Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Ni Luh Gede Sukardiasih, bertemu dengan Wakapolda Bali, Brigjen Pol. I Ketut Suardana, untuk meminta dukungan jajaran korps Bhayangkara dalam upaya percepatan penurunan stunting di Pulau Dewata.

“Tujuan kami melakukan audiensi guna mohon dukungan dari jajaran Polda Bali sampai ke level desa, melalui Babinkamtibmas untuk ikut bersama-sama dalam percepatan penurunan stunting,” kata Sukardiasih didampingi Koordinator Bidang ADPIN dan KBKR di Polda Bali, Denpasar, pada Selasa (18/1).

Wanita yang akrab disapa dr. Luh De itu menjelaskan kondisi Program Keluarga Berencana di Provinsi Bali, bahwa secara kuantitas pengendalian penduduk di Provinsi Bali sudah tercapai. Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 angka rata-rata kelahiran setiap wanita usia subur (TFR-Total Fertility Rate) sebesar 2,1, sehingga saat ini yang perlu diperhatikan adalah kualitas penduduk.

“Secara kuantitas Bali sudah mencapai kondisi ideal, tantangannya sekarang adalah bagaimana mewujudkan penduduk yang berkualitas” ujarnya.

Dia menyebutkan untuk mewujudkan keluarga berkualitas diperlukan perencanaan melalui persiapan kehidupan berkeluarga dimulai dari remaja. Hal ini perlu dilakukan untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.

“Remaja yang ada saat ini merupakan calon-calon orangtua yang akan menghasilkan generasi penerus di tahun 2045. Remaja ini harus disiapkan dari sekarang agar generasi yang dihasilkan berkualitas dan tidak stunting,” katanya.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (dari dalam kandungan sampai usia 2 tahun) yang biasanya ditandai dengan tubuhnya lebih pendek dari standar usianya dan tingkat kecerdasannya kurang. Stunting dapat dicegah melalui pola asuh dan pemberian asupan gizi dari sejak remaja, sehingga risiko memiliki anak stunting dapat dikurangi.

Masalah stunting memerlukan konvergensi lintas sektor terkait untuk mengintervensi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala BKKBN selaku Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi melalui Perpres 72 tahun 2021 melakukan inovasi dengan membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) di setiap desa yang akan mendampingi keluarga-keluarga beresiko stunting, seperti Calon Pengantin, Pus Hamil dan Keluarga mempunyai anak balita.

Presiden Jokowi, kata dia, menargetkan angka stunting secara nasional di tahun 2024 sebesar 14%, saat ini mencapai angka 27%. Sementara Provinsi Bali merupakan provinsi dengan angka stunting terendah, yaitu pada tahun 2021 sebesar 10,9%.

Sementara Wakapolda didampingi jajaran menyambut baik kehadiran dan program-program yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. “Dalam waktu dekat, kami akan mengagendakan membuat sosialisasi tentang pencegahan stunting melalui webinar kepada Ibu-ibu anggota bayangkari dan juga anggota polri yang akan memasuki hidup berkeluarga,” ucapnya.

Jenderal bintan satu itu mengatakan siap mendukung kegiatan itu dimulai dari anggota sendiri. Dimana, kepolisian telah menerapkan pemeriksaan kesehatan bagi anggota Polri dan pasangannya yang akan merencanakan pernikahan.(bgn008)22011815

Jakarta, Baliglobalnews

Isu stunting di tingkat pusat hingga kabupaten/kota sudah cukup mendapat perhatian tinggi. Namun di tingkat desa untuk perubahan perilaku pelayanan kesehatan terkait pencegahan stunting seperti layanan antenatal care (pemeriksaan kehamilan) atau perawatan bayi baru lahir masih belum terasa gaungnya.

Hal itu diungkapkan  Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, ketika audiensi dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, pada Rabu (1/9) lalu.

Dalam siaran pers BKKBN yang diterima Redaksi Baliglobalnews, Hasto menyampaikan rencana aksi nasional yang akan dilaksanakan untuk percepatan penurunan stunting melalui pendekatan keluarga berisiko, di antaranya melalui penyediaan data keluarga berisiko stunting; pendampingan keluarga berisiko stunting; pendampingan calon pengantin/ calon PUS; surveilans keluarga berisiko stunting dan audit kasus stunting.

“BKKBN ingin menempatkan diri untuk menjadi pendamping keluarga (sebelum hamil/pra nikah, hamil dan masa interval) dengan dukungan dari Penyuluh KB, Kader, PKK kemudian juga kami mengusulkan kepada Bapak Menkes agar Bidan ditiap desa itu harus dan wajib ada. Menurut IBI (Ikatan Bidan Indonesia), masih ada desa yang belum memiliki bidan dalam hal ini adalah bidan pemerintah,” katanya.

Menurut Hasto, upaya pencegahan stunting sudah banyak dilakukan melalui intervensi sensitif (sanitasi, air bersih, kemiskinan, pendidikan) dan spesifik (pranikah, hamil, interval). Namun bisa mempertajam intervensi spesifik, karena jumlah anggaran yang terbatas terlebih lagi karena pandemi ini.

Sementara Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan pada aspek kesehatan, percepatan penurunan stunting dilaksanakan melalui intervensi spesifik yang ditujukan kepada kelompok sasaran, yakni remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Intervensi tersebut, menurut Menkes, fokus pada penguatan pelayanan kesehatan dan gizi, serta dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang di semua level pelayanan, mulai dari posyandu hingga rumah sakit.

“Berbagai upaya penguatan, seperti peningkatan kualitas program, penguatan edukasi kesehatan dan gizi, penguatan manajemen intervensi di puskesmas dan posyandu yang dilakukan secara komprehensif dalam sistem surveilans yang berkelanjutan,” katanya.

Terkait dengan pemenuhan satu desa satu bidan, Budi Gunadi menyampaikan bahwa pihaknya akan segera membahasnya untuk menyiapkan Peraturan Menteri Kesehatan sekaligus juga petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk bisa dilaksanakan di Kabupaten dan Kota.

Hadir dalam audiensi tersebut dari BKKBN, Sekretaris Utama Tavip Agus Rayanto dan Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Eni Gustina. Sementara dari Kementerian Kesehatan hadir Sekretaris Jenderal Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Plt. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kartini Rustandi. (bgn003)21090319