Denpasar, Baliglobalnews

Sebagian besar pelaku usaha di wilayah Denpasar Barat sudah menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan jam malam dengan baik di wilayah Denpasar Barat. Hal itu disampaikan oleh Camat Denpasar Barat, Ida Bagus Made Purwanasara, saat patroli dialogis keliling bersama  Satgas Gabungan Kecamatan Denpasar Barat pada Senin malam (28/2).

Sosialisasi prokes dan jam operasional usaha dilakukan kepada masyarakat dan pelaku usaha sebagai langkah pencegah penyebaran Covid-19. Sosialisasi yang dilakukan meliputi penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, jam operasional dan penerapan jaga jarak di tempat usaha serta penggunaan masker. Pemberian edukasi dilaksanakan oleh Satgas Kelurahan, Babinkamtibmas, Babinsa dan juga Pecalang

“Dengan adanya sosialisasi rutin ini, kami berharap dapat menjaga momentum kasus yang telah melandai.Hal ini harus dijaga dengan peningkatan sosialisasi Prokes sebagai cara menekan laju penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Dia menyebutkan pelaku usaha di kawasan Denpasar Barat telah menerapkan prokes dengan benar. Untuk mengecek hal tersebut telah dilakukan patroli di masing-masing banjar.

“Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan dapat meningkatkan masyarakat akan pentingnya Prokes, sehingga penyebaran Covid-19  dapat terkendali,” katanya. (bgn003)22030111

Denpasar, Baliglobalnews

Tingkat penyebaran Covid-19 di wilayah Bali dalam beberapa pekan terakhir telah menunjukkan tanda-tanda melandai. Kendati demikian, kewaspadaan harus tetap dijaga untuk mengantisipasi kembali melonjaknya kasus Covid-19. Selain tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19, pemerintah juga tengah menggencarkan penerapan aplikasi PeduliLindungi pada fasilitas umum. Terkait dengan hal itu, Pemprov Bali mengambil inisiatif menjadi pelopor dalam penerapan penerapan PeduliLindungi pada seluruh perkantorannya.

Informasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana dalam siaran persnya, Kamis (30/9). Pramana mengatakan penerapan aplikasi PeduliLindungi bertujuan mencegah terjadinya penularan Covid-19 di lingkungan perkantoran.

Sesuai arahan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, kata dia, setiap kantor di lingkungan Pemprov Bali diwajibkan memasang QR Code PeduliLindungi pada pintu masuk. Setiap orang yang akan masuk kantor, baik itu pegawai Pemprov maupun masyarakat yang hendak memperoleh pelayanan harus melewati proses screening dengan melakukan scan pada QR Code PeduliLindungi.

Guna mengefektifkan penerapan aplikasi ini, seluruh pegawai Pemprov Bali telah diminta memasang aplikasi PeduliLindungi di smartphone masing-masing. Dengan penerapan aplikasi ini, yang diperbolehkan masuk kantor adalah mereka yang sudah memperoleh vaksin dua kali berdasarkan screening di aplikasi PeduliLindungi (bukan dengan menunjukkan sertifikat vaksin manual, red) dan tidak terkonfirmasi positif Covid-19 yang ditandai dengan warna hijau pada aplikasi PeduliLindungi.

Dia mengajak seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Bali menjadi contoh dalam penerapan aplikasi PeduliLindungi agar penyebaran Covid-19 di Bali semakin melandai.  Ia juga mengimbau masyarakat yang hendak memperoleh layanan di perkantoran Pemprov Bali memperhatikan hal tersebut.

“Artinya, masyarakat atau tamu yang hendak berurusan di Pemprov Bali diminta menyiapkan aplikasi PeduliLindungi di smartphone masing-masing sehingga tak terkendala ketika hendak masuk kawasan perkantoran,” katanya. (bgn003)21093005

Badung, Baliglobalnews

Polres Badung gencar melacak warga yang berpotensi tertular Covid-19. Kali ini Bhabinkamtibmas dan 17 bintara remaja Polres Badung diterjunkan kembali guna mengintensifkan pelacakan alias tracing di wilayah Kelurahan Sading, Mengwi.Menurut Kapolsek Mengwi, AKP Nyoman Darsana, tracing untuk menekan angka penyebaran penyakit akibat Covid-19. “Peran serta Bhabinkamtibmas dan Bintara Remaja sangatlah penting mengingat semakin hari penambahan kasus yang positif semakin meningkat sehingga tugas Bhabinkamtibmas di Desa dan Kelurahan masing-masing dapat lebih ringan dalam menekan penularan Covid-19 di Kecamatan Mengwi,” ujarnya Rabu (4/8).

Pihaknya bersama Babinsa dan petugas vaksinator vaksin Covid-19 juga memberikan fasilitas layanan kesehatan sesuai lokasi vaksinasi yang telah ditunjuk.”Dari 17 personil yang diterjunkan, kami memerintahkan semuanya diberikan tugas sebagai tracing membantu Bhabinkamtibmas di masing masing desa dan kelurahan ” tandasnya. (bgn003)21080411

Denpasar, Baliglobalnews

Meningkatnya intensitas penyebaran Covid-19 di Kota Denpasar memunculkan beberapa klaster baru. Setelah sebelumnya diketahui klaster pedagang pasar, kini klaster pegawai swasta dan BUMN mulai mendominasi penyebaran baru Covid-19 di Kota Denpasar.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, saat diwawancarai Senin (21/9) mengatakan Kota Denpasar merupakan simpul pergerakan berbagai bidang kegiatan sebagai pusat perkantoran baik instansi vertikal maupun BUMN  perlu menjadi catatan bersama. Berbagai sektor mulai perekonomian, jasa dan lainya turut bergerak di Kota Denpasar. Sehingga dalam situasi merebaknya Covid-19 saat ini diperlukan tingkat kewaspadaan yang ekstra.

Berdasarkan data, kata Dewa Rai, klaster pedagang pasar cenderung mengalami penurunan. Namun, klaster pegawai swasta dan BUMN meningkat. Dari data 1 hingga 18 September 2020 tercatat jumlah kasus Covid-19 di Kota Denpasar yang berasal dari pegawai swasta dan BUMN yakni 138 orang atau 27,5 persen dari total jumlah pasien positif Covid-19 di Kota Denpasar 501 kasus. Sementara itu sisanya terbagi atas beberapa klaster profesi, yakni PNS, TNI/Polri, pensiunan, tenaga mMedis, PRT, pedagang, ibu rumah tangga dan profesi lainya.

Karena itu, kata dia, GTPP Covid-19 Kota Denpasar kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat, utamanya yang bekerja pada sektor swasta dan BUMN untuk meningkatkan kewaspadaan. Terlebih lagi adanya penyebaran di tempat kerja atau klaster perkantoran yang juga wajib kita waspadai bersama.

”Kami ingatkan kembali untuk klaster tempat kerja dan klaster pegawai Swasta dan BUMN untuk selalu waspada dan lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Dalam pengaturan pola kerja pegawai untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19, GTPP juga mengimbau instansi swasta dan BUMN untuk menerapkan pengaturan jam kerja pegawai mengikuti surat edaran (SE) Walikota dengan berpedoman pada zona risiko wilayah.

”Jadi dalam menerapkan pola kerja bisa menyesuaikan luas ruangan dengan jumlah pegawai, dan bisa juga mengikuti SE Walikota dengan berpedoman pada zona resiko wilayah masing-masing desa/kelurahan dimana kantor berlokasi, jadi mari lebih waspada bersama, dan disiplin melakukan protokol kesehatan,” pungkasnya. (bgn122)20092203