Denpasar, Baliglobalnews

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan evaluasi dan penetapan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk periode reguler Mei 2025, guna menjaga stabilitas keuangan dan perbankan.

“Penetapan TBP didasari kinerja ekonomi lintas negara yang dibayangi ketidakpastian dari kebijakan perdagangan dan masih berlangsungnya negosiasi tarif. Kemudian, laju pertumbuhan ekonomi lintas negara pada triwulan I Tahun 2025 cenderung divergen. Sementara tingkat inflasi yang mulai melandai rentan meningkat akibat eskalasi perang tarif,” kata Purbaya Yudhi Sadewa, dalam keterangan di Denpasar pada Kamis (29/5/2025).

Dia menjelaskan Dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 26 Mei 2025 lalu, penetapan TBP saat ini merupakan penetapan periode reguler II untuk tahun 2025. Hasil penetapan TBP ini, kata dia, akan berlaku untuk seluruh produk simpanan dalam rupiah dan valuta asing (valas) di bank umum, serta untuk simpanan dalam rupiah di bank perekonomian rakyat (BPR).

Dia menyampaikan untuk TBP simpanan rupiah pada bank umum adalah 4,00% dan TBP simpanan rupiah pada BPR ialah 6,50%. Sedangkan, untuk TBP simpanan valas pada bank umum adalah sebesar 2,25%. TBP tersebut akan berlaku untuk periode 1 Juni sampai dengan 30 September 2025. “Mayoritas bank sentral global melakukan antisipasi melalui pemangkasan suku bunga untuk menjaga pemulihan ekonomi. Pada saat yang sama, dinamika perkembangan ekonomi dan adanya pergeseran ekspektasi investor terhadap penurunan suku bunga kebijakan memicu peningkatan volatilitas di pasar keuangan global.” ujarnya.

Dia menyebutkan kinerja ekonomi domestik masih relatif solid namun tetap perlu diperkuat di tengah meningkatnya risiko ketidakpastian. Saat ini ekonomi domestik tumbuh 4,87% (yoy) pada triwulan I 2025. Aktivitas manufaktur dan indeks penjualan ritel berada pada fase normalisasi pasca-Idul Fitri. Sementara itu, pasar keuangan domestik mulai mencatatkan inflow di sepanjang bulan Mei 2025, mencerminkan persepsi investor yang masih positif terhadap prospek ekonomi Indonesia. “Ke depan, sinergi lintas stakeholder tetap perlu diperkuat untuk mendorong kinerja perekonomian,” katanya.

Beberapa perkembangan positif terkini yaitu kinerja intermediasi perbankan masih dalam tren positif, diikuti ketahanan permodalan dan likuiditas yang relatif memadai. Per April 2025, kredit perbankan tumbuh sebesar 8,88% secara yoy, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 4,55% secara yoy. Pertumbuhan kredit investasi mengalami pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 15,2% (yoy). Sementara itu, penghimpunan DPK ditopang oleh produk giro dan tabungan yang masing-masing tumbuh 6,02% dan 6,05% (yoy).

Kemudian, ketahanan permodalan pun tetap solid sebagai buffer risiko pasar dan kredit. Rasio permodalan (KPMM) industri terjaga di level 25,43% pada periode Maret 2025. Sementara itu, pada April 2025, kondisi likuiditas masih relatif memadai dengan rasio AL/NCD[1] berada di level 111,32% (threshold: 50,0%) dan rasio AL/DPK[2] sebesar 25,23% (threshold: 10%).

Terjaganya tingkat permodalan juga diikuti dengan perbaikan aspek pengelolaan risiko kredit. Hal ini tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) yang terkendali pada level 2,24% dan rasio Loan at Risk (LaR) yang terus turun dan berada di level 9,92% dari total penyaluran kredit pada periode April 2025.

Sebagai informasi, cakupan penjaminan simpanan LPS juga berada pada level yang memadai, dimana sesuai amanat UU, LPS menjamin setiap rekening simpanan nasabah perbankan di Indonesia hingga Rp2 miliar per nasabah per bank. Berdasarkan data April 2025, jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya (nominal simpanan sampai dengan Rp2 miliar) sebesar 99,94% dari total rekening atau setara dengan 621,80 juta rekening.

Lebih jauh, secara konsisten, tingkat cakupan penjaminan simpanan nasabah tersebut berada di atas amanat Undang-Undang LPS yang sekurang-kurangnya sebesar 90% dari total nasabah bank. Tingkat cakupan tersebut juga berada di atas 80% yang merupakan tingkat cakupan yang memadai sesuai panduan International Association of Deposit Insurers (IADI). LPS pun terus memantau pergerakan atas tren suku bunga simpanan perbankan nasional, baik yang berdenominasi Rupiah maupun valuta asing. Saat ini suku bunga pasar (SBP) simpanan rupiah bergerak dalam kisaran terbatas. Pada periode observasi Mei 2025, SBP tercatat naik 3 bps ke level 3,56% dibandingkan periode observasi Januari 2025. Potensi penurunan SBP cukup terbuka pasca pemangkasan BI-Rate terkini sebesar 25 bps yang dilakukan oleh bank sentral. Faktor likuiditas perbankan yang masih relatif memadai serta target penyaluran kredit berpotensi mempengaruhi arah pergerakan suku bunga simpanan.

Sementara pada periode yang sama, pergerakan SBP simpanan valas cenderung lebih dinamis. SBP valas di bulan Mei 2025 terpantau naik 11 bps ke level 2,17% dibandingkan periode observasi bulan Januari 2025. Adanya pergeseran ekspektasi penurunan suku bunga kebijakan The Fed serta kebutuhan transaksi dan kondisi likuiditas internal bank akan menjadi faktor penentu suku bunga simpanan valas ke depan.

Purbaya mengimbau agar bank transparan dan terbuka menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai besaran Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini. Diantaranya melalui penempatan informasi tersebut di tempat yang mudah diketahui nasabah atau melalui media informasi serta channel komunikasi bank kepada nasabah. “Dan dalam rangka memperkuat perlindungan dana nasabah serta upaya menjaga kepercayaan nasabah deposan, LPS juga mengimbau agar bank selalu memperhatikan ketentuan Tingkat Bunga Penjaminan simpanan dimaksud dalam rangka penghimpunan dana,” jelasnya. (bgn008)25052908

Denpasar, Baliglobalnews

Industri perbankan mengakhiri kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan untuk dampak Covid-19 pada 31 Maret 2024.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan berakhirnya kebijakan tersebut konsisten dengan pencabutan status pandemi Covid-19 oleh Pemerintah pada Juni 2023 serta mempertimbangkan perekonomian Indonesia yang telah pulih dari dampak pandemi, termasuk kondisi sektor riil.

“Restrukturisasi kredit yang diterbitkan sejak awal 2020 telah banyak dimanfaatkan oleh debitur terutama pelaku UMKM. Stimulus restrukturisasi kredit merupakan bagian dari kebijakan countercyclical dan merupakan kebijakan yang sangat penting (landmark policy) dalam menopang kinerja debitur, perbankan, dan perekonomian secara umum untuk melewati periode pandemi,” katanya pada Minggu (31/3/2024).

OJK menilai kondisi perbankan Indonesia saat ini memiliki daya tahan yang kuat (resilient) dalam menghadapi dinamika perekonomian dengan didukung oleh tingkat permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan manajemen risiko yang baik.

Mahendra Siregar menyampaikan bahwa hal tersebut juga didukung oleh pemulihan ekonomi yang terus berlanjut, dengan tingkat inflasi yang terkendali dan tumbuhnya investasi.

“Sejalan dengan hal itu, sejak diterbitkannya Keppres No. 17 Tahun 2023 pada Juni 2023 yang menyatakan status pandemi Covid-19 di Indonesia dinyatakan telah berakhir, aktivitas ekonomi masyarakat terus meningkat,” katanya.

Berbagai indikator pada Januari 2024 menunjukkan perbankan Indonesia dalam kondisi yang baik, hal ini tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) di level 27,54 persen, kondisi likuiditas yang ditunjukkan oleh Liquidity Coverage Ratio (LCR) sebesar 231,14 persen dan Alat Likuid/Non Core Deposit (AL/NCD) sebesar 123,42 persen serta tingkat rentabilitas yang memadai.

“Hal ini diharapkan dapat menjadi bantalan mitigasi risiko yang solid di tengah kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu. Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga di bawah threshold 5 persen yaitu NPL Gross sebesar 2,35 persen dan NPL Nett sebesar 0,79 persen,” katanya.(bgn008)24033108

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kondisi perbankan Indonesia cukup solid dalam menghadapi berbagai tekanan dan kondisi yang mengancam ketahanan perbankan global.

“Berbagai indikator menunjukkan bahwa perbankan Indonesia dalam kondisi yang baik. Sebagai gambaran, di sektor perbankan Indonesia pada posisi Januari 2024, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) sebesar 27,54 persen dengan rasio modal inti (Tier 1 capital) terhadap CAR sebesar 94,41 persen,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Jumat (8/3/2024).

Dia menyebutkan perkembangan terkini kondisi perbankan global, termasuk tekanan yang dialami sektor perbankan di beberapa yurisdiksi yang diakibatkan oleh pelemahan pasar properti komersial (commercial real estate).

“BCBS menilai bahwa kondisi saat ini, terdapat dua risiko utama yang perlu diwaspadai karena dapat menguji kerentanan perbankan global, yaitu pelemahan pasar properti komersial dan keterkaitan bank dengan lembaga jasa keuangan non-bank,” katanya.

Sebagai perbandingan, kata dia, rasio modal inti perbankan Amerika Serikat 14,41 persen dan Uni Eropa sebesar 17,03 persen. Selain itu, kinerja likuiditas perbankan Indonesia terjaga dengan baik, antara lain ditunjukkan dengan Liquidity Coverage Ratio (LCR) sebesar 231,14 persen. Kondisi likuiditas tersebut juga jauh lebih baik dibandingkan dengan rasio LCR di yurisdiksi lain. Di Uni Eropa misalnya, rasio LCR masing-masing sebesar 158,78 persen dan 125,80 persen.

Mencermati perkembangan risiko-risiko terhadap sektor perbankan global yang dibahas di BCBS, saat ini Dian Ediana Rae mencermati bahwa perbankan Indonesia masih terjaga dari risiko-risiko tersebut. Tiga sektor ekonomi penyumbang kredit terbesar pada posisi Januari 2024 adalah sektor rumah tangga (23,67 persen), perdagangan besar (15,81 persen), dan industri pengolahan (15,65 persen) sedangkan sektor Real Estate hanya menyumbang 5,09 persen total kredit sektor perbankan. 

Dian Ediana Rae menyampaikan OJK telah mengambil sejumlah langkah agar pengaturan di sektor perbankan Indonesia sejalan dengan berbagai inisiatif yang sudah atau sedang dilakukan oleh BCBS. “Indonesia telah seluruhnya mengadopsi kerangka Basel III reforms pada Januari 2024 atau lebih cepat dibanding yurisdiksi seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat yang baru akan mengimplementasinya pada Juli 2025,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, OJK telah menerbitkan consultative paper terkait prinsip manajemen yang efektif atas risiko keuangan terkait iklim, taksonomi untuk keuangan berkelanjutan, dan panduan climate risk management & scenario analysis (CRMS) sebagai bentuk dukungan kebijakan dari OJK untuk pengelolaan risiko perubahan iklim di sektor perbankan.

OJK akan terus mengantisipasi berbagai dinamika kebijakan ekonomi dan perbankan global. Tensi geopolitik global dan volatilitas kondisi pasar masih akan terus terjadi dengan berbagai dinamikanya. Sepanjang prinsip kehati-hatian dan praktik-praktik perbankan yang sehat terus dijaga, perbankan Indonesia akan tetap tangguh dan akan terus bertumbuh dengan sehat sebagaimana kondisi saat ini.

Koordinasi antar-otoritas terutama OJK dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus ditingkatkan guna memastikan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga.(bgn008)24030806

Denpasar, Baliglobalnews

Kegiatan layanan penarikan dan penyetoran kas perbankan serta kegiatan pertukaran warkat debet (cek/bilyet giro) ditiadakan selama tiga hari, 21-23 Maret 2023. Hal itu dikarenakan Pulau Dewata merayakan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945.

“Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dan Perbankan lainnya, tidak melakukan kegiatan operasional. Dan operasional akan kembali dibuka seperti biasanya pada Jumat (24 Maret 2023),” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, di Denpasar, Sabtu (18/3/2023).

Sehubungan dengan hal tersebut, kata Trisno, untuk pemenuhan kebutuhan uang tunai di masyarakat, agar dapat dilakukan sebelum jadwal penonaktifan mesin ATM oleh perbankan. Selanjutnya, sarana mesin ATM akan kembali beroperasi seperti biasanya mulai Kamis (23 Maret 2023) pada pukul 07.00 WITA.

“Sarana penarikan tunai dan kegiatan transaksi lainnya dengan menggunakan mesin ATM, secara umum dan secara bertahap dinonaktifkan/tidak beroperasional, pada Selasa (21 Maret 2023) mulai pukul 10.00 WITA,” katanya.

Untuk penyelesaian transaksi lainnya dapat dilakukan secara non-tunai melalui Internet Banking/Mobile Banking. Artinya, layanan perbankan yang berbasis elektronik atau digital seperti mobile banking, tetap beroperasi seperti biasanya. Sepanjang ditunjang dengan sarana jaringan komunikasi atau internet.

Selain itu, Trisno Nugroho mengimbau agar dalam bertransaksi secara tunai, masyarakat diharapkan selalu berhati-hati dan meyakini keaslian uang rupiah melalui 3D (dilihat, diraba dan diterawang), serta selalu memelihara dan menjaga rupiah melalui 5 jangan (jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi).

“Untuk transaksi nontunai, masyarakat juga harus berhati-hati dengan selalu menjaga kerahasiaan informasi pribadi seperti username dan password, PIN, serta kode OTP (one time password),” pungkasnya. (bgn008)23031803

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, rapat dengan beberapa lembaga perbankan dan pelaku usaha pariwisata di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali pada Selasa (25/8). Rapat untuk sosialisasikan Kebijakan Perbankan Pemprov Bali kepada masyarakat pada masa pademi.

Wagub Cok Ace mengatakan kondisi ekonomi Bali untuk pertama kalinya berada pada minus 10,98. Pembukaan pariwisata untuk wisatawan mancanegara yang awalnya direncanakan dibuka pada September mendatang, diundur sampai waktu yang belum ditentukan. Dengan hal itu, tentu akan memberikan dampak terhadap Bali, mengingat Bali hidup dengan aktivitas pariwisatanya.

Wagub khawatir ekonomi Bali akan tumbuh sangat melambat. Oleh karena itu, kehadiran para perbankan seperti Bank Indonesia, OJK, bank daerah maupun bank swasta dapat memberikan angin segar kepada masyarakat, khususnya pada UMKM dalam pelunakan penyaluran kredit.

Untuk itu, Wagub Cok Ace ingin mendengar kebijakan apa yang bisa diberikan oleh perbankan dalam menanggapi situasi ini, sehingga para UMKM dapat terbantu dalam menjalankan usahanya.

Menangapi hal itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, menyampaikan penyebaran Covid-19 sudah berdampak terhadap perlambatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi beberapa negara pada triwulan II 2020. Namun, Tiongkok yang mengalami Covid-19 pada awal tahun sudah mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif pada triwulan II 2020. Begitu juga dengan di Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2020 terkontraksi 5,32% (yoy) dari pertumbuhan triwulan I 2020 yang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada triwulan II 2020 terkontraksi sebesar 2,97%. Khusus ekonomi Bali padda triwulan II mengalami minus yang sangat dalam yaitu -10,98, keaadaan ekonomi Bali yang paling rendah.

Untuk itu, kata dia, diperlukan koordinasi kebijakan untuk mendorong sektor perekonomian yang produktif dan aman. Sektor yang produktif adalah sektor yang memberikan nilai tambah pada perekonomian, namun memiliki risiko penyebaran COVID-19 yang rendah. Seperti sektor pertanian, pangan, peternakan dan beberapa sektor lainnya.

Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, mengatakan Bank BPD Bali telah menyesuaikan suku bunga kredit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor riil dan konsumtif. Walaupun masih di lokal Bali, hal tersebut juga sebagai persiapan menuju era new normal. Di samping itu, secara teknis dia juga menyampaikan beberapa kebijakan yang ttelah diambil oleh BPD seperti penyaluran KUR tahun 2020 dan subsidi yang diberikan pada debitur UMKM.

Rapat tersebut juga diikuti oleh perwakilan OJK Provinsi Bali, Kepala Dinas Koperasi dna UMKM Provinsi Bali, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ketua GIPI Bali serta beberapa pelaku pariwisata dari berbagai kabupaten/kota. (bgn/hms)20082519