Jakarta, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung meraih penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM Award) dari Kementerian Kesehatan RI. STBM Award diserahkan oleh Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono dan diterima Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa pada acara penganugerahan STBM Award, Penghargaan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat (PBUS) dan Program Keamanan Pangan Olahan Siap Saji (POSS) Tahun 2024 yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan di Hotel St. Regis Jakarta Rajawali Place, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/12/2024).

Ditemui usai menerima penghargaan, Wabup Suiasa mengucapkan terima kasih atas dukungan dari masyarakat, perangkat daerah serta berbagai pihak yang telah berkolaborasi dalam mewujudkan program sanitasi yang berdampak positif bagi daerah. Penghargaan ini menjadi momen penting untuk terus konsisten dalam pencapaian lima pilar STBM. “Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Badung menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan atas penghargaan STBM Award ini. Semoga pencapaian ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Badung menuju Badung Sehat, Badung Hebat dan Badung Bahagia,” ujarnya.

Sementara Kadis Kesehatan Badung Made Padma Puspita yang ikut mendampingi Wabup Suiasa menerangkan penghargaan STBM Award ini merupakan yang ketiga kalinya diterima Badung. Mulai tahun 2022 dengan meraih penghargaan STBM Award berkelanjutan, tahun 2023 kategori Madya dan tahun 2024 ini dengan kategori STBM Paripurna. Dia menjelaskan STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat. 5 pilar STBM yaitu stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan limbah rumah tangga. (*/bgn003)24121201

Denpasar, Baliglobalews

Bank BPD Bali berhasil meraih tiga penghargaan bergengsi di ajang TOP Governance, Risk, & Compliance (GRC) Awards 2024 yang berlangsung di Hotel Raffles Jakarta pada Rabu (11/9/2024).

“Penghargaan ini memotivasi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga standar tertinggi dalam setiap aspek operasional kami,” kata Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma.

Dia menyatakan penghargaan tersebut nmenunjukkan komitmen Bank BPD Bali dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan kepatuhan.

Penghargaan yang diraih oleh Bank BPD Bali meliputi “TOP GRC Awards 2024 #5 Star” atau bintang lima untuk Bank Pembangunan Daerah Bali. Penghargaan kedua yakni The Most Committed GRC Leader 2024, yang diberikan kepada I Nyoman Sudharma, Direktur Utama Bank BPD Bali. Penghargaan berikutnya “The High Performing Compliance Director on GRC 2024” untuk I Wayan Sutela Negara, Direktur Kepatuhan Bank BPD Bali.

Kegiatan ini juga didukung oleh berbagai perusahaan konsultan bisnis dan akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjadjaran Bandung.

Dalam penilaian yang dilakukan secara objektif dan independen, Bank BPD Bali diakui atas kelengkapan sistem dan infrastruktur GRC yang baik serta implementasi Corporate Governance, Risk Management, and Compliance Management yang efektif untuk mendukung tumbuhnya bisnis secara berkelanjutan.

Dia menyatakan merasa terhormat dan bangga atas penghargaan ini. Ini adalah pengakuan atas komitmen Bank BPD Bali dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko yang efektif, dan kepatuhan yang ketat.

Sementara I Wayan Sutela Negara, Direktur Kepatuhan Bank BPD Bali, menambahkan, penghargaan sebagai The High Performing Compliance Director on GRC 2024 adalah pencapaian yang sangat luar biasa dan merupakan apresiasi atas segala upaya-upaya yang dilakukan perusahaan dalam pelaksanaan Governance, Risk & Compliance (GRC) yang baik dalam meningkatkan kualitas bisnis dan layanan Bank BPD Bali.

“Kami akan terus berupaya untuk memastikan bahwa setiap aspek kepatuhan di Bank BPD Bali berjalan dengan transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” katanya. (bgn)

TOP GRC Awards adalah kegiatan pembelajaran bersama tentang Governance, Risk, & Compliance (GRC) sekaligus apresiasi atau pemberian penghargaan kepada perusahaan yang dinilai berkinerja baik dan telah menerapkan GRC dalam pengelolaan usaha bisnisnya. (bgn008)24091207

Badung, Baliglobalnews

Di penghujung tahun 2023, Pemerintah Provinsi Bali meraih tiga penghargaan sekaligus dalam acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Zona Integritas Tahun 2023 yang digelar Kementerian PANRB di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Badung, Rabu (6/12/2023).

Ketiga penghargaan tersebut yaitu raihan Pemerintah Provinsi Bali atas prestasinya sebagai Instansi Pemerintah dengan Implementasi  RB Terbaik  pada Semua Tema Tahun 2023 dan dua penghargaan lainnya dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, yang meraih predikat menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) .

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kepada Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, Ketut Nayaka, Plh. Kepala BKPSDM Provinsi Bali, I Dewa Putu Sunartha dan Plt.Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, I Dewa Gede Basudewa, mewakili Pj. Gubernur Bali.

Menteri Anas mengapresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berhasil mendapatkan kenaikan predikat AKIP, instansi dengan implementasi RB Tematik terbaik, juga unit kerja yang berhasil meraih WBK/WBBM di tahun 2023. Anas berharap peningkatan kualitas AKIP dan RB serta raihan predikat WBK/WBBM tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun-tahun yang akan datang. Dari hasil evaluasi Zona Integritas tahun 2023, terdapat 109 unit kerja yang menerima penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dari jumlah tersebut, sebanyak 85 unit kerja menerima penghargaan WBK dan 24 unit kerja menerima penghargaan WBBM yang berasal dari 27 kementerian/lembaga dan 24 Pemda.

Sementara Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang hadir menyerahkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), serta Zona Integritas (ZI) 2023 kepada instansi pemerintah, dalam sambutannya menyampaikan  meski menunjukkan tren positif dengan kenaikan nilai rata-rata, Wapres mengingatkan agar instansi pemerintah tak cepat berpuas diri karena reformasi birokrasi adalah sebuah proses berkelanjutan. Wapres juga menambahkan bahwasannya pemerintah terus mendorong reformasi birokrasi agar memiliki dampak yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Reformasi birokrasi akan terus berfokus pada efisiensi, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang salah satu upayanya dilakukan lewat transformasi berbasis digital.

“Menjelang dua dekade penyelenggaraan reformasi birokrasi kini sudah banyak perubahan yang berarti. Persentase instansi pemerintah yang mencapai nilai indeks reformasi birokrasi dan nilai akuntabilitas kinerja dengan kategori “BAIK” ke atas semakin meningkat. Lakukan percepatan transformasi yang menjadikan birokrasi berbasis digital yang terintegrasi. Hal ini penting untuk mempermudah interoperabilitas data antar instansi pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran program pembangunan serta penyusunan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran,” imbuhnya.

Untuk diketahui dari 499 kabupaten/kota yang mengikuti evaluasi diperoleh nilai rata-rata AKIP tahun 2023 sebesar 63,36. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yakni sebesar 62,34 rata-rata AKIP kabupaten/kota mengalami peningkatan sebesar 1,02 poin. Sementara itu dari 34 provinsi yang mengikuti evaluasi AKIP Tahun 2023, diperoleh nilai rata-rata AKIP sebesar 72,17. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yakni sebesar 71,70, rata-rata AKIP provinsi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,47 poin.

Acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Zona Integritas Tahun 2023 merupakan penghujung dari rangkaian RBXperience. RBXperience meliputi kegiatan peer teaching sebagai sarana knowledge sharing dari instansi pemerintah percontohan untuk mengakselerasi capaian reformasi birokrasi, serta coaching clinic sebagai wadah interaktif antara instansi pemerintah dengan kementerian/lembaga di level meso dalam rangka memperoleh input bagi perbaikan implementasi RB di instansinya.

Turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, jajaran Forkompimda Provinsi Bali serta gubernur, bupati/ walikota  peraih penghargaan. (bgn003)23120612

Denpasar, Baliglobalnews

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Udayana (Unud) menerima penghargaan satuan kerja berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari korupsi tahun 2023 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Sertifikat penghargaan ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian Tim Evaluasi dari Inspektorat IV Inspektorat Jendral Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang berlangsung pada tanggal 8 – 9 Mei 2023.

Setelah melewati proses penilaian oleh Tim Penilai Internal dan memperoleh penghargaan sebagai satuan kerja berpredikat ZI WBK di lingkungan Kemendikbudristek. Selanjutnya, usulan Pembangunan ZI WBK FEB Unud telah diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk dievaluasi dan dinilai oleh Tim Penilai Nasional (TPN).

Berdasarkan hasil seleksi administrasi yang dilakukan oleh TPN, FEB Unud dinyatakan telah lolos seleksi administrasi melalui pengumuman yang diterbitkan oleh Kemenpan RB nomor B/06/PW.03/2023 dan sedang menantikan jadwal desk evaluation yang akan dilakukan oleh TPN dari Kemenpan RB.

Proses pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) FEB Unud diawali dengan Pencanangan Pembangunan ZI WBK dan WBBM pada tanggal 4 Agustus 2021 dan dilanjutkan dengan melakukan proses Pembangunan Zona Integritas dan melakukan input Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dilengkapi dengan data dukung melalui aplikasi SIAZIK.

Berita ini juga dapat diakses melalui http://www.unud.ac.id. (bgn008)23111006

Denpasar, Baliglobalnews

Bank BPD Bali kembali meraih penghargaan dalam ajang Top GRC Award 2023 yang diinisiasi majalah Top Business bekerjasama dengan Asosiasi GRC Indonesia, IRMAPA (Indonesia Risk Management Professional Association), ICoPI (Institute Compliance Professional Indonesia), dan PaGi (Perkumpulan Profesional Governansi Indonesia), di Hotel Raffles Jakarta, pada Rabu (6/9/2023).

Kegiatan itu juga didukung beberapa perusahaan konsultan Bisnis, dan GRC serta Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjadjaran Bandung.

Penghargaan yang diterima Bank BPD Bali adalah TOP GRC Awards 2023 # 5 Stars, The Most Committed GRC Leader 2023 yang diperuntukkan khusus kepada Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma dan The High Performing Compliance Director on GRC yang diberikan kepada Direktur Kepatuhan Bank BPD Bali, I Wayan Sutela Negara.

Direktur Kepatuhan Bank BPD Bali, I Wayan Sutela Negara, yang hadir menerima ketiga penghargaan mengatakan, prestasi yang diraih Bank BPD Bali saat ini, akan menambah semangat untuk konsisten menerapkan prinsip GRC di Bank BPD Bali terutama dalam mengejar pertumbuhan yang berkelanjutan melalui pengembangan kebijakan dan implementasi tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan kepatuhan terhadap regulasi secara terintegrasi guna meningkatkan kinerja, daya saing maupun reputasi perusahaan.

“Komitmen implementasi tata kelola perusahaan yang baik ini juga sejalan dengan fokus Bank BPD Bali yang salah satunya menjadi garda terdepan dalam upaya penyelamatan sektor UMKM dan peran strategisnya dalam membantu pemerintah mendorong pemulihan ekonomi Indonesia, khususnya di Bali pasca pandemi,” katanya.

Kegiatan tahunan TOP GRC Awards yang merupakan kegiatan pembelajaran bersama tentang Governance, Risk, & Compliance (GRC) sekaligus apresiasi atau pemberian penghargaan kepada perusahaan yang dinilai berkinerja baik dan telah menerapkan GRC dalam pengelolaan usaha bisnisnya. Ketiga penghargaan yang diterima oleh Bank BPD Bali didasarkan pada penilaian yang dilakukan secara obyektif dan independen oleh Tim Penilai dan Dewan Juri, yang diawali dari penilaian GCG dari lebih 900-an Perusahaan di Indonesia.

Diraihnya penghargaan tersebut membuktikan Bank BPD Bali dinilai telah memiliki kelengkapan Sistem dan Infrastruktur GRC yang baik dan berhasil dalam hal implementasi GCG, Risk Management, dan Compliance Management untuk mendukung tumbuhnya bisnis secara berkelanjutan.

Untuk mendapatkan penghargaan level bintang 5 seperti yang diraih Bank BPD Bali, dewan juri menerapkan tambahan kriteria yang cukup ketat. Tidak hanya kriteria sistem, infrastruktur, dan implementasi GRC yang baik saja, namun harus ada aspek-aspek/hal-hal yang terkait GRC, yang dapat dijadikan contoh atau dapat menjadi benchmark bagi perusahaan lain. Jadi, dalam hal-hal tertentu, GRC Level Bintang 5 yang diraih Bank BPD Bali dapat dijadikan benchmark bagi perusahaan-perusahaan lainnya.

Aspek Tone at the Top (keteladanan) harus dijalankan oleh semua pihak di perusahaan termasuk Direktur, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dapat menjadi teladan dalam hal implementasi GRC. Selain itu, peningkatan kompetensi GRC di semua level manajemen, perlu untuk ditingkatkan agar GRC dapat dikembangkan sebagai behaviour dan budaya dalam perusahaan. Dalam prosesnya, Bank BPD Bali memiliki kinerja positif dan mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat.

Self assessment terhadap Tingkat Kesehatan Bank posisi Juni 2023 memperoleh peringkat dua yang mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Bank BPD Bali aktif melakukan sinergi bisnis yaitu interoperability dengan melalui kerja sama bisnis dengan menerapkan transaksi pembayaran digital bagi UMKM, BPR, koperasi, LPD, merchant, e-commerce, serta pihak ketiga untuk menunjang pendapatan di sisi fee based income.

Tak hanya itu, Bank BPD Bali selalu mengedepankan digital culture untuk meningkatkan kinerja dan penguatan budaya kerja serta meningkatkan corporate branding untuk mengakomodir tren perubahan pasar pasca pandemi Covid-19. Untuk mendukung transformasi digital di daerah secara end to end, Bank BPD Bali juga sudah melakukan transformasi digital, di antaranya Digiloan dan E-money Balipay.

Selain telah membangun interkoneksi dengan Pemda, bank ini juga telah interkoneksi dengan Bali Mall, Gopay, Indomaret, Finnet, Semeton dan Pos Indonesia. Hal tersebut membuktikan Bank BPD Bali terus melakukan percepatan dalam mendorong pengembangan inovasi teknologi informasi untuk transaksi digital dan penguatan ekosistem digital, seperti halnya meluncurkan produk dan aktivitas yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah.

Pemanfaatan teknologi TI/digital terkait GRC ini bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas implementasi GRC, termasuk update profil risiko secara berkala, dan aspek-aspek penerapan integrated GRC lainnya. (bgn008)23090609

Denpasar, Baliglobalnews
Pemkot Denpasar meraih penghargaan untuk Kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) minimal 10 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Tahun 2021. Penghargaan ini diserahkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati serangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis (22/9/2022). Dimana, sampai dengan tahun 2021 Pemkot Denpasar telah memperoleh opini WTP sebanyak 10 kali berturut-turut.

Menteri Sri Mulyani menyampaikan apresiasi kepada para menteri, pimpinan lembaga negara, dan kepala daerah selaku entitas pelaporan. Hal ini lantaran telah sukses meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan yang telah disusun.

Selain memberikan apresiasi atas raihan opini WTP, menurut Sri Mulyani, rakernas ini juga bertujuan untuk mewujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah. Selain itu meningkatkan awareness dan menjaga komitmen serta kesamaan langkah dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional.

“Dua tahun lalu bukan tahun yang biasa, di mana ada krisis kemanusiaan dan kesehatan akibat pandemi Covid-19. Saya menyampaikan apresiasi kepada para menteri dan pimpinan lembaga serta pemerintah daerah yang menggunakan anggaran secara fleksibel dan responsif, namun tetap akuntabel dan transparan,” ujarnya
Sri Mulyani menegaskan perekonomian Indonesia pada tahun 2022 akan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. “Belajar dari 2021, ke depan kita akan mengelola lebih baik. Meskipun segala situasinya tetap tidak mudah,” katanya.

Sementara Kepala BPKAD Kota Denpasar, Putu Kusumawati, mengatakan Pemkot Denpasar berkomitmen untuk dapat mempertahankan opini WTP dengan tetap menjaga akuntabilitas dan kinerja, sehingga secara berkelanjutan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Saat ini, kata dia, Pemkot Denpasar berhasil mempertahankan opini WTP ke-10 kali. Capaian ini tak lepas dari komitmen Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Walikota, I Kadek Agus Arya Wibawa serta dukungan seluruh OPD dalam menjaga akuntabilitas, kinerja serta pelaporan.

“Tentu yang pertama patut kita bersyukur, serta menjadi cambuk untuk terus memberikan yang terbaik, sehingga mampu menjaga akuntabilitas dan kinerja dalam menciptakan pelayanan prima bagi masyarakat,” ujarnya
Penghargaan WTP Tahun 2021 diberikan kepada 584 entitas pelaporan termasuk BNPB. Penghargaan diberikan dengan tiga kategori yaitu WTP minimal 5 kali, 10 kali, dan 15 kali secara berturut-turut. (bgn003)22092209

Badung, Baliglobalnews

Kapolres Badung, AKBP Leo Dedy Defretes, menerima penghargaan dari Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, di ruang Kerta Gosana Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, pada Selasa (31/5). Penghargaan tersebut diberikan atas amannya pelaksanaan pemilihan perbekel (Pilkel) serentak tahun 2022.

Kapolres Badung, AKBP Leo Dedy Defretes, mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Pemkab Badung. “Ini sebagai bentuk pelayanan kami terhadap masyarakat untuk menciptakan situasi aman dan kondusif selama proses Pilkel serentak berjalan,” katanya.

Kapolres Badung menyatakan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam hal pengamanan di wilayah hukum Polres Badung. Terbukti, dari awal proses Pilkel hingga pelantikan Perbekel, situasi masih aman dan kondusif.

“Kami juga memiliki inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu program ‘Mesadu Pak Kapolres’. Di sana tercantum nomor saya pribadi. Jadi jika ada informasi pengaduan dari masyarakat, kami bisa melakukan respons cepat di TKP,” katanya.

Sampai hari ini, kata Kapolres, banyak informasi masuk dan sudah ditindaklanjuti. “Semuanya bervariasi, ada terkait kejahatan jalanan, ada terkait masalah penanganan perkara dan lain sebagainya,” katanya.

Sedangkan untuk pengamanan pelantikan perbekel terpilih, Polres Badung menurunkan 70 personil, baik yang berpakaian dinas maupun sipil (pengamanan secara tertutup) di Puspem Badung.

Dengan adanya pengamanan tersebut, Kapolres berharap proses pelantikan perbekel dapat berjalan dengan baik, aman lancar hingga selesai sampai dengan pelantikan. Sehingga para Perbekel dapat menjalankan tugas dengan baik di desa masing-masing.

“Untuk situasi laporan saat ini belum ada hal-hal yang perlu kita khawatirkan atau ancaman yang bisa menggagalkan kegiatan ini namun kami selalu waspada,” ujarnya.(bgn003)22033114

Tabanan, Baliglobalnews

Dalam rangka meningkatkan rasa cinta Tanah Air dan menumbuhkan disiplin aparatur sipil negara,  Pemerintah Kabupaten Tabanan melaksanakan apel bulanan yang dipimpin oleh Sekda I Gede Susila, di halaman depan Kantor Bupati Tabanan, pada Senin (18/4).

Apel diikuti seluruh kepala OPD badan/dinas dan ASN di lingkungan Pemkab berlangsung khidmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun saat ini kasus Covid-19 sudah melandai.

Bupati Tabanan dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekda Susila menekankan beberapa hal di antaranya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI saat ini sedang melaksanakan pemerikasaan terinci terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Tabanan TA 2021. Untuk itu, dia minta seluruh pejabat pengelola keuangan mendukung pelaksanaan  pemeriksaan dengan memberikan data-data pendukung.

“Saat ini kita telah memasuki triwulan II, saya minta kepada seluruh OPD meningkatkan capaian kinerja realisasi anggaran sehingga terbangun sinergitas dalam mewujudkan visi misi Pemkab Tabanan menuju Tabanan Era Baru, serta pelaksanaan jam kerja serta pemakaian pakaian dinas dan agar mentaati penggunaan atribut bagi seluruh ASN, dimana ini merupakan cerminan merespon tantangan revolusi mental dalam melaksanakan  tugas pemerintah dan pelayanan publik,” katanya.

Dalam meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai di lingkungan Pemkab Tabanan, kata dia, telah dilaksanakan pemberian apresiasi ASN yang telah berkinerja terbaik bulanan (ASN Of The Month) dan ASN terbaik dalam satu tahun (ASN Of the Year) Dia berharap para ASN dapat bersaing secara positif dalam meningkatkan motivasi dan kinerja.

Pada kesempatan itu juga diberikan penghargaan plakat purna tugas secara simbolis kepada salah satu pegawai Pemkab Tabanan yaitu Staf Ahli Bupati Drs. I Nyoman Sumartana, M.Si. Dia mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Tabanan telah mempermudah proses data administrasi. Dia berharap kegiatan tersebut tetap berlanjut untuk mempermudah administrasi bagi pegawai purna tugas selanjutnya. (bgn003)22041808

Denpasar, Baliglobalnews

Tercatat 19 orang mahasiswa yang mengikuti Program Indonesia International Student Mobility Award (IISMA) dan International Credit Transfer (ICT) tahun 2021 mendapat sertifikat penghargaan dari
Rektor Universitas Udayana, Prof. I Nyoman Gde Antara.

“Sejumlah 19 mahasiswa yang ikut program ini berasal dari Fakultas Teknik, FIB, Fakultas Kedokteran, Fakultas Pariwisata, dan FISIP,” ucap Rektor, di Ruang Bangsa, Gedung Rektorat Kampus Jimbaran, pada Jumat (25/2).

Rektor mengharapkan dengan penyerahan sertifikat penghargaan tersebut jumlah mahasiswa yang ikut serta dalam program ini meningkat jumlahnya dari tahun sebelumnya. Berita ini dapat diakses melalui https://www.unud.ac.id (bgn008)22022706

Denpasar, Baliglobalnews

Tahun 2022 ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali kembali meraih penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai salah satu Provinsi Terbaik atas Peran Aktif Dalam Mewujudkan Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana.

Penghargaan tersebut  diserahkan dan diterima langsung oleh Kalaksa BPBD Provinsi Bali, Made Rentin, mewakili Gubernur Bali dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana  2022 di Tangerang, Banten, Kamis (24/2).

Made Rentin menyampaikan bahwasannya raihan cemerlang dari BPBD Provinsi Bali kali ini merupakan raihan yang ke empat kalinya, dimana penghargaan ini secara berturut turut dari tahun 2019, 2020,2021 dan 2022 diraih BPBD Provinsi Bali dengan kategori yang berbeda beda setiap tahunnya.

“Kami seluruh jajaran BPBD menyampaikan terima kasih atas support dan dukungan dari Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, pemerintah kabupaten kota, instansi vertikal serta  semua unsur pentahelix termasuk relawan, atas dukungan serta sinergitasnya dalam mewujudkan ketangguhan menghadapi bencana,” katanya.

Menurut Rentin, sesuai arahan Presiden Jokowi saat membuka pelaksanaan Rakornas PB 2022 secara virtual, Presiden meminta agar BNPB memiliki budaya kerja yang siaga, antisipatif, responsif dan adaptif dan berorientasi pada pencegahan. Presiden juga meminta agar dibangun sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan khususnya di daerah rawan bencana.

“Sebagian besar arahan dari Bapak Presiden sudah kami lakukan di Provinsi Bali, ke depan BPBD akan terus berupaya dan bersinergi dengan seluruh komponen untuk wujudkan  ketangguhan dalam hadapi bencana,” katanya.

Rakornas Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan secara online dan offline selama tiga hari dari tanggal 22-24 Pebruari 2022 dan diikuti oleh Kementerian /Lembaga/TNI/POLRI, Kepala daerah, Sekda Provinsi se Indonesia, BPBD Provinsi dan kabupaten kota se Indonesia serta akademisi serta organisasi non pemerintah lainnya. (bgn003)22022417