Jakarta, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Nasional Pemantapan Pembangunan PSEL (pengolahan sampah menjadi energi listrik) tahap pertama, yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia di Ruang Rapat Utama Lantai 3 Gedung Kemenko Pangan, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat, pada Jumat (24/10/2025). Hal itu sebagai tindak lanjut penetapan Kabupaten Badung sebagai salah satu dari lima daerah prioritas nasional pembangunan fasilitas PSEL.

Rakortas tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq, perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, PT. PLN (Persero), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), serta para kepala daerah dari wilayah prioritas nasional.

Bagus Alit Sucipta yang mewakili Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa hadir bersama Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung Made Rai Warastuthi, sebagai wujud dukungan Pemkab Badung terhadap kebijakan nasional dalam pengelolaan sampah berkelanjutan.

Rakortas ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam mempercepat Implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Pada kesempatan tersebut, Denpasar Raya (yang meliputi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung) ditetapkan sebagai salah satu wilayah prioritas nasional pembangunan PSEL, berdasarkan hasil verifikasi teknis dan evaluasi lapangan oleh tim terpadu antar-Kementerian pada awal Oktober 2025. Wilayah ini memiliki potensi timbulan sampah sebesar 1.552 ton per hari, terdiri atas 547 ton dari Kabupaten Badung dan 1.004 ton dari Kota Denpasar. Dari jumlah tersebut, 1.200 ton per hari akan diolah di fasilitas PSEL, masing-masing 700 ton dari Denpasar dan 500 ton dari Badung.

 Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, dan Pemerintah Kabupaten Badung telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 19 Oktober 2025. Lokasi yang disepakati untuk pembangunan PSEL ditetapkan di atas lahan seluas 6 hektar milik PT. Pelindo (Persero), Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan. Pemanfaatan lahan tersebut telah disepakati melalui Berita Acara Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Oktober 2025, menandai kesiapan administrasi dan teknis menuju tahap pra-konstruksi.

Rakortas juga membahas penguatan tata kelola antara pemerintah daerah dan badan usaha pelaksana, termasuk penunjukan Danantara sebagai mitra pembangunan PSEL dengan dukungan teknologi pengolahan modern yang mampu mengelola berbagai jenis sampah. Proses pra-feasibility study (Pre-FS) dan pemilihan mitra pengembang telah dimulai pada Oktober 2025, dengan target penandatanganan kerja sama dan pelaksanaan groundbreaking pada akhir Maret 2026.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Badung akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Kota Denpasar, khususnya dalam penyiapan sistem pengangkutan, pematangan lahan, serta pelaksanaan konsultasi publik dengan masyarakat terdampak. Seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkab Badung untuk mendukung pengelolaan sampah yang inovatif, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran Denpasar Raya sebagai pusat pengembangan ekonomi sirkular dan energi terbarukan di Indonesia. (*/bgn003)25102513

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Pusat menetapkan Wilayah Denpasar Raya yakni Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sebagai salah satu daerah yang akan dibangunkan tempat pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Hal itu mengemuka saat Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri rapat koordinasi PSEL yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta pada Jumat (24/10/2025).

Rapat yang diinisiasi oleh pemerintah pusat ini merupakan bagian dari upaya percepatan implementasi program nasional pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis energi ramah lingkungan. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan serta hadir juga kepala daerah dari berbagai Kota yang menjadi lokasi pengembangan proyek PSEL.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Jaya Negara menyampaikan bahwa pengelolaan sampah menjadi energi listrik merupakan solusi strategis untuk menjawab persoalan sampah di perkotaan, terutama di Denpasar yang terus berkembang sebagai kota wisata dan pusat aktivitas ekonomi. “PSEL bukan hanya solusi terhadap masalah lingkungan, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mendukung transisi energi bersih di daerah. Kami di Denpasar berkomitmen untuk mempercepat proses perencanaan dan pengembangan program ini agar dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Jaya Negara menambahkan, saat ini telah disiapkan lahan seluas 6 hektare untuk pembangunan PSEL. Lahan tersebut telah melalui proses penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Pemkot Denpasar, Pemkab Badung, Pemerintah Provinsi Bali, dan pihak Pelindo. “Dari perpres yang sudah dikeluarkan, kami sudah menandatangani MoU dengan Bapak Gubernur. Selain itu, kami juga telah membuat surat pernyataan kesiapan membawa sampah bersama Bupati Badung minimal sebanyak 1.000 ton, serta menyiapkan kesepakatan untuk menyuplai sampah ke pihak pengelola, Denpasar akan menyuplai sekitar 700 ton sampah per hari untuk diolah lebih lanjut,” katanya.

Rapat koordinasi ini membahas berbagai aspek teknis dan kebijakan, mulai dari mekanisme kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, penyediaan lahan, pemilihan teknologi pengolahan sampah, hingga skema pembiayaan dan penyaluran energi listrik hasil produksi.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen  Pemerintah Daerah, termasuk Kota Denpasar, dalam mendukung pengembangan PSEL sebagai bagian dari upaya nasional pengelolaan sampah berkelanjutan. Dari beberapa Lokasi Daerah yang direkomendasikan, terdapat 7 Daerah yang diputuskan oleh pusat untuk menjadi prioritas karena telah memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sudah siap dilakukan pembangunan PSEL tahap 1 diantaranya Provinsi Bali, Denpasar Raya (Kota Denpasar dan Kabupaten Badung), Provinsi DI. Yogyakarta, Bogor Raya, Tangerang Raya, Semarang Raya, Bekasi Raya dan Medan Raya. Seluruh Daerah yang terpilih nantinya akan diberikan waktu pengerjaan kurang lebih 1 Tahun 8 Bulan dan paling lambat 2 Tahun sejak ditetapkan.

“Kami menyambut baik langkah seluruh pemerintah daerah termasuk Pemkot Denpasar yang proaktif dalam menyiapkan program PSEL. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar proyek ini dapat berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat jangka panjang baik bagi lingkungan maupun ekonomi daerah,” katanya.

Melalui sinergi lintas kementerian dan dukungan penuh pemerintah daerah, diharapkan proyek PSEL di beberapa daerah terpilih secara Nasional, seperti Provinsi Bali, Denpasar Raya (Kota Denpasar dan Kabupaten Badung), Provinsi DI. Yogyakarta, Bogor Raya, Tangerang Raya, dan Semarang Raya, Bekasi Raya dan Medan Raya dapat segera direalisasikan. “Program ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola sampah yang modern, efisien, dan berorientasi pada energi hijau, sekaligus memperkuat komitmen Denpasar menuju kota berkelanjutan dan bebas sampah di masa mendatang,” pungkasnya. (*/bgn003)25102509

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster memimpin Rapat Evaluasi Tim Kerja Percepatan Pelaksanaan Pembatasan Plastik Sekali Pakai dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, pada Rabu (3/9/2025).

Gubernur Koster menegaskan pentingnya penguatan enam lembaga pelaksana sebagai ujung tombak penanganan sampah berbasis sumber, yaitu kantor lembaga pemerintah dan swasta, desa/kelurahan/desa adat, pelaku usaha (hotel, pusat perbelanjaan, restoran, kafe), lembaga pendidikan dan pelatihan, pasar (PD Pasar dan pasar desa/desa adat), serta tempat ibadah.

Fokus percepatan diarahkan pada intensifikasi sosialisasi dan edukasi, penguatan kolaborasi dengan perangkat daerah kabupaten/kota serta lembaga masyarakat, penetapan target pencapaian hingga Desember 2025, percepatan pembangunan Teba Modern untuk sampah organik, pembangunan TPS3R/TPST untuk sampah residu, serta penguatan program pembelian pupuk organik antar kabupaten/kota. Selain itu, Program Gotong Royong Bali Bersih Sampah akan digelar rutin di desa, sekolah, dan desa adat. “Banyak kendala di lapangan, tetapi kita tidak boleh bosan, tidak boleh capek, apalagi berhenti. Kita harus terus bergerak,” ujarnya.

Dia menekankan pentingnya peran kepala desa, lurah, dan bendesa adat dalam implementasi pengelolaan sampah berbasis sumber. “Jika desa bersih, maka Bali akan bersih. Semua komponen harus mulai mengelola sampahnya. Sampah organik selesai di sumber, sampah anorganik ditangani di desa, sehingga alur sampah ke TPA berkurang dan akhirnya berhenti. Target kita jelas, sampah ke TPA Suwung harus berakhir Desember 2025,” tegasnya.

Sementara Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) Padas Ny. Koster mengatakan bahwa pola lama “kumpul, angkut, buang” tidak lagi relevan. Pola baru harus diterapkan, yaitu sampah organik basah diolah dengan komposter, organik kering dikelola di Teba Modern, anorganik dipilah dengan prinsip 3R di TPS3R, dan residu diarahkan ke TPST.

Hingga Agustus 2025, sosialisasi PSBS telah dilaksanakan di 26 kecamatan dari 57 kecamatan di Bali atau 45,61 persen, dengan total peserta 2.098 orang atau 45,02 persen. Kabupaten dengan peserta terbanyak antara lain Kintamani (220 orang), Gianyar (120 orang), Mengwi (120 orang), Payangan (116 orang), Susut (114 orang), Abiansemal (108 orang), dan Tegalalang (106 orang).

Selain itu, 42.341 kepala keluarga di Bali telah melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber melalui berbagai metode, seperti teba modern, komposter, biopori, eco enzym, dan maggot. Saat ini terdapat sekitar 40.569 Teba Modern dengan kapasitas tampung 23.849 ton. “Pola kumpul, angkut, buang sudah tidak bisa lagi. Ketika sampah organik dikelola di sumbernya, volume sampah berkurang hingga 65 persen. Jika sisanya ditangani dengan baik di desa, maka desa akan bersih, dan Bali pun akan bersih. Inilah tugas kita bersama, pemerintah dan masyarakat, untuk mewujudkan Bali bersih dan lestari,” katanya.

Dengan kerja bersama pemerintah, desa, dunia usaha, sekolah, dan masyarakat, Gerakan Bali Bersih Sampah diyakini akan terus berkembang menjadi gerakan kolektif yang memastikan Bali tampil sebagai pulau bersih, hijau, dan lestari tanpa ketergantungan pada TPA. (*/bgn003)25090308

Mangupura, Baliglobalnews 

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memimpin rapat koordinasi (rakor) percepatan pengelolaan sampah bersama dengan lurah/perbekel se-Kabupaten Badung di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, pada Rabu (3/9/2025).

Bupati Adi Arnawa menyampaikan bahwa dalam rangka mendorong pengolahan sampah secara serempak di semua desa yang ada di Kabupaten Badung, Pemkab Badung kembali melaksanakan pemantauan terhadap desa-desa yang sudah memiliki TPS3R dengan mesin-mesinnya dan juga beberapa desa yang tidak memiliki TPS3R tapi pengolahan sampah selama ini ditangani oleh TPST yang terdekat.

“Saya juga mendengarkan salah satu vendor yang direkomendasikan oleh beberapa Perbekel yang menawarkan produknya terkait dengan penanganan sampah di Badung. Mudah-mudahan nanti dengan pertemuan ini kita akan bisa secepatnya mengambil keputusan. Dan masalah sampah tidak bisa kita ajaknya retorika. Kita harus action langsung, tidak hanya bisa berteori. Terhadap Desa yang TPS3R nya sudah jalan dan sudah bagus saya apresiasi,” ujarnya.

Bupati juga menerangkan akan tetap memberikan ruang terhadap perusahaan-perusahaan yang menawarkan produk teknologi terhadap penyelesaian pengolahan sampah di Kabupaten Badung. OPD terkait, Perbekel dan Lurah bersama-sama untuk memilih yang terbaik untuk pengolahan sampah di Kabupaten Badung.

“Banyak vendor yang menyampaikan teknologi bersama-sama A, B, C, D. Saya ingin benar-benar mendapatkan satu pengolahan sampah atau mesin atau teknologi yang memang-memang menyesuaikan masalah. Apalagi sekarang ini sudah jelas bahwa TPA Suwung itu ditutup. Selama ini saya melihat bahwa pengolahan sampah yang di masing-masing di TPS3R ini kan masih memberikan residu. Berbeda kalau residu itu hanya sekedar abu, tetapi kalau residu ini masih berbentuk, sampai yang memang tidak bisa diolah di TPA Suwung. Maka saya ingin memastikan bagaimana alat atau mesin yang kita pakai nantinya, sehingga dengan demikian bisa diolah menjadi Batako atau lainnya,” katanya.

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) IB Gede Arjana melaporkan sesuai dengan arahan Bupati, DLHK Badung sudah bergerak cepat juga memastikan di masing-masing desa dan kelurahan, agar TPS3R wajib terbangun. Dari 46 desa dan 16 kelurahan yang ada di Kabupaten Badung sudah terbangun 41 tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS3R).

“Beberapa Desa dan Kelurahan juga masih ada yang belum bisa membangun TPS3R, karena beberapa kendala, yang utama adalah kendala lokasi, yang kedua adalah operasional, kaitannya dengan SDM dan kemudian sarana-prasarananya. Sesuai dengan arahan Bapak Bupati, mendorong para Kepala Desa dan Lurah yang belum memiliki TPS3R, agar mengupayakan minimal lokasi. Kaitannya dengan sarana dan prasarana maupun biaya operasional, itu agar diajukan melalui proposal, sesuai dengan kebijakan Bapak Bupati, akan dibantu melalui dana hibah dan BKK,” ucapnya.

Turut hadir Sekda IB Surya Suamba dan camat se-Kabupaten Badung. (*/bgn003)25090302

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber (PSBS) dengan mengoptimalkan fungsi teba modern di seluruh lingkungan kantor perangkat daerah dan unit pelaksana teknis daerah. Penegasan ini tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 1573 Tahun 2025.

Kebijakan ini menindaklanjuti Surat Gubernur Bali yang mengatur penghentian operasional open dumping TPA Regional Sarbagita Suwung untuk sampah organik mulai 1 Agustus 2025. Langkah tersebut bertujuan mengurangi beban TPA sekaligus mengajak seluruh ASN dan pegawai non-ASN menjadi teladan dalam mengelola sampah dari sumbernya.

Sekda Bali menginstruksikan agar semua sampah organik dari kegiatan perkantoran diolah di teba modern yang telah dibangun. Sementara sampah anorganik, seperti plastik, kertas, dan logam, harus dipilah untuk kemudian didaur ulang melalui pemulung, pengepul, atau pembeli barang bekas. Jika kapasitas teba modern tidak mencukupi, instansi diminta menambah fasilitas sesuai ketersediaan lahan atau bekerja sama dengan TPS3R terdekat.

Tak hanya di kantor, ASN dan pegawai non-ASN juga diimbau untuk mengelola sampah organik rumah tangga. Bagi yang memiliki lahan cukup dianjurkan membangun teba modern di rumah, sementara yang lahannya terbatas dapat memanfaatkan tong komposter atau metode alternatif lain. “Dengan pelaksanaan ketentuan ini, ASN dan pegawai non-ASN Pemerintah Provinsi Bali menjadi pelopor pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” tegas Sekda Bali dalam surat edaran tersebut.

Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan budaya baru pengelolaan sampah di Bali, mengurangi ketergantungan pada TPA, dan melestarikan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. (*/bgn003)25080902