Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali menanggapi pendapat Gubernur atas Raperda Provinsi Bali tentang Pengarusutamaan Gender dalam Rapat Paripurna ke-6 DPRD Provinsi Bali, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024, pada Senin (1/42024).

Koordinasi Pembahasan Raperda, I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri Suyasa, yang membacakan tanggapan dewan mengatakan terkait masukan Pj. Gubernur agar disesuaikan uraian singkat pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Ranperda tersebut dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

“Kami berima kasih atas masukannya, sebab sejalan dengan hasil konsultasi, harmonisasi dan sinkronisasi Raperda tentang PUG itu dengan Kemenkum HAM RI Kanwil Bali dan Kemen PPPA RI, karenanya konsideran menimbang telah diubah, sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang, bahwa konsideran menimbang memuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis,” katanya.

Terhadap masukan Pj. Gubernur terkait pengarusutamaan gender perlu ditambahkan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembentukan produk hukum daerah serta peraturan perundang-undangan teknis terkait pedoman umum pengarusutamaan gender di daerah.

“Kami sependapat bahwa sesuai dengan butir 28 dan butir 39 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, yang perlu dicantumkan yaitu dasar hukum kewenangan dan yang mendelegasikan,” katanya.

Dalam rapat tersebut, dewan juga menyampaikan aspirasi untuk memperhatikan kelompok rentan yang diatur dalam BAB V pelaksanan Pasal 17 Ayat (2) di antaranya terkait kelurahan/desa/desa adat ramah perempuan dan peduli anak, serta kelompok rentan. Kemudian, penyedia dan penguatan sarana dan prasarana yang responsif gender.

“Sehingga yang dimaksud dengan penguatan sarana dan prasarana yang Responsif Gender meliputi ruang menyusui/laktasi, ruang penitipan anak, pemisahan toilet perempuan dan laki-laki, tempat parkir prioritas dan sarana prasarana penunjang lainnya, termasuk untuk subyek kelompok rentan (difabilitas, lansia dan yatim piatu,” katanya. (bgn008)24040101

Denpasar, Baliglobalnews

Tim verifikasi Anugrah Parahita Ekapraya (APE) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Denpasar atas pengarusutamaan gender.

Hal itu disampaikan Tim Verifikator Kementrian PPPA RI, Sally Astuti Wardani, saat memberikan sambutan pada pertemuan verifikasi secara virtual dalam rangka pemberian penghargaan APE tahun 2020 pada Kamis (18/3).

Sally Astutui mengatakan verifikasi tahun ini makin berat, karena indikator penilaiannya lebih ketat. Hal ini dapat dilihat dari daerah yang diverifikasi tahun ini lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya. ”Kami sangat mengapresiasi Pemerintah Kota Denpasar, karena telah mampu mempertahankan prestasi untuk diverifikasi,” ujarnya.

Menurut Sally Astuti, verifikasi untuk mengetahui lebih jauh data dan informasi tentang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar. Sudah banyak kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar namun apakah telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu merupakan salah satu indikator penguat argumen dalam verifikasi ini.

Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara dalam sambutannya mengatakan pengarusutamaan gender (PUG) bukanlah suatu program atau kegiatan, melainkan suatu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi suatu dimensi integral mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai suatu keadilan gender sesuai dengan instruksi presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.

”Komitmen Pemerintah Kota Denpasar untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan. Sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat,” ujarnya.

Dalam pembangunan di Kota Denpasar keterlibatan tokoh wanita sangat besar sekali bahkan banyak ide-ide yang muncul terkait penanganan masalah anak, disabilitas dan pemberdayaan perempuan muncul dari tokoh-tokoh wanita. Termasuk dalam bidang ekonomi, politik dan pemerintahan banyak tokoh wanita yang telah memegang peranan penting. Ini menandakan telah diberikan kesempatan dan ruang seluas-luasnya untuk kaum perempuan.

Sementara Ketua Pokja PUG Kota Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, mengatakan kriteria atau syarat untuk mengikuti verifikasi ini meliputi adanya komitmen pemerintah, adanya kebijakan, serta adanya sumber daya manusia dan anggaran, tersedia data, alat analisis yang digunakan dan terakhir peran serta masyarakat atau dunia usaha. Tujuan akhir dari verifikasi ini untuk mengurangi kesenjangan pengarusutamaan gender. (bgn003)21031817