Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menilai kebijakan konsolidasi perbankan dengan memberikan izin penggabungan tiga Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Pulau Dewata meliputi PT BPR Ashi, PT BPR Pusaka, dan PT BPR Shri Gangga Bali ke dalam PT BPR Sri Partha Bali memperkuat tata kelola industri perbankan. Hal itu disampaikan Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman di Denpasar pada Jumat (24/7/2026).

“Langkah pengabungan ini dilakukan guna memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan daya saing BPR dalam mendukung pembiayaan masyarakat dan pelaku UMKM di daerah,” katanya.

Dia menyebutkan penggabungan BPR tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi operasional dan tata kelola perusahaan, serta memperkuat daya saing BPR. Sehingga menjadi lebih sehat, kuat, kompetitif, dan adaptif menghadapi dinamika industri jasa keuangan.

Dia juga menyatakan penggabungan tersebut merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang mendorong konsolidasi BPR/BPRS, dalam kepemilikan dan/atau pengendalian yang sama pada satu wilayah pulau atau kepulauan utama. “OJK Provinsi Bali telah menyerahkan salinan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-52/D.03/2026 tertanggal 9 Juli 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan kepada jajaran manajemen dan pemegang saham PT BPR Sri Partha Bali,” katanya.

Dia mengharapkan konsolidasi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri BPR sekaligus memperluas akses layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. OJK, kata dia, mengapresiasi seluruh pemegang saham, manajemen, dan pihak terkait yang telah melaksanakan proses penggabungan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perlindungan konsumen.

Pihaknya berharap kapasitas pembiayaan kepada UMKM dan sektor produktif semakin meningkat sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan perekonomian daerah maupun nasional.

Sebelum memberikan persetujuan, OJK telah melakukan penilaian secara komprehensif terhadap aspek kesehatan bank, kelayakan rencana integrasi, penerapan prinsip kehati-hatian, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. “Kami OJK Bali memastikan proses penggabungan tidak mengganggu layanan kepada nasabah. Seluruh hak dan kewajiban nasabah tetap terlindungi, sementara kegiatan operasional PT BPR Sri Partha Bali sebagai BPR hasil penggabungan tetap berjalan normal,” ucapnya.

Dengan terealisasinya penggabungan tersebut, jumlah BPR dan BPRS di wilayah kerja OJK Provinsi Bali per Juli 2026 menjadi 118 BPR dan 1 BPRS, menurun dibandingkan posisi Desember
2025 yang tercatat sebanyak 127 BPR dan 1 BPRS. Penurunan jumlah BPR tersebut terutama merupakan hasil dari proses konsolidasi yang dilakukan sejumlah kelompok usaha BPR di wilayah pengawasan OJK Provinsi Bali. “Kami di OJK, akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap proses integrasi pasca penggabungan guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen,” ucapnya. (bgn008)26072505

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat kinerja intermediasi perbankan (bank umum dan BPR) di Pulau Dewata bertumbuh. Terdata, dari pertumbuhan kredit dan DPK yang tetap tumbuh positif dan terjaga stabil.

“Penyaluran kredit berdasarkan lokasi bank tumbuh positif sebesar 6,92 persen dari tahun ke tahun (yoy) menjadi Rp119,29 triliun. Sementara itu, penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek tumbuh 7,11 persen yoy menjadi Rp143,66 triliun,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman di Denpasar pada Sabtu (11/4/2026).

Berdasarkan jenis penggunaannya, pria yang akrab disapa Jimi ini menilai pertumbuhan kredit yoy masih didorong oleh peningkatan kredit investasi yang tumbuh sebesar Rp5,99 triliun.atau 17,00 persen yoy, utamanya ditopang oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta real estat. “Tingginya pertumbuhan kredit investasi ini menggambarkan peran perbankan dalam pembiayaan ekspansi untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang di Provinsi Bali,” katanya.

Dia menyebutkan kredit konsumsi tumbuh 4,75 persen yoy dan kredit modal kerja termoderasi -0,24 persen yoy. Sementara itu, berdasarkan kategori debitur, sebesar 51,19 persen kredit di Provinsi Bali disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan positif sebesar 4,39 persen yoy. “Penyaluran kredit UMKM di Provinsi Bali masih lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional, baik dari porsi kredit maupun pertumbuhan,” katanya.

Jika ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit didominasi oleh sektor bukan lapangan usaha sebesar 33,63 persen (tumbuh 4,75 persen yoy) dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 27,31 persen (tumbuh 1,81 persen yoy). “Pertumbuhan kredit disumbangkan oleh peningkatan nominal penyaluran di sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang bertambah sebesar Rp2,21 triliun (tumbuh 17,02 persen yoy) dan sektor penerima kredit bukan lapangan usaha sebesar Rp1,82 triliun (tumbuh 4,75 persen yoy),” ucapnya.

Sementara penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tetap tumbuh positif sebesar 6,66 persen yoy mencapai Rp204,33 triliun. Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK ditopang oleh kenaikan nominal tabungan sebesar Rp7,01 triliun. “Fungsi intermediasi masih menunjukkan tingkat yang positif tercermin dari loan to deposit ratio (LDR) posisi Januari 2026 sebesar 58,38 persen,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, kualitas kredit perbankan di Provinsi Bali, tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross sebesar 2,60 persen lebih rendah dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya. “Kami di OJK Provinsi Bali menilai stabilitas industri jasa keuangan (IJK) di Provinsi Bali, tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Hal ini tercermin dari fungsi intermediasi berjalan baik, profil risiko yang terjaga dan likuiditas di level yang memadai,” jelasnya. (bgn008)26041104

Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) triwulan IV-2025 yang menunjukkan optimisme responden bahwa kinerja perbankan akan tetap solid hingga akhir tahun 2025. 

“Survei dilakukan pada Oktober 2025 dengan melibatkan 102 bank dengan nilai aset mencapai sebesar 99,25 persen dari total aset seluruh bank umum pada September 2025,” katanya pada Minggu (23/11/2025).

Dia menyampaikan keyakinan tersebut tercermin dari indeks orientasi bisnis perbankan (IBP) pada triwulan IV-2025 yang tercatat sebesar 66 (zona optimis). Ekspektasi akan membaiknya kondisi makroekonomi domestik menjadi alasan utama responden menyatakan bahwa kinerja perbankan tetap baik didukung keyakinan,bahwa perbankan cukup mampu mengelola risiko yang dihadapi. 

Menurut dia, prediksi akan membaiknya kondisi makroekonomi domestik menyebabkan Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) pada triwulan IV-2025 kembali ke level optimis yaitu sebesar 63. “Hal ini terutama didorong oleh prakiraan akan meningkatnya pertumbuhan ekonomi domestik seiring penurunan BI Rate serta ditopang oleh penguatan nilai tukar rupiah,” katanya.

Selain itu, kata dia, konsumsi masyarakat yang biasanya meningkat pada Hari Raya Natal dan Tahun Baru diyakini akan mampu mendongkrak permintaan terhadap barang dan jasa. “Stimulus 8+4+5 dari Pemerintah diperkirakan juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, inflasi juga diperkirakan akan turut meningkat sebagai akibat peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi ini,” katanya.

Seiring dengan kondisi makroekonomi yang diperkirakan membaik, kata dia, mayoritas responden meyakini bahwa risiko perbankan pada triwulan IV-2025 masih terjaga dan terkendali. Hal ini terlihat dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 57 atau berada pada zona optimis seiring dengan keyakinan bahwa kualitas kredit tetap terjaga baik dan Posisi Devisa Netto (PDN) tetap rendah dengan aset dan tagihan valuta asing (valas) yang lebih besar dibandingkan kewajiban valas (long position). 

Di sisi lain, net cashflow perbankan diproyeksikan menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun demikian, cash outflow perbankan juga diperkirakan meningkat seiring dengan meningkatnya penarikan dana untuk kebutuhan operasional nasabah serta pembayaran belanja Pemerintah Daerah yang biasanya cukup besar di akhir tahun. 

Ekspektasi terhadap kinerja perbankan pada triwulan IV-2025 juga berada pada level optimis dengan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK) sebesar 78. Optimisme pertumbuhan pada triwulan IV-2025 didorong oleh ekspektasi bahwa kredit masih akan tumbuh seiring dengan meningkatnya permintaan kredit serta didukung dengan usaha bank dalam melakukan ekspansi kredit pada pipeline yang tersedia.  “Sektor ekonomi yang diyakini menjadi motor pertumbuhan kredit antara lain adalah sektor industri pengolahan yang pada September 2025 tumbuh sebesar 8,64 persen (yoy),” ucapnya. (bgn008)25112306

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan mendorong industri perbankan menggunakan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) guna mempercepat transformasi digital pada sektor perbankan yang dilakukan secara bertanggung jawab. Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangan pada Rabu (30/4/2025).

Dia mengatakan tata kelola kecerdasan artifisial perbankan Indonesia bagi industri bank umum merupakan panduan untuk memastikan teknologi kecerdasan artifisial (AI), termasuk advanced AI systems, dikembangkan dan diterapkan secara bertanggung jawab di perbankan. “Penggunaan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence memainkan peran penting dalam mempercepat transformasi digital sektor perbankan. Penggunaannya di berbagai kegiatan jasa perbankan diperkirakan akan terus meningkat, tidak hanya terbatas pada interaksi dan kualitas layanan nasabah, tetapi juga meliputi pengembangan produk dan penetapan harga, kepatuhan, manajemen risiko dan pencegahan penipuan, serta data analytics terkait pasar industri perbankan,” katanya.

Menurut dia, penerapan AI pada sektor perbankan perlu dilakukan secara bertanggung jawab dan diimbangi dengan pengelolaan risiko yang efektif agar manfaat yang dihasilkan sejalan dengan potensi teknologi tersebut. Dia menjelaskan dalam dokumen tata kelola kecerdasan artifisial perbankan Indonesia dimaksud, konsep pengembangan dan penerapan sistem kecerdasan artifisial dilakukan secara menyeluruh di sepanjang siklus hidup kecerdasan artifisial (AI life cycle) dan siklus bisnis perbankan, guna memastikan bahwa sistem kecerdasan artifisial dikembangkan dan dioperasikan secara etis, aman, dan sesuai regulasi.

“Dengan demikian, sistem kecerdasan artifisial yang digunakan bank diharapkan
mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, tetapi juga menjaga kepercayaan publik, melindungi kepentingan nasabah, serta berkontribusi terhadap stabilitas sistem perbankan dan sistem keuangan secara keseluruhan,” katanya.

Dia menyebutkan tata kelola kecerdasan artifisial perbankan Indonesia ini semakin melengkapi berbagai kebijakan OJK dalam mendukung akselerasi transformasi digital perbankan, antara lain cetak biru transformasi digital perbankan, POJK No.11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum, SEOJK No. 24/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum dan Panduan Resiliensi Digital (Digital Resilience).

“Proses penyusunan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia ini mengacu pada international best practice di antaranya, AI Act di Uni Eropa, Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) Guidance, dan benchmarking pada beberapa negara antara lain Amerika Serikat, Tiongkok, Singapura dan Jepang,” katanya.

Dalam penyusunannya, kata dia, panduan ini juga mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Mengingat karakteristik teknologi kecerdasan artifisial yang terus berkembang pesat dan menghadirkan tantangan yang semakin kompleks dan dinamis, maka penerapan panduan kecerdasan artifisial yang adaptif namun tetap kokoh sebagai fondasi tata kelola yang baik, sangat diperlukan. Sektor perbankan diharapkan terus mampu merespon perubahan secara cepat namun tetap terkendali, dengan menjaga prinsip pengelolaan risiko yang menyeluruh dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

Dian mengingatkan daya saing (competitiveness) dan eksistensi bank pada saat ini dan mendatang akan sangat tergantung pada kemampuan bank di dalam menerapkan dan mengelola teknologi, yang memerlukan biaya sangat besar. “Oleh karena itu, kami mengharapkan agar bank memahami hal ini dan melakukan langkah-langkah strategis, termasuk untuk terus mempertimbangkan konsolidasi bank atau langkah-langkah lain untuk mendorong daya saing,” tandasnya. (bgn008)25043005

Denpasar, Baliglobalnews

Kantor OJK Provinsi Bali menerima 357 pengaduan dengan 33 di antaranya merupakan sengketa yang masuk ke dalam LAPS Sektor Jasa Keuangan (SJK), sejak Januari hingga 31 Oktober 2023. Dari semua pengaduan tersebut, 238 merupakan pengaduan sektor perbankan dan 119 merupakan pengaduan sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) .

“Status pengaduan yang masuk di periode tersebut saat ini adalah sebanyak 341 pengaduan telah selesai (ditutup), 11 pengaduan menunggu tanggapan konsumen, dan 5 pengaduan dalam proses penanganan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK),” kata Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, didampingi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali Ananda R. Mooy, di Denpasar, Rabu (29/11/2023).

Selama tahun 2023 hingga bulan Oktober, lanjut dia, Kantor OJK Provinsi Bali telah melakukan pelayanan penarikan data Informasi Debitur (Ideb) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) baik secara online maupun walk in sebanyak 3.216 orang.

Ke depan, dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan mengoptimalkan kontribusi SJK dalam perekonomian nasional, OJK mempererat koordinasi dengan Pemerintah, Bank Indonesia, LPS, dan bekerja sama dengan industri keuangan maupun asosiasi pelaku usaha di sektor riil.

Selain itu, guna mewujudkan UMKM sebagai pendorong peningkatan perekonomian Provinsi Bali, OJK Provinsi Bali menginisiasi Program UMKM Bali Nadi Jayanti yang dikemas dalam bentuk capacity building, edukasi dan sosialisasi akses pembiayaan, serta business matching untuk UMKM secara reguler.  

Program ini sejalan dengan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang tujuannya adalah mencapai UMKM tangguh dan konsumen yang cerdas. Pada 10 November 2023 lalu, OJK Provinsi Bali kembali menyelenggarakan kegiatan UMKM Bali Nadi Jayanti berupa business matching untuk memperluas jangkauan produk UMKM.

“Business matching dilakukan dengan mempertemukan pelaku UMKM dan retailer lokal. Kegiatan dihadiri oleh pelaku UMKM yang berasal dari industri makanan dan minuman. Seluruh pelaku UMKM peserta kurasi mempresentasikan detail produk, keunggulan, dan kapasitas produksi,” pungkasnya. (bgn008)23113005

Denpasar, Baliglobalnews

Sinergi lembaga keuangan dan perbankan di Bali bakti sosial di tiga panti asuhan pada Sabtu (7/1/2023) untuk memberikan bantuan berupa sembako, dana pendidikan dan alat kesehatan.

Penyerahan bantuan secara simbolis di Yayasan Mercy Indonesia Denpasar oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho serta Ananda R Mooy selaku Direktur Pengawasan LJK-OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara serta Perwakilan Bank Umum di Bali.

“Kegiatan Sosial ini diharapkan dapat meningkatkan optimisme dan kepedulian terhadap sesama yang masih merasakan Dampak Pandemi Covid 19,” kata Trisno Nugroho yang juga selaku Ketua BMPD Bali.

Dia menyebutkan bantuan diberikan kepada 3 panti asuhan yaitu Yayasan Mercy Indonesia, Panti Asuhan Hope Children’s Home Orphanage, serta Panti Asuhan Yayasan Bunga Bali.

Trisno Nugroho menyatakan dalam rangka menjaga tren pemulihan ekonomi terhadap risiko ketidakpastian global di tahun 2023, semua pihak perlu meningkatkan sinergi dan kolaborasi antarlembaga untuk bersama sama melakukan langkah nyata dalam meningkatkan kepedulian kepada sesama dan pelaku usaha, serta harus tetap waspada.

“Dengan semangat kebersamaan ini, kita optimis di tahun 2023 akan mampu mendorong pemulihan ekonomi Bali lebih cepat dan lebih kuat,” pungkasnya. (bgn008)23010805

Gianyar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, bersama BPR Kanti menggelar pelatihan nasional penguatan proses legal, etika bisnis, dan digitalisasi BPR/koperasi kepada 50 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia, sehingga bisa bersaing dalam memberikan pelayanan yang cepat dan efisien.

“Melalu pelatihan penguatan proses legal, etika bisnis, dan digitalisasi BPR/koperasi, yang diadakan BPR Kanti ini, diharapkan SDM perbankan lebih andal,” kata Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Giri Tribroto, di Gianyar, Kamis (14/4).

Giri Tribroto menyebutkan OJK sebagai lembaga independen mengemban tugas untuk mengatur dan mengawasi industri perbankan serta melindungi konsumen perbankan, berkepentingan untuk mengembangkan perbankan agar memiliki kinerja yang baik.

“Pengembangan perbankan, khususnya BPR dan koperasi perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak sehingga perbankan dapat tumbuh secara sehat dan berkesinambungan serta mampu memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dia menyatakan transformasi digital di sektor perbankan adalah suatu keniscayaan. Selama beberapa tahun belakangan ini, tuntutan akselerasi digital semakin mengemuka. Didukung, perubahan ekspektasi publik akan layanan keuangan yang cepat.

“Seiring dengan berbagai perkembangan dalam bisnis perbankan yang bergerak dalam strategi bisnis digital, OJK memandang berbagai pengaturan existing perlu lebih diperkuat khususnya pengaturan yang terkait dengan teknologi informasi di sektor perbankan,” katanya.

Sementara Direktur Utama Bank BPR Kanti, I Made Arya Amitaba, mengatakan belum barakhirnya pandemi Covid-19 menghadirkan tantangan yang semakin besar bagi lembaga jasa keuangan, termasuk BPR dan koperasi.

“Untuk dapat beroperasi dengan semakin efisien dan efektif, diperlukan penguatan kapasitas pengelola lembaga jasa keuangan dari segi legal, etika bisnis, dan digitalisasi, sehingga BPR Kanti berinisiatif menggelar acara pelatihan nasional yang diikuti sebanyak 50 peserta dari berbagai provinsi,” katanya

Dia menggatakan tujuan pelatihan semata-mata untuk meningkatkan kepedulian pengelola BPR dan koperasi mengenai pentingnya penguatan kemampuan dalam menangani proses legal, melaksanakan etika bisnis, dan menerapkan digitalisasi.

Selain itu, kata dia, untuk meningkatkan pengetahuan pengelola BPR dan koperasi mengenai berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam menjalankan proses legal, etika bisnis, dan digitalisasi.

“Kami berharap pelatihan ini bisa memberikan contoh mengenai praktik dan kemanfaatan yang dapat diperoleh BPR dan Koperasi apabila melaksanakan proses legal, etika bisnis, dan digitalisasi secara optimal,” ucapnya.

Nara Sumber dari pelatihan tersebut berasal dari OJK, iPro BPR, Digidata, MitraJasaLima, ChainSmart, IMFEA, dan LSP-MFI. Seluruh peserta dan nara sumber mendapatkan sertifikat pelatihan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh Digidata dan iPro BPR. (bgn008)22041416

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Industri Jasa Keuangan (IJK) dan Kementerian Kesehatan akan menyalurkan vaksinasi kepada 10 juta masyarakat hingga akhir Desember 2021.

“Sejak Juni lalu kita telah membantu penyaluran vaksinasi Covid 19 sebanyak 480 ribu untuk pegawai dan keluarga industri jasa keuangan serta para konsumennya. Kita usahakan bisa 10 juta sampai akhir tahun,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Angka tersebut, menurutnya diharapkan dapat dicapai karena selain target vaksinasi kepada pegawai dan keluarga pegawai, vaksinasi juga akan diberikan kepada nasabah baik individu dan korporasi serta keluarga dan masyarakat umum dalam bentuk corporate social responsibility (CSR).

Wimboh menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi Covid 19 melalui Industri Jasa Keuangan di seluruh Indonesia ini diharapkan bisa mempercepat target pembentukan kekebalan komunitas di seluruh lapisan masyarakat sesuai target Pemerintah pada November mendatang.

“Sesuai arahan Presiden pada peresmian vaksinasi massal sektor jasa keuangan Juni lalu. Industri jasa keuangan diharapkan bisa menjadi sentra vaksinasi Covid sehingga mempercepat proses vaksinasi ke semua masyarakat,” kata Wimboh.

Kecepatan dan keberhasilan dari vaksinasi Covid akan sangat menentukan upaya pemulihan ekonomi nasional, karena setelah terbentuk kekebalan komunitas maka perekonomian masyarakat akan kembali bergerak sejalan dengan terbukanya mobilitas masyarakat.(bgn008)21071113

Denpasar, Baliglobalnews

Kesadaran masyarakat Bali untuk menyukseskan vaksinasi Covid-19 menunjukkan angka yang cukup tinggi. Terbukti dari banyaknya warga yang sadar dan ikut untuk mendapatkan layanan vaksinasi.Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Bali, Cok Ace, saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di areal Bank BNI Kanwil 08 Denpasar, Sabtu (8/5).

Menurut Wagub, selain kesadaran masyarakat itu sendiri, penyiapan vaksinasi oleh berbagai pihak dan instansi juga menjadikan prioritas bagi kesuksesan dalam upaya mengentaskan penularan Covid-19 di Bali. Hingga saat ini, kata dia, dari jumlah warga Bali yang mencapai 4,32 juta jiwa, 35% sudah mendapatkan layanan vaksinasi Covid-19. Hal itu menunjukkan bahwa Bali mendapatkan prioritas untuk memperoleh vaksin Covid-19, mengingat Bali merupakan destinasi pariwisata yang hidup dan tumbuh di sektor ini. 

Sesuai data yang tercatat, Bali mendapatkan 1,9 juta vaksin Covid-19 yang diperuntukkan bagi warga. “Sekalipun sudah mendapatkan vaksinasi namun saya meminta kepada semua warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi kepentingan dirinya sendiri dan juga keselamatan oranglain. Karena upaya peningkatan kewaspadaan harus tetap dilakukan semua pihak mengingat penularan Covid-19 varian baru (varian Afrika dan varian Inggris) memiliki resiko penularan yang lebih cepat dari senBelumnya,” katanya.

Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, mengatakan pihaknya berkomitmen agar seluruh pegawai perbankan se-Bali sudah tuntas mendapatkan vaksinasi di bulan Juni mendatang.

“Tidak hanya pegawainya saja, namun keluarga dari pegawai perbankan juga mendapat prioritas untuk di vaksin. Karena mereka pegawai perbankan memiliki peran yang cukup padat untuk berkomunikasi langsung dengan banyak orang terutama para nasabah, hal ini dilakukan dalam rangka mempercepat terwujudnya Bali Kembali,” katanya.

Kepala BNI Kanwil 08 Denpasar, I Gusti Bagus Nyoman Darma Putra, menambahkan bahwa hari ini 1.100 pegawai perbankan se-Kota Denpasar sudah terdaftar untuk mendapatkan layanan vaksinasi pada tahan pertama ini. Untuk mempermudah pelayanan, pegawai dan keluarganya yang sudah terdaftar di bagi ke dalam beberapa jadwal yang di sekat melalui perbedaan waktu, hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan saat menunggu panggilan.

Wagub Cok Ace juga meminta kepada warga Bali yang beragama islam untuk tidak mudik dulu saat lebaran ini agar tidak membahayakan diri sendiri dan juga keluarga di kampung. (bgn003)21050813

Klungkung, Baliglobalnews

Guna mendukung pemulihan ekonomi Bali, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama perbankan bekerjasama dengan seluruh Pemda di Bali untuk bersama sama bekerjasama dalam pemulihan ekonomi Bali.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan, dengan memberikan vaksinasi terhadap 422 orang Perbankan yang berlangsung di Rumah Sakit Umum Graha Bhakti Medika, Kabupaten Klungkung, Rabu (31/3/2021). Dimana kegiatan vaksinasi dipantau langsung Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho.

“Vaksinasi perbankan hari ini diikuti 422 orang yang dibagi tiga tahap. Dimana hari ini 160 orang dari Bank Umum dan BPR yang divaksin. Hari kedua besok akan ada lagi 193 orang. Sehingga ekonomi segera pulih,” ucap Trisno.

Apabila ini sudah dilakukan, kata Trisno, diyakini para perbankan ini bisa mendampingi para debiturnya, sehingga ekonomi di Klungkung segera pulih dan bangkit.

Salah satu pilar utama untuk mendorong pemulihan ekonomi adalah pada sektor kesehatan. Untuk itu, Bank Indonesia dan Perbankan Bali sangat mendukung program vaksinasi covid 19 untuk menciptakan herd immunity.

“Harapannya apabila kesehatan pulih maka ekonomi akan bangkit. Program vaksinasi untuk pegawai perbankan yang termasuk dalam kategori pelayan publik telah dilakukan di beberapa daerah, yaitu Denpasar, Singaraja, Jembrana dan pada hari ini di Klungkung,” katanya.

Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Klungkung, khususnya Dinkes yang mendukung vaksinasi para Perbankan ini, sehingga semua berjalan aman.

Ditambahkan, Sekda Kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra mengucapkan terima kasih kepada BI Bali dan semua perbankan bisa membantu dalam pemulihan ekonomi, dengan cara meyakinkan masyarakat bahwa ekonomi segera bangkit.

Sementara itu, Kadiskes Klungkung Ni Made Adi Swapatni mengatakan, upaya ini berkat dukungan semua pihak, sehingga kegiatan vaksinasi untuk perbankan di Klungkunga bisa cepat dilakukan.

“Saya harap, setelah vaksinasi pertama dilakukan protokol kesehatan tetap dilakukan agar tidak terpapar lagi. KKarena vaksinasi pertama belum terbentuk anti bodi secara optimal,” ucapnya.

Disisi lain, guna mendorong peningkatan geliat aktivitas ekonomi di masyarakat, Bank Indonesia terus mendorong Digitalisasi Pembayaran di semua sektor. Digitalisasi menjadi suatu keharusan yang harus dimiliki oleh semua usaha untuk memperluas pasar dan juga memudahkan transaksi pembayaran. Selain itu, digitalisasi juga sejalan dengan protokol kesehatan yaitu untuk selalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Salah satu kegiatan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat adalah kegiatan pembayaran yang berhubungan dengan kewajiban kepada pemerintah daerah, seperti pembayaran pajak dan retribusi.

Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah Klungkung mengadakan Rapat Koordinasi dalam rangka mendindaklanjuti diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Klungkung No.183/23/HK/2021 tanggal 16 Maret 2021 perihal Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Klungkung.

“TP2DD ini menjadi forum koordinasi antara pemerintah daerah, BI dan BPD, bertujuan untuk memudahkan koordinasi dan sinergi dalam percepatan digitalisasi daerah,” kata Trisno.

Sehingga, TP2DD diharapkan dapat semakin memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sekaligus mendorong penguatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan potensi penerimaan pemerintah daerah (PAD) melalui pemanfaatan teknologi.

“Kami berharap akan menciptakan spending pemerintah daerah yang lebih besar untuk menggerakkan kembali roda perekonomian daerah yang sempat lesu karena pandemi. Hingga saat ini, seluruh transaksi belanja dan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Klungkung sudah dapat dilakukan melalui pembayaran non-tunai,” ucapnya.(bgn008)21033111