Denpasar, Baliglobalnews

Pengadilan Negeri Denpasar menggelar acara workshop untuk menyamakan persepsi terkait KUHP dan KUHAP di Aula Pengadilan Tinggi Denpasar pada Jumat (13/2/2026).

Acara yang dibuka Ketua PT Denpasar Bambang Hery Mulyono itu menghadirkan narasumber atau pembicara dari Kajati Bali Chatarina, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Isnurul Syamsul Arif, perwakilan Polda Bali I Made Krishna dan Firmanto Laksana dari DPN Peradi. “Dengan adanya workshop ini, adanya persamaan persepsi dalam penegakkan hukum sekaligus persamaan memedomani daripada implementasi KUHP dan KUHAP baru ini,” kata Bambang, dalam sambutannya.

Narasumber Isnurul Syamsul Arif mengatakan terkait hakim dalam mengadili perkara tingkat manapun, sepanjang perkara itu diputus sejak 2 Januari 2026 hingga seterusnya, harus menggunakan KUHP 2023 dan UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana. Kecuali, ketentuan yang lama lebih menguntungkan terdakwa maka akan digunakan ketentuan yang lama (asas lex favor reo/lex mitior).

Dia menyampaikan ketentuan hukum acara yang berlaku didasarkan pada kapan identitas terdakwa diperiksa oleh hakim tingkat pertama. Apabila sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka seluruh pemeriksaan perkara hingga upaya hukum dilakukan menggunakan KUHAP 1981. “Apabila pemeriksaan perkara setelah 2 Januari 2026, harus menggunakan KUHAP 2025,” katanya.

Narasumber Chatarina Muliana Girsang menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan para penyidik serta majelis hakim terait dengan KUHP dan KUHAP yang baru ini. “Koordinasi ini untuk membangun pemahaman bersama terhadap aturan-aturan yang dinilai belum memiliki turunan langsung dari peraturan pemerintah (PP),” katanya.

Menurut dia, upaya tersebut dilakukan agar terdapat kesamaan persepsi dalam penerapan regulasi di lapangan. “Sejauh ini kami selalu berkoordinasi dengan penyidik dan juga majelis untuk membuat suatu pemahaman bersama atas aturan-aturan yang memang belum ada turunan dari PP-nya,” katanya.

Dengan adanya berbagai pedoman tersebut, diharapkan seluruh aparat penegak hukum memiliki dasar yang sama dalam memahami dan menerapkan ketentuan yang berlaku, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara terkoordinasi dan sesuai aturan.

Dalam acara itu, juga dibahas sejumlah pasal yang masih dianggap kontroversial, yakni Pasal Tentang Koruptor. Hukuman bagi koruptor dalam Pasal 603 KUHP dinilai lebih ringan yakni minimal 2 tahun dibandingkan Pasal 2 UU Tipikor paling singkat 4 tahun.

Hadir unsur penegak hukum meliputi Polda Bali, Kejaksaan Tinggi Bali dan advokad Peradi. (bgn008)26021315

Denpasar, Baliglobalnews

Tim hukum I Gede Ari Astina atau yang akrab disapa Jrx Superman Is Dead (Jrx SID), mendatangi Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengambil putusan banding Jrx SID yang telah diputus Pengadilan Tinggi Denpasar.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim PT Denpasar menyatakan tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Jrx SID. Majelis Hakim PT Denpasar menjelaskan bahwa pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan, dalam penjatuhan pidana tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas denda, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif.

Menurut Ketua Yim Kuasa Hukum JRX; I Wayan Gendo Suardana, pertimbangan hukum tersebut dapat bermakna bahwa dalil memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan hukum JRX terlalu ringan, ditolak.

“Pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding bermakna bahwa dalil Jaksa ditolak, karena dalil memori banding Jaksa pada pokoknya kan minta agar hukuman JRX ditambah. Dengan penguragan pidana penjara menjadi 10 bulan artinya memori banding Jaksa Penuntut Umum ditolak oleh Majelis Hakim Banding. Atas putusan tersebut, Gendo memberikan apresiasi terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar. kami apresiasi,” tegasnya.

Selain memberikan apresiasi, Gendo memberikan catatan penting terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut. Pertama, ia menyampaikan bahwa semestinya putusan Pengadilan Tinggi Denpasar memutus Jrx bebas Karena, secara teori hukum Jrx tidak terbukti melakukan ujaran kebencian sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE. “Yang disampaikan Jrx adalah kritik sosial untuk kepentingan publik bukan ujaran yang diniatkan mendiskriminasi IDI”, tegasnya.

Kedua, Gendo menyampaikan bahwa IDI tidak termasuk kualifikasi dalam kategori Suku, Agama, Ras dan Antargologan (SARA), sebagaimana yang dinyatakan dalam UU ITE. “IDI adalah lembaga publik”, ujarnya.

Gendo menambahkan bahwa pernyataan JRX tidak mempertentangkan 2 golongan atau lebih sehingga tidak memenuhi unsur “antar golongan”. “Kalaupun kita sepakat dengan putusan MK bahwa kelompok profesi in casu IDI sebagai golongan, kan tidak ada lembaga lain yang dipertentangkan oleh pernyataan JRX, lantas dimana terpenuhinya unsur “antar golongan”? Ahli hukum pidana yang memberi keterangan di depan persidanganpun menyatakan unsur “antar golongan” harus terdiri dari 2 atau lebih kelompok atau lembaga, sehingga unsur ini tidak terpenuhi,” tambah Gendo

Atas putusan tersebut, tim hukum akan menyampaikannya kepada Jrx untuk menentukan apakah akan melakukan upaya hukum atau tidak. “Kami konsultasikan ke Jrx”, tutupnya.(bgn008)21011915