Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, mengukuhkan dan memperpanjang masa jabatan Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Badung sekaligus menyerahkan hadiah kepada Juara Evaluasi Perkembangan Desa dan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Badung di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Rabu (3/7/2024).

Seusai acara, Bupati Giri Prasta mengatakan bahwa pelaksanaan pengukuhan perpanjangan masa jabatan Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Badung merupakan amanat yang telah dilaksanakan di Kabupaten Badung. Ia menekankan amanah yang diberikan ini, harus dipedomani dengan baik. “Ini adalah merupakan amanat institusi dan kami melaksanakan hal tersebut. Kita juga sudah tekankan, dengan jabatan/amanah yang diberikan harus dijalankan dengan baik. Bagaimana kita bisa berbuat untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat di desa itu sendiri,” ujarnya.

Dia menyebutkan ada tiga pilar yang di desa, yakni potensi, infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM). Dalam memajukan desa ada beberapa kriteria tingkat nasional di antaranya desa terpencil, desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa maju, desa berkembang, dan desa yang berdikari. “Kami meyakini harus masuk ke Desa Berdikari. Ketika desa itu sudah berdikari astungkara Kabupaten Badung menjadi kabupaten yang mandiri,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung, Komang Budhi Argawa, melaporkan dengan ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang semula dalam satu periode masa jabatan 6 tahun diubah menjadi 8 tahun maka diperlukan melakukan pengukuhan perpanjangan masa jabatan Perbekel dan anggota BPD dengan Keputusan Bupati.

“Berdasarkan hal tersebut dilaksanakan pengukuhan terhadap perpanjangan masa jabatan perbekel kepada 45 orang perbekel dari 46 orang perbekel se-Kabupaten Badung. Sedangkan Perbekel Desa Sedang adalah Pejabat (Pj) Perbekel. Pengukuhan 45 orang perbekel dengan Keputusan Bupati Nomor 47/0419/HK/2024 s/d Nomor 91/0419/HK/2024. Perpanjangan masa jabatan Perbekel dari masa jabatan berjumlah 44 orang dan perpanjangan masa jabatan perbekel dari pemilihan pengganti antar waktu (PAW) berjumlah 1 orang. Sementara pengukuhan perpanjangan masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) se-Kabupaten Badung kepada 368 orang dengan Keputusan Bupati Nomor 092/0419/HK/2024 s/d Nomor 137/0419/HK/2024. Penyesuaian masa jabatan anggota BPD dari masa jabatan sebanyak 335 orang, penyesuaian masa jabatan anggota BPD dari pemilihan Pengganti Antar Waktu (PAW) 17 orang dan penyesuaian masa jabatan anggota BPD 6 orang,” jelasnya.

Acara juga dirangkaikan dengan penyerahan Hadiah Juara Evaluasi Perkembangan Desa dan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Badung tahun 2024. Lomba diikuti lima perwakilan desa dari masing-masing kecamatan. Lomba dilaksanakan melalui beberapa tahapan pembinaan, penilaian, pemaparan, sesi tanya jawab, dan klarifikasi lapangan. Hasil penilaian oleh tim ditetapkan juara dengan Keputusan Bupati Nomor 41/0419/HK/2024 dengan total hadiah sebesar Rp 270 juta.

“Untuk juara I Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan mendapatkan Rp100 juta, juara II Desa Desa Pangsan Kecamatan Petang mendapatkan Rp75 juta, juara III Mekar Bhuana Kecamatan Abiansemal Rp50 juta, Juara harapan I Desa Munggu Kecamatan Mengwi Rp25 juta, juara harapan II Desa Canggu Kuta Utara Rp20 juta. Pelaksanaan pengukuhan dan perpanjangan masa jabatan Perbekel dan BPD se-Kabupaten Badung serta penyerahan hadiah Lomba Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa Tingkat Kabupaten Badung 2024 dianggarkan dari APBD Kabupaten Badung Tahun 2024,” pungkasnya.

Hadir Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata, Sekda Wayan Adi Arnawa, jajaran Forkopimda Badung, kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, camat se-Kabupaten Badung, Ketua TP PKK Kabupaten Badung, perbekel se-Kabupaten Badung, dan Anggota BPD se-Kabupaten Badung. (bgn003)24070304

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, memberikan insentif kepada perbekel dan bandesa adat se-Bali setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah di Gedung Gajah, Jayasabha, pada Minggu (9/1).

Gubernur Wayan Koster merinci insentif untuk perbekel Rp 1.500.000 untuk 636 perbekel mulai Januari tahun 2022. Insentif untuk bandesa adat dinaikkan Rp 1.000.000 dari semula Rp 1.500.000 menjadi Rp.2.500.000 untuk 1.493 bandesa adat. Total anggaran untuk insentif para perbekel Rp 11,4 miliar sudah dialokasikan dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022. Sedangkan total anggaran untuk insentif bandesa adat se-Bali sudah dialokasikan dalam bantuan operasional desa adat, sebagai bagian dari total anggaran desa adat Rp 300.000.000 untuk masing-masing desa adat.

Gubernur menyebutkan pertimbangan yang dipakai sebagai dasar kebijakan pemberian insentif kepada perbekel dan bandesa adat antara lain: a. Dalam sistem Pemerintahan Daerah di Bali, desa dan desa adat merupakan struktur pemerintahan terendah yang menjadi lembaga pelaksana kebijakan Pemerintah Provinsi Bali di tingkat desa dan desa adat.

b. Perbekel dan bandesa adat merupakan pemimpin pemerintahan di wilayahnya untuk melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Provinsi Bali yang berskala desa dan desa adat.

c. Keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan Pemerintah Provinsi, sebagian di antaranya, sangat ditentukan oleh adanya komitmen, kemampuan, partisipasi, dan tanggung jawab perbekel dan bandesa adat dalam memimpin pembangunan serta menjadi motor penggerak masyarakat/Krama dalam membangun wilayahnya. (bgn003)22010902

Badung, Baliglobalnews

Dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat desa yang ada di wilayah Kabupaten Badung akibat dampak pandemi Covid-19, Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, melaksanakan rapat koordinasi dengan perbekel dan sekdes se-Kabupaten Badung di Ruang Kerta Gosana Puspem Badung, Sabtu (27/3).

Bupati Giri Prasta didampingi Wakil Bupati I Ketut Suiasa, Sekda I Wayan Adi Arnawa menyampaikan pengelolaan dana desa pada tahun 2021 agar difokuskan pada dua prioritas. Pertama, pemulihan ekonomi dimana dana desa agar digunakan untuk membentuk, mengembangkan, dan merevitalisasi badan usaha milik desa (Bumdes). Fokus kedua, melaksanakan pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, maupun pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

”Kami Pemerintah Kabupaten Badung tidak mau hanya menerbitkan imbauan dan aturan saja kepada masyarakat. Tapi kami berupaya memberikan solusi untuk mengatasi kondisi ini. Untuk itulah hari ini kami mengundang seluruh perbekel dan sekdes di Badung, untuk menyamakan interpretasi mencari solusi bersama,” ujarnya.

Selanjutnya Giri Prasta menginginkan ada percepatan di bidang digitalisasi ekonomi di setiap desa yang ada di Badung supaya produk unggulan desa dapat diekspos dan terkoneksi dengan pembeli/off taker, sehingga masyarakat desa mendapat fasilitas penjualan secara daring. Seperti dicontohkan Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, memiliki potensi di bidang UKM khususnya dalam pembuatan genteng. Untuk itu, pihaknya berupaya mendorong masyarakat yang membutuhkan genteng agar membeli produk UKM masyarakat Darmasaba sehingga perekonomian desa menjadi berputar.

”Mari bergerak memetakan dan menggali potensi yang ada di 46 desa. Utamanya dalam pengembangan usaha ekonomi produktif untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Dengan desa yang mandiri akan mewujudkan Kabupaten Badung yang berdikari,” tegasnya.

Sementara Kepala Dinas PMD, Komang Budhi Argawa, dalam laporannya mengatakan rapat koordinasi ini diinisiasi oleh Dinas PMD bersama Forum Perbekel se-Badung guna mendapatkan direktif dari Bupati Badung berkenaan dengan situasi yang ada saat ini, dimana ada penurunan ekonomi sampai di tingkat desa akibat dampak dari pandemi Covid-19. ”Melalui rapat ini Bapak Bupati dimohon memberikan arahan kepada perbekel, berkenaan dengan pengelolaan pemerintahan desa di tahun 2021 ini,” katanya.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Inspektur Kabupaten Badung Ni Luh Suryaniti, Kepala Bappeda Made Wira Darmaja, Kepala Bapenda Made Sutama, Kepala Dinas PMD  Komang Budhi Argawa, Kabag Hukum AA. Asteya Yudhya serta camat se-Kabupaten Badung. (bgn003)21032818

Badung, Baliglobalnews

Usai dilantik untuk kepemimpinan periode kedua dan menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung, Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, langsung melantik dan mengambil sumpah jabatan 34 perbekel untuk masa jabatan periode 2021-2027.

Ke-34 perbekel tersebut merupakan hasil pilkel serentak di Kabupaten Badung pada 7 Februari 2021 lalu. Upacara pelantikan dilaksanakan di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Jumat (26/2). Sebelum dilantik, para perbekel terpilih melaksanakan upacara majaya-jaya di Pura Lingga Bhuwana, Puspem yang dipuput Ida Pedanda Gede Ketut Timbul, dari Griya Kawi Sunia Mengwi.

Dalam sambutannya, Bupati Giri Prasta menyampaikan Pemkab Badung akan memprioritaskan pembangunan di desa, guna mewujudkan desa yang berdikari dan desa yang mandiri. Salah satunya menjadikan semua desa di Badung menjadi desa digital dan smart village. Untuk itu, ke depan semua desa harus memprioritaskan pada IT.

”Kami harapkan ke depan semua urusan masyarakat, yang paling terdepan dilayani oleh desa dan camat. Hal ini guna memberi pelayanan yang mudah dan cepat bagi masyarakat, ” katanya.

Bupati mengharapkan dari sisi pelayanan perbekel harus siap memberikan pelayanan 24 jam bagi masyarakat. Perbekel juga mampu melakukan pemberdayaan ekonomi kreatif guna mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Sementara mengenai pembangunan, perbekel dapat memfasilitasi pembangunan di masyarakat. ”Perbekel bersama BPD dan perangkat desa harus bersinergi untuk membangun desanya,” tegas Bupati.

Selain itu, Bupati juga meminta perbekel untuk segera mewujudkan TPS 3R di masing-masing desa dan Pemkab akan siap mendukung dan memprioritaskan anggaran. Bupati juga menyoroti BUMDes, karena Bupati tidak ingin BUMDes hanya berurusan dengan simpan-pinjam. BUMDes harus mampu berinovasi dengan menggali dan menggerakkan potensi ekonomi yang ada di desa. ”Siapa yang mampu memegang ekonomi dia akan menjadi leader,” katanya.

Perbekel yang baru dilantik diharuskan pula memiliki jiwa besar dengan merangkul rival yang diajak berkompetisi waktu pilkel. ”Tunjukkan jiwa besar untuk bersama-sama membangun desa,” pesannya seraya berharap perbekel menjadi leader dalam menjaga protokol kesehatan Covid-19 di wilayah desa masing-masing, demi terciptanya kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Pelantikan Perbekel berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 38/0419/HK/2021 dan seterusnya secara berurutan sampai dengan nomor 71/0419/HK/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Perbekel Terpilih dan Pemberhentian Penjabat Perbekel, yang ditetapkan di Mangupura 16 Pebruari 2021.

Perbekel yang dilantik meliputi Perbekel Buduk, I Ketut Wira Adi Atmaja; Perbekel Cemagi, I Putu Hendra Sastrawan; Perbekel Gulingan, I Ketut Winarya; Perbekel Kekeran, I Nyoman Suarda; Perbekel Kuwum, IB Tirtayasa; Perbekel Mengwi, I Nyoman Suarjana; Perbekel Penarungan, Ni Wayan Kerni; Perbekel Pererenan, I Made Rai Yasa; Perbekel Sembung, I Ketut Sukerta; Perbekel Werdi Bhuwana, I Ketut Sadia Wijaya; Perbekel Angantaka, AA Ngr. Gd. Eka Surya; Perbekel Ayunan, I Wayan Kumara Natha; Perbekel Blahkiuh, IB Gede Mahatmananda Manuaba; Perbekel Darmasaba, IB Surya Prabhawa Manuaba; Perbekel Abiansemal Dauh Yeh Cani, I Made Budiana; Perbekel Jagapati, I Wayan Sutarga; Perbekel Mambal, I Nyoman Sugiarta; Perbekel Mekar Bhuwana, I Wayan Wingharta; Perbekel Punggul, Kadek Sukarma; Perbekel Sangeh, I Made Werdiana; Perbekel Sedang, I Gede Budiyoga; Perbekel Selat, I Made Semawan; Perbekel Sibang Gede, I Wayan Darmika; Perbekel Sibang Kaja, Ni Nyoman Rai Sudani; Perbekel Taman, I Gusti Made Sudarpa; Perbekel Belok/Sidan, I Made Rumawan; Perbekel Carangsari, I Made Sudana; Perbekel Getasan, I Wayan Suandi; Perbekel Pangsan, I Made Gantiana; Perbekel Pelaga, I Made Ordin; Perbekel Sulangai, I Nyoman Sunarta; Perbekel Kutuh, I Wayan Mudana; Perbekel Pecatu, I Made Karyana Yadnya, dan Perbekel Tibubeneng, I Made Kamajaya.

Pelantikan dihadiri Wakil Bupati, I Ketut Suiasa; Sekda I Wayan Adi Arnawa, Forkopimda Badung, Ketua TP PKK Ny. Seniasih Giri Prasta serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung.

Dengan pelantikan tersebut, rekomendasi DPRD Badung yang ditandatangani oleh Ketua Putu Parwata, kepada Plh. Bupati agar menunda pelantikan seluruh perbekel karena ada gugatan pada pilkel Desa Angantaka, terabaikan.

Ketika dimintai konfirmasi, Parwata menyatakan soal pelantikan tersebut pihaknya menyerahkan proses itu ada pada pemerintah, karena kewenangannya. ”Soal gugatan, kami serahkan kepada yang bersangkutan. Kami dewan tidak ikut campur,” katanya.(bgn003)21022612

Denpasar, Baliglobalnews

Menindaklanjuti arahan Pemerintah Pusat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri dan SE Gubernur Bali, Kota Denpasar akan menerapkan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai Senin (11/1) ini. Karena itu, guna mendukung terciptanya kesepahaman dan persamaan persepsi, dilaksanakan sosialisasi dengan melibatkan perbekel/lurah yang dilaksanakan di Kantor Camat Denpasar Timur pada Minggu (10/1). Sosialisasi juga dilaksanakan di 3 kecamatan lainnya.

Hadir sekaligus membuka acara Camat Denpasar Timur, I Wayan Herman. Sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Plt. Kabag Hukum Setda Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi, serta Perbekel/Lurah se-Kecamatan Denpasar Timur.

Plt. Kabag Hukum Setda Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi, dalam kesempatan tersebut menjelaskan penyamaan persepsi sangatlah penting guna mensukseskan pelaksanaan PPKM ini. Hal ini dilaksanakan guna meneruskan informasi sehingga dapat sampai dengan jelas ke masyarakat dan pelaku usaha.

”Jadi penyamaan persepsi ini dilaksanakan guna memberikan informasi sebaik mungkin kepada masyarakat melalui perbekel/lurah tentang pelaksanaan PPKM yang akan dimulai pada 11-25 Januari mendatang,” katanya.

Komang Lestari meminta masyarakat tidak resah dengan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). ”Jangan resah, yang penting bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang diperketat,” ujarnya.

PPKM ini, kata dia, tak ada pelarangan melakukan aktivitas bagi masyarakat. Hal ini berbeda dengan PSBB yang sama sekali tidak mengizinkan kegiatan masyarakat. Pihaknya mencontohkan yang turut dibatasi yakni proses pembelajaran siswa yang masih lewat daring atau di rumah. Kemudian perkantoran maksimal karyawan bekerja di kantor itu sampai 50 persen saja, baik itu karyawan ASN, BUMN/BUMD maupun swasta. Selain itu, pembatasan jam operasional tempat-tempat usaha seperti cafe, mall, swalayan maupun warung hanya sampai pukul 21.00 Wita.

”Keputusan ini berdasarkan hasil rapat antara Gubernur, Walikota serta Bupati yang wilayahnya masuk ke dalam PPKM pada Jumat (8/1) lalu. Sebelumnya hanya dua wilayah yakni Kota Denpasar dan Badung saja, sekarang diperluas sampai Gianyar, Tabanan dan Klungkung,” katanya.

Dalam penerapan PPKM, lanjutnya, terdapat pengecualian terhadap fasilitas yang bersifat esensial seperti pasar rakyat yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, SPBU, PLN atau sektor energi dan juga Rumah Sakit.

”Untuk pasar rakyat sebagai sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi seratus persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,” katanya.

Selain itu, Komang Lestari mengatakan sektor esensial yang tetap beroperasi seratus persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat meliputi sektor kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan.

Juga konstruksi, industri, pelayanan dasar, utilitas publik dan objek vital nasional serta untuk kebutuhan sehari-hari sesuai pengaturan Sektor Esensial Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional terkait Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat.

Untuk diketahui, pemerintah akan menerapkan pembatasan sosial berskala mikro atau yang kini disebut PPKM di Jawa dan Bali pada 11 hingga 25 Januari 2021.

Pembatasan itu dilakukan di Jawa dan Bali karena provinsi-provinsi yang memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan. Yaitu tingkat keterisian tempat tidur ruang isolasi di rumah sakit, kasus aktif, tingkat kesembuhan di bawah nasional, dan tingkat kematian di atas nasional. Sementara Denpasar dari empat parameter hanya satu yang memenuhi yakni tingkat keterisian ruang isolasi rumah sakit yakni mencapai 70 persen. (bgn003)21011018