Denpasar, Baliglobalnews

Berdasarkan pertimbangan semakin meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia, maka Pemerintah Pusat mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 03 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan.

Berkenaan dengan itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama bupati/wali kota se-Bali telah mengambil kebijakan terkait instruksi tersebut, yaitu memutuskan pelaksanaan PPKM dilakukan di semua kabupaten/kota serta di semua desa/kelurahan di Bali.

Untuk itu, kepada seluruh kepala desa atau perbekel, bendesa adat dan lurah se-Bali, Gubernur Koster meminta secepatnya dapat menyamakan persepsi dan saling bergotong-royong dalam menindaklanjuti Instruksi Mendagri tersebut.

Gubernur Bali mengatakan hal itu dalam rapat koordinasi pelaksanaan PPKM Berbasis Desa/Kelurahan Provinsi Bali dengan para perbekel, bendesa adat dan lurah se-Bali yang digelar melalui daring dari Jayasabha Denpasar pada Minggu (14/2), Redite Umanis, Wuku Ukir.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali itu menyampaikan beberapa kebijakan dalam pelaksanaan PPKM Berskala Mikro kali ini, yaitu membentuk Satgas Gotong-royong Covid-19 berbasis desa adat. Hal ini dilakukan mengingat desa/kelurahan mempunyai perananan yang sangat strategis dalam penanganan pandemi Covid-19.

”Sebelumnya pada tahun 2020, satgas gotong-royong berbasis desa adat kita juga telah melakukan tugasnya dengan sangat baik dan mampu menekan angka kenaikan kasus yang signifikan, dan hal tersebut mendapat apresiasi dari Bapak Presiden. Untuk itu, mari sekarang kita lanjutkan kembali agar kasus Covid-19 di Bali dapat kita tekan,” ujarnya.

Gubernur asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, itu menjelaskan susunan satgas terdiri atas unsur pembina yaitu Babinsa dan Bhabinkamtibmas, atau unsur lain yang ada di desa/desa adat, kemudian ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan koordinator bidang.

Satgas memiliki beberapa tugas, di antaranya, secara niskala yaitu nunas ica kepada Ida Bhatara Sasuhunan di Pura Kahyangan Tiga sesuai dengan dresta desa adat setempat. Sedangkan secara sekala, bertugas melaksanakan sosialisasi dan edukasi dengan mengarahkan warga agar melakukan pola hidup sehat dan bebas Covid-19 dengan menerapkan 6M meliputi memakai masker standar dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi bepergian, meningkatkan imun dan menaati aturan serta mendukung petugas kesehatan dalam melakukan 3T (tracing, testing dan treatment).

”Saya juga minta agar para anggota satgas membangun rasa gotong-royong sesama krama desa adat/warga desa/kelurahan. Selain itu juga dapat menghimpun bantuan dari masyarakat yang mampu, baik berupa punia maupun lainnya untuk didistribusikan kepada masyarakat setempat yang membutuhkan bantuan. ”Namun, di sini saya tegaskan pemberian bantuan ini bukan kewajiban masyarakat atau membebani masyarakat, melainkan bersifat sukarela. Yang berkewajiban adalah pemerintah,” ujarnya.

Gubernur menyampaikan dalam melaksanakan tugas, satgas hendaknya dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai unsur, antara lain satlinmas, TP PKK, Posyandu, dasa wisma, tokoh agama, karang taruna, tenaga kesehatan serta berkomunikasi dengan satgas di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

Sumber pendanaan dari kegiatan yang dilakukan oleh satgas tersebut dari dana desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui APBDes; dana kelurahan melalui APBD kabupaten/kota; dana desa adat melalui APB desa adat dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

”Saya tekankan penggunaan dana tersebut harus transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi serta digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban penggunaan biaya tersebut harus disesuaikan dengan sumber pendanaan, sehingga dana yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar,” ucapnya.

Gubernur yang pernah menjabat sebagai Badan Anggaran di DPR RI ini berharap pembentukan satgas dapat direalisasikan dengan cepat, sehingga angka kasus Covid-19 di Bali dapat ditekan dengan baik, dan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban dana tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

”Mari kita bekerja secara proaktif dan aktif serta selalu bekerja dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal Bali. Mari kita sagilik-saguluk, salunglung-sabayantaka, paras-paros, sarpanaya, kita harus kompak, semangat bergotong-royong dengan tertib, disiplin dan penuh rasa tanggung jawab sesuai arahan dan kebijakan dari pemerintah,” katanya seraya memberikan semangat pada seluruh kepala desa, bendesa adat dan lurah se-Bali. (bgn003)21021409

Mangupura, Baliglobalnews

Pjs. Bupati Badung, Ketut Lihadnyana, mengajak seluruh perbekel dan lurah di wilayahnya untuk turut andil dalam langkah percepatan pencegahan Covid-19.

”Upaya mencegah Covid-19 adalah kerja dan tanggung jawab bersama. Kita harus bekerja out of the box dalam menanggulangi Covid-19, karena pandemi ini merupakan kasus yang tidak biasa. Terutama kita harus memastikan warga agar selalu mematuhi protokol pencegahan melalui germas,” ujar Lihadnyana didampingi Kadis PMD, Komang Budi Argawa, saat memimpin rapat Pencegahan Covid-19 secara virtual bersama para camat, perbekel dan lurah se-Kabupaten Badung di Ruang Pertemuan Kantor Dinas PMD, Kamis (1/10).

Lihadnyana ingin memastikan penerapan protokol kesehatan, germas dan gaya hidup sehat dilakukan sampai ke level paling bawah, dan meminta agar perbekel dan lurah memberi perhatian yang serius. Protokol pencegahan itu, antara lain selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, selalu menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun, konsumsi gizi seimbang dengan mengoptimalkan potensi pangan lokal, olahraga teratur, istirahat cukup dan selalu berpikir positif.

Lihadnyana mengharapkan perbekel dan lurah aktif menjalin koordinasi dengan puskesmas dan Dinas Kesehatan, terutama untuk melaporkan status orang dalam pemantauan maupun perkembangan kasus Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Dengan meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder yang ada di tingkat desa dan kelurahan, akan diketahui gambaran kenapa protokol pencegahan dan germas perlu dilakukan hingga level grass root. Ini mengingat perkembangan Covid-19 di Badung yang telah menyebar ke sejumlah daerah.

”Pencegahan Covid-19 ini merupakan hal yang sangat serius. Dan itu harus disosialisasikan dan dilakukan hingga level terbawah di masyarakat. Silakan bapak dan ibu perbekel maupun lurah mensosialisasikan dengan cara masing-masing sesuai karakteristik wilayahnya,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali itu. (bgn122)20100122