Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, I Dewa Agung Lidartawan, mengikuti rapat koordinasi khusus (rakorsus) virtual membahas pemetaan kerawanan serta penegakan hukum dalam pilkada serentak tahun 2020 yang dilaksanakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) dari Ruang Video Conference Kantor Diskominfos, Jumat (14/9).

Menkopolhukam Mahfud MD yang memimpin langsung pelaksanaan Rakorsus dalam arahannya menyampaikan kegiatan itu bertujuan membahas peta kerawanan Pilkada 2020 dikaitkan dengan risiko penyebaran Covid-19. Dia menyebut kerawanan yang harus diantisipasi dalam waktu dekat adalah penetapan pasangan calon yan dijadwalkan akan berlangsung pada 23 September 2020. Menurut dia, penetapan nama pasangan calon yang akan mengikuti kontestasi Pilkada 2020 berpotensi memicu timbulnya kerumunan massa sehingga rawan penularan Covid-19.

”Kontestan yang lolos punya kecenderungan unjuk kekuatan. Sebaliknya yang tidak lolos, berpotensi mengajukan gugatan yang kita khawatirkan membuat situasi memanas,” katanya.

Mahfud menambahkan, rakorsus yang melibatkan Gubernur, Ketua KPU dan Bawaslu se-Indonesia itu merupakan sebuah langkah mitigasi dan antisipasi. Setelah mendengar paparan dari Mendagri, Kejagung, Kepala BNPB, Bawaslu dan KPU Pusat, Mahfud memberi sejumlah catatan penting. Pertama, seluruh daerah yang mengelar pilkada diharapkan segera melaksanakan rakor yang melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, lembaga pelaksana dan pengawas pemilu, parpol serta tim sukses dari pasangan calon. Di juga menyarankan agar setiap daerah menandatangani pakta integritas atau deklarasi terkait kepatuhan peserta pilkada terhadap penerapan protokol kesehatan. ”Ini akan menjadi ikatan moral, selain penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di tiap daerah,” ucapnya.

Di samping antisipasi penyebaran Covid-19, daerah juga diingatkan potensi aksi massa yang dapat menganggu keamanan. Oleh sebab itu, dia berharap seluruh komponen memetakan kerawanan dan menentukan langkah antisipasi.

Terkait dengan upaya meminimalisir potensi penyebaran Covid-19, Mahfud MD sangat berharap pada optimalisasi penegakan  regulasi di daerah.

Sementara Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menilai rakorsus sebagai kegiatan yang sangat penting menjelang tahapan kritis pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19. Dia berharap antisipasi kerumunan tak hanya difokuskan di seputaran Kantor KPUD karena bukan tak mungkin massa akan tekonsentrasi di kawasan lain. Dalam paparannya, Mendagri menginformasikan daerah yang sudah dan belum menggelar rakor persiapan Pilkada 2020.

Kepala BNPB, Doni Monardo, menyampaikan tingkat risiko penyebaran Covid-19 di daerah-daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah. Rakorsus juga diisi dengan paparan oleh Kejaksaan Agung, Badan Intelejen Negara, KPU dan Bawaslu Pusat. (bgn122)20091822

Tabanan, Baliglobalnews

Sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan melaksanakan rapat koordinasi penegakan hukum protokol kesehatan (kesehatan) di wilayahnya untuk menekan penyebaran Covid-19 pada saat menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.

Rakor tersebut dilaksanakan melalui video conference, Jumat (18/9) dan dihadiri oleh Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, unsur Forkopimda Tabanan, Ketua DPRD, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Sekda, Para Asisten dan OPD di lingkungan Pemkab Tabanan serta pasangan calon.

Pada kesempatan itu, Bupati Eka menegaskan agar semua unsur yang terkait, baik itu jajaran OPD, Forkopimda, DPRD, Bawaslu dan KPU di Kabupaten Tabanan serta para paslon agar menjaga kekompakan dan komitmen dalam menghadapi pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini.

”Sekarang kita tinggal jaga kekompakan dan komitmen kita dalam menghadapi pilkada yang bersamaan dengan adanya pandemi. Artinya dalam pilkada ini kita diuji dengan adanya kasus pandemi ini, di satu sisi kita harus menjalankan pesta demokrasi sesuai amanah undang-undang. Tentunya juga kita harus tetap dalam situasi menjaga keselamatan masyarakat,” katanya.

Menurut Bupati, keselamatan masyarakat sangatlah penting. Oleh karena itu, da berharap pilkada ini jangan sampai menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. ”Dan jangan sampai juga seperti di daerah-daerah lain, terjadi kerusuhan, karena kurangnya komitmen masing-masing calon dan tentunya saya harapkan itu tidak terjadi di Tabanan,” katanya.

Bupati Eka juga meminta kepada seluruh unsur yang terkait agar betul-betul mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan sampai ke tingkat bawah. ”Mohon ini untuk disosialisasikan lagi sampai ke bawah agar mereka semua ikut mengawal. Jangan sampai pada saat hari pencoblosan terjadi hal yang tidak kita harapkan. Ini sangat penting, karena bukan hanya masyarakat yang sering lupa, kadang-kadang dari kita dan juga unsur-unsur politisi banyak juga yang sering lupa dalam menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua KPU, I Gede Putu Weda Subawa, mengatakan sudah tentu saat melakukan kampanye akan menimbulkan akses yang luar biasa. ”Jadi kedekatan antar pasangan calon dengan konstituen ini akan menjadi kunci kesuksesan pasangan calon dalam meraih suara nanti dalam pilkada serentak ini,” katanya.

Dia mengimbau interaksi tersebut tidak harus dilakukan secara tatap muka langsung dalam masa kampanye, melainkan ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan dalam kampanye, terutama media daring dan media sosialisasi.

”Jadi yang penting di sini adalah seluruh kegiatan kampanye, metode kampanye yang dulu pernah ada waktu pada situasi normal itu masih kuta tetep bisa laksanakan, namun ada beberapa hal penting yang memang harus diperhatikan sesuai dengan peraturan yang mengacu pada protokol kesehatan Covid-19,” tegasnya.

Ketua Bawaslu Tabanan, I Made Rumada, menambahkan penetapan paslon akan dilakukan pada tanggal 23 September 2020 nanti. Dalam Pilkada serentak tahun 2020 ini, dia menyampaikan telah menyiapkan personel-personel yang akan mengawasi pelaksanaan pilkada yang akan datang.

”Di tingkat desa kami sudah membentuk badan pengawas. Kami dari Bawaslu sudah siap akan mengawasi pelaksanaan pilkada di tahun 2020 ini,” pungkasnya. (bgn122)20091821

Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, bersama Wakil Bupati, I Ketut Suiasa; Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Badung, KPU dan Bawaslu Badung kembali mengikuti rapat koordinasi khusus (Rakorsus) terkait penegakan hukum dalam Pilkada Serentak tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 melalui video conference (vidcon) dari Gedung Badung Command Center, Puspem Badung, Jumat (18/9).

Rakorsus dipimpin Menkopolhukam Mahfud MD, sementara selaku narasumber dari Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala BIN dan Kepala BNPB. Salah satu narasumber, Mendagri Tito Karnavian, menjelaskan rapat lanjutan dari rakorsus pada tanggal 9 September lalu ini dinilai sangat penting. Pasalnya, ada beberapa tahapan pilkada yang rawan terjadinya kerumunan massa sehingga melanggar aturan protokol Covid-19 ataupun aksi kekerasan, sebagai salah satu kerawanan pilkada 2020.

Perlu diketahui pada tanggal 23 September akan ada tahapan penetapan paslon oleh KPUD, kemudian tanggal 24 September pengundian dan pengumuman nomor urut paslon. Begitu pula sengketa pemilihan pada tanggal 23 September – 9 November, masa kampanye tanggal 26 September – 5 Desember serta pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020.

”Tahapan-tahapan tersebut rawan terjadinya pengumpulan massa. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan rakorda dan action di daerah masing-masing,” tegas Mendagri.

Menkopolhukam Mahfud MD saat memimpin rapat tersebut mengatakan rakorsus kali ini menginstruksikan kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020 agar segera melakukan rapat koordinasi di tingkat daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota, guna mensosialisasikan tahapan serta aturan tentang pilkada. Karena dalam waktu dekat sudah memasuki tahapan penetapan pasangan calon (paslon) dan pengundian nomor urut paslon. Tentunya tahapan ini yang dinilai rawan pengerahan massa serta pelanggaran aturan protokol kesehatan maupun aksi anarkis. Untuk itu perlu langkah antisipasi dan kewaspadaan bagi daerah-daerah, sehingga diperlukan sinergitas antara penyelenggara pilkada, pemerintah daerah maupun Forkopimda.

Terkait dengan hasil Rakorsus ini, Menkopolhukam Mahfud MD memberikan beberapa kesimpulan diantaranya; sebelum tanggal 23 September, bagi daerah yang belum mengadakan rakorda agar segera melaksanakan dan hasilnya dilaporkan ke pusat. Perlu diantisipasi tindak keributan dan kerumunan, bukan saja di Kantor KPUD tetapi juga kerumunan di jalan umum.

Di samping itu, diminta daerah agar mengagendakan adanya deklarasi damai, guna lebih adanya ikatan moral. Selain itu perlu memperhatikan peta zonasi, di mana daerah yang berisiko rendah, sedang dan tinggi penyebaran Covid-19.

Selanjutnya dilakukan pendekatan, yaitu sinergi antaraparat penegak hukum maupun institusi birokrasi. Yang lebih penting adalah ketegasan dan konsistensi penindakan dalam rangka penegakan hukum, termasuk melakukan publikasi terhadap penindakan yang telah dilakukan oleh suatu daerah. (bgn122)20091820