Nusa Dua, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasinya atas dipilihnya Bali sebagai tuan rumah digelarnya Naker Tanggap Covid 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di BNDCC Nusa Dua, Badung, Sabtu (12/9).

Gubernur Koster yang didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda dan Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali, Anak Agung Oka Sutha Diana, menyampaikan sejak terjadi pandemi Covid-19, Bali yang menggantungkan perekonomian pada sektor pariwisata benar-benar mengalami dampak yang luar biasa. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan ke-2 yang mengalami kontraksi hingga -10,98% dan banyak tenaga kerja yang terpaksa dirumahkan bahkan dikenai pemutusan hubungan kerja.

Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya melakukan berbagai langkah strategis melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat untuk melakukan upaya-upaya pemulihan perekonomian dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat.

”Ini adalah acara paling besar yang diselenggarakan di Bali sejak adanya pandemi Covid-19. Untuk itu saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pihak kementerian atas dukungannya dalam upaya pemulihan pariwisata dan ekonomi masyarakat Bali,” katanya.

Gubernur berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan dengan mengambil lokasi kegiatan di kabupaten lain di Pulau Dewata seperti di Gianyar, Klungkung, sehingga secara perlahan ekonomi masyarakat Bali secara menyeluruh  akan bisa bangkit dari keterpurukan.

Sementara Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam rangka pemulihan perekonomian tenaga kerja, di mana kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan semua program kegiatan di bidang ketenagakerjaan yang sedang dan akan berjalan di tahun 2020.

Menurut Menteri, selaras kebijakan Presiden Joko Widodo yang menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai program prioritas pertama dari lima program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, Kemnaker telah melakukan berbagai upaya konkret dalam pengembangan kompetensi SDM Indonesia. Salah satunya yakni mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, di mana program yang dirintis sejak 2017 ini hingga tahun 2019 telah berdiri sebanyak 1.113 lembaga BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

”Tahun 2020 ini, Kemnaker tetap berkomitmen dalam akselerasi pelatihan kerja dengan membangun BLK Komunitas sebagai bagian dari agenda peningkatan SDM ketenagakerjaan Indonesia yang berifat partisipatoris,” kata Menaker Ida.

Hal senada juga disampaikan oleh Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, di mana pihaknya sangat mengapresiasi pelaksanan kegiatan ini. Menteri Airlangga berharap program vokasi BLK ini bisa dilakukan secara masif dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar, sehingga kewirausahaan akan bermunculan yang nantinya akan menyerap tenaga kerja dan dapat menekan angka pengangguran. Dengan langkah strategis semua pihak dalam penanganan Covid 19 dan upaya pemulihan ekonomi, ia yakin Indonesia akan kembali bisa bangkit dan perekonomian akan berangsur membaik.

Kegiatan Naker Tanggap Covid 2020 yang berlangsung selama tiga hari dari tanggal 11-13 September 2020 ini, terdapat tiga rangkaian kegiatan yakni expo atau pameran produk dari Tenaga Kerja Mandiri (TKM) binaan Kemnaker, Bimbingan Teknis (Bimtek) lanjutan bagi TKM dan pemberian bantuan secara simbolis pada TKM.(bgn122)20091239

Jakarta, Baliglobalnews

Ketua KPU RI Arief Budiman mengharapkan adanya jaminan keamanan diri penyelenggara pemilu dalam menggelar Pemilihan kepala daerah serentak 2020 berkaca dari kejadian terbunuhnya staf KPU Yahukimo Hendrik Johpinski (25) yang diduga akibat dianiaya orang tak dikenal.

“Kami tentu berharap ada dukungan yang mampu menjaga mengamankan, bukan hanya proses dan tahapan penyelenggaraan pilkada saja tapi juga menjaga mengamankan penyelenggara pemilunya,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta, Rabu.

Dengan adanya pengamanan terhadap diri penyelenggara, bukan pengamanan kantor saja kata dia diharapkan kejadian seperti yang terjadi pada Hendrik Johpinski tidak lagi terulang.

“Kami bisa berkoordinasi terus dengan aparat keamanan, untuk menjamin bahwa proses penyelenggaraan ini, penyelenggara pilkada tidak lagi menimbulkan kejadian-kejadian yang membuat beberapa pihak khawatir, risau, bahkan mungkin ragu dan takut untuk bisa terlibat di dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah,” katanya.

Arief berharap penyelenggara pemilu mendapatkan dukungan dari seluruh pihak termasuk soal keamanan diri penyelenggara dalam menyelenggarakan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Dia juga mengingatkan agar seluruh penyelenggara pemilu se Indonesia agar lebih berhati-hati belajar dari kejadian tersebut.

“Kepada penyelenggara pemilu se-Indonesia saya ingin sampaikan bahwa peristiwa semacam ini menjadi pelajaran berharga bagi kita,” kata Arief Budiman.

Para penyelenggara kata dia diharapkan dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan sangat hati-hati, penyelenggara tetap harus menjalankan tugas-tugas dengan baik dengan memperhatikan situasi sekitar.(bgn/ant)20081220

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster meluncurkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali. Demikian siaran pers yang diterima Bali Global News Minggu (9/8).

Perda tersebut mempertegas dan memperkuat komitmen penyelenggaraan kepariwisataan berbasis budaya Bali yang berorientasi pada kualitas, sehingga perlu ditata secara komprehensif sesuai dengan visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Selain berorientasi pada kualitas, kepariwisataan Bali juga berorientasi pada keberlanjutan dan daya saing, sehingga diperlukan standar penyelenggaraan kepariwisataan dengan memperhatikan filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sad Kerthi. Standar tersebut meliputi: ramah lingkungan; keberlanjutan; keseimbangan; keberpihakan pada sumber daya lokal; kemandirian; kerakyatan; kebersamaan; partisipatif; transparansi; akuntabel; dan manfaat; yang diselenggarakan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan kepariwisataan Bali meliputi: kualitas destinasi pariwisata; kualitas industri pariwisata; kualitas pemasaran pariwisata; dan kualitas kelembagaan pariwisata, yang dilakukan melalui pemenuhan standar produk, pelayanan, sarana prasarana, keamanan, keselamatan dan kesehatan serta pemanfaatan perkembangan kemajuan teknologi digital.

Adapun ruang lingkup meliputi: destinasi pariwisata; industri pariwisata; pemasaran pariwisata; kelembagaan pariwisata; penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali; penyelenggaraan pariwisata digital budaya Bali; pencegahan, penanganan bencana atau keadaan darurat, dan pemulihan kepariwisataan budaya bali pasca bencana atau keadaan darurat; pembinaan dan pengawasan; peran aktif masyarakat; penghargaan; dan pendanaan.

Komponen Destinasi Pariwisata meliputi DTW; desa wisata; aksesibilitas; dan sarana, prasarana umum, dan fasilitas Pariwisata. DTW dan desa wisata meliputi alam, budaya, spiritual; dan buatan. Aksesibilitas meliputi: sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut; prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut; dan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut.

Hal baru dan sangat penting yang diatur dalam Perda ini adalah penyelenggaraan pariwisata digital budaya Bali, meliputi inspirasi pariwisata, kedatangan wisatawan, destinasi dan kegiatan pariwisata; perlakuan wisatawan pasca-kunjungan, portal satu pintu pariwisata Bali; dan dokumentasi digital kepariwisataan budaya Bali.

Gubernur membentuk Portal Satu Pintu Pariwisata Bali untuk mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan pariwisata yang terdiri dari usaha jasa pariwisata, pemerintah, dan masyarakat. Portal Satu Pintu Pariwisata Bali meliputi: reservasi hotel/penginapan; tiket elektronik (e-ticketing) destinasi wisata; transportasi online; pasar digital (marketplace) Pariwisata Bali; integrasi pembayaran non-tunai (cashless); dan bidang lain sesuai dengan perkembangan industri pariwisata Bali. Ketentuan mengenai Portal Satu Pintu Pariwisata Bali diatur dalam Peraturan Gubernur.

Setiap usaha jasa pariwisata di Bali wajib mendaftarkan diri pada Portal Satu Pintu Pariwisata Bali yang menjual produk/layanannya kepada pihak lain secara online dan offline. Selanjutnya, setiap usaha jasa pariwisata yang melakukan transaksi penjualan produk dan/atau pertukaran informasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha jasa lainnya wajib melalui Portal Satu Pintu Pariwisata Bali. Demikian halnya, setiap usaha jasa lainnya dapat menjual produk jasa Pariwisata Bali dengan melakukan kerjasama kemitraan dengan Portal Satu Pintu Pariwisata Bali. Portal Satu Pintu Pariwisata Bali tidak boleh melakukan penjualan secara langsung kepada wisatawan. Kemitraan dibangun seluas-seluasnya dengan seluruh pemangku kepentingan Pariwisata Bali baik perorangan maupun badan usaha secara terbuka dan transparan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan kemitraan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Kedatangan wisatawan meliputi keanggotaan elektronik (e-membership) Pariwisata Digital Bali; teknologi digital untuk pemandu kedatangan wisatawan; teknologi digital untuk Sistem Keamanan Terpadu Wisatawan; layanan digital reservasi Hotel; layanan digital transportasi online dan Desa Adat; pasar digital (marketplace) Pariwisata Bali; dan teknologi atau layanan digital lainnya untuk kedatangan Wisatawan.

Destinasi dan kegiatan wisata meliputi tiket elektronik (e-ticketing) destinasi dan pertunjukan wisata; teknologi digital untuk pemandu dan eksplorasi destinasi Wisata; presentasi layar sentuh untuk situs dan kegiatan sakral; Layanan Ekosistem tertutup Pariwisata berbasis non-tunai (cashless) terintegerasi dengan sistem pajak hotel dan restoran; testimoni Obyek Wisata berbasis penghargaan; dan teknologi digital lainnya untuk destinasi dan aktivitas Wisata. Perlakuan wisatawan pasca-perjalanan, dengan manajemen hubungan pelanggan terintegrasi, meliputi: indeks kepuasan Wisatawan; program loyalitas Wisatawan; dan sistem penghargaan Wisatawan.

Gubernur menetapkan kebijakan pencegahan, penanganan bencana atau keadaan darurat, dan pemulihan kepariwisataan budaya Bali dari akibat bencana atau keadaan darurat. Kebijakan mencakup program, aksi, dan protokol pencegahan, penanganan, dan pemulihan dari akibat kebencanaan.  Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Peran aktif masyarakat dapat dilakukan secara perorangan dan terorganisasi.

Gubernur memberikan penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan Budaya Bali. (bgn/hms)20080924