Nasional, Baliglobalnews

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Muhammad Priatna ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Selasa (6/4).

Ajay adalah terdakwa perkara suap terkait perizinan di Kota Cimahi, Jawa Barat Tahun Anggaran 2018-2020.

“Selasa (6/4), Jaksa KPK M Asri Irwan telah melimpahkan berkas perkara terdakwa Ajay Muhammad Priatna ke PN Tipikor Bandung,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan penahanan Ajay telah beralih dan menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor, dan selama proses persidangan terdakwa Ajay dititipkan penahanannya di Rutan Polrestabes Bandung.

“Selanjutnya menunggu penetapan penunjukan majelis hakim yang nantinya akan memimpin persidangan dan penetapan hari sidang dengan agenda pertama pembacaan surat dakwaan oleh tim JPU (jaksa penuntut umum),” ujar Ali.

Ajay didakwa dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selain Ajay, KPK pada 28 November 2020 juga telah menetapkan Komisaris Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda, Kota Cimahi Hutama Yonathan (HY) sebagai tersangka pemberi suap kepada Ajay.

Untuk Hutama saat ini sudah berstatus terdakwa dan sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung.

Ajay diduga menerima Rp1,661 miliar dari kesepakatan awal Rp3,2 miliar terkait perizinan RSU Kasih Bunda Tahun Anggaran 2018-2020.

Pemberian uang kepada Ajay telah dilakukan sebanyak lima kali di beberapa tempat hingga berjumlah sekitar Rp1,661 miliar. Pemberian telah dilakukan sejak 6 Mei 2020, sedangkan pemberian terakhir pada 27 November 2020 sebesar Rp425 juta.(bgn123)21040710

Denpasar, Baliglobalnews

Demi menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, 400 orang lebih peserta pada level Kepala Badan, Hakim Pengadilan, Hakim Jurubicara, Staf Menegah Humas Pengadilan, dan Staf Humas Pengadilan dilingkup MA, mengikuti pelatihan dan uji kompetensi Public Relations (PR) atau Humas, secara online.

Uji Kompetensi Humas di lingkungan Mahkamah Agung (MA) RI dilakukan, agar memiliki Sertifikasi Kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditentukan, memicu MA kembali mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LSPR Communication & Business Institutet.

“Kehadiran profesi dan pendidikan kehumasan semakin dibutuhkan. Pelatihan ini merupakan salah satu upaya kami meningkatkan SDM di lingkungan MA untuk terus menempa keterampilan dan memiliki kompetensi di berbagai aktivitas yang terkait pelayanan kepada publik,” kata Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA, Dr. Zarof Ricar, SH, S.Sos, M.Hum

Pelatihan yang dilakukan selama 5 hari, sejak 1 hingga 5 Februari 2021 ini, dilakukan melalui media daring karena terkendala pelatihan tatap muka selama masa pandemi. Narasumber dari para praktisi maupun akademisi yang berpengalaman di bawah pengelolaan LSP LSPR, memberikan materi Pelatihan Berbasis Kompetensi yang meliputi unit-unit kompetensi yang ada dalam skema sertifikasi.

Adapun materi yang diberikan antara lain; Melaksanakan Special Event (ajang khusus) Kehumasan, Membuat Perencanaan Program Kehumasan, Melaksanakan Master of Ceremony (MC), Melaksanakan Kegiatan Seminar, Konferensi, Lokakarya dan Rapat, serta Membuat Dokumentasi Kegiatan. Jumlah peserta yang cukup banyak dibagi ke dalam beberapa kelompok, yang secara berkala mengikuti masing-masing materi pelatihan dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi dan siang.

“MA menyambut baik kesempatan untuk mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi mengingat fungsi humas banyak sekali bermanfaat bagi pegawai atau karyawan yang banyak berhubungan dengan masyarakat,” katanya.

Hal ini diakui oleh MA karena menyadari lingkup kerjanya sebagai salah satu Lembaga Pemerintah, yang kegiatan utamanya adalah memberikan pelayan kepada publik. “Inilah yang menjadi landasan bagi Badan Litbang DIklat Kumdil MA untuk melaksanakan, mengoordinakan, serta membina pendidikan dan pelatihan administrasi peradilan untuk mewujudkan SDM yang dapat memenuhi harapan public dan mengantisipasi perubahan yang terjadi di masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, R. Yustiar Nugroho, S.H, M.H, M.M selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Managemen dan Kepemimpinan menyampaikan apresiasi kepada Institut Komunikasi dan Bisnis The London School of Public Relations Jakarta yang menjadi fasilitator dalam pelatihan ini.

“Kami memilih IKB LSPR karena percaya dengan kredibilitas IKB LSPR yang selama ini fokus dalam pengembangan ilmu kehumasan, baik dari sektor swasta dan maupun sektor pemerintah,” ucapnya.

Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta dalam menjalin sinergi dan keakraban para peserta dari berbagai daerah, yang merupakan kepala pengadilan, panitera.

Pada pelatihan kali ini, IKB LSPR Jakarta mengombinasikan paparan materi, simulasi dan praktek kelompok atau individu pada masing-masing materi yang diberikan kepada seluruh peserta. Pelatihan Berbasis Kompetensi ini akan terus diikuti oleh Mahkamah Agung RI selama tahun 2021 untuk Program Management Junior/Staf Pengadilan, Program Management Lini Menengah, Program Pelatihan Management Senior.

Memahami bahwa tantangan dalam lingkungan kerja yang banyak berinteraksi dengan masyarakat dan mengutamakan peningkatan pelayanan kepada publik, mendorong MA berupaya untuk membentuk keterampilan dan kompetensi sumber daya manusianya yang siap memasuki era new normal.(bgn008)21020712