Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung mempertegas komitmennya dalam pengelolaan sampah berbasis sumber dan digitalisasi data perlindungan sosial. Mulai tahun ini, capaian pelaksanaan Aksi Percepatan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) resmi ditetapkan sebagai salah satu indikator penilaian Mangupura Award.

Hal itu ditegaskan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat memimpin rapat Evaluasi Pelaksanaan Aksi PSBS di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, pada Kamis (2/7/2026). Rapat dihadiri Sekda IB Surya Suamba bersama jajaran pimpinan Perangkat Daerah, Camat, Perbekel, dan Lurah.

Bupati Adi Arnawa menekankan bahwa evaluasi tidak boleh berhenti pada laporan administrasi, melainkan harus memastikan adanya perubahan perilaku nyata di lapangan. Ia menginstruksikan jajaran di tingkat Kecamatan dan desa untuk memvalidasi data distribusi komposter, sarana pengelolaan, hingga tingkat pemilahan sampah oleh masyarakat. “Yang paling penting adalah memastikan perubahan benar-benar terjadi di masyarakat. Jika sampah organik dijemput rutin, warga akan terbiasa memilah sampah dari rumah dan membentuk budaya baru,” ujarnya.

Bupati juga menginstruksikan agar APBDes diprioritaskan untuk mendukung operasional pengelolaan sampah, termasuk armada pengangkutan, penguatan TPS3R, dan fasilitas pengolahan organik. Penilaian Mangupura Award nanti akan mencakup aspek pemilahan rumah tangga, optimalisasi TPS3R, pengurangan residu ke TPA, keterlibatan desa adat, hingga peran pelaku usaha.

Selain masalah sampah, Adi Arnawa menginstruksikan percepatan digitalisasi data perlindungan sosial sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah Pusat. Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, camat, serta kepala desa diminta segera memverifikasi dan memvalidasi data penerima bantuan sosial agar tepat sasaran.

Bupati juga mendorong percepatan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) demi transparansi pelayanan publik. Integrasi data kependudukan dan perlindungan sosial ini diharapkan mampu memperkuat akurasi penyaluran bantuan serta mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Melalui kolaborasi ini, Pemkab Badung menargetkan kemandirian pengelolaan sampah sekaligus menjadikan PSBS sebagai model nasional.

Sementara itu, Kepala DLHK Badung Made Rai Warastuthi melaporkan bahwa hingga awal Juli 2026, sebanyak 91 persen atau 122.951 dari 134.270 kepala keluarga di 62 desa/kelurahan telah berhasil didata. “Pendataan ini menjadi pondasi utama untuk memasuki tahap berikutnya, yaitu validasi dan pengawasan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan intervensi yang tepat, baik melalui penyediaan sarana, edukasi, maupun pembinaan masyarakat,” ujarnya.

Hasilnya, kata Rai Warastuthi, 17 desa/kelurahan masuk kategori sangat baik (pemilahan di atas 90%), 10 wilayah berkategori baik, 22 wilayah kategori menengah, dan 13 wilayah masih menjadi prioritas karena di bawah 50%. Saat ini Badung memiliki 47 unit TPS3R dengan kapasitas kelola 298,2 ton per hari. Berdasarkan peta pengelolaan sampah 2026, dari total timbulan sampah 876,1 ton per hari, sebesar 70,2 persen (614,4 ton) telah berhasil dikelola, sedangkan 29,8 persen (261,7 ton) sisanya terus ditekan melalui penguatan hulu-hilir. “Target kami adalah mewujudkan Badung mandiri dalam pengelolaan sampah. Seluruh sektor harus bergerak bersama, mulai dari rumah tangga, desa, sekolah, pasar, horeka, kawasan pariwisata, hingga pelaku usaha. Semakin besar sampah yang dapat dikelola dari sumbernya, semakin kecil residu yang berakhir di TPA,” katanya.

Partisipasi masyarakat juga terus diperluas melalui 207 bank sampah aktif, pembinaan terhadap 662 satuan pendidikan dengan 99.250 siswa, serta perluasan pengelolaan sampah di sektor perdagangan, horeka, pariwisata, industri kecil dan menengah, dan perkantoran. Pada sektor perdagangan, 21 dari 54 pasar rakyat serta 327 dari 1.473 toko swalayan dan modern telah menerapkan pemilahan sampah secara berkala demi keberlanjutan. Untuk mempercepat target, pemerintah daerah terus mengoptimalkan sinergitas seluruh elemen demi lingkungan Badung yang bersih, hijau, berkelanjutan, dan sejahtera bagi generasi mendatang. (*/bgn003)26070210

Badung, Baliglobalnews

Serangkaian memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memimpin korve bersih sampah di kawasan Pantai Samuh, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, pada Sabtu (6/6/2026).

Membaur dengan peserta aksi korve yang terdiri dari ASN, TNI, Polri dan pelajar, Gubernur Koster menelusuri kawasan pantai sambil memunguti satu demi satu sampah plastik. Aksi korve dilaksanakan dengan penuh semangat oleh para peserta hingga dalam waktu singkat, kawasan pantai kembali bersih.

Kegiatan korve didahului dengan apel yang diisi penyampaian arahan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup oleh Gubernur Koster. Menteri Jumhur Hidayat dalam arahan tertulisnya menyampaikan dunia saat ini sedang menghadapi triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial global. Oleh sebab itu, masalah lingkungan hidup menjadi isu krusial bagi kelangsungan generasi mendatang.

Menteri mengingatkan sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim karena lebih dari 60% penduduknya tinggal di wilayah pesisir dan berisiko terdampak kenaikan air laut, cuaca ekstrem, dan gangguan ketahanan pangan. “Lebih dari 90% bencana di Indonesia bersifat hidrometeorologis, seperti banjir, longsor, dan kekeringan,” katanya.

Menurut Menteri, persoalan lingkungan di Indonesia makin pelik karena dipengaruhi persoalan sampah. Indonesia menghasilkan 51 juta ton sampah setiap tahun, 74% di antaranya belum terkelola secara optimal. “Sebagian besar bercampur dan berakhir di TPA yang menggunakan metode open dumping. Praktik ini tidak hanya menimbulkan masalah kebersihan, tetapi juga pencemaran lingkungan, gas metana, dan ancaman terhadap kesehatan, kualitas hidup, dan keberlanjutan ekosistem,” katanya seraya menambahkan, kondisi TPA yang telah kelebihan beban hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Mengatasi berbagai persoalan lingkungan, dia mengajak masyarakat Indonesia bersama-sama melakukan pertobatan ekologis. “Pertobatan ekologis bukan sekadar kata-kata, tetapi sebuah panggilan untuk merenung dan mengubah cara kita berinteraksi dengan alam. Kita diajak untuk memuliakan alam, mengintrospeksi setiap perilaku dan kebiasaan yang berdampak pada lingkungan,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Menteri LH mengajak seluruh komponen masyarakat menjadikan peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026 sebagai momentum untuk merenung, menyadari kesalahan, dan bergerak memperbaiki hubungan dengan alam. Ia mengajak masyarakat mengambil langkah nyata yaitu mengurangi penggunaan plastik dan sampah sekali pakai, serta mendorong setiap rumah tangga dan kawasan publik untuk memilah sampah mulai dari sumbernya. Menteri Jumhur juga mendorong pemanfaatan sampah secara produktif dan ekonomi sirkular melalui bank sampah atau inisiatif lokal lainnya, serta menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) untuk mengurangi pencemaran dan limbah.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 juga dirangkai dengan pencanangan Gerakan Indonesia ASRI. Gerakan ini diharapkan mengubah perilaku masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang beretika lingkungan menuju Indonesia Emas 2045.

Usai pelaksanaan korve bersih sampah, Gubernur Koster, Bupati Badung, pimpinan OPD Pemprov Bali dan Pemkab Badung mengikuti peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 tingkat nasional secara daring. (*/bgn003)26060701

Buleleng, Baliglobalnews

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ny. Koster mengatakan pendidikan karakter dan kesadaran kolektif masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan penanganan sampah yang berkelanjutan di Bali. Hal tersebut disampaikannya saat hadir sebagai pembicara utama dalam kegiatan RISE Talks Singaraja di Aula Yayasan Dana Punia, Buleleng, pada Sabtu (9/5/2026).

Ny. Koster menekankan bahwa persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan sistem pengelolaan, tetapi juga menyangkut pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sejak dari sumbernya. “Sampah akan menjadi masalah jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu, keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada kesadaran bersama dan kebiasaan memilah sampah sesuai jenisnya,” katanya.

Ny. Koster mengajak masyarakat untuk mulai membiasakan pemilahan sampah organik dan anorganik dari rumah tangga masing-masing. Menurut dia, kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membawa perubahan besar terhadap kualitas lingkungan di Bali.

Dia juga menyampaikan bahwa pengelolaan sampah berbasis sumber di desa/kelurahan dan desa adat telah diatur melalui Instruksi Gubernur Bali Nomor 8324 Tahun 2021. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah desa didorong menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, memanfaatkan lahan pemerintah kabupaten/kota untuk pengolahan sampah, serta aktif melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat.

Dia juga memaparkan pola pengelolaan sampah dilakukan dengan pemilahan menjadi dua jenis utama, yakni sampah organik dan anorganik. Sampah organik basah dimasukkan ke tong komposter, sedangkan sampah organik kering dimasukkan ke teba modern. Adapun sampah anorganik 3R dibawa ke TPS3R, sementara sampah residu diangkut menuju TPST.

Menurut dia, pengelolaan sampah yang dilakukan sejak dari sumber akan jauh lebih efektif dibandingkan sampah yang tercampur. Sampah yang tidak terpilah akan membutuhkan waktu dan tenaga lebih besar dalam proses pengolahannya. “Selama kita sadar bahwa lingkungan yang kotor akan berdampak negatif terhadap ekosistem alam, manusia, dan kebudayaan Bali, maka secara otomatis kita akan membiasakan diri melakukan pemilahan sampah sejak awal,” katanya.

Selain menyoroti pentingnya pemilahan sampah, Ny. Koster juga mengingatkan masyarakat terhadap bahaya penggunaan plastik sekali pakai. Dia menyebut pembatasan sampah plastik sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 perlu terus disosialisasikan karena plastik sangat sulit terurai dan dapat merusak lingkungan.

Kebiasaan membakar sampah plastic, kata dia, berpotensi menimbulkan polusi racun dioksin yang berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama anak-anak.

Narasumber lainnya, I Gede Sukanaya yang juga Kepala Sekolah SMKN 1 Kubutambahan, menekankan pentingnya pendidikan karakter yang dimulai dari lingkungan keluarga dan sekolah. Dia menyebut anak-anak akan lebih mudah membangun kebiasaan disiplin apabila tumbuh di lingkungan yang juga menerapkan kedisiplinan.

Sementara akademisi Undiksha I Made Yudana menyampaikan dukungannya terhadap program pengelolaan sampah berbasis sumber yang tengah digencarkan Pemerintah Provinsi Bali. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada tumbuhnya kesadaran masyarakat. “Jangan sampai alam marah terlebih dahulu baru kita memulai. Jika kita bersatu dan kompak, maka penanganan sampah diyakini akan terwujud,” ujarnya. (*/bgn003)26051001

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster yang didampingi Kasubdit Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Antonius Sardjanto, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa mengajak pelaku hotel, restoran dan kafe (horeka) di Kota Denpasar untuk mengelola sampah berbasis sumber, agar Bali bersih dan nyaman untuk dikunjungi sebagai tujuan utama destinasi wisata dunia sesuai visi pembangunan Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang bertujuan menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, dalam Bali Era Baru.

Walikota Jaya Negara menyampaikan Kota Denpasar memiliki 1.951 horeka, dimana dari hasil assessment pengelolaan sampah Horeka di Denpasar, baru ada 79 yang telah melakukan pengelolaan sampah organik, dan 44 yang belum melakukan pengelolaan sampah organik.

Hal itu terungkap saat Gubernur Bali Wayan Koster memberikan arahan pada acara sosialisasi pengelolaan sampah berbasis sumber pada horeka dan DTW Kota Denpasar di Gedung Dharma Negara Alaya, Kota Denpasar, pada Jumat (8/5/2026).

Gubernur Koster menegaskan kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan perekonomian Bali sangatlah tinggi, yaitu 66,00 persen. Jadi posisi Bali, termasuk Kota Denpasar sebagai destinasi wisata dunia harus  disyukuri, karena telah memberikan sumber perekonomian bagi masyarakat Bali, sehingga harus dirawat agar bisa berkelanjutan. Cara merawatnya, tidak saja melalui peningkatan infrastruktur dan menjaga keamanan, namun yang saat ini dihadapi Bali, khususnya Kota Denpasar ialah masalah sampah. ”Saya berkepentingan pada acara hari ini, kepada pelaku usaha Horeka agar melihat soal sampah ini dengan bijak. Kalau kita mengelola sampah secara bersama-sama, maka citra pariwisata Bali akan naik, tingkat hunian hotel juga naik dan otomatis yang berbelanja di restaurant dan café juga merasakan dampak positifnya. Selain itu, karyawan akan merasakan penghasilannya, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah ikut meningkat,” katanya.

Di hadapan 350 pelaku usaha horeka di Kota Denpasar, Koster menyampaikan urusan sampah akan dikerjakan dengan all out, tanpa membedakan urusan Walikota Denpasar dan Bupati Badung. “Jadi Bali ini harus dikelola secara bersama-sama, supaya cepat selesai masalahnya. Apa yang dibutuhkan Pak Walikota, saya dukung, baik itu soal lahan maupun mesin pengolahan sampahnya. Terbaru, saya mendukung lahan di Kawasan Embung, Tukad Unda, Klungkung untuk menempatkan cacahan sampah organik Kota Denpasar. Saya juga sudah simak, Pak Walikota Denpasar sudah komprehensif melibatkan kepala OPD, pegawai, lembaga pendidikan termasuk anak-anak sekolah untuk melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber. Sekarang kami mengajak Horeka di Denpasar untuk ikut melakukan upaya ini guna menjaga alam Bali ini bersih, karena Bali merupakan destinasi wisata dunia,” jelas Koster sembari menugaskan Dinas Pariwisata untuk melakukan pengecekan pengelolaan sampah ke horeka.

Koster mengatakan Bali sudah mempunyai pola pengelolaan sampah dari hulu, tengah, dan hilir. Untuk di hilir, harus mendapatkan prioritas utama dalam pengolahan sampah energi listrik (PSEL). Presiden RI punya perhatian luar biasa untuk Bali, dengan demikian semua di Bali bertekad pada tahun 2028, Bali ini sudah bersih dari sampah. ”Sekarang kita tinggal berjuang bersama melakukan pengelolaan sampah dengan cara memilah dan jangan buang sampah sembarangan. Supaya tidak kena hukum, jangan melanggar,” katanya.

Sementara Kasubdit Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Antonius Sardjanto mendorong semua stakeholder termasuk masyarakat dan pelaku usaha horeka agar melakukan pengelolaan sampah. Ada lima hal yang perlu dilakukan bersama dalam mengatasi masalah sampah ini, yaitu pertama, perubahan perilaku masyarakat dan industri. Kedua, harus adanya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, recycle centre, bank sampah. Ketiga, adanya anggaran pengelolaan sampah. Keempat, jangan sampai tidak ada SDM pengelola sampah yang bertanggung jawab di TPA. Kelima penegakan hukum. ”Apabila dari satu sampai empat itu tidak jalan, maka penegakan hukum ini paling awal akan dilakukan sesuai UU Nomor 18 Tahun 2008  tentang Pengelolaan Sampah dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” tegasnya. (*/bgn003)26050915

Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung I Bagus Alit Sucipta menyerahkan bantuan corporate social responsibility (CSR) berupa mesin pencacah sampah dan kantong komposter kepada masyarakat Desa Adat Sempidi di Wantilan Pura Desa, Desa Adat Sempidi, pada Jumat (8/5/2026).

Wabup Bagus Alit Sucipta menegaskan bahwa Desa Sempidi merupakan wajah dari Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, sehingga Pemerintah Kabupaten Badung memberikan dukungan penuh terhadap komitmen desa dalam menangani permasalahan sampah di wilayahnya.

Wabup juga mengapresiasi langkah Desa Adat Sempidi yang berinisiatif membangun tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) 3R serta menjalin kerja sama dengan pihak Indotek dalam pengolahan sampah. Menurut dia, terobosan tersebut sangat membantu meringankan beban pengolahan di TPST 3R Mengwitani.

Wabup juga menyerahkan 1.781 unit kantong komposter yang diperuntukkan bagi seluruh kepala keluarga di Desa Adat Sempidi. Selain itu, diserahkan pula satu unit mesin pencacah sampah bantuan CSR dari PT Anugrah (PT Wings). Mesin tersebut memiliki kapasitas operasional hingga delapan jam per hari, dengan kemampuan mencacah lebih dari satu ton sampah per jam, sehingga diperkirakan mampu mengolah hingga sembilan ton sampah per hari. “Kami Pemerintah Kabupaten Badung tidak akan lepas tangan dalam penanganan sampah. Untuk jangka pendek, kami juga berencana mendatangkan tiga unit alat refuse derived fuel (RDF) yang dijadwalkan tiba pada bulan Juli dan akan dioperasikan di TPST 3R Mengwi untuk mengolah sampah organik menjadi bahan bakar alternatif,” ujarnya.

Dia juga mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah secara rutin dari sumbernya, sehingga RDF yang disiapkan dapat dimanfaatkan secara optimal nantinya.

Sementara Bendesa Adat Sempidi I Gusti Ngurah Martana menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Pihaknya menegaskan komitmen pihak desa adat bersama masyarakat untuk bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengatasi persoalan sampah, khususnya melalui penguatan pemilahan sampah dari sumbernya. “Kami bersama masyarakat berkomitmen mendukung penuh upaya pemerintah dalam penanganan sampah, sehingga pemilahan dari sumber dapat terwujud secara berkelanjutan,” ujarnya.

Turut hadir Asisten II Agus Aryawan, Sekretaris DLHK I Wayan Narayana, Lurah Sempidi IGAK Oka Dewi Pertiwi, Bendesa Adat Kwanji I Nyoman Buda Arka, serta para prajuru dan tokoh masyarakat setempat. (*/bgn003)26050815

Mangupura, Baliglobalnews 

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memimpin aksi kurve pengawasan dan penegakan hukum lingkungan pada sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka) serta sektor perdagangan di wilayah Kelurahan Kuta pada Jumat (8/5/2026). Pada saat yang sama, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta juga memantau pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di wilayah Kelurahan Tuban.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan bahwa secara umum wilayah Kuta sudah terlihat bersih. Meski demikian, dia mencatat masih adanya oknum masyarakat yang membuang sampah sembarangan di lokasi tertentu. Sebagai solusi, pihak Kelurahan Kuta telah menginisiasi titik penampungan sampah sementara di Kantor Kelurahan. “Saya melihat di Kantor Lurah Kuta, upaya yang dilakukan oleh Lurah adalah mencoba mengedukasi masyarakat untuk memastikan bahwa sampah-sampah yang ada di Kuta ini memang sudah dipilah. Jadi, Bapak Lurah sudah menyiapkan tempat di Kantor Lurah sekaligus dia memastikan bahwa itu sudah dipilah. Dan dari pihak DLHK sudah siapkan truk yang standby untuk membawa sampah ke TPST,” ujarnya.

Bupati memberikan apresiasi kepada jajaran kecamatan, kelurahan, kepala lingkungan (kaling), serta masyarakat Kuta yang mulai sadar akan pentingnya pemilahan sampah. Untuk mendukung gerakan ini, Pemkab Badung berkomitmen menyediakan infrastruktur penampungan sampah terpilah yang lebih memadai di Kelurahan Kuta. “Sekaligus juga nanti kita akan siapkan petugas untuk memastikan bahwa sampah-sampah yang dibawa ke sana itu memang sudah sudah terpilah. Sambil itu juga, kami juga sudah perintahkan tadi Lurah, untuk segera melaksanakan pemantauan secara rutin. Karena masyarakat masih nyari celah-celah untuk menempatkan sampah di pinggir jalan, yang mana tidak ada pengawasan. Karena seiring dengan itu, kita akan melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan,” katanya.

Selain memantau lingkungan warga, Bupati Adi Arnawa beserta jajaran juga meninjau langsung beberapa unit usaha Horeka di wilayah Kuta. Berdasarkan pantauannya, sektor horeka secara umum telah melakukan pemilahan sampah, meski belum sepenuhnya melakukan pengolahan secara mandiri di lokasi usaha. “Harapan kita adalah semua Horeka itu mengolah sampah sendiri di tempat usahanya masing-masing, sehingga tidak perlu ada lagi membuang sampah ke TPST, atau ke TPA Sueung sudah tidak ada lagi, mudah-mudahan dengan kegiatan semacam ini rutin melakukan turun kelapangan seperti ini kita langsung melihat situasi di lapangan,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Bupati pada kesempatan tersebut Sekda IB Surya Suamba bersama jajaran kepala OPD, Camat Kuta D. Ngurah Bayudhewa, Lurah Kuta Putu Dedik Ardiana, serta jajaran TNI dan ASN di lingkungan Pemkab Badung. (*/bgn003)256050803

Mangupura, Baliglobalnews 

Pemkab Badung berkolaborasi dengan pelaku usaha memberikan bantuan 1.000 paket sembako kepada petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung. Paket sembako sebagai wujud perhatian dan motivasi kepada petugas kebersihan diserahkan langsung Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa kepada petugas kebersihan di TPST Mengwitani pada Jumat (8/5/2026).

Bupati Adi Arnawa menyampaikan kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi dan empati pemerintah daerah bersama pelaku usaha untuk membantu petugas kebersihan. Bupati sangat berterima kasih atas kerja keras petugas kebersihan yang bahu membahu, berjibaku menuntaskan sampah di badung. “Kami atas nama Pemkab Badung menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada ‘pahlawan’ kebersihan sudah berjibaku membantu kami mengatasi sampah. Kami juga apresiasi semangat petugas, karena setelah membersihkan sepanjang jalan, diarahkan ke TPST membantu pemilahan sampah sebagai akselerasi percepatan penanganan sampah,” katanya.

Tugas mulia ini telah menunjukkan hasil yang cukup baik, karena mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat Badung untuk memilah sampah, sehingga mengurangi beban petugas dalam pengelolaan sampah. Untuk meningkatkan semangat para petugas, Bupati telah memikirkan untuk memberikan reward berupa insentif hari raya Galungan bagi petugas kebersihan. “Kami kira tidak cukup hanya sembako, kedepan kami akan berikan insentif untuk Hari Raya Galungan. Semoga petugas kebersihan lebih semangat dan bekerja serius menuntaskan sampah,” katanya.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada tim dan pelaku usaha telah melakukan upaya nyata memberikan sembako dan bantuan kesehatan bagi petugas kebersihan dengan adanya pos kesehatan di TPST. “Ini salah satu bentuk perhatian kepada petugas. Kemarin juga Bapak Wakil Bupati hadir di sini memberikan makanan, itu kan bagus. Mari saling bersinergi bersama-sama membangun tanggung jawab dalam penanganan sampah di Badung ini. Langkah nyata ini akan berdampak positif bagi dunia pariwisata. Sehingga apa yang menjadi isu, tantangan pariwisata akan bisa dilewati, seiring kita juga akan melakukan penataan infrastruktur guna menambah carrying capacity/daya dukung dari Kabupaten Badung,” pungkasnya.

Ada 11 perusahaan yang memberikan bantuan sembako melalui CSR, meliputi Perumda Tirta Mangutama, CV Wulan Jaya, CV Manik Sekecap Area, PT Bianglala Bali, PT Adhi Mertha Karya Mandiri, PT Pandu Jaya Karya, PT Melangit Jaya Mandiri, PT Tunas Jaya Sanur, PT Megatama, PT Sida Dadi Prakanti dan CV Prisma Alam.

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Made Agus Aryawan, Kadis Kesehatan Made Padma Puspita, Kadis LHK Made Rai Warastuthi, Plt. Kabag Pembangunan Bayu Angga Widura serta para pelaku usaha. (*/bgn003)26050802

Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung melalui Tim Penegakan Hukum (Gakum) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terus mengintensifkan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Badung. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha, khususnya pasca pembatasan pengiriman sampah organik ke TPA Suwung sejak 1 April 2026.

Berdasarkan data DLHK Kabupaten Badung periode 1 hingga 10 April 2026, tercatat 128 kasus pelanggaran. Dari jumlah tersebut, 120 kasus dilakukan oleh pelaku usaha, 5 kasus oleh masyarakat atau rumah tangga, serta 3 kasus oleh jasa pengelola sampah swasta. Seluruh pelanggaran tersebut telah dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis serta kewajiban membuat surat pernyataan.

Dalam surat peringatan tersebut, pelanggar diberikan waktu maksimal 14 hari untuk melakukan perbaikan. Apabila tidak diindahkan, maka akan dilanjutkan ke proses hukum melalui mekanisme tindak pidana ringan (Tipiring) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun jenis pelanggaran yang ditemukan meliputi tidak melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber, tidak memiliki sarana pemilahan sampah, tidak mengolah sampah organik secara mandiri, tidak mengelola sampah anorganik dan residu, serta melakukan pembakaran sampah terbuka di lokasi usaha.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DLHK I Made Agus Aryawan menegaskan bahwa penegakan hukum ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif. Menurut dia, langkah ini diambil karena sebelumnya sosialisasi telah dilakukan secara masif hingga ke tingkat lingkungan dan banjar. “Penegakan hukum ini bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha agar lebih tertib dalam memilah dan mengelola sampah dari sumber,” ujarnya di Mangupura pada Sabtu (11/4/2026).

Pemerintah Kabupaten Badung juga mengimbau seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan pengelolaan sampah, antara lain dengan melakukan pemilahan sampah, menyediakan sarana pemilahan minimal tiga jenis, mengolah sampah organik secara mandiri, serta tidak melakukan pembuangan maupun pembakaran sampah yang tidak sesuai standar.

Agus Aryawan juga menyampaikan bahwa perubahan budaya dalam pengelolaan sampah memang tidak dapat dilakukan secara instan. Namun, upaya tersebut harus dimulai dari sumber untuk mengurangi beban lingkungan. “Kepatuhan terhadap pengelolaan sampah merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas lingkungan serta mendukung citra pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Badung,” pungkasnya. (adv/bgn)Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung melalui Tim Penegakan Hukum (Gakum) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terus mengintensifkan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Badung. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha, khususnya pasca pembatasan pengiriman sampah organik ke TPA Suwung sejak 1 April 2026.

Berdasarkan data DLHK Kabupaten Badung periode 1 hingga 10 April 2026, tercatat 128 kasus pelanggaran. Dari jumlah tersebut, 120 kasus dilakukan oleh pelaku usaha, 5 kasus oleh masyarakat atau rumah tangga, serta 3 kasus oleh jasa pengelola sampah swasta. Seluruh pelanggaran tersebut telah dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis serta kewajiban membuat surat pernyataan.

Dalam surat peringatan tersebut, pelanggar diberikan waktu maksimal 14 hari untuk melakukan perbaikan. Apabila tidak diindahkan, maka akan dilanjutkan ke proses hukum melalui mekanisme tindak pidana ringan (Tipiring) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun jenis pelanggaran yang ditemukan meliputi tidak melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber, tidak memiliki sarana pemilahan sampah, tidak mengolah sampah organik secara mandiri, tidak mengelola sampah anorganik dan residu, serta melakukan pembakaran sampah terbuka di lokasi usaha.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DLHK I Made Agus Aryawan menegaskan bahwa penegakan hukum ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif. Menurut dia, langkah ini diambil karena sebelumnya sosialisasi telah dilakukan secara masif hingga ke tingkat lingkungan dan banjar. “Penegakan hukum ini bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha agar lebih tertib dalam memilah dan mengelola sampah dari sumber,” ujarnya di Mangupura pada Sabtu (11/4/2026).

Pemerintah Kabupaten Badung juga mengimbau seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan pengelolaan sampah, antara lain dengan melakukan pemilahan sampah, menyediakan sarana pemilahan minimal tiga jenis, mengolah sampah organik secara mandiri, serta tidak melakukan pembuangan maupun pembakaran sampah yang tidak sesuai standar.

Agus Aryawan juga menyampaikan bahwa perubahan budaya dalam pengelolaan sampah memang tidak dapat dilakukan secara instan. Namun, upaya tersebut harus dimulai dari sumber untuk mengurangi beban lingkungan. “Kepatuhan terhadap pengelolaan sampah merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas lingkungan serta mendukung citra pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Badung,” pungkasnya. (adv/bgn005)26041214

Mangupura, Baliglobalnews 

Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta melakukan kunjungan kerja untuk memantau langsung dinamika operasional di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Mengwitani pada Minggu (12/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wabup menekankan pentingnya sinergi hulu-hilir guna mengatasi tantangan volume sampah yang kini mencapai lebih dari 120 ton per hari.

Sebagai bentuk apresiasi nyata, Wabup menyerahkan 1.000 paket makanan kepada petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung. Ia menyebut para petugas tersebut sebagai “pahlawan lingkungan” yang bekerja tanpa henti menjaga keasrian wilayah. “Dedikasi rekan-rekan di lapangan sangat luar biasa. Namun, kerja keras petugas dan teknologi mesin di TPST ini tidak akan pernah cukup jika tumpukan sampah terus bertambah tanpa ada pemilahan sejak dari sumbernya,” tegas Wabup Bagus Alit Sucipta di sela-sela peninjauannya.

Wabup menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung sedang mengkaji langkah-langkah percepatan untuk mengoptimalkan penanganan residu sampah. Ia menyoroti pentingnya kepastian regulasi agar fasilitas pendukung seperti Incinerator dapat segera dioperasikan untuk mengurangi tumpukan sampah yang belum terolah. “Kami menyadari beban TPST Mengwitani sudah sangat besar. Kapasitas pilah kami maksimal 90 ton, sementara kiriman sampah melampaui angka itu. Solusi jangka pendek adalah penguatan teknologi, namun solusi jangka panjang yang berkelanjutan adalah kesadaran masyarakat untuk memilah sampah organik dan non-organik di tingkat rumah tangga,” katanya. 

Sementara Plt. Kepala DLHK Made Agus Aryawan mengatakan volume sampah yang ditangani setiap hari mencapai lebih dari 120 ton. Jumlah tersebut terdiri dari sampah campuran 70-90 ton per hari serta sampah organik berkisar 50-70 ton per hari.

Menurut dia, tingginya volume sampah berdampak pada terjadinya penumpukan di TPST Mengwitani. Hal ini disebabkan kapasitas pemilahan yang maksimal sekitar 90 ton per hari belum mampu mengimbangi jumlah sampah yang masuk. “Kami menggunakan sistem hybrid, perpaduan tenaga manusia dan mesin. Namun, lonjakan volume sampah membuat antrian tetap terjadi,” katanya seraya menambahkan bahwa optimalisasi penanganan residu masih terkendala regulasi pengoperasian incinerator.

Pada akhir kunjungan, Wabup Bagus Alit Sucipta kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan budaya memilah sampah sebagai gaya hidup baru demi mewujudkan Kabupaten Badung yang bersih, hijau, dan mandiri secara pengelolaan lingkungan. (*/bgn003)26041211

Mangupura, Baliglobalnews 

Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta meninjau lokasi pengelolaan bahan kompos di kawasan Taman Bung Karno, Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, pada Minggu (12/4/2026). Langkah ini diambil sebagai respons cepat pemerintah daerah terhadap keluhan masyarakat, sekaligus memastikan proses pengolahan limbah organik tersebut berjalan sesuai standar lingkungan yang ketat.

Wabup Bagus Alit Sucipta menegaskan bahwa lokasi yang ditinjau bukanlah tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) permanen yang akan menampung sampah dalam jangka panjang. Sebaliknya, area tersebut difungsikan secara terbatas untuk mendukung siklus pengolahan pupuk organik. “Lokasi ini bukan TPST, tetapi sementara digunakan sebagai sentra kompos,” ujarnya memberikan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Dia memaparkan teknis pengelolaan sampah di lokasi tersebut yang menggunakan metode penimbunan yang higienis. Sampah organik yang diolah menjadi kompos digali, dimasukkan ke dalam tanah, kemudian ditutup kembali dengan lapisan tanah yang layak. Strategi ini diklaim sebagai solusi efektif untuk menekan polusi udara. Menurut dia, metode tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan bau menyengat maupun pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan warga sekitar.

Selain menuntaskan isu sampah, Pemerintah Kabupaten Badung juga memiliki visi besar untuk menata kawasan Taman Bung Karno menjadi ikon baru berupa taman kota yang representatif. Rencana ini akan diintegrasikan dengan pembangunan infrastruktur akses jalan tembus yang menghubungkan wilayah Munggu langsung ke kawasan Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung.

Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas, tetapi juga menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi baru serta mendongkrak sektor pariwisata di wilayah Penarungan dan sekitarnya. Di akhir kunjungannya, Wabup menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan tantangan lingkungan di Badung. “Harapan kami, mari kita bekerja sama. Baik masyarakat, tokoh-tokoh di Penarungan, bantu kami dalam menangani masalah sampah ini secara bersama-sama,” pungkasnya.

Turut hadir Plt. DLHK I Made Agus Aryawan beserta jajaran terkait, Perbekel Desa Penarungan Ni Wayan Kerni dan Bendesa Adat Penarungan I Made Widiada. (*/bgn003)26041210