Denpasar, Baliglobalnews

Perkara perceraian di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung mengalami lonjakan dengan total mencapai 1.174 perkara, dibandingkan Tahun 2024 mencapai 1.155 perkara.

“Perkara perceraian sepanjang 2025 mencapai 1.174 perkara. Kalau dibandingkan dengan 2024 yang berjumlah 1.155 perkara, angkanya masih tetap tinggi dan cenderung meningkat,” kata Ketua PN Denpasar Iman Luqmanul Hakim, di Denpasar, Rabu (31/12/2025).

Dia menyampaikan tingginya angka perceraian ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah, baik di tingkat kota maupun kabupaten, mengingat dampak sosial yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang berpisah, tetapi juga anak dan lingkungan sekitarnya. “Ini mungkin nanti bisa jadi bahan pertanyaan ke pemerintah kota dan kabupaten, kenapa angka perceraiannya masih tinggi sekali, baik di Denpasar maupun Badung,” katanya.

Dia merinci penyebab perceraian didominasi masalah ekonomi, sehingga menyebabkan keretakan rumah tangga. Selain itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta kehadiran orang ketiga atau perselingkuhan juga sering menjadi dasar gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan. “Faktornya beragam, mulai dari ekonomi, KDRT, sampai adanya perempuan atau laki-laki (selingkuhan) lain,” katanya.

Dengan dominasi perkara perceraian di tengah ribuan perkara perdata yang masuk sepanjang 2025, PN Denpasar menilai kondisi tersebut menjadi gambaran nyata persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat Denpasar dan Badung. “Ini menjadi tantangan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan keluarga dan membangun sistem pendukung sosial yang lebih efektif ke depan,” jelasnya.

Dia mengatakan sepanjang 2025, PN Denpasar menangani total 3.386 perkara perdata. Jumlah tersebut terdiri dari 1.708 perkara gugatan, 984 perkara permohonan, 40 perkara gugatan sederhana, serta sisa perkara tahun 2024 sebanyak 654 perkara.

Sepanjang 2025, perkara perbuatan melawan hukum tercatat sebanyak 257 perkara, sementara perkara wanprestasi berjumlah 176 perkara. Jumlah tersebut terpaut cukup jauh dibandingkan perkara perceraian yang menjadi penyumbang terbesar perkara perdata di PN Denpasar. (bgn008)25123109

Denpasar, Baliglobalnews

Perkara perceraian yang disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, selama masa pandemi Covid-19, membludak hingga mencapai 895 perkara.

“Perkara yang masuk sampai tahun ini masih banyak perceraian,” kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Denpasar I Made Pasek saat dikonfirmasi di Denpasar, Jumat (19/2/2021).

Dari sekian banyak, lanjut dia, sebagian besar alasannya karena berawal dari pertengkaran terus-menerus karena faktor ekonomi.

Selain itu, salah satu pihak yang mungkin dahulunya bekerja dan sekarang tidak punya kerja untuk tetap memenuhi kebutuhan keluarga sehingga jadi persoalan.

Untuk perkara perceraian sebanyak 895 perkara, perbuatan melawan hukum 51 perkara, wanprestasi ada 22 perkara, persoalan tanah ada 19, terkait dengan harta bersama ada 19, hak asuh ada lima perkara, dan lainnya ada 32 perkara.

Sementara itu, salah satu pengacara yang ditemui sela-sela persidangan perceraian di PN Denpasar bernama A.A Satriya Wibawa Adi Putra, S.H.,M.Kn. menuturkan, kebanyakan masalah perceraian karena pasangan suami-istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

“Rata-rata mereka tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya salah satunya diantara pihak memiliki wanita atau pria idaman lain perselingkungan,” kata Agung.

Selain itu, masalah lain banyaknya perceraian karena ekonomi atau tidak diberi nafkah, adanya perbedaan sifat atau karakter yang prinsipil.

“Sehingga perkara perceraian mengalami peningkatan di Bali,” kata Satriya yang sudah banyak menangani kasus hukum keluarga seperti perkara perceraian, harta gono-gini dan lainya.(BGN008)21022001