Mangupura, Baliglobalnews

Tim Yustisi Penertiban Penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Kabupaten Badung tetap melanjutkan operasi penyekatan, walaupun Kebijakan PPKM Level 3 Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali berakhir pada Minggu (25/7) ini.

“Yang pasti setelah tanggal 25, kami menunggu kebijakan yang dikeluarkan dari Pusat, Gubernur dan Bupati Badung,” kata Kasatpol PP Kabupaten Badung, IGAK Suryanegara ketika dimintai konfirmasi Minggu (25/7) sore.

Untuk itu, Gung Surya, sapaan akrabnya, menyatakan tetap melakukan penyekatan dalam upaya memutus penyebaran Covid-19 di  “Penyekatan dilakukan di dua titik,  Mengwi dan Bringkit masih,” katanya.

Selama penertiban yustisi PPKM level 3, kata dia, masih ada yang melanggar. Tercatat sejak 21 Juli hingga 25 Juli 2021, tim menindak 43 pelanggar.

Dia merinci ke-43 pelanggar tersebut diberi sanksi peringatan lisan 26 orang, peringatan tertulis 4 orang, sanksi kerja sosial 6 orang dan sanksi denda masing-masing Rp 100.000 kepada 7 pelanggar. “Pelanggaran terbanyak terjadi di Kecamatan Kuta Utara, termasuk yang didenda 6 orang dan satu lagi di Kecamatan Kuta,” katanya. (bgn003)21072506

Badung, Baliglobalnews

Pos penyekatan pembatasan mobilitas masyarakat pada PPKM Darurat di depan Kantor Camat Mengwi, Jalan I Gusti Ngurah Rai, dipasangi barrier Selasa, (13/7) sejak pagi Barrier tersebut sebagai tanda peringatan kepada pengendara, bahwa di jalan tersebut diberlakukan penyekatan dan memutar balik kendaraan jika tidak lengkap.

Kasatlantas Polres Badung, AKP Aan Saputra, seizin Kapolres Roby Septiadi, menyebutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Kabupaten Badung dan sekitarnya yang berlaku sejak 3 hingga 20 Juli 2021 terus diperketat, bahkan diputar balik bagi mereka yang tidak lengkap.

“Dari 2 titik penyekatan yakni di perbatasan wilayah Kabupaten Badung dan depan Kantor Camat Mengwi, kini ditambah satu lagi di Jalan Raya Canggu – Tanah Lot  Kecamatan Kuta Utara, Badung,” Ujarnya.

Anggota Polisi memeriksa identitas pengendara dan memberikan akses untuk melintas di titik penyekatan PPKM Darurat di 3 titik di wilayah Kabupaten Badung.

Tiga ruas jalan yang dilakukan penyekatan kendaraan tersebut berarti menambah daftar lokasi pembatasan mobilitas sebelumnya. “Ada 3 titik penyekatan yang kita jaga selama ini, satu di antaranya rawan (jalan pintu masuk terminal red) dan sudah puluhan kendaraan yang berhasil kita putar balik,” katanya.(bgn003)21071310

Denpasar, Baliglobalnews

Penyekatan masyarakat serangkaian pelaksanaan PPKM Darurat terus digencarkan di pintu masuk Kota Denpasar. Pada Sabtu (10/7) pagi Tim Gabungan yang terdiri atas unsur Polri, TNI, Sat Pol PP dan Dishub ini memerintahkan sedikitnya 63 kendaraan yang hendak masuk ke Kota Denpasar disuruh putar balik. Tak hanya itu, sebanyak 31 orang juga diberikan pembinaan dan 1 orang lainya diganjar hukuman denda.

Sesuai data resmi, penyekatan yang dilaksanakan sejak pagi hari ini menyasar 5 titik pintu masuk Kota Denpasar, meliputi Pos Simpang Jalan Cokroaminoto – Jalan Gunung Galunggung tercatat 10 orang diminta putar balik, 31 orang dilaksanakan pembinaan dan 1 orang diganjar denda.

Di Pos Penyekatan Biang, Jalan By-pass IB Mantra tercatat 5 orang diminta putar balik. Ketiga di Pos Jalan Kebo Iwa 29 orang. Di Pos Jalan Gunung Salak 19 orang dan terakhir di Pos Jalan Gunung Sanghyang nihil.

Kasatpol PP Kota Denpasar, Dewa Anom Sayoga, mengatakan ganjaran berupa denda, pembinaan dan putar balik dilaksanakan sesuai dengan tingkat kesalahan. Dimana, secara umum untuk yang diminta putar balik lantaran syarat perjalanan tidak terpenuhi. Hal ini berkaitan dengan surat keterangan bekerja, sertifikat vaksinasi dan hasil rapid test/PCR negatif bagi pelaku perjalanan antardaerah.

Sayoga mengatakan pelaksanaan penyekatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Dimana, berdasarkan pemantauan satelit bahwa di Kota Denpasar kegiatan masyarakat mobilitasnya masih cukup tinggi.

“Dari pos penyekatan ini merupakan upaya untuk memastikan seluruh masyarakat mempedomani atau menerapkan aturan saat PPKM Darurat, hal ini utamanya untuk menekan mobilitas masyarakat,” katanya.(bgn003)21071009