Denpasar, Baliglobalnews

Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Bali di Gedung Wanita Nari Graha, Panjer, Denpasar, pada Kamis (7/5/2026). Di tengah iringan seni budaya Bali yang ditampilkan pelajar SMK Negeri 5 Denpasar, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Bali untuk terus mempererat sinergi bersama Kejaksaan Tinggi Bali dalam mengawal pembangunan dan penegakan hukum di Pulau Dewata.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bali, serta Walikota dan bupati se-Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali yang baru, Setiawan Budi Cahyono. Dengan gaya khas yang hangat dan penuh canda, dia menyebut bertugas di Bali memiliki “dua keuntungan sekaligus”. “Bertugas di Bali dapat dua, Pak. Tugas utama sebagai Kajati, yang kedua dapat hiburan dan wisata. Kalau orang lain mau wisata ke Bali harus bayar tiket, kalau Bapak sudah ada di Bali, tinggal jalan-jalan menikmati seluruh Bali dari timur sampai barat, utara sampai selatan,” ujar Koster disambut tawa hadirin.

Namun di balik candaan tersebut, Wayan Koster menegaskan harapan besar agar Kejati Bali terus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah daerah dalam mengawal berbagai program pembangunan, baik daerah maupun nasional, yang saat ini berkembang pesat di Bali.

Menurut dia, Bali tengah menghadapi banyak agenda strategis nasional yang membutuhkan pengawasan, pendampingan hukum, dan koordinasi lintas lembaga yang kuat agar pembangunan berjalan tertib dan memberi manfaat bagi masyarakat. “Kami sangat berharap kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Bali terus berjalan baik dalam mengawal pembangunan daerah maupun program pemerintah pusat yang cukup banyak di Bali. Pemerintah Provinsi Bali tentu mendukung penuh pelaksanaan tugas-tugas Kejati Bali,” tegasnya.

Gubernur Koster juga secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Kajati Bali sebelumnya, Chatarina Muliana, yang kini mendapat amanah baru di Kejaksaan Agung. Dia menilai selama enam bulan bertugas di Bali, Chatarina berhasil membangun sinergi yang sangat baik bersama Forkopimda dan pemerintah daerah. “Suasana hubungan Forkopimda di Bali sangat akur dan sangat bagus, tentu tetap dalam koridor tugas masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan,” katanya.

Dia pun mendoakan agar Chatarina terus mendapat kepercayaan dalam kariernya di Kejaksaan Agung serta senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas negara.

Sementara Chatarina Muliana menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan kerja sama seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Bali serta Forkopimda selama dirinya menjabat Kajati Bali. “Tidak penting berapa lama kita bertugas, yang penting apa yang bisa kita perbuat dalam melaksanakan tugas,” ujarnya.

Menurut dia, Bali meninggalkan kesan mendalam, bukan hanya karena keindahan alam dan sarana prasarana yang baik, tetapi juga karena soliditas Forkopimda yang dinilainya sangat responsif dalam menghadapi berbagai persoalan strategis daerah. Dia menyebut Bali kini menjadi perhatian nasional, terutama dalam pengembangan ekonomi dan isu lingkungan yang akan dijadikan model pengembangan oleh pemerintah pusat. Tantangan tersebut, kata dia, sekaligus menjadi peluang emas bagi masa depan Bali.

Kajati Bali yang baru Setiawan Budi Cahyono mengungkapkan dirinya sebenarnya tidak asing dengan Bali. Sebelum menjabat Kajati Bali, dia bertugas sebagai Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada JAM Intel Kejaksaan Agung dan kerap datang ke Bali untuk mengawal proyek strategis nasional. “Di Bali banyak proyek strategis nasional yang kami kawal sebelumnya. Karena itu kami sering ke Bali,” katanya.

Dia memastikan Kejati Bali siap mendukung penuh program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali demi kesejahteraan masyarakat. Dukungan tersebut, kata dia, akan dilakukan melalui fungsi intelijen, pendampingan hukum, hingga pengamanan pembangunan strategis. “Kami hadir untuk membantu program-program pembangunan Provinsi Bali demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bali,” katanya.

Setiawan juga meminta dukungan seluruh Forkopimda Bali agar dirinya dapat menjalankan tugas secara optimal serta melanjutkan sinergi yang telah dibangun Kajati sebelumnya.

Pisah sambut Kajati Bali kali ini terasa berbeda. Tidak hanya menjadi seremoni pergantian pejabat, tetapi juga menjadi panggung penegasan bahwa Bali membutuhkan kolaborasi yang kokoh antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mengawal arah pembangunan Bali ke depan. (*/bgn003)26050812

Nasional, Baliglobalnews

Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Irma Suryani Chaniago mengatakan bahwa penegakan hukum menjadi kunci dalam pemberantasan pungutan liar (pungli) dan aksi premanisme di berbagai pelabuhan di Indonesia.

“Modusnya beragam, supir truk bisa minta uang tambahan dari perusahaannya dengan alasan agar kontainer cepat keluar. Padahal pelabuhan melakukan semua gerakan lift on dan lift off, sudah terstruktur melalui sistem IT yang terintegrasi, jadi tanpa harus diberi tip pun sebenarnya kontainer yang keluar masuk sudah direncanakan oleh perusahaan,” kata Irma melalui keterangan resmi, Senin.

Irma mengatakan praktik pungli sesungguhnya sudah mengakar bertahun-tahun dan melibatkan banyak pihak, termasuk aparat, pengguna jasa hingga level terbawah yaitu penjaga pintu masuk pelabuhan.

Ia mengungkapkan selama ini para supir truk kontainer sudah terbiasa meminta uang lebih pada pengusaha dengan alasan untuk mempercepat proses pengangkutan. Uang itulah yang kemudian dibagi kepada petugas operator dengan alasan bagi-bagi rezeki. Meski tindakan tersebut salah, Irma mengatakan bahwa uang tips tidak bisa jadi alasan bagi operator untuk malas bekerja.

Ia menilai para operator ini mendapatkan penghasilan dari produktivitas kerjanya. Semakin banyak mereka berproduksi maka semakin besar premi yang mereka terima, berdasarkan sistem boxes.

“Tips dari sopir itu tidak penting bagi para operator crane di pelabuhan. Penghasilan mereka sangat tergantung pada jumlah premi yang dihitung per box kontainer. Makanya banyak sekali berita yang beredar beberapa hari ini terkait pelabuhan sangat tidak benar alias hoax,” ungkapnya.

Irma kemudian menyebut salah satu rekaman video yang menyatakan truk di JICT terbengkalai karena tidak ada operator yang bekerja, ternyata setelah diteliti, video itu diambil ketika para pekerja sedang menunaikan sholat Jumat.

Ia mengimbau masyarakat agar berhati-hati dalam membuat konten dan menyebarluaskannya.

“Begitu mudahnya masyarakat membuat konten menjadikan berita benar dan hoax semakin sulit dibedakan. Tapi yang jelas, jika berita di video itu benar pasti pengguna jasa komplain dan produksi turun tajam. Faktanya kegiatan di JICT tetap normal,” ujarnya.

Politisi nonaktif Partai Nasdem itu menambahkan penegakan hukum akan menjadi kunci terciptanya efisiensi di pelabuhan, termasuk praktik pungli di titik-titik tertentu melalui oknum “pak Ogah” yang diduga bekerja sama dengan oknum penegak hukum. Banyak kejadian menunjukkan ketika terjadi aksi premanisme dan pemalakan terhadap sopir di jalanan, di lokasi yang sama aparat keamanan justru diam tidak bereaksi. Jika aparat bekerja dengan baik, supir truk tentunya tidak perlu meminta uang lebih ke perusahaan yang kemudian jadi modus pungli.

“Aparat penegak hukum harus duduk bersama dengan pelaku usaha pelabuhan. Jangan asal main comot dan mendakwa. Karena kegiatan pemberian insentif itu baru bisa disebut pungli jika pemberi berkeberatan, tetapi jika yg berinisiatif adalah pemberi apakah itu pungli? Toh di pelabuhan ada CCTV, sehingga inisiator pungli itu bisa dicek fakta aslinya,” pungkas Irma.(bgn123)21061417