Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menghadiri kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Implementasi Pengolahan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan terhadap sektor Horeka (Hotel, Restoran, Kafe dan Tempat Wisata) dan sektor perdagangan (pasar dan pusat perbelanjaan) di Kelurahan Tuban pada Jumat (15/5/2026).
Ketua DPRD Anom Gumanti menyampaikan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Badung dalam memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya.

Menurut dia, keterlibatan seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, hingga pemerintah sangat diperlukan agar persoalan sampah dapat ditangani secara maksimal. “Kita berharap seluruh sektor, khususnya Horeka dan pusat perdagangan, dapat berperan aktif dalam pengurangan dan pengelolaan sampah berbasis sumber demi menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Badung,” ujarnya.

Dia berharap melalui kegiatan koordinasi dan evaluasi tersebut implementasi PSBS di Kabupaten Badung dapat berjalan lebih optimal serta mampu meningkatkan kesadaran semua pihak dalam menjaga lingkungan dan mendukung pariwisata yang berkelanjutan.

Kegiatan ini digelar sebagai upaya mempercepat implementasi pengelolaan sampah berbasis sumber guna menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Badung. Selain itu, kegiatan juga menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan bagi pelaku usaha, khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan.
Turut hadir Sekeretaris DPRD Kabupaten Badung I Gde Surya Kurniawan beserta staf Sekretariat DPRD Badung. (*/bgn003)2051509

Singasana, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan resmi meningkatkan ketegasan dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. Mulai Rabu (13/5/2026), Satgas Percepatan Penanganan Sampah Kabupaten Tabanan akan memberlakukan sanksi tegas bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang kedapatan melanggar prosedur pemilahan sampah.

Ketua Satgas yang juga menjabat sebagai Sekda Tabanan I Gede Susila menegaskan bahwa kebijakan ini diambil secara bertahap setelah melalui masa sosialisasi dan edukasi yang panjang. Fokus utama pemerintah adalah memastikan kepatuhan masyarakat dalam memilah sampah menjadi tiga kategori yaitu organik, anorganik, dan residu.

Menurut Gede Susila, Kebijakan ini diterapkan setelah lebih dari 12 hari sosialisasi Surat Edaran Bupati Tabanan Nomor 7/DLH/2026 tentang percepatan penanganan sampah digencarkan. “Penerapan sanksi nantinya tidak langsung menyasar pada denda berat, melainkan melalui beberapa tahapan pembinaan guna mendisiplinkan masyarakat secara persuasif namun tetap tegas,” ujarnya saat dimintai konfirmasi pada Selasa (12/5/2026).

Dia merinci tahapan pembinaan mulai dari teguran lisan yaitu peringatan awal bagi warga yang kedapatan membuang sampah tanpa dipilah. Kemudian teguran tertulis dan administratif jika pelanggaran berulang dengan Satgas akan mencatat identitas pelanggar. “Bagi sektor usaha, pelanggaran administratif dapat berujung pada penundaan proses perizinan,” katanya.

Pelanggar yang tetap membandel, kata dia, akan dibawa ke ranah hukum melalui tindak pidana ringan (tipiring) di pengadilan. “Sambil jalan kami tetap lakukan edukasi, tetapi bila ditemukan pelanggaran-pelanggaran atau membuang sampah sembarangan tentu akan diberikan sanksi,” katanya.

Selain menyasar rumah tangga, lanjutnya, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada sektor horeka (hotel, restoran, dan kafe). Sektor ini diidentifikasi sebagai salah satu penyumbang volume sampah terbesar di wilayah layanan Tabanan dan Kediri.

Untuk memperkuat pengawasan di lapangan, Satgas melibatkan personel gabungan dari Satpol PP sebagai penegak Perda, yang bekerja sama dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) serta aparat kepolisian.

Gede Susila juga mendorong penerapan sanksi sosial melalui jalur desa adat. Mengingat sebagian besar desa adat di Tabanan telah memiliki perarem (peraturan adat) terkait pengelolaan lingkungan, sinergi ini diharapkan memberikan efek jera yang lebih efektif. “Sanksi sosial ini saya minta untuk diterapkan di masing-masing desa. desa adat ini kan rata-rata sudah punya perarem untuk itu, mari kita terapkan secara baik demi lingkungan kita sendiri,” katanya.

Sementara pantauan di lokasi bank sampah tempat darurat penanganan sampah di sebelah utara gedung Kantor DLH Tabanan, Banjar Tanah Pegat, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, menunjukkan tantangan besar di tingkat hilir. Proses pemilahan sampah masih terus dilakukan oleh petugas pengangkut sampah. Deretan armada pengangkut sampah dengan full sampah campuran juga masih terlihat. Sampah yang sudah terpilah sudah dijejer rapi untuk nantinya dicarikan lokasi penanganan lebih lanjut. “Tidak ada ini sampah baru, sampah lama yang belum dipilah,” ujar Plt. Kadis DLH I Gusti Agung Rai Dwipayana.

Seperti diberitakan sebelumnya terkait dengan penanganan sampah di Tabanan, setelah munculnya SE Bupati Tabanan nomor 7/DLH/2026, hanya sampah residu saja yang boleh dibawa ke TPA Mandung. (bgn020)26051215

Singasana, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan melalui percepatan pengelolaan sampah berbasis sumber. Upaya tersebut ditandai dengan diterbitkannya Surat Edaran Bupati Tabanan Nomor 07/DLH/2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah desa, desa adat, hingga masyarakat luas di Kabupaten Tabanan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah dari hulu.

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menegaskan bahwa pengelolaan sampah berbasis sumber merupakan langkah strategis dalam menjaga kualitas lingkungan hidup sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah. “Pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan hilir. Kunci utamanya ada di sumbernya, yaitu dari rumah tangga, sekolah, perkantoran, dan pelaku usaha. Dengan pemilahan dan pengolahan sejak awal, kita dapat secara signifikan mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA,” katanya pada Kamis (30/4/2026). 

Dalam surat edaran tersebut, terdapat sejumlah langkah penting yang wajib dilaksanakan, di antaranya pemilahan sampah dari sumber, meliputi sampah organik, anorganik, dan residu. Pengolahan sampah organik di sumber, melalui teba modern, komposter rumah tangga, lubang biopori, dan metode lainnya.

Pengaktifan kembali bank sampah serta pembentukan bank sampah di setiap banjar sebagai upaya pengurangan sampah dan peningkatan nilai ekonomi. Optimalisasi TPS3R (tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle) agar hanya sampah residu yang dibawa ke TPA. Penyusunan regulasi di tingkat desa dan desa adat, termasuk Perdes dan Perarem terkait pengelolaan sampah. Pelaksanaan gerakan bersih sampah secara rutin melalui kegiatan gotong-royong mingguan. Larangan tegas membuang sampah sembarangan, khususnya di jalan, trotoar, sungai, dan saluran irigasi.

Bupati Sanjaya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dan konsisten dalam menjalankan kebijakan ini. “Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, desa, desa adat, dan masyarakat, saya yakin Tabanan dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sampah berbasis sumber di Bali,” katanya.

Melalui implementasi surat edaran ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan berharap terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, berdaya guna, serta mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. (*/bgn003)26050111

Singasana, Baliglobalnews

Upaya serius Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mengatasi persoalan sampah kian diperkuat melalui pencanangan “Gerakan Serentak Pilah Sampah dari Rumah (Gertak Pisah Rumah)” yang digelar di TPA Mandung, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, pada Kamis (30/4/2026). Gerakan ini menjadi langkah konkret menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Tabanan Nomor 07/DLH/2026 tentang percepatan pengelolaan sampah berbasis sumber.

Meski sempat diguyur hujan, kegiatan tetap berlangsung dengan antusias tinggi. Ribuan peserta dari berbagai unsur turut ambil bagian, mulai dari ASN di lingkungan Pemkab Tabanan, lembaga swadaya masyarakat, para perbekel, kepala kewilayahan, bendesa adat se-Kabupaten Tabanan, hingga pelajar di wilayah Kecamatan Kerambitan.

Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga yang hadir mewakili Bupati Tabanan. Dalam aksi tersebut, para peserta melakukan pemilahan sampah, khususnya jenis anorganik, langsung di kawasan TPA Mandung. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyemprotan eco enzyme di sekitar area TPA sebagai upaya mengurangi dampak pencemaran lingkungan.

Wabup Dirga ketika membacakan sambutan Bupati Tabanan menyampaikan pencanangan Gertak Pisah Rumah merupakan wujud komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kebijakan ini sekaligus menandai perubahan paradigma besar, di mana mulai 1 Mei 2026 hanya sampah residu yang diperbolehkan masuk ke TPA Mandung. “Pengelolaan sampah tidak lagi bertumpu pada TPA sebagai tempat akhir, melainkan harus dimulai dari sumbernya, baik dari rumah tangga, kantor, sekolah, pasar, maupun tempat usaha. Setiap orang wajib memilah sampah, tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukannya,” katanya.

Dirga menyatakan pengelolaan sampah berbasis sumber harus diwujudkan melalui langkah nyata, seperti memilah sampah sesuai jenisnya sejak dari sumber. Sampah organik dapat diolah melalui teba modern, lubang biopori, maupun komposter, sementara sampah anorganik dapat didaur ulang atau dimanfaatkan melalui bank sampah karena memiliki nilai ekonomi. Adapun sampah residu tetap diarahkan ke TPA.

Menurut dia, pola ini tidak hanya mampu mengurangi beban dan timbunan sampah di TPA Mandung, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Namun demikian, keberhasilan gerakan ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata. “Diperlukan sinergi seluruh pihak, mulai dari desa dinas, desa adat, dunia usaha, industri, komunitas hingga masyarakat luas. Para perbekel, bendesa adat, dan kepala kewilayahan menjadi garda terdepan, sementara ASN harus menjadi contoh dalam memilah sampah dari rumah,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Tabanan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah konsisten mendukung upaya pelestarian lingkungan. Momentum ini diharapkan menjadi titik awal perubahan besar dalam tata kelola persampahan di Tabanan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Bali Nusa Tenggara serta perwakilan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Sebagai penutup rangkaian acara, Wabup Dirga menanam pohon tabebuya di halaman depan kawasan TPA Mandung sebagai simbol komitmen menjaga kelestarian lingkungan. (*/bgn003)26043006

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar terus gencar percepatan pengelolaan sampah berbasis sumber hingga sosialisasi pengangkutan sampah berbasis teknologi. Rapat koordinasi lanjutan yang melibatkan kaling dan kadus Kecamatan Denpasar Selatan dan Kecamatan Denpasar Barat ini digelar di Ruang Mahottama Gedung Sewaka Dharma (GSD) Denpasar pada Jumat (27/3/2026).

Rakor dipimpin langsung Walikota I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa serta Sekretaris Daerah I Gusti Ngurah Eddy Mulya. Turut hadir Camat Denpasar Selatan IB Made Purwanasara, Camat Denpasar Barat I Wayan Yusswara, jajaran OPD serta perwakilan instansi terkait.

Walikota Jaya Negara menegaskan bahwa pelibatan kaling dan kadus sangat penting, karena memiliki kewenangan langsung di wilayah serta berperan sebagai ujung tombak dalam mengedukasi masyarakat. “Pengelolaan sampah berbasis sumber membutuhkan dukungan kaling dan kadus, baik dalam sosialisasi kepada masyarakat maupun dalam distribusi sarana seperti bag komposter. Tanpa dukungan di tingkat akar rumput, program ini tidak akan berjalan maksimal,” ujarnya.

Dia menyampaikan Pemkot Denpasar telah menyampaikan berbagai program strategis pengelolaan sampah kepada kaling dan kadus untuk diteruskan kepada masyarakat. Hal ini mencakup data timbulan dan komposisi sampah, regulasi pengelolaan sampah, hingga langkah-langkah operasional di lapangan hingga sosialisasi pengangkutan sampah berbasis teknologi yakni dengan masuk ke website dps.denpasarkota.go.id.

Walikota juga mengingatkan bahwa sampah organik ditutup di TPA Suwung pada tanggal 1 April mendatang. Selain sosialisasi pemilahan sampah hingga pembagian kantong komposter, kaling dan kadus juga akan membantu warga yang memiliki sampah upakara untuk menghubungi DLHK Denpasar via telepon (0361) 413930.

Pihaknya juga mengantisipasi penumpukan dan pembuangan sampah liar yang memerlukan koordinasi cepat untuk penanganan. Oleh karena itu, dalam rakor ini dijelaskan berbagai program dan antisipasi di dalam penanggulangan penumpukan sampah tersebut. Adapun pihaknya telah mengupayakan tata kelola sampah  yakni dengan sistem pelaporan permasalahan sampah terpadu satu pintu di dalam aplikasi lapor sampah yang terdapat di website dps.denpasarkota.go.id.

Di dalam aplikasi itu, masyarakat dapat melihat lokasi terdekat bank sampah maupun TPS3R, sehingga memudahkan dalam menyalurkan dan mengelola sampah secara lebih terarah serta mendukung pengurangan timbulan sampah dari sumbernya, menampilkan sebaran lokasi laporan sampah secara transparan dan berbasis peta serta masyarakat dapat melaporkan titik permasalahan sampah secara langsung untuk ditindaklanjuti oleh petugas. “Misalkan ada sampah upakara seperti ngaben, nganten, kita siapkan telepon khusus untuk sampah. Nanti kaling/kadus bisa hubungi nomor (0361) 413930 dan diambil DLHK. Selain itu, untuk penumpukan sampah juga bisa dilaporkan melalui aplikasi via website dps.denpasarkota.go.id,” ujarnya.

Sementara Wakil Walikota Arya Wibawa mengajak seluruh kaling dan kadus untuk selalu berkoordinasi, kolaborasi dan sinergi untuk menanggulangi permasalahan sampah tersebut. “Kami berharap melalui sinergi antara pemerintah dan perangkat wilayah, pengelolaan sampah berbasis sumber dapat berjalan optimal serta mampu mengurangi timbulan sampah secara signifikan di Kota Denpasar,” ujarnya. (*/bgn003)26032705

Denpasar, Baliglobalnews

Tim Penggerak (TP) PKK Kota Denpasar terus menggencarkan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis sumber secara berkelanjutan. Kali ini dilakukan di Kantor Perbekel Desa Dauh Puri Kauh pada Jumat (27/3/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen untuk mendukung program Pemerintah Kota Denpasar terkait dengan pengolahan sampah berbasis sumber secara berkelanjutan.

Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar Ny. Arya Wibawa menyampaikan sosialisasi yang menyasar para anggota PKK yang nantinya diharapkan mampu mengedukasi masyarakat tentang pengolahan dan pemilahan sampah berbasis sumber utamanya di skala rumah tangga.

Dia juga menekankan sebagai garda penting dalam rumah tangga, para ibu juga dapat berperan sebagai penggerak di rumah untuk kebiasaan memilah sampah bagi seluruh anggota keluarga. “Kami di TP PKK Kota Denpasar sebagai mitra pemerintah berkomitmen untuk ikut mengedukasi masyarakat terkait dengan program ini. Mudah-mudahan dengan penerapan mulai dari rumah kita sendiri, ini juga akan berdampak bagi pengelola sampah di Kota Denpasar,” ujarnya.

Dia juga mengajak masyarakat terutama ibu-ibu untuk semangat gotong royong dan kepedulian kolektif yang diharapkan juga dapat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan berkelanjutan di Kota Denpasar. “Selain pembagian compost bag kami juga memberikan edukasi tentang cara penggunaan, jenis bahan yang dapat diolah, hingga tips penempatan komposter di rumah,” katanya.

Perbekel Desa Dauh Puri Kauh I Gusti Made Suandhi mengapresiasi kegiatan ini. Pihaknya mengungkapkan para ibu PKK yang ada di wilayahnya berkomitmen untuk mulai menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber mulai dari rumah masing-masing. “Kami siap untuk ikut bergerak bersama untuk mensukseskan pengelolaan sampah berbasis sumber ini,” katanya. (*/bgn003)26032704

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar terus mengoptimalkan percepatan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan melibatkan kepala lingkungan (kaling) dan kepala dusun (kadus). Langkah ini dilakukan melalui penguatan tugas kewilayahan di bidang infrastruktur dan pengelolaan sampah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Mahottama Gedung Sewaka Dharma (GSD) Denpasar pada Kamis (26/3/2026). Rakor dipimpin oleh Walikota I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa serta Sekda I Gusti Ngurah Eddy Mulya.

Walikota Jaya Negara menegaskan bahwa pelibatan kaling dan kadus sangat penting, karena memiliki kewenangan langsung di wilayah serta berperan sebagai ujung tombak dalam mengedukasi masyarakat. “Pengelolaan sampah berbasis sumber membutuhkan dukungan kaling dan kadus, baik dalam sosialisasi kepada masyarakat maupun dalam distribusi sarana seperti bag komposter. Tanpa dukungan di tingkat akar rumput, program ini tidak akan berjalan maksimal,” ujarnya.

Jaya Negara menyatakan Pemkot Denpasar telah menyampaikan berbagai program strategis pengelolaan sampah kepada kaling dan kadus untuk diteruskan kepada masyarakat. Hal ini mencakup data timbulan dan komposisi sampah, regulasi pengelolaan sampah, hingga langkah-langkah operasional di lapangan.

Pada sektor hulu, kata dia, Pemkot mendorong pengelolaan sampah di tingkat desa dan kelurahan melalui pembangunan teba vertikal atau teba modern serta pembagian komposter. Program ini juga didukung oleh keterlibatan ASN melalui mekanisme “bapak angkat” sebagai contoh penerapan pengelolaan sampah.

Selain itu, lanjutnya, kegiatan sosialisasi terus digencarkan melalui berbagai program seperti Kulkul PKK dan Posyandu serentak yang diinisiasi PKK Provinsi Bali, serta pembagian tong dan bag komposter kepada masyarakat.

Pemkot Denpasar juga melakukan penguatan pengelolaan sampah di hilir melalui optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), pengawasan pemilahan sampah di sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka), hingga penegakan hukum melalui sidang tindak pidana ringan (tipiring) bagi pelanggaran di bidang persampahan.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota juga memaparkan Instruksi Walikota (Inwali) Nomor 100.3.4.3/1/HK Tahun 2026 tentang pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah, serta hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di tingkat perangkat daerah dan wilayah.

Sementara Kadus Banjar Pucak Sari Desa Dangin Puri Kauh, Wayan Sukadharma, menyampaikan bahwa implementasi pengelolaan sampah berbasis sumber di wilayahnya telah berjalan sesuai arahan pemerintah. “Program sudah berjalan dengan baik, mulai dari pembagian bag komposter hingga pembangunan teba modern. Dengan dilibatkannya kaling dan kadus sebagai ujung tombak, kami optimistis program ini dapat dilaksanakan maksimal oleh masyarakat,” ujarnya.

Pemkot Denpasar berharap melalui sinergi antara pemerintah dan perangkat wilayah, pengelolaan sampah berbasis sumber dapat berjalan optimal serta mampu mengurangi timbulan sampah secara signifikan di Kota Denpasar.

Turut hadir Camat Denpasar Utara I Wayan Ariyanta, Camat Denpasar Timur Ketut Sri Karyawati, jajaran perangkat daerah, serta perwakilan instansi terkait. Rakor ini diikuti oleh kaling dan kadus dari wilayah Denpasar Utara dan Denpasar Timur, dan akan dilanjutkan untuk Denpasar Barat serta Denpasar Selatan pada Jumat (27/3/2026). (*/bgn003)2603204

Denpasar, Baliglobalnews

Penanganan sampah dan pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, masyarakat, produsen maupun pelaku usaha. Penanganan sampah yang tidak tepat dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Hal itu ditekankan Gubernur Bali Wayan Koster dalam arahannya di hadapan kepala desa dan lurah se-Kota Denpasar terkait percepatan pengelolaan sampah berbasis sumber di Gedung Sewaka Dharma, Lumintang, Denpasar pada Senin (9/3/2026) pagi.

Menurut Gubernur, perlu peningkatan kapasitas dan kualitas penanganan sampah termasuk juga pembinaan kepada swakelola jasa angkutan sampah, mulai dari pemisahan/pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemusnahan sampah, serta penegakan sanksi hukum di bidang lingkungan hidup harus dilakukan secara efektif dan konsisten, agar dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampahnya dengan baik.

Gubernur Koster menyampaikan permasalahan sampah saat ini menjadi isu strategis baik secara nasional maupun internasional yang sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Dia mengatakan bahwa sejak periode pertama menjabat, telah menerbitkan Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Plastik Sekali Pakai (kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik). Peraturan ini bertujuan mengurangi sampah plastik demi menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali. “Untuk larangan penggunaan sedotan plastik sudah berjalan dengan bagus, tapi untuk penggunaan tas kresek masih banyak terjadi terlebih di pasar tradisional. Kalau di pasar modern sudah bagus dan sudah dilaksanakan dengan baik,” katanya.

Selanjutnya juga telah dikeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di hotel, restoran, mall, tempat ibadah, lembaga pendidikan, pasar tradisional, perkantoran, tempat wisata dan desa. “Mau digenjot, tiba-tiba tahun 2020 terjadi Covid-19. Sehingga kebijakan ini tidak bisa dijalankan dengan maksimal. Dari tahun 2021 hingga 2022 Kita fokus menangani pandemi dan pemulihan ekonomi masyarakat. Tahun 2023 periode pertama Saya selesai dan akhirnya berhenti sementara sehingga tidak maksimal lagi jadinya,” ujarnya.

Setelah kembali memimpin Bali, Gubernur Koster mengatakan Pemerintah Provinsi Bali kemudian mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah sebagai bentuk gerakan bersama seluruh komponen yang ada di Bali untuk mewujudkan Bali yang hijau, bersih, indah, dan berkelanjutan. Kebijakan ini menegaskan pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber, yaitu pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah sejak dari rumah tangga, perkantoran, pelaku usaha, hingga kawasan publik

Dari sis regulasi, kata dia, Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk menangani permasalahan sampah. Bahkan Pemkot Denpasar sangat lengkap kebijakannya terkait penanganan sampah ketimbang kabupaten lain di Bali. “Bali sebagai destinasi wisata dunia memerlukan ekonomi yang bagus dan berkualitas, hal ini juga telah diatur dalam program Pemprov Bali ‘Nangun Sad Kerthi Loka Bali’, menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya,” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, dibutuhkan komitmen bersama secara holistik untuk pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir dimulai dengan memisahkan dan mengolah sampah dari sumbernya. Sampah organik harus selesai dikelola disumbernya paling lambat tanggal 31 Maret 2026, selesai di rumah tangga, kawasan perumahan, pariwisata, desa kelurahan/desa adat. “Mari kita meneguhkan komitmen untuk bergotong royong melindungi alam Bali demi generasi yang akan datang. Keberhasilan Gerakan Bali Bersih Sampah akan menjadi warisan yang tak ternilai, bukan hanya untuk Bali, tetapi juga untuk Indonesia dan dunia,” katanya.

Bahkan, Gubernur Koster mengungkapkan jika kasus TPA Suwung telah naik ke tahap penyidikan. Sesuai penegasan Menteri Hanif Faisol, mulai April 2026 TPA Suwung hanya diperbolehkan menerima sampah anorganik atau residu. Sementara sampah organik wajib diselesaikan di sumbernya. “Jangan sampai kepala daerah menjadi tersangka. Kita tidak ingin ada yang jadi tersangka kan?. Ini menjadi tanggungjawab Kita semua. Kita harus siap menyelesaikan permasalahan sampah sesuai target yang telah ditentukan. Semua harus bergerak untuk menangani sampah. Ini harus Kita lakukan dengan baik,” tutupnya.

Sementara Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan bahwa permasalahan sampah sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Regulasi yang telah dibuat yakni Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 tahun 2023 mengatur tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Regulasi ini merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Perda ini bertujuan menciptakan kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah berbasis sumber, di mana warga diwajibkan memilah dan mengolah sampah mulai dari rumah.

Untuk menindaklanjuti Perda tersebut, telah dikeluarkan Instruksi Walikota Denpasar No. 100.3.4.3/1/HK TAHUN 2026 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah. (*/bgn003)26030903

Tabanan, Baliglobalnews

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, mengharapkan masyarakat beserta lembaga desa dinas dan desa adat berkontribusi dan berpartisipasi lebih maksimal dalam mengatasi permasalahan sampah, agar bisa diselesaikan di rumah masing-masing, dengan cara memilah, mengolah dan memanfaatkan bank sampah.

Hal itu disampaikan Bupati Sanjaya dalam acara Kopi Pewarta bersama Pewarta (Persatuan Wartawan Tabanan), di Halaman Rumah Jabatan Bupati Tabanan, pada Sabtu (6/11) pukul 09.00.

Bupati Sanjaya menekankan tentang persoalan sampah yang memprihatinkan untuk segera mendapat penanganan, baik sampah yang timbul dari aktivitas rumah tangga maupun aktivitas lainnya. Hal tersebut juga dikarenakan TPA Mandung yang kondisinya ikut memprihatinkan. Pasalnya, sarana- prasarana yang kurang memadai. Kendala berikutnya ialah kemampuan daerah yang relatif terbatas dalam menangani sampah, sehingga pelayanan tidak bisa maksimal, yang berimbas pada keamanan, kenyamanan lingkungan dan akhirnya berpengaruh pada kesehatan masyarakat.

“Sampai saat ini partisipasi masyarakat masih sangat rendah dalam penanganan dan untuk melakukan pemilahan sampah di sumber, sehingga semua sampah dibuang ke TPA Mandung atau pembuangan lainnya,” katanya.

Beberapa regulasi telah diterbitkan dalam memaksimalkan peran serta masyarakat dalam menangani pengelolaan sampah berbasis sumber di Provinsi Bali, antara lain Pergub Bali nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan plastik sekali pakai. Pergub Bali nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Pergub Bali nomor 24 tahun 2020 tentang perlindungan mata air, danau, sungai dan laut. Serta Pergub Bali nomor 8 Tahun 2019 tentang sistem pertanian organik.

“Upaya penting yang ditempuh juga melalui arah kebijakan Gubernur Bali, dengan membentuk Tim Desa Kerti Bali Sejahtera, yang terdiri dari ASN dan non-ASN di Pemerintah Provinsi Bali, yang ditugaskan sebagai mediator dan fasilitator pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan desa adat Bali. Tim ini diharapkan ikut serta mempercepat penanggulangan sampah di Provinsi Bali,” katanya.

Dia juga menerangkan tentang langkah-langkah khusus yang diambil, untuk pengelolaan sampah berbasis sumber, antara lain; pemberdayaan bank sampah, pembangunan TPST 3R khususnya bagi desa yang telah punya lahan atau melalui hak pinjam pakai, pembuatan lubang resapan Biopori, Komposter, Lubang Daur Ulang Sampah, Saling bersinergi dengan Hatinya PKK, pembangunan insenerator residu bagi desa yang telah memiliki TPST 3R, serta merencanakan TPST 3R berbasis RDF.

Pemkab Tabanan terus memantau dan memberikan perhatian khusus terhadap masalah krusial terkait pengelolaan sampah yang sedang melanda ini. Sanjaya berharap upaya yang telah dilakukan masyarakat, para perbekel dan jero bendesa adat untuk mengatasi permasalahan sampah ini agar lebih serius dan ditingkatkan. “Harapan saya agar Gerakan ini terus dilaksanakan, untuk menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani (AUM)” tutupnya.

Turut menghadiri undangan tersebut Sekda, para asisten sekda, Inspektur Kabupaten Tabanan, Kepala Bapelitbang, Kepala Bakeuda, Kadis Pariwisata, Kepala BKPSDM, Kadis LH dan Kadis Kominfo, Kabag Prokopim beserta para pewarta. (bgn003)21110601

Tabanan, Baliglobalnews

Bupati Tabanan, Komang Gede Sanjaya, menghadiri undangan sinkronisasi dan implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat, di Gedung Gajah Jayasabha, Jumat (17/9). Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Gubernur Bali yang dihadiri bupati/pimpinan daerah se-Bali itu, Bupati Sanjaya menyampaikan capaian program pengelolaan sampah berbasis sumber. Dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos atau TPS3R pada tahun 2021 sudah mencapai 43 desa (32%) dengan pendanaan dari APBD dan dana desa di Tabanan. Sedangkan untuk target pada tahun 2022, dia menyebutkan seluruh desa akan memiliki TPS3R di 90 desa di Tabanan. 

Bupati didampingi Sekda, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Disperindag, Kadis PMD dan Kepala Bapelitbang juga menyatakan program sinkronisasi Pemprov yang menjadi unggulan di Tabanan yang disiapkan tahun 2022 meliputi penyempurnaan pengelolaan sampah berbasis sumber melalui TPS3R, penerapan karakter dan jati diri kerti Bali melalui kegiatan ekstra kurikuler pada PAUD, SD dan SMP. Dilanjutkan dengan pertanian organik untuk komoditas padi, kopi, manggis. Selanjutnya pendataan nilai-nilai kearifan lokal, situs dan ritus melalui data guna desa yang presisi. Dilanjutkan dengan program Pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal, situs dan ritus untuk pariwisata spiritual healing / Balinese wellness. Program pengelolaan produk pertanian melalui industri kesehatan tradisional dan revitalisasi pasar agro Baturiti dan Batungsel.

Pembangunan pusat layanan kesehatan tradisional di RS Nyitdah dan pemanfaatan energi mikrohidro di desa-desa.”Dari 19 regulasi yang dibuat Pemprov Bali, kita sudah buat 18 peraturan dan kebijakan, termasuk program pengelolaan sampah berbasis sumber yang menjadi prioritas pembangunan di Tabanan,” katanya.Dia menyebutkan dari 19 regulasi Pemprov tersebut, hanya 1 peraturan yang belum yaitu pengunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Beberapa kendala ditemui dalam pelaksanaan program sinkronisasi ini, termasuk kendala dalam biaya operasional TPS3R dari dana desa yang masih dinilai minim, pemilihan sampah berbasis sumber yang masih belum optimal, sulitnya mendapat tenaga kerja dari desa yang bersedia untuk mengelola TPS3R dan di Tabanan belum memiliki teknologi pengelolaan sampah untuk pembuatan kompos yang berkualitas dan terstandardisasi. Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Tabanan untuk terus ditingkatkan, sehingga penyempurnaan program pengelolaan sampah berbasis sumber bisa cepat terealisasikan dengan baik. (bgn003)21091701