 masa persidangan ketiga tahun 2020 DPRD Kabupaten Tabanan, dalam pokok acara Persetujuan bersama Bupati Tabanan dan DPRD Kabupaten Tabanan terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Tabanan tahun 2021 yang dilangsungkan via daring melalui aplikasi Zom, Sabtu (28/11).

Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Made Dirga, dihadiri Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, Forkopimda Tabanan, para Dewan terhormat, Instansi Vertikal dan BUMD, Sekda, Sekwan, para Asisten dan OPD di lingkungan Pemkab Tabanan.

Sekwan DPRD Kabupaten Tabanan, I Made Sugiharta, melaporkan Badan Anggaran telah melakukan kajian dan pembahasan sebagai bentuk tugas dan fungsi penganggaran baik dalam rapat intern maupun dalam rapat kerja dengan TAPD Kabupaten Tabanan.

Dia mengatakan berdasarkan atas kajian tersebut Badan Anggaran dapat melaporkan secara normatif mekanisme penyusunan dan pembahasan Ranperda tentang APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2021, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihaknya juga melaporkan bahwa setelah melalui rapat intern maupun dengan TAPD telah menyepakati pendapatan daerah Rp 1,8 triliun lebih. Di mana target PAD ditetapkan Rp 391,6 miliar lebih. Target PAD sama dengan kesepakatan KUA dan PPAS TA 2021, sedangkan belanja daerah disepakati Rp 1,9 triliun lebih.

“Sehingga mengalami defisit sebesar Rp 87,9 miliar lebih, yang ditutup dari pembiayaan netto. Badan Anggaran menilai sangat relevan dan realistis mengingat kondisi perekonomian Kabupaten Tabanan di masa pndemi Covid-19 belum pulih dan Badan Anggaran berharap adanya komitmen dari seluruh pihak untuk bersama-sama mencapai target yang telah ditetapkan,” katanya.

Terkait hal tersebut, Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, mengatakan Pembahasan Ranperda tentang APBD Kabupaten Tabanan TA 2021 telah berdasarkan pada peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Dan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Hal ini tidak terlepas dengan komitmen dan keseunngguhan serta kerjasama yang baik dari pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat. Sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku seteleh disetujui bersama, Ranperda tentang APBD Kabupaten Tabanan TA 2021, maka tahapan berikutnya akan dilakukan evaluasi oleh gubernur,” katanya.

Untuk itu, dia mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan terhormat atas segala iktikad baik dan komitmen serta kerjasama dalam menyelesaikan tugas-tugas untuk kesejahteraan masyarakat. “Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan-Nya dalam pengabdian kita masing-masing untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera,” tandasnya.(bgn123)20112821

Gianyar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar melalui Rapat Paripurna DPRD Gianyar, Senin (19/10) 

Membacakan pendapat lembaga, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, I Gusti Ngurah Anom Masta, mengungkapkan diperlukannya pemanfaatan teknologi informasi secara terpadu guna meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Selain  itu, intensifikasi dan ekstensifikasi PAD juga sangat diperlukan disamping meningkatkan akurasi data dan perbaikan sistem pelayanan.

Sementara Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, mengatakan persetujuan oleh DPRD merupakan perwujudan legitimasi dewan sebagai upaya bersama mengapresiasi aspirasi masyarakat Gianyar. ”Persetujuan yang disampaikan oleh Dewan merupakan perwujudan legitimasi Dewan terhadap suatu kebijakan Pemerintah Daerah dan merupakan upaya bersama untuk mengapresiasi aspirasi rakyat Gianyar, yang secara bertahap kita aktualisasikan dalam setiap kebijakan Pemerintah Kabupaten Gianyar,” ujar Mahayastra dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Gianyar, I Wayan Tagel Winarta.

Bupati menyebutkan peningkatan pendapatan daerah  tahun anggaran 2021 masih terbatas dan di satu sisi kebutuhan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga meningkat secara signifikan. Dia mengaku senantiasa akan mengajak dan mendorong peranan dunia usaha dan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam segala bidang pembangunan dengan menanamkan rasa ikut memiliki terhadap hasil-hasil dari setiap pembangunan.

Bupati Mahayastra juga menyampaikan apresiasi kepada segenap anggota Dewan yang telah mencurahkan segala perhatian dan pemikirannya secara proporsional untuk bersama-sama membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mahayastra juga mengaku bangga dengan  adanya peningkatan kesepahaman dalam menentukan kebijakan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui sentuhan program prioritas yang sungguh-sungguh berpihak kepada masyarakat Gianyar.

Mahayastra juga mengucapkan terima kasih kepada segenap anggota dan pimpinan DPRD atas disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah. (bgn122)20101922

Gianyar, Baliglobalnews

I Made Mahayastra, SST.Par., M.A.P. dan Anak Agung Mayun, SH merupakan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar terpilih periode 2018-2023 yang dilantik pada 20 September 2018 lalu.

Tepat dua tahun kepemimpinan pasangan AMAN (Agus Mahayastra-Agung Mayun) ini, Pemkab Gianyar menggelar acara penyampaian capaian visi misi Bupati-Wakil Bupati Gianyar di halaman belakang Kantor Bupati Gianyar, Minggu (20/9) malam. Acara tersebut dihadiri seluruh kepala OPD, pimpinan DPRD Gianyar beserta jajaran, Forkopimda, dan undangan lainnya.

Acara penyampaian capaian dua tahun kepemimpinan Bupati-Wabup ini sesuai dengan amanat UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat. Juga memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Made Mahayastra pada kesempatan tersebut memaparkan capaian dua tahun kepemimpinannya dan Agung Mayun. Pada awali dengan penyampaian visi yang diambil dalam mewujudkan janji politik, yakni Terwujudnya Masyarakat Gianyar Yang Bahagia, Sejahtera, Aman dan Damai, Mandiri, Berintegritas Berlandaskan Tri Hita Karana Melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Dalam mewujudkan visi tersebut, pasangan Made Mahayastra dan Agung Mayun menetapkan enam misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gianyar tahun 2018-2020.

Misi pertama, membangun pertanian yang produktif, efisien dan mandiri. Dalam dua tahun, ini diwujudkan dengan ditetapkannya Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang merupakan suatu pondasi untuk menjaga lahan pertanian di Kabupaten Gianyar. Dengan ditetapkannya Perda ini nantinya lahan pertanian yang termasuk dalam LP2B akan mendapatkan subsidi dari pemerintah, berupa pupuk, bibit dan lainnya untuk mendukung pertanian.

Dalam dua tahun ini Kabupaten Gianyar telah menyatakan diri Berdaulat Pangan, ini berdasarkan data bahwa Kabupaten Gianyar mampu surplus 40.000 Ton beras dalam setahun dan mampu 2,6 kali atau 3 kali dalam setahun untuk bercocok tanam dengan luas tanam di atas 80%. Selain itu, juga telah dicanangkan PUSPA AMAN (Pusat Pangan Alami, Mandiri, Asri dan Nyaman) yang memiliki prinsip Integrasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang didukung pemangku kepentingan lintas sektor untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan.

Misi Kedua, membangun pariwisata yang inklusif dan berbasis budaya. Diwujudkan dengan membangun pondasi pariwisata, infrastuktur yang baik sehingga dapat mewujudkan desa-desa wisata, yang saat ini telah dikukuhkan 24 desa sebagai Desa Wisata. Ini bertujuan mensejahterakan masyarakat desa, memajukan usaha kecil dan mikro, menjaga tradisi dan kearifan lokal desa tersebut dan tentunya untuk menggerakkan sektor perekonomian masyarakat di desa. Selain itu, diterapkan kebijakan peningkatan kualitas manajemen obyek wisata di Kabupaten Gianyar yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dengan mengadopsi teknologi informasi. Penerapan sistem baru ini diterapkan di obyek wisata Tirta Empul sehingga kini Tirta Empul sebagai salah satu sumber pendapatan tertinggi dari retribusi pariwisata.

Misi Ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berwawasan lingkungan. Diwujudkan dengan mendirikan pasar umum Sukawati dengan dana 200 miliar lebih, Pasar Umum Gianyar dengan dana 250 miliar. Pembangunan pasar bertujuan menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Gianyar, dan agar tidak kalah saing dengan pasar modern. Selain pembangunan pasar, Kabupaten Gianyar juga telah meresmikan pembangunan Air Minum Dalam Kemasan yang terbesar di Bali. Ini diharapkan menjadi sumber mata pencarian baru untuk meningkatkan ekonomi di Kabupaten Gianyar yang selama ini hanya tertumpu di sektor pariwisata. PAD dari Air Minum Dalam Kemasan tersebut nantinya akan dimanfaatkan salah satunya sebagai sumber pemberian bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu di Kabupaten Gianyar. Selain itu, Kabupaten Gianyar berhasil menjadi tuan rumah piala dunia U-20 tahun 2021, ini akan menjadi salah satu penggerak roda perekonomian di Kabupaten Gianyar tahun 2021 dan ini telah diwujudkan juga dengan renovasi Stadion Dipta dengan nilai 200 Miliar lebih dari dana APBN pada tahun 2020.

Misi Keempat, mengembangkan SDM yang berintegritas dan berdaya saing tinggi. Ini diwujudkan dengan membangun sekolah Paud, TK, SD, dan SMP Hindu. Pembangunan gedung-gedung sekolah yang memiliki standar internasional sehingga anak-anak nyaman dan aman belajar di sekolah. Juga dilakukan pelatihan dan peningkatan kemampuan kerja, baik melalui penguatan PKK oleh tim penggerak PKK maupun pelatihan keterampilan lainnya oleh OPD terkait.

Misi Kelima, mewujudkan penguatan desa adat yang bertumpu pada nilai-nilai adat, budaya dan Agama Hindu. Desa Adat sebagai garda penjaga kebudayaan Bali  turut menjadi perhatian utama Pembangunan Kabupaten Gianyar yang dikembangkan dan dikuatkan. Penguatan dilakukan dengan revitalisasi wantilan pura ataupun balai banjar, pembangunan kantor Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar, bantuan kepada sekaa gong, jaminan kesehatan untuk para seniman, sulinggih, bantuan upacara ngaben, bantuan-bantuan pelaksanaan “karya” dan yang menjadi terobosan terbaru adalah pemeliharaan benda-benda sakral “Ngodakin Tapakan Ida Betara”.

Misi Keenam, meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. Ini diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur seperti taman kota yang dipercantik, lapangan Astina Gianyar yang dibuat dengan fasilitas pendukung yang baik untuk memberikan ruang publik, pembangunan rumah sakit baru di Payangan dan revitalisasi rumah sakit Sanjiwani Gianyar dengan anggaran 300 Miliar. Pembangunan Puspem Payangan yang diharapkan bisa menjadi contoh kecamatan lain dalam memberikan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat, pembangunan dan penataan jalan, modernisasi layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan lain-lainnya.

Dua tahun kepemimpinan Mahayastra-Agung Mayun, berbagai penghargaan diraih diantaranya: Bupati Gianyar Raih Top Pembina BUMD 2020, disusul PAM-TS Gianyar Raih Top BUMD Award; Bupati Mahayastra Terima Penghargaan Dari BPS, Respon rate SP Online Tertinggi di Bali; Gianyar Raih IPKM Tertinggi Kab/Kota se-Indonesia; Gianyar Raih Penghargaan Pengelola Dana Desa 2019; Penghargaan Swasti Saba Wistara Kabupaten/Kota Sehat; Opini WTP 6 kali berturut-turut; Penghargaan Kategori Lembaga Pada Anugerah Kebudayaan tahun 2019; 10 Besar Penyelenggaraan Pemerintahan Terbaik se-Indonesia; serta ditetapkannya Gianyar sebagai kota kerajinan dunia.

Pada kesempatan tersebut Bupati Mahayastra menyerahkan dana bantuan bencana kepada 31 orang penerima  dengan total nilai 331,135 juta rupiah. Juga diserahkan penghargaan bagi 7 hotel yang telah membantu Pemkab Gianyar dalam karantina PMI. Pada kesempatan yang sama juga diluncurkan aplikasi layanan digital kesehatan RSU Payangan. “Untuk RSUD Sanjiwani, saya beri ultimatum tahun depan harus sudah menerapkan konsep layanan digital,” kata Bupati Mahayastra.

Di akhir pemaparannya, Bupati Mahayastra mengatakan seharusnya tahun 2020 ini PAD Gianyar di atas 1 triliun. Namun, dengan adanya pandemi ini, target PAD mengalami penyesuaian. “Yang penting, saat ini kita fokuskan pada keselamatan masyarakat, pemulihan ekonomi, dan jaring pengaman sosial bagi masyarakat Gianyar,” pungkas Bupati Mahayastra. (bgn122)20092107