Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Perluasan dan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Denpasar Tahun 2023, di Prama Hotel Sanur Selasa (5/12/2023).

Program ini terus digenjot Pemkot Denpasar sebagai upaya perluasan dan digitalisasi daerah dalam menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks. Serta ini sebagai inovasi guna memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.

Wakil Walikota Arya Wibawa mengatakan Kota Denpasar telah mengedukasi dan menerapkan sistem pembayaran nontunai untuk transaksi retribusi seperti rumah potong hewan pada Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan persetujuan bangunan gedung dan lainnya.

Percepatan digitalisasi, tahun 2023 Bapenda Kota Denpasar telah melakukan edukasi transaksi non tunai menyasar kaum milenial berupa transaksi non tunai di kantin SMPN 15 Denpasar dan satu SMP swasta di Denpasar. Pembayaran retribusi di rumah potong hewan, serta memberikan penghargaan kepada wajib pajak melalui kanal digital. Ke depan pihaknya akan memperluas transaksi non tunai salah satunya menyasar retribusi sampah.

“Selain memanfaatkan kanal digitalisasi, agar dipantau untuk pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah, serta menindak lanjuti opini pada rakorpusda terhadap pelaksanaan e-retribusi sampah agar juga mendapat perhatian kita bersama,” ujarnya.

Sementara Kepala Bapenda yang juga Sekretaris TP2DD I Gusti Ngurah Eddy Mulya mengatakan high level meeting perluasan digitalisasi daerah tersebut bertujuan untuk melakukan evaluasi dan merancang program terkait digitalisasi di sektor keuangan. Adapun sektor keuangan ini meliputi belanja, pendapatan dan transformasi digital bagi masyarakat, agar terwujud transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Di samping transaksi tersebut Pemerintah Kota Denpasar telah menindaklanjuti pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah, yang turunannya berupa perda pajak daerah dan retribusi daerah yang saat ini sedang di evaluasi.

Menindaklanjuti surat dari Kementerian Dalam Negeri tanggal 9 september 2022 perihal implementasi penggunaan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) untuk transaksi belanja menggunakan uang persediaan, yang telah memasuki tahap pelaksanaan oleh Pemerintah Kota Denpasar. “Hal ini menjadi tantangan bagi perangkat daerah terutama penggunaan anggaran dan bendahara kedepannya,” ujarnya. (bgn003)23120509

Mangupura, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung, Bank Indonesia (BI) dan Bank BPD Bali menggelar high level meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Kabupaten Badung di Ruang Pertemuan Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa (5/9/2023).

Sekda Adi Arnawa mendorong Plt. Kepala Bapenda Ni Putu Sukarini untuk mengimplementasikan  pembayaran atau transaksi berbasis elektronik yang telah diterapkan untuk dilanjutkan. Badung  memiliki potensi besar dengan daerah yang merupakan core bisnisnya bersumber dari sektor pariwisata.

“Indikatornya adalah kunjungan pariwisata meningkat. Ini menjadi potensi yang sangat besar dalam rangka untuk peningkatan pendapatan. Tentu untuk mendapatkan akselerasi optimalisasi perlu didorong menerapkan digitalisasi dan saya kira ini sudah dilakukan. Perangkat daerah harus segera memikirkan hardwarenya yaitu infrastruktur, harus ada keterlibatan kita kepada wajib pajak untuk membantu  percepatan dan mempermudah serta mengcapture proses transaksi pembayaran, kalau itu sudah kita lakukan tentu akan berdampak baik dari hulu ke hilir terhadap peningkatan realisasi pendapatan daerah dan itu menjadi tujuan kita, makin meningkat pendapatan yang dilakukan dengan digitalisasi tentu akan semakin banyak bisa membantu masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya,” katanya.

Sementara Plt. Kepala Bapenda Ni Putu Sukarini menyampaikan sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk mewujudkan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah khususnya pada bidang pendapatan daerah, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah khususnya terhadap peta jalan digitalisasi daerah yang telah dibuat untuk diimplementasikan sehingga bermuara pada efisiensi, efektivitas, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan pada pendapatan daerah di Kabupaten Badung.

“Perlu kami sampaikan bahwa sebelum acara high level meeting ini diselenggarakan, kami selama ini telah melakukan serangkaian sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak, wajib retribusi serta perangkat daerah mengenai pelaksanaan dan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Kabupaten Badung. Sehingga diharapkan dapat terwujud sinergi yang kuat dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah,” ucapnya.

Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) yang disampaikan oleh Kepala Tim Implementasi Sistem Pembayaran Digital BI, Ernawan Andrias Tanto, Pemerintah Kabupaten Badung telah berstatus digital, dimana seluruh jenis penerimaannya telah mengimplementasi setidaknya satu kanal pembayaran nontunai. Di level nasional, tingkat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Kabupaten Badung mengalami peningkatan dari segi skor indeks dan peringkat.

Hadir Direktur Bisnis Bank BPD Bali I Nyoman Sumanaya, Pjs. Kabag Bisnis Digital dan Ekosistem Digital Bank BPD Bali GA Diah Chandra Kemala, Kepala BPD Bali Cabang Mangupura Eli Desy Arisandi beserta tim, serta OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. (bgn003)23090506