Bangli, Baliglobalnews

Tim Pengawasan Terpadu yang terdiri atas Pemprov Bali, Pertamina, dan pemerintah kabupaten/kota di Bali kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap penggunaan LPG 3 kg bersubsidi. Sidak yang digelar pada Senin (9/12/2024) di Kabupaten Bangli untuk memastikan gas subsidi tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan pelaku UMKM.

Kegiatan diawali dengan inspeksi di SPBE PT Windhu Sari Gas, Banjar Buungan, Desa Tiga, Susut, Bangli. Selanjutnya, tim sidak di sejumlah lokasi usaha di kawasan Batur, Kintamani, seperti Warung Jowet dan Kafe Okuta.

Ketua Tim Pengawasan Terpadu I Wayan Pasek Putra menyatakan pengawasan ini tidak hanya untuk memastikan distribusi LPG sesuai aturan, tetapi juga untuk mencegah penyalahgunaan. “Kami mengecek kelengkapan tabung agar memenuhi standar keamanan dan mencegah praktik ilegal seperti pengoplosan,” ujarnya.

Di SPBE PT Windhu Sari Gas, tim tidak menemukan pelanggaran berat seperti kekurangan berat tabung atau pengoplosan. Namun, beberapa kelalaian menjadi catatan, termasuk tabung yang langsung dimuat tanpa pengecekan kebocoran dan segel penutup yang terlalu longgar. “Semua tabung memenuhi standar SNI. Namun, keamanan segel perlu ditingkatkan untuk menjaga keaslian dan kualitas tabung,” katanya.

Sales Branch Manager V Bali Pertamina, Zico Aidillah Syahtian, juga menyoroti pentingnya mematuhi prosedur untuk melindungi hak konsumen. “SPBE wajib memastikan kualitas, kuantitas, dan keamanan produk. Kelalaian dalam pengisian ulang harus dihindari. Jika ada kendala teknis, gunakan alternatif seperti bak air untuk pengecekan kebocoran,” katanya.

Sidak di Warung Jowet menemukan penyalahgunaan LPG 3 kg untuk usaha. Tim memberikan edukasi dan meminta pelaku usaha menandatangani surat pernyataan untuk berhenti menggunakan gas bersubsidi. Sebaliknya, Kafe Okuta mendapat apresiasi karena telah menggunakan LPG non-subsidi sesuai aturan.

Kegiatan pengawasan ini melibatkan berbagai perangkat daerah, termasuk Disnaker ESDM, Dinas Koperasi UKM, Dinas Pertanian Pangan, Dinas Pariwisata, Diskominfos, Satpol PP, serta Hiswana Migas. Sidak ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang berhak, sekaligus mendukung penerapan Surat Edaran Dirjen Migas No. B-2461/MG/05/DJM/2022, yang melarang penggunaan LPG 3 kg untuk delapan jenis usaha, seperti restoran, hotel, laundry, dan usaha tani tembakau. (*/bgn003)24120917

Mangupura, Baliglobalnews

Plt. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Badung, KP AA Gede Mudita, mengatakan penyalahgunaan narkoba di Badung

selama pandemi Covid-19 tahun 2021 hingga bulan September  menurun cukup signifikan.

“Selama pandemi ini, data dari Polres Badung dan BNNK Badung mengalami penurunan. Untuk seluruh Bali mungkin ada peningkatan, namun untuk di Kabupaten Badung ada penurunan sekitar 40 persen,,” kata AA Mudita usai mengikuti rapat finalisasi Ranperda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di ruang rapat Gosana II DPRD Puspem Badung pada Senin (11/10).

Menurut AA Mudita, penurunan tersebut tidak terlepas dari adanya penyuluhan sampai ke desa-desa dan adanya kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.

“Ke depan sosialisasi dan penyuluhan akan lebih ditingkatkan lagi, terlebih dengan adanya Perda P4GN yang pembahasannya sudah final di Pansus DPRD Badung, supaya betul-betul permasalahan narkoba dipahami sampai ke tingkat desa-desa. Masalah narkoba ini sudah sangat mengkhawatirkan,” katanya Mudita yang baru dua bulan menakhodai BNNK Badung.

Dari pengalamannya sebagai penyidik di BNNP Bali, tokoh Puri Karangasem itu, menyatakan awalnya orang kecanduan narkoba dari coba-coba. “Ada beberapa yang sudah pernah kena, kemudian ketangkap lagi, awalnya hanya sebagai kurir, kemudian meningkat-meningkat hingga menjadi sebagai pemasok. Tiyang tidak berani menyebut apakah mereka belajar di LP atau bagaimana, Itu bergantung dari si pelaku-pelaku. Tetapi kami hanya berharap LP bersih dari narkoba,” katanya.

Dia berharap dengan adanya tagline Kepala BNN RI, Petrus Golose dengan tiga cara untuk memerangi narkoba, yakni hard power, smart power dan smart power, penyalahgunaan narkoba semakin menurun.

Terkait pendirian rumah rehabilitasi, AA Mudita menyatakan sangat mengapresiasi. “Kami sangat memerlukan sekali, khususnya kami dari BNN Badung untuk memerangi, untuk mengurangi masyarakat Badung yang kami tindak karena masalah narkoba. Prinsip di BNN, apabila pelaku atau penyalahguna narkoba melaporkan diri ke BNN tidak akan kami tangkap, tidak akan kami hukum, tetapi kami akan rehabilitasi, identitas pun kita rahasiakan. Kemudian dalam penggunaan sarana rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN gratis, tidak dipungut biaya,” katanya.

Dia mengharapkan rumah rehabilitasi yang dibangun nanti mempunyai tempat tidur sebanyak-banyaknya.

Idealnya, minimal bisa disiapkan oleh Pemkab Badung 250 tempat tidur,” katanya.

Mengenai lokasi, sangat memungkinkan di daerah Plaga atau Petang. ”Seperti disampaikan oleh Ketua Pansus tadi, rehabilitasi para penyalahguna narkoba perlu tempat yang sejuk tenang, nyaman, jauh dari kegiatan masyarakat,” tandasnya. (bgn003)21101102