Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Provinsi Bali, I Made Rentin, memimpin pembahasan teknis penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung bersama pemerintah kabupaten/kota terkait dan pemangku kepentingan lainnya di Kantor Dinas KLH Provinsi Bali, Denpasar, pada Senin (8/12/2025).

Rentin menyampaikan kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 921 Tahun 2025 tentang penerapan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah untuk menghentikan sistem pembuangan terbuka di TPA Suwung. Keputusan tersebut diterbitkan pada 23 Mei 2025 dan memberi batas waktu 180 hari untuk menghentikan praktik open dumping. “TPA Suwung hanya boleh menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik wajib diselesaikan di sumbernya, mulai dari rumah tangga hingga desa dan kelurahan,” ujarnya.

Sebagai langkah transisi, pemerintah mendorong optimalisasi pengelolaan sampah berbasis sumber melalui penguatan peran TPS3R, TPST, dan program Teba Modern. Pemanfaatan mesin pencacah, dekomposer, serta teknologi pengomposan dipercepat, termasuk optimalisasi operasional Pusat Daur Ulang (PDU) dan penyediaan mesin incinerator yang telah mengantongi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Denpasar dan Badung, dua daerah yang selama ini masih membuang sampah ke TPA Suwung, telah mulai mengurangi volume pengangkutan ke TPA. Kabupaten Badung dinilai cukup progresif karena melibatkan desa-desa secara masif dalam penguatan TPS3R dan TPST.

Dalam forum tersebut juga ditegaskan bahwa kunci utama penyelesaian persoalan sampah terletak pada pemilahan sejak dari sumber. Pasca-23 Desember 2025, TPA Suwung hanya akan berfungsi sebagai lokasi pemrosesan akhir sampah residu.

Pembahasan teknis itu dihadiri Koordinator Tim Percepatan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Luh Riniti, jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, unsur TNI-Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya. (*/bgn003)25120811

Internasional, Baliglobalnews

Misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa secara global sedang mempersiapkan kemungkinan penutupan pada Kamis (1/7) jika Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang tidak dapat menyetujui anggaran baru.

Anggaran baru itu berjumlah enam miliar dolar AS (sekitar Rp86 triliun) untuk tahun ini hingga 30 Juni 2022, kata pejabat dan diplomat, Senin (28/6).

Beberapa diplomat menyalahkan perubahan pada prosedur negosiasi, masalah-masalah dengan logistik dan pembicaraan alot –yang mengadu China dengan negara-negara Barat– atas keterlambatan dalam mencapai kesepakatan.

Catherine Pollard, kepala strategi manajemen, kebijakan dan kepatuhan PBB, mengatakan 12 misi penjaga perdamaian badan dunia itu – ebagian besar di Afrika dan Timur Tengah- telah disarankan untuk mulai menempatkan rencana darurat jika anggaran baru tidak disahkan pada waktunya.

“Pada saat yang sama, kami tetap berharap dan yakin bahwa negara-negara anggota akan menyelesaikan negosiasi mereka,” kata Pollard kepada wartawan.

Dia mengatakan bahwa jika tenggat waktu 30 Juni terlewati, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres hanya dapat menggunakan dana untuk melindungi aset-aset PBB dan memastikan pelindungan staf dan penjaga perdamaian.

Kepala penjaga perdamaian PBB Jean-Pierre Lacroix mengatakan misi akan sangat terbatas dan tidak dapat melakukan tindakan seperti melindungi warga sipil, membantu mengatasi COVID-19, dan mendukung upaya dan mediasi politik.

Amerika Serikat adalah kontributor yang dinilai terbesar untuk anggaran pemeliharaan perdamaian, menyumbang sekitar 28 persen, diikuti oleh China dengan 15,2 persen dan Jepang dengan 8,5 persen.(bgn123)21062906